Recommended
More Related Content
Similar to 26.10.2022 Advokasi Stranas KwP - 23.57.pptx
Similar to 26.10.2022 Advokasi Stranas KwP - 23.57.pptx (20)
More from juliangums
More from juliangums (11)
Recently uploaded
Recently uploaded (14)
26.10.2022 Advokasi Stranas KwP - 23.57.pptx
- 1. Strategi Nasional Kewirausahaan Pemuda dan Upaya Implementasinya di Daerah Fatin Nuha Astini Consultant for Advocacy of the National Strategy on Youth Entrepreneurship, UNFPA
- 2. 2 Penyusunan Dokumen Strategis (2019) Sinergi berbagai jenis dan jenjang peraturan (2020-2022) Penguatan Dukungan Stakeholder dan Pelaksanaan Pilot Project (2022) Penyusunan Strategi Nasional Kewirausahaan Pemuda bersama dengan Kemenpora, KemenkoPMK serta K/L terkait dengan dukungan Program Kerja Sama Pemerintah RI – UNFPA bekerjasama dengan The SMERU Research Institute Dokumen ini diharapkan menjadi rujukan berbagai stakeholder dalam pengembangan kewirausahaan pemuda baik di pusat maupun daerah Mendorong kewirausahaan pemuda menjadi bagian dalam RPerpres Pengembangan Kewirausahaan Nasional yang saat ini telah disahkan menjadi Perpres No.2/2022 Kewirausahaan pemuda menjadi salah satu bagian wirausaha tematik Advokasi Stranas Kewirasuahaan Pemuda dengan memerhatikan Perpres No.2/2022 Penyusunan panduan teknis implementasi Stranas Kewirausahaan Pemuda di daerah Inisiasi persiapan awal pilot project di 2 daerah (DIY dan Maluku) Proses Penyusunan dan Advokasi Stranas Kewirausahaan Pemuda
- 3. Urgensi Stranas Kewirausahaan Pemuda Sekitar 3 dari 4 pengangguran di Indonesia adalah pemuda (Sakernas, 2019). 6,49% Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Nasional Mendorong pengembangan kewirausahaan akan mempercepat pengurangan pengangguran pemuda Alternatif pekerjaan Menciptakan peluang kerja Fenomena ini konsisten terjadi setiap tahun sejak tahun 2015. (Statistik Pemuda, 2021). TPT Pemuda Tinggi Pemuda kian sulit masuk pasar tenagakarja formal - Rentan PHK 2019-2021: IPP domain lapangan dan kesempatan kerja yang turun 5 poin (IPP, 2021) Konteks Pandemi 14% Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda
- 4. Analisis Situasi KwP: Minat Pemuda untuk Berwirausaha VS Dukungan Pemerintah Memastikan dukungan dan kebijakan pemerintah dalam pengembangan kewirausahaan pemuda dapat menjadi alternatif untuk mengisi gap antara potensi kewirausahaan (minat tinggi) dan rendahnya tingkat eksekusi pemuda untuk berwirausaha. 81% Berminat wirausaha (Youth Co:Lab UNDP U-Report, 2019) 73% Berminat wirausaha Survei daring Stranas KwP, 2020 (GEM, 2021) Menjadi wirausaha 8% Tingkat Dukungan dan Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Kewirausahaan “Ketika anak muda dibekali sumber daya yang cukup, mereka dapat dengan mudah membangun dan menjalankan bisnis dengan sukses” (WB, 2016)
- 5. Lingkungan Keluarga dan masyarakat belum mendukung pemuda untuk berwirausaha • Lingkungan mendorong pekerja formal terutama PNS; Pola asuh cenderung mengarahkan anak bekerja di sektor formal; • Keterpaparan informasi wirausaha sukses terbatas Permodala n Penguasaan kompetensi strategi pemasaran belum cukup Pemanfaatan teknologi untuk berwirausaha minim Pemuda di Indonesia timur lebih sulit bersaing - >transportsi dan internet belum merata Individu Keterbatasan Penguasaan Kompetensi Kewirausahaan • Hanya 8% pemuda yang sedang berwirausaha dari 81% pemuda yang ingin berwirausaha • Tingkat kegagalan tinggi Tantangan dan Strategi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Pemasaran Pemuda cenderung sulit mengakses permodalan • Kepemilikan aset terbatas • Literasi keuangan rendah Kebijakan dan kelembagaan Sinergitas lintas sektor belum terjalin • Tatakelola program tumpang tindih, belum optimalnya pendataan pemuda wirausaha • Keterlibatan non pemerintah belum optimal Meningkatkan kompetensi kewirausahaan pemuda: berbasis inkubasi, komprehensif dan berkelanjutan Meningkatkan dukungan keluarga dan masyarakat Menguatkan ketersediaan dan akses permodalan pemuda Membuka pasar dan peluang pemasaran Menguatkan kelembagaan utk mendukung pelaksanaan strategi utama dan penciptaan lingkungan wirausaha yg kondusif Tantangan Strategi Utama
