SlideShare a Scribd company logo
KATA PENGANTAR
Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, dan Undang-Undang APBN Nomor 19 tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2013
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai
Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan
laporan keuangan Satuan Kerja yang dipimpinnya.
LPP TVRI Stasiun Papua adalah entitas akuntansi dari Bagian Anggaran 117.01
Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan
akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan
Catatan atas Laporan Keuangan.
Penyusunan laporan keuangan LPP TVRI Stasiun Papua mengacu pada Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-55/PB/2012 tentang Pedoman
Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di
dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada
para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas dan
pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor LPP TVRI
Stasiun Papua. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan
informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan
tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Jayapura, 14 Juli 2013
Kepala TVRI Stasiun Papua
TELLMAN W. RORINGPANDEY, SE
NIP. 196312171983031002
2 kata pengantar

More Related Content

What's hot

Pengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan NegaraPengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan Negara
Sujatmiko Wibowo
 
85 pmk.03 2019
85 pmk.03 201985 pmk.03 2019
85 pmk.03 2019
Agus Melas Agues
 
LKPD Bengkulu Utara 2009
LKPD Bengkulu Utara 2009LKPD Bengkulu Utara 2009
LKPD Bengkulu Utara 2009
Usman Yasin
 
Info jadwal bimtek dan diklat keuangan daerah
Info jadwal bimtek dan diklat keuangan daerahInfo jadwal bimtek dan diklat keuangan daerah
Info jadwal bimtek dan diklat keuangan daerah
Andi Adinata
 
PMK No. 219 Tahun 2013
PMK No. 219 Tahun 2013PMK No. 219 Tahun 2013
PMK No. 219 Tahun 2013
pearsdk
 
LKPD Provinsi Bengkulu 2009
LKPD Provinsi Bengkulu 2009LKPD Provinsi Bengkulu 2009
LKPD Provinsi Bengkulu 2009
Usman Yasin
 
Pengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan NegaraPengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan Negara
Sujatmiko Wibowo
 
UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan NegaraUU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negaraatambua
 
LKPD Bengkulu Tengah 2009
LKPD Bengkulu Tengah 2009LKPD Bengkulu Tengah 2009
LKPD Bengkulu Tengah 2009
Usman Yasin
 
LKPD Bengkulu Selatan 2009
LKPD Bengkulu Selatan 2009LKPD Bengkulu Selatan 2009
LKPD Bengkulu Selatan 2009Usman Yasin
 
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
Ahmad Abdul Haq
 
LKPD Kepahiyang 2009
LKPD Kepahiyang 2009LKPD Kepahiyang 2009
LKPD Kepahiyang 2009
Usman Yasin
 
LKPD Muko-Muko 2009
LKPD Muko-Muko 2009LKPD Muko-Muko 2009
LKPD Muko-Muko 2009
Usman Yasin
 
LKPD Lebong 2009
LKPD Lebong 2009LKPD Lebong 2009
LKPD Lebong 2009Usman Yasin
 
Permen no.37 th_2014+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015
Permen no.37 th_2014+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015Permen no.37 th_2014+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015
Permen no.37 th_2014+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015Sutardjo ( Mang Ojo )
 
Peraturan gubernur sumatera barat no 35 2009
Peraturan gubernur sumatera barat no 35 2009Peraturan gubernur sumatera barat no 35 2009
Peraturan gubernur sumatera barat no 35 2009
rsd kol abundjani
 
UU 71/2010 VS UU 24/2005
UU 71/2010 VS UU 24/2005UU 71/2010 VS UU 24/2005
UU 71/2010 VS UU 24/2005
melly lydea
 
Artikel keuangan negara
Artikel keuangan negaraArtikel keuangan negara
Artikel keuangan negara
Zaka Firma Aditya
 

What's hot (19)

Pengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan NegaraPengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan Negara
 
85 pmk.03 2019
85 pmk.03 201985 pmk.03 2019
85 pmk.03 2019
 
LKPD Bengkulu Utara 2009
LKPD Bengkulu Utara 2009LKPD Bengkulu Utara 2009
LKPD Bengkulu Utara 2009
 
Info jadwal bimtek dan diklat keuangan daerah
Info jadwal bimtek dan diklat keuangan daerahInfo jadwal bimtek dan diklat keuangan daerah
Info jadwal bimtek dan diklat keuangan daerah
 
PMK No. 219 Tahun 2013
PMK No. 219 Tahun 2013PMK No. 219 Tahun 2013
PMK No. 219 Tahun 2013
 
LKPD Provinsi Bengkulu 2009
LKPD Provinsi Bengkulu 2009LKPD Provinsi Bengkulu 2009
LKPD Provinsi Bengkulu 2009
 
Pengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan NegaraPengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan Negara
 
UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan NegaraUU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
 
LKPD Bengkulu Tengah 2009
LKPD Bengkulu Tengah 2009LKPD Bengkulu Tengah 2009
LKPD Bengkulu Tengah 2009
 
LKPD Bengkulu Selatan 2009
LKPD Bengkulu Selatan 2009LKPD Bengkulu Selatan 2009
LKPD Bengkulu Selatan 2009
 
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
 
LKPD Kepahiyang 2009
LKPD Kepahiyang 2009LKPD Kepahiyang 2009
LKPD Kepahiyang 2009
 
LKPD Muko-Muko 2009
LKPD Muko-Muko 2009LKPD Muko-Muko 2009
LKPD Muko-Muko 2009
 
LKPD Lebong 2009
LKPD Lebong 2009LKPD Lebong 2009
LKPD Lebong 2009
 
Permen no.37 th_2014+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015
Permen no.37 th_2014+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015Permen no.37 th_2014+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015
Permen no.37 th_2014+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015
 
Peraturan gubernur sumatera barat no 35 2009
Peraturan gubernur sumatera barat no 35 2009Peraturan gubernur sumatera barat no 35 2009
Peraturan gubernur sumatera barat no 35 2009
 
UU 71/2010 VS UU 24/2005
UU 71/2010 VS UU 24/2005UU 71/2010 VS UU 24/2005
UU 71/2010 VS UU 24/2005
 
Artikel keuangan negara
Artikel keuangan negaraArtikel keuangan negara
Artikel keuangan negara
 
LKPD Kaur 2009
LKPD Kaur 2009LKPD Kaur 2009
LKPD Kaur 2009
 

Similar to 2 kata pengantar

Lusiarti-LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2015 (Audited).pdf
Lusiarti-LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2015 (Audited).pdfLusiarti-LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2015 (Audited).pdf
Lusiarti-LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2015 (Audited).pdf
ilusiDigulSelatan
 
Pmk 257 2014_tata cara revisi anggaran ta 2015 - distribusi kedua ralat
Pmk 257 2014_tata cara revisi anggaran ta 2015 - distribusi kedua ralatPmk 257 2014_tata cara revisi anggaran ta 2015 - distribusi kedua ralat
Pmk 257 2014_tata cara revisi anggaran ta 2015 - distribusi kedua ralat
timsaisatker
 
Pmk 257 2014 revisi dipa ta 2015
Pmk 257 2014 revisi dipa ta 2015Pmk 257 2014 revisi dipa ta 2015
Pmk 257 2014 revisi dipa ta 2015
Tatang Suwandi
 
Pmk 257 2014_tata_cara_revisi_2015
Pmk 257 2014_tata_cara_revisi_2015Pmk 257 2014_tata_cara_revisi_2015
Pmk 257 2014_tata_cara_revisi_2015
Bio Mburi
 
per_13_pb_2018.pdf
per_13_pb_2018.pdfper_13_pb_2018.pdf
per_13_pb_2018.pdf
DodiArifin
 
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...
Roko Subagya
 
PP 71 Tahun 2010
PP 71 Tahun 2010PP 71 Tahun 2010
PP 71 Tahun 2010
Rizki Amalia
 
PER: 17/PJ/ 2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
PER: 17/PJ/  2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETOPER: 17/PJ/  2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
PER: 17/PJ/ 2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
Roko Subagya
 
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi PemerintahPeraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
Penataan Ruang
 
PP No 71 Th 2010 standar akuntansi pemerintah
PP No 71 Th  2010 standar akuntansi pemerintahPP No 71 Th  2010 standar akuntansi pemerintah
PP No 71 Th 2010 standar akuntansi pemerintah
Sutardjo ( Mang Ojo )
 
PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR...
PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR...PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR...
PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR...
ItjenKLHK
 
Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja I...
Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja I...Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja I...
Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja I...
Penataan Ruang
 
00 petunjuk pengisian_spt_1771_2010
00 petunjuk pengisian_spt_1771_201000 petunjuk pengisian_spt_1771_2010
00 petunjuk pengisian_spt_1771_2010
Yayaa NursoeryaSulaiman
 
Bab iii kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah amj
Bab iii kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah amjBab iii kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah amj
Bab iii kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah amjCahyo Wiryanto
 
Pp no. 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah
Pp no. 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintahPp no. 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah
Pp no. 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah
Dyp The Magna
 
UU 7TAHUN 2021 HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN.pdf
UU 7TAHUN 2021 HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN.pdfUU 7TAHUN 2021 HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN.pdf
UU 7TAHUN 2021 HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN.pdf
CVLOMBOKENERGI
 
