Dokumen tersebut membahas tiga prinsip utama dalam pemetaan bisnis proses yaitu proses harus berdasarkan aktivitas bukan unit kerja, diperlukan kesepakatan pandangan keseluruhan aktivitas organisasi, dan pemetaan sebaiknya sederhana. Dokumen ini juga menjelaskan tiga dimensi pemetaan yakni peta bisnis proses, peta relasi, dan peta lintas fungsional yang nantinya akan menjadi acuan penyusunan SOP terintegrasi.
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya penyusunan peta proses bisnis organisasi pemerintah untuk meningkatkan koordinasi antar unit, meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas, dan menyelaraskan kebijakan dengan proses bisnis sesuai peraturan.
Dokumen tersebut membahas tentang tahap pengembangan peta proses bisnis dengan dua pendekatan, yaitu menggunakan level/tingkatan dan menggunakan jenis gambar peta. Dokumen ini menjelaskan cara penyusunan peta proses bisnis dengan menggunakan kedua pendekatan tersebut beserta contoh-contoh penerapannya.
Peta proses bisnis level II instansi pemerintah di Provinsi Bengkulu bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyusunan proses bisnis secara terstruktur dan terintegrasi antar unit organisasi sesuai dengan RPJMD Provinsi Bengkulu. Proses bisnis utama yang diidentifikasi meliputi peningkatan perekonomian daerah dan pemenuhan infrastruktur wilayah.
Dokumen tersebut merupakan rencana aksi (action plan) untuk melakukan pemetaan proses bisnis pemerintah kabupaten. Terdapat beberapa tahapan yang akan dilakukan yaitu mengidentifikasi proses bisnis utama dan pendukung, membuat peta proses, subproses, dan lintas fungsi, serta menyusun standar operasional prosedur.
Organisasi pemerintah daerah melakukan evaluasi kelembagaan untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas. Evaluasi mencakup tinjauan mandat, pemetaan visi misi, proses bisnis, dan struktur organisasi untuk memastikan keselarasan dan konsistensi. Evaluasi juga menilai ukuran organisasi, fungsi, dan proses untuk memastikan kesesuaian dalam mencapai tujuan.
Dokumen ini membahas penggunaan diagram aktivitas UML untuk mendokumentasikan sistem akuntansi. Terdapat dua jenis diagram aktivitas yaitu overview diagram yang menunjukkan pandangan tingkat tinggi dari proses bisnis dan detailed diagram yang menunjukkan rincian aktivitas dalam suatu kejadian. Dokumen ini juga membahas cara membuat kedua jenis diagram tersebut beserta contoh-contohnya.
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya penyusunan peta proses bisnis organisasi pemerintah untuk meningkatkan koordinasi antar unit, meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas, dan menyelaraskan kebijakan dengan proses bisnis sesuai peraturan.
Dokumen tersebut membahas tentang tahap pengembangan peta proses bisnis dengan dua pendekatan, yaitu menggunakan level/tingkatan dan menggunakan jenis gambar peta. Dokumen ini menjelaskan cara penyusunan peta proses bisnis dengan menggunakan kedua pendekatan tersebut beserta contoh-contoh penerapannya.
Peta proses bisnis level II instansi pemerintah di Provinsi Bengkulu bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyusunan proses bisnis secara terstruktur dan terintegrasi antar unit organisasi sesuai dengan RPJMD Provinsi Bengkulu. Proses bisnis utama yang diidentifikasi meliputi peningkatan perekonomian daerah dan pemenuhan infrastruktur wilayah.
Dokumen tersebut merupakan rencana aksi (action plan) untuk melakukan pemetaan proses bisnis pemerintah kabupaten. Terdapat beberapa tahapan yang akan dilakukan yaitu mengidentifikasi proses bisnis utama dan pendukung, membuat peta proses, subproses, dan lintas fungsi, serta menyusun standar operasional prosedur.
Organisasi pemerintah daerah melakukan evaluasi kelembagaan untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas. Evaluasi mencakup tinjauan mandat, pemetaan visi misi, proses bisnis, dan struktur organisasi untuk memastikan keselarasan dan konsistensi. Evaluasi juga menilai ukuran organisasi, fungsi, dan proses untuk memastikan kesesuaian dalam mencapai tujuan.
Dokumen ini membahas penggunaan diagram aktivitas UML untuk mendokumentasikan sistem akuntansi. Terdapat dua jenis diagram aktivitas yaitu overview diagram yang menunjukkan pandangan tingkat tinggi dari proses bisnis dan detailed diagram yang menunjukkan rincian aktivitas dalam suatu kejadian. Dokumen ini juga membahas cara membuat kedua jenis diagram tersebut beserta contoh-contohnya.
Standar Operasi Prosedur (SOP) merupakan pedoman tertulis tentang aktivitas rutin yang harus dilakukan dalam proses administrasi pemerintahan. Dokumen ini membahas latar belakang dan tujuan penyusunan SOP, proses penyusunan SOP mulai dari membentuk tim, mengidentifikasi kegiatan, hingga pengesahan, serta manfaat SOP bagi peningkatan kualitas layanan.