- 6. Skema Tata Kelola Stranas KWP
- 7. Proses Pengelompokan daerah: Kerangka The 4A Capability 10 Indikator Pertanyaan kunci penilaian o Acceptance : Kesadaran akan adanya masalah, dalam hal ini terkait pengembangan kewirausahaan pemuda 1) Apakah daerah memahami akar penghambat pengembangan kewirausahaan pemuda di daerahnya? o Tingkat pengangguran terbuka pemuda o Tingkat kemiskinan o Willingness to take Agency : Kemauan menyelesaikan masalah tersebut 2) Apakah daerah menyadari kewenangannya untuk menyelesaikan masalah tsb? 3) Apakah daerah memiliki kemauan untuk menyelesaikan masalah o Komitmen kepala daerah untuk memprioritaskan pengembangan kewirausahaan pemuda o Koordinasi lintas OPD dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan kewirausahaan pemuda o Regulasi daerah yang mengatur kewirausahaan pemuda o Ability :kepemilikan sumber daya 4) Apakah daerah memiliki sumber daya yang cukup untuk menyelesaikan persoalan? 5) Apakah para pemuda mampu mengadopsi atau menjalankan program pengembangan kewirausahaan yang ada? o Alokasi anggaran kewirausahaan kepemudaan per tahun o Kerjasama dengan pihak non pemerintah yang terencana dan dituangkan di dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah o Keberadaan inkubator bisnis o Proporsi pemuda wirausaha yang dibantu buruh dibayar o Awareness of local values and norms : Pengetahuan tentang norma, adat- budaya yang berlaku 6) Apakah daerah memahami situasi sosial budaya masyarakat yang mendukung pengembangan kewirausahana pemuda di daerahnya? o Pengembangan kewirausahaan pemuda berdasarkan potensi daerah PERCEPATAN PENUMBUHAN PENGUATAN PENGEMBANGAN Setiap daerah memiliki kapasitas yang bervariasi, self assessment akan menentukan kategori yang dipilih daerah, dengan strategi yang sesuai. Rumusan Implementasi Stranas Kewirausahaan Pemuda di Tingkat Daerah
- 8. PERCEPATAN PENUMBUHAN PENGUATAN PENGEMBANGAN Membangun kompetensi mengoptimalkan pelaksanaan program pembinaan kewirausahaan pemuda yang sudah ada inisiasi pelibatan pihak nonpemerintah dalam pembinaan kewirausahaan pemuda yang komprehensif lebih dominannya peran pihak nonpemerintah dalam pembinaan kewirausahaan pemuda yang komprehensif dan berkelanjutan pembinaan kewirausahaan pemuda dengan skema inkubasi yang didukung pihak nonpemerintah Akses Pasar penyebarluasan informasi dan peluang pasar melakukan analisis pasar dan pemanfaatan pasar online terbangunnya wadah promosi dan pasar berbasis teknologi/online semakin kuatnya wadah promosi dan pasar berbasis teknologi/online Akses Modal mengarahkan program bantuan modal ke daerah minim intervensi mendorong sumber permodalan dari nonpemerintah peran sumber permodalan dari nonpemerintah lebih dominan semakin beragamnya sumber permodalan dan dikelola secara terpadu Dukungan keluarga membangun sudut pandang positif terhadap kewirausahaan pemuda mendorong peran multi-aktor dalam membangun norma dan sikap positif terhadap kewirausahaan pemuda pemanfaatan platform dan media sosial dalam membangun norma dan sikap positif terhadap kewirausahaan pemuda terbangunnya norma dan sikap positif terhadap kewirausahaan pemuda Kelembagaan dan iklim usaha memastikan adanya dinas teknis yang mengkoordinir pengembangan kewirausahaan pemuda meningkatkan peran koordinasi lintas sektor dalam pengembangan kewirausahaan pemuda berjalannya sinkronisasi dan koordinasi lintas sektor dalam pengembangan kewirausahaan pemuda menguatnya sinkronisasi dan koordinasi lintas sektor dalam pengembangan kewirausahaan pemuda Strategi Implementasi di Daerah
