Keputusan Kepala Desa Wlahar Wetan No 11 Tahun 2015 tentang Plh. Sekretaris DesaPemdes Wlahar Wetan
Penetapan Keputusan Kepala Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor.
KEPUTUSAN KEPALA DESA WLAHAR WETAN KECAMATAN KALIBAGOR NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG ENUNJUKAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PTPKD) TAHUN ANGGARAN 2016
Keputusan Kepala Desa Wlahar Wetan No 11 Tahun 2015 tentang Plh. Sekretaris DesaPemdes Wlahar Wetan
Penetapan Keputusan Kepala Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor.
KEPUTUSAN KEPALA DESA WLAHAR WETAN KECAMATAN KALIBAGOR NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG ENUNJUKAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PTPKD) TAHUN ANGGARAN 2016
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
3. dftr hdr rkp 2016
1. DAFTAR HADIR
PEMERINTAH DESA DERMOLO
HARI/TANGGAL : Kamis, 21 Januari 2016
ACARA : Membahas Rancangan Peraturan Desa Dermolo Nomor 2 Tahun
2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Dermolo Nomor 3
Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes)
Tahun 2015.
NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
HADI PATENAK
SOEKARNO
KUTARNO
BUDI SUPARYANTO
INTONO
MUKRIYADI
JUYANTO
NGAJIYONO
MARSONO
SULISTIYAMAH
MULIYOTO
PETINGGI
CARIK
KAMITUWO I
KAMITUWO II
MODIN I
MODIN II
PETENGAN
LADU
KEBAYAN
TU
BENDAHARA
1
3
5
7
9
11
2
4
6
8
10
PETINGGI DERMOLO
HADI PATENAK
2. DAFTAR HADIR
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DERMOLO
HARI/TANGGAL : Kamis, 21 Januari 2016
ACARA : Membahas Rancangan Peraturan Desa Dermolo Nomor 2 Tahun
2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Dermolo Nomor 3
Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes)
Tahun 2015.
NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
COHADI, S.Sos
AGUS DWI HARSONO
AGUS ROMADLON
EKO SUDI CAHYONO
ENDRI SUSANTO
SUBIYONO
AMIN SUGIYARTO
IWAN DWI NUGROHO
SLAMET SANTOSO
KETUA BPD
SEKERTARIS
BENDAHARA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
1
3
5
7
9
2
4
6
8
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DERMOLO
KETUA
COHADI, S.Sos.