Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan mahasiswa di Universitas Lampung yang diadaptasi dari konsep Trias Politica namun masih memiliki kelemahan yaitu keberadaan lembaga tertinggi (MPM) yang memiliki kekuasaan yang tidak jelas batasnya dan menimbulkan overlapping hukum. Dokumen ini menganjurkan perlunya reformasi sistem pemerintahan mahasiswa agar lebih demokratis dan seimbang antarlembaganya.

1. Mengenalkan Trias Politica
Montesqiue menempatkan kekuasaan dengan cara pembagian agar menghindari
kesewenangan yang merugikan hak-hak masyarakat. Hal tersebut dilatarbelakangi
dengan Revolusi Prancis yang memang tak pernah ada sistem pembagian kekuasaan
seperti itu, dan kita mengenalnya sebagai Trias Politica: Eksekutif, Legislatif dan
Yudikatif. Bahkan dalam perjalanannya, hal tersebut sudah dirombak dengan
ditambahnya bagian Eksaminatif, yang berfungsi sebagai pemantau kinerja
pemerintahan layaknya Badan Pemeriksa Keuangan.
Dalam Student Government (pemerintahan mahasiswa), hal tersebut juga diadopsi
dengan cara yang nyaris sama. Sehingga mengesankan bahwa ada negara mahasiswa
yang berdaulat di dalam negara ini. Sistem pemerintahan mahasiswa yang ada saat ini
khususnya di Unila sama dengan sistem yang menyerupai trias politica minus
yudikatif.
Hal ini muncul disaat pemerintah dengan garangnya memberantas sistem
pemerintahan kolektif mahasiswa dengan nama Dewan Mahasiswa. Kemudian
memperkenalkan sistem student government untuk selanjutnya kita kenal dengan
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) yang
mewakili legislatif, serta Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) sebagai
lembaga tertingginya.
Tidak masalah memang untuk hal yang satu ini, namun yang perlu dicermati adalah,
apakah sistem tersebut masih relevan dan “diperbolehkan” dengan keadaan dan gaya
perjuangan mahasiswa sekarang? Reformasi di Indonesia sudah menunjukkan bahwa
sistem dengan gaya lama (orde baru) harus diganti dengan sistem yang adil dan
demokratis dengan dihilangkannya lembaga tertinggi di negara ini.
Dalam dunia pemerintahan mahasiswa, khususnya di KBM Universitas Lampung, hal
tersebut belum dapat terealisasi dengan baik. Walaupun tiap lembaga sudah bisa
memainkan perannya agar tercipta cheks and ballences antara legislatif dan eksekutif.

2. Wewenang tertinggi sebagai otorisasi kebijakan di negara Unila ini dipegang oleh
MPM, yang merupakan bagian dari sistem bikameral. Sistem ini membagi legislatif
dalam dua sistem terpisah dan mempunyai kekuatan keputusan yang berbeda pula
(dua kamar). Hal tersebut menjadi paradoks saat ini. Demikian kiranya jika masih ada
lembaga tertinggi dalam suatu negara, maka hal tersebut sangat sulit mengembangkan
sistem negara hukum yang ideal. Dalam arti, jika masih ada lembaga tertinggi, maka
kiranya seluruh keputusan tersebut bisa dikategorikan layaknya keputusan politik
(mahasiswa) belaka.
Begitu pula yang terjadi di KBM Universitas Lampung, kekuatan keputusan antar
Presiden, Menteri Dalam Negeri dan MPM sangat tidak jelas dan memberikan
kerancuan keputusan. Hal ini memungkinkan adanya multitafsir dan ketimpangan
hukum (overlaping of law).
Sistem Pemerintah Ideal
Pemerintahan yang ideal mengharapkan terwujudnya pemerintahan yang demokratis,
sehat dan dinamis. Hans Kelsen, dalam teorinya tentang hierarki perundang-
undangannya menyatakan bahwa norma tertinggi dalam pelaksanaan sebuah negara
berdaulat adalah Undang-Undang Dasar.
Era Orde baru menolak gagasan ini beserta demokrasinya, dan uniknya Pemerintahan
Mahasiswa Unila tetap gigih mempertahankannya. Mengarahkan pada suatu sistem
kenegaraan yang konservatif dan jelas tidak aman bagi berkembanganya sebuah
negara demokrasi yang menjamin hak masyarakatnya.
Peraturan itu menjadi seolah ada dan menjadi pelengkap masa jabatan. Sampai pada
saat dimana pemerintahan daerah yang diwakili oleh Fakultas tidak bisa lagi dijamah
oleh regulasi karena memang tidak ada arahan untuk membatasi kekuasaan tersebut.
Sudah benarkah trias politica di negara Unila ini?
Student government punya tugas membentuk watak demokrasi mahasiswa. Dalam
menjalankan hal tersebut perlu didasari oleh sebuah sistem yang sehat serta
demokratis pula, bervisi dan jelas dalam arahannya. Arahan untuk menyempurnakan
konstitusi dan memberikan ruang pada Trias Politica di Unila adalah solusi tetap tanpa
banding, karena itu menyangkut sebuah citra dan keberlanjutan pergerakan
mahasiswa. Lembaga yang tidak seimbang seperti yang dilaksanakan dewasa ini
adalah cerminan ketidaksehatan tersebut dan itu harus diakhiri. Karena jika dilihat,
sudah saatnya mahasiswa yang progresif memandang hal ini sebagai sebuah keadaan
yang tidak layak lagi untuk diperhatikan