- 9. Advokasi Stranas Kewirausahaan Pemuda Tahun 2022: Penyusunan Panduan Teknis Stranas KwP dan Penjajakan Daerah Piloting DIY, 18-24 Oktober 1. Workshop : Pemprov, Pemkot, Akademisi, Inkubator Bisnis, perwakilan pemuda 2. FGD Govt dan Non Gov’t di tingkat Provinsi 3. Kunjungan di Inkubator Bisnis UMY 4. Mini FGD dengan pemuda di Desa – aspirasi pemuda dan optimalisasi dana desa untuk pengembangan kewirausahaan pemuda Terdapat beberapa aspirasi dan inisiasi pengembangan kewirausahaan oleh para pemuda di daerah, yang perlu didokumentasikan untuk memperkaya guideline Stranas KwP. Kolaborasi lintas pemangku kepentingan di Pusat memerlukan leadership pemerintah untuk menggerakkan dan mendorong daerah lebih aware pada isu kewirausahaan pemuda. FGD dengan Pemuda di Tingkat Provinsi Kunjungan di Inkubator Bisnis UMY Mini FGD dengan Pemuda di Tigkat Desa
- 10. Terima Kasih “Memahami aspirasi kaum muda sangat penting untuk mengembangkan kebijakan kepemudaan” (WB, 2020)
- 11. Daerah Komitmen kepala daerah u/ memprioritaskan pengembangan KwP Koordinasi lintas OPD dalam perencanaan dan pelaksanaan program KwP Dukungan regulasi kewirausahaan pemuda Good DIY + dukungan inisiasi komunitas pemuda X Bangka Belitung X Kab. Belitung Timur 20177/2018 “serasehan wirausaha pemuda” Kolaborasi Dispora, Dinakerkop dan UMKM Bali Bekraf mendorong kolaborasi lintas stakeholders dlm pengembangan KwP X Bad/ poor Maluku X Menyadari perlu komitmen kepala daerah X Belum terjalin komunikasi dan koordinasi lintas OPD X Data Indikator kuantitatif: (1) TPT, (2) Proporsi wirausaha pemuda dibantu buruh dibayar, (3) Tingkat Kemiskinan (Sakernas, 2021) Data Kualitatif (FGD KL, FGD Daerah, Survey Online Daerah) Good Bad 1. DIY 2. Bangka Belitung 3. Bali 1. Maluku 2. Aceh 3. Papua Pemetaan Inisiasi Awal Daerah Piloting
Editor's Notes
- Sebelumnya, saya ingin menyampaikan bahwa, mengingat ketenagakerjaan pemuda utamanya pada isu kewirausahaan pemuda telah menjadi isu krusial dalam menyambut bonus demografi, dimana kita ketahui Bersama Ketika bonus demografi tiba artinya usia produktif jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif, maka perlu penyiapan khusus secara kolaboratif antar pemangku kepentingan, agar Indonesia berhasil mendapat bonus demografi dan keluar dari trap midlle income, jangan sampai sebaliknya, yang terjadi justru bencana demografi. Berangkat dari hal tersebut, UNFPA sejak tahun 2019 telah mendukung pemerintah Indonesia, dalam hal ini melalui skema Kerjasama UNFPA-Bappenas untuk mensupport serangkaian upaya dalam pengembangan kewirausahaan pemuda. Pada tahun 2019, UNFPA memberikan dukungan pada Bappenas untuk melakukan penyusunan Stranas Kewirausahaan Pemuda, dan pada tahun ini dilanjutkan dengan penjajakan daerah piloting serta penyusunan guideline stranas kewirausahaan pemuda agar dokumen stranas dapat aplikatif di tingkat daerah. Dan kedepan, pada 2023-2024, UNFPA akan mendukung Pelaksanaan pilot project Stranas KwP [sebaiknya tidak usah disebut jumlah daerahnya – bila ditanya baru disebut di 4 2 daerah] Monitoring dan evaluasi dampak pengembangan kewirausahaan pemuda terhadap penurunan angka pengangguran pemuda dan capaian IPP, dan Penyusunan dokumentasi praktik baik dan replikasi implementasi Stranas KwP di daerah.
