PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
2. PERENCANAAN KINERJA PELAKSANAAN, PEMANTAUAN,
PEMBINAAAN
KINERJA
PENILAIAN KINERJA
MELALUI EVALUASI
KINERJA
TINDAK LANJUT
HASIL EVALUASI
KINERJA.
Pengelolaan
Kinerja Pegawai
Prinsip umum
3. PRINSIP UMUM
PENGELOLAAN KINERJA
BUKAN SEKEDAR
PERFORMANCE
APPRAISAL TETAPI
JUGA PERFORMANCE
DEVELOPMENT
TIDAK HANYA
MERENCANAKAN DI
AWAL DAN
MENEVALUASI
DIAKHIR TETAPI JUGA
HOW TO MEET THE
EXPECTATIONS
INTENSITAS DIALOG
KINERJA ANTARA
PIMPINAN DAN
PEGAWAI
KINERJA INDIVIDU
HARUS MENDUKUNG
KINERJA ORGANISASI
KINERJA MENCERMINKAN
HASIL KERJA BUKAN
SEKEDAR URAIAN TUGAS,
TAPI PERILAKU YANG
DITUNJUKKAN DALAM
BEKERJA DAN
BERINTERAKSI DENGAN
ORANG LAIN
4. PERILAKU KERJA PEGAWAI
ORIWNTASI PELAYANAN
KOMITMEN
INISIATIF KERJA
KERJA SAMA
KEPEMIMPINAN.
PERILAKU KERJA
BERORIENTASI PELAYANAN.
KOMPETEN.
AKUNTABEL.
HARMONIS.
LOYAL.
KOLABORATIF.
ADAPTIF.
BERAKHLAK
5. PERENCANAAN . KINERJA.
01
MELIHAT
GAMBARAN
KESELURUHAN
ORGANISASI
SESUAI RENSTRA
INSTANSI / UNIT
KERJA DAN
PERJANJIAN
KINERJA
02 PENETAPAN
KLARIFIKASI
EKSPEKTASI HASIL
KERJA DAN PERILAKU
KERJA JPT / PIMPINAN
UNIT MANDIRI
DITUANGKAN DALAM
FORMAT SKP
03
MENYUSUN
MANUAL IKU
BAGI JPT DAN
PIMPINAN UNIT
MANDIRI
04
MENYUSUN
STRATEGI
PENCAPAIAN
HASIL KERJA
05
MEMBAGI PERAN
PEGAWAI
BERDASARKAN
STRATEGI
PENCAIAN HASIL
KERJA
06
MENETAPKAN
JENIS RENCANA
HASIL KERJA
07
PENETAPAN
KLARIFIKASI
EKSPEKTASI HASIL
KERJA DAN
PERILAKU KERJA
JA DAN JF
08 MENYEPAKATI
SUMBER DAYA,
SKEMA
PERTANGGUNG
JAWABAN,
KONSEKUENSI
PENCAPAIAN
KINERJA
6. 01
MELIHAT GAMBARAN
KESELURUHAN ORGANISASI SESUAI RENSTRA INSTANSI / UNIT
KERJA DAN PERJANJIAN KINERJA
1. SASARAN STRATEGIS INSTANSI BESERTA INDIKATOR KINERJA DAN
TARGET YANG TERCANTUM DALAM RENCANA STRATEGIS
2. SASARAN KINERJA BESERTA INDIKATOR KINERJA DAN TARGET
PADA PERJANJIAN KINERJA YANG DITURUNKAN KE RENCANA
KERJA TAHUNAN
3. PENYELLARASAN SASARAN STRATEGIS INSTANSI KE UNIT
DIBAWAHNYA SESUAI DENGAN POHON KINERJA
16. 06 MENETAPKAN
JENIS RENCANA HASIL KERJA (UTAMA/TAMBAHAN)
Rencana hasil kerja bagi pejabat administrasi dan pejabat
fungsional terdiri atas hasil kerja utama dan dapat
memuat hasil kerja tambahan.
Hasil kerja utama adalah hasil kerja yang mencerminkan
tingkat prioritas tinggi. Sedangkan hasil kerja tambahan
adalah hasil kerja yang mencerminkan tingkat prioritas
rendah
Pejabat Penilai Kinerja menetapkan tingkat prioritas untuk
rencana hasil kerja Pegawai dalam kategori tinggi (hasil
kerja utama) atau rendah (hasil kerja tambahan)
Dalam hal Pegawai mendapat penugasan sebagai pelaksana harian
(Plh.), pelaksana tugas (Plt.), atau pejabat fungsional yang mendapat
penugasan untuk menduduki jabatan struktural pada suatu Instansi
Pemerintah, maka terhadap penugasan tersebut dikategorikan sebagai
prioritas tinggi (hasil kerja utama)
17. PENETAPAN KLARIFIKASI
EKSPEKTASI HASIL KERJA DAN PERILAKU KERJA JA DAN JF
MENUANGKAN DALAM FORMAT SKP
1. SKP DISUSUN DENGAN 2 PENDEKATAN KUANTITATIF DAN KUALITATIF
2. KARAKTERISTIK PENDEKATAN KUALITATIF (Ekspektasi bersifat deskriptif, IKI dan
target dalam satu narasi, tidak menekankan satuan pengukuran)
3. KARAKTERISTIK PENDEKATAN KUANTITATIF (Ekspektasi pimpinan bersifat terukur, IKI
dan Target dinarasikan terpisah, menekankan pengukuran)
4. Ukuran Keberhasilan (IKI) berupa (a) kuantitas, (b) Kualitas, (c) waktu, (d) biaya yang
dapat dipadukan
5. IKI tidak secara Mutlak Kecuali hasil kerja terkait nyawa, cedera, pelanggaran keamanan
nasional, kerugian moneter yang besar dsb
6. IKI berdasarkan prinsip Spesifik, Realistis, Memiliki batas waktu, Menyesuaikan kondisi
internal dan eksternal organisasi
07
25. 1.a Menetapkan Capaian
Kinerja Organisasi Periodik
RENCANA KINERJA
TAHUNAN
RENCANA AKSI
TRAJECTORY
TARGET
RENCANA KINERJA
SESUAI PERIODE
CAPAIAN KINERJA
SESUAI PERIODE
SANGAT
KURANG
KURANG BUTUH
PERBAIKAN
BAIK ISTIMEWA
26. 1.b Menetapkan Capaian
Kinerja Organisasi Tahunan
CAPAIAN KINERJA
ORGANISASI
TAHUNAN
CAPAIAN IKI
ORGANISASI
INDEKS
REFORMASI
BIROKRASI
RENCANA KINERJA
TAHUNAN
CAPAIAN KINERJA
TAHUNAN
SANGAT
KURANG
KURANG BUTUH
PERBAIKAN
BAIK ISTIMEWA
EKSPEKTASI
PIMPINAN
27. 2. Menetapkan Pola Distribusi Predikat Kinerja
berdasarkan Capaian Organisasi
KURVA BUKANLAH FORCED
DISTRIBUTION, MELAINKAN
SEBAGAI PANDUAN DISTRIBUSI
DALAM MENETAPKAN PREDIKAT
PEGAWAI
28.
29. 3.a Menetapkan Predikat Kinerja Pegawai dengan
mempertimbangkan Kontribusi Pegawai Terhadap Kinerja
Organisasi (Periodik)