UU Nomor 7 Tahun 2021.pdf
UU Nomor 7 Tahun 2021.pdfUU Nomor 7 Tahun 2021.pdf
UU Nomor 7 Tahun 2021.pdf
agusrianiginting1
 
SAP PP No 71 Tahun 2010
SAP PP No 71 Tahun 2010SAP PP No 71 Tahun 2010
SAP PP No 71 Tahun 2010
desak arsani
 
2023pmkeuangan066 (1).pdf
2023pmkeuangan066 (1).pdf2023pmkeuangan066 (1).pdf
2023pmkeuangan066 (1).pdf
CIkumparan
 
Buku bendahara mahir pajak__
Buku bendahara mahir pajak__Buku bendahara mahir pajak__
Buku bendahara mahir pajak__
Mone_Dompu
 

Similar to 2 kata pengantar (20)

Lusiarti-LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2015 (Audited).pdf
Lusiarti-LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2015 (Audited).pdfLusiarti-LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2015 (Audited).pdf
Lusiarti-LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2015 (Audited).pdf
 
Pmk 257 2014_tata cara revisi anggaran ta 2015 - distribusi kedua ralat
Pmk 257 2014_tata cara revisi anggaran ta 2015 - distribusi kedua ralatPmk 257 2014_tata cara revisi anggaran ta 2015 - distribusi kedua ralat
Pmk 257 2014_tata cara revisi anggaran ta 2015 - distribusi kedua ralat
 
Pmk 257 2014 revisi dipa ta 2015
Pmk 257 2014 revisi dipa ta 2015Pmk 257 2014 revisi dipa ta 2015
Pmk 257 2014 revisi dipa ta 2015
 
Pmk 257 2014_tata_cara_revisi_2015
Pmk 257 2014_tata_cara_revisi_2015Pmk 257 2014_tata_cara_revisi_2015
Pmk 257 2014_tata_cara_revisi_2015
 
per_13_pb_2018.pdf
per_13_pb_2018.pdfper_13_pb_2018.pdf
per_13_pb_2018.pdf
 
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...
 
PP 71 Tahun 2010
PP 71 Tahun 2010PP 71 Tahun 2010
PP 71 Tahun 2010
 
PER: 17/PJ/ 2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
PER: 17/PJ/  2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETOPER: 17/PJ/  2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
PER: 17/PJ/ 2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
 
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi PemerintahPeraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
 
PP No 71 Th 2010 standar akuntansi pemerintah
PP No 71 Th  2010 standar akuntansi pemerintahPP No 71 Th  2010 standar akuntansi pemerintah
PP No 71 Th 2010 standar akuntansi pemerintah
 
PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR...
PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR...PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR...
PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR...
 
Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja I...
Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja I...Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja I...
Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja I...
 
00 petunjuk pengisian_spt_1771_2010
00 petunjuk pengisian_spt_1771_201000 petunjuk pengisian_spt_1771_2010
00 petunjuk pengisian_spt_1771_2010
 
Bab iii kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah amj
Bab iii kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah amjBab iii kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah amj
Bab iii kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah amj
 
Pp no. 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah
Pp no. 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintahPp no. 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah
Pp no. 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah
 
UU 7TAHUN 2021 HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN.pdf
UU 7TAHUN 2021 HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN.pdfUU 7TAHUN 2021 HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN.pdf
UU 7TAHUN 2021 HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN.pdf
 
UU Nomor 7 Tahun 2021.pdf
UU Nomor 7 Tahun 2021.pdfUU Nomor 7 Tahun 2021.pdf
UU Nomor 7 Tahun 2021.pdf
 
SAP PP No 71 Tahun 2010
SAP PP No 71 Tahun 2010SAP PP No 71 Tahun 2010
SAP PP No 71 Tahun 2010
 
2023pmkeuangan066 (1).pdf
2023pmkeuangan066 (1).pdf2023pmkeuangan066 (1).pdf
2023pmkeuangan066 (1).pdf
 
Buku bendahara mahir pajak__
Buku bendahara mahir pajak__Buku bendahara mahir pajak__
Buku bendahara mahir pajak__
 

2 kata pengantar

  • 1. KATA PENGANTAR Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang APBN Nomor 19 tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja yang dipimpinnya. LPP TVRI Stasiun Papua adalah entitas akuntansi dari Bagian Anggaran 117.01 Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan laporan keuangan LPP TVRI Stasiun Papua mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas dan pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor LPP TVRI Stasiun Papua. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Jayapura, 14 Juli 2013 Kepala TVRI Stasiun Papua TELLMAN W. RORINGPANDEY, SE NIP. 196312171983031002