- Tingkat Niat Berwirausaha mengukur persentase populasi 18-64 (individu yang terlibat dalam setiap tahap kegiatan wirausaha tidak termasuk) yang berniat memulai bisnis dalam waktu tiga tahun (GEM, 2021). Intervensi sinergis pemerintah dan para pemangku kepentingan perlu hadir untuk mengisi kesenjangan tingginya minat pemuda untuk berwirausaha dan rendahnya eksekusi menjalankan usaha.
- Dalam merumuskan strategi utama pada dokumen stranas, kami dasarkan pada pemetaan struktur tantangan mulai dari tantangan individu, lingkungan, permodalan, pemasaran, dan kebijakan dan kelembagaan.
- 3 KL yang menjadi leading sector adalah Bappenas, Kemenko PMK, dan Kemenko Perekonomian. Ketiga KL ini mengawal program lintas K/L agar dapat terlaksana secara: komprehensif dan berkelanjutan dengan memperhatikan pemetaan lokasi, besaran intervensi dan jangka waktu implementasi Proses sinkronisasi kebijakan kewirausahaan pemuda ini diarahkan untuk dimulai sejak tahap perencanaan pembangunan. Peran Bappenas: sinkronisasi perencanaan, dan M&E Kemenko PMK dan KemenkoPerekonomian: Sinergi perencanaan Bersama bappenas, PMK: leading sector untuk menjamin keterhubungan program pembinaan kompetensi dan program memperkuat dukungan keluarga Kemenko perekonomian: menjamin keterhubungan program terkait strategi utama 2, 3, serta urusan terkait database wirausaha Peran khusus untuk kemenpora dan Kemenkop UKM: Kemenpora: memastikan berbagai program kewirausahaan KL sensitive terhadap pemuda; mendorong masyarakat membeli produk pemuda; merancang keterlibatan pihak non pemerintah, mamstikan berjalannya dukungan keluarga dan masyarakat Kemenkop UKM: menghimpun database wirausaha, corong menghimpun dan sosialisasi informasi, merumuskan NSPK kewirausahaan. - Mendampingi kemendagri dalam meningkatkan kapasitas daerah Kemendagri:
- 1.) Setiap daerah memiliki kapasitas yang bervariasi sehingga upaya prioritas yang perlu dilakukan daerah akan berbeda-beda Dalam merumuskan rancangan implementasi daerah, kami merumuskan 4 kategori daerah: Daerah dalam masa penumbuhan Penguatan Pengembangan Akselerasi . Bagi daerah yang dalam pendekatan penumbuhan, diperlukan adanya proses penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam mendisain dan menjalankan program pengembangan kewirausahaan pemud; dan dalam memfasilitasi partisipasi aktif pihak non pemerintah. Sementara itu, daerah yang telah mencapai upaya percepatan bisa berkiprah secara aktif dalam memberikan bantuan teknis termasuk melakukan berbagi pengalaman kepada daerah lain yang masih tertinggal dalam pengembangan kewirausahaan pemuda. Selain itu terbangun kerjasama yang saling menguntungkan dengan daerah di sekitarnya dalam mendorong usaha berbasis keunggulan/potensi daerah. Daerah dalam tahap percepatan ini juga diharapkan dapat mempertahankan dan mengupayakan cakupan agar lebih menyeluruh dengan kualitas pelaksanaan terus ditingkatkan. 2.)Bagaimana daerah dikelompokkan? Rumusan implementasi Stranas Kewirausahaan Pemuda pada tingkat daerah dimaksudkan untuk memberikan panduan berupa langkah-langkah praktis yang dapat diadaptasi oleh pemda dengan melibatkan berbagai pemanggu kepentingan terkait dalam mengembangkan kewirausahaan pemuda yang komprehensif dan berkelanjutan. Daerah dikelompokkan atas 4 kelompok berdasarkan penilaian terhadap komponen kerangka 4As: Acceptance, agency, ability dan awareness. Pertanyaan kunci untuk menilai acceptance adalah … dst. Dengan pertanyaan2 kunci ini, dirumuskan 10 indicator uuntuk menilai status kapasitas daerah dalam menjalankan stranas kewirauasahaan pemuda.