Dokumen tersebut membahas tentang praktek penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Pembahasan meliputi pengenalan dokumen perencanaan seperti Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Anggaran serta praktek penyusunan LAKIP mulai dari perencanaan, penetapan kinerja, pelaporan, dan evaluasi kinerja.
SOP ini membahas tentang penyusunan dokumen standar operasional prosedur (SOP) administrasi pemerintahan, meliputi dasar hukum, definisi, manfaat, jenis, prinsip penyusunan, siklus penyusunan, strategi, pola, dan contoh penyusunan SOP.
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah. Secara garis besar, dokumen menjelaskan tentang pentingnya penyelarasan antara mandat, desain organisasi, proses bisnis, struktur organisasi, analisis jabatan, uraian jabatan dan spesifikasi jabatan untuk menjaga efektivitas organisasi. Dokumen juga menjelaskan tahapan penyusunan peta proses bisnis dan contoh penerap
Dokumen tersebut membahas langkah-langkah penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja pemerintah daerah, mulai dari meninjau hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya, mengidentifikasi faktor penyebab target belum tercapai, menghitung kebutuhan pembiayaan layanan pendidikan, menyusun program dan kegiatan serta pendanaannya ke dalam format-format tertentu sesuai peraturan, hingga penyusunan dokumen rencana
Rangkuman dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
Dokumen tersebut membahas tentang Renja Perangkat Daerah yang mencakup program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Dokumen tersebut juga membahas tentang sistematika dokumen Renja PD dan tahapan penyusunan Renja PD mulai dari persiapan, ranc
Dokumen tersebut membahas tentang Laporan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang merupakan laporan tahunan pelaksanaan pemerintahan daerah berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dokumen ini menjelaskan lingkup LPPD, tujuan LPPD, dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja.
1.1 Bappeko - Paparan Perencanaan Operasional untuk Ratek 2018-OK_revised (1)...C529TeddySuryaRahmad
Rapat teknis membahas perencanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan tahun 2018 dengan fokus pada proses deployment atau cascading dari visi, misi, tujuan, sasaran, program, kegiatan hingga tingkat operasional serta proses alignment untuk menyelaraskan berbagai indikator kinerja agar sinergis dalam mencapai tujuan organisasi.
Dokumen ini membahas perencanaan proyek sistem informasi, termasuk pendahuluan perencanaan proyek, rincian struktur kerja, diagram jaringan, penghitungan biaya proyek, penjadwalan proyek, dan outline pendahuluan perencanaan proyek. Langkah-langkah penting dalam perencanaan proyek adalah membuat proposal, menentukan struktur tim proyek, mengembangkan rincian struktur kerja, menyusun diagram jaringan dan jadwal
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung Usulan Anggaran tahun 2015Joko Riswanto
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan cara pembuatan Term of Reference (TOR) atau Kerangka Acuan Kerja (KAK). TOR digunakan untuk menginformasikan gambaran umum kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga, mencakup latar belakang, penerima manfaat, strategi, waktu, dan biaya. Dokumen ini juga menjelaskan format dan contoh pengisian TOR untuk pengajuan anggaran dan pelaksanaan ke
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan cara pembuatan Term of Reference (TOR) atau Kerangka Acuan Kerja (KAK). TOR digunakan untuk menginformasikan gambaran umum kegiatan yang akan dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga. Dokumen ini menjelaskan komponen-komponen yang harus ada dalam TOR seperti latar belakang, tujuan, indikator, dan anggaran yang diperlukan. Juga dibedakan antara TOR untuk us
Dokumen ini berisi rincian pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat untuk tahun anggaran 2017, mencakup pendapatan, belanja tidak langsung, belanja langsung, serta rencana pelaksanaan anggaran per triwulan.
Dokumen ini berisi ringkasan rencana pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2017 dengan total belanja sebesar Rp8,3 miliar, terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp3,2 miliar dan belanja langsung sebesar Rp5,1 miliar.
Standar Operasi Prosedur (SOP) merupakan pedoman tertulis tentang aktivitas rutin yang harus dilakukan dalam proses administrasi pemerintahan. Dokumen ini membahas latar belakang dan tujuan penyusunan SOP, proses penyusunan SOP mulai dari membentuk tim, mengidentifikasi kegiatan, hingga pengesahan, serta manfaat SOP bagi peningkatan kualitas layanan.
Dokumen tersebut membahas tentang praktek penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Pembahasan meliputi pengenalan dokumen perencanaan seperti Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Anggaran serta praktek penyusunan LAKIP mulai dari perencanaan, penetapan kinerja, pelaporan, dan evaluasi kinerja.
SOP ini membahas tentang penyusunan dokumen standar operasional prosedur (SOP) administrasi pemerintahan, meliputi dasar hukum, definisi, manfaat, jenis, prinsip penyusunan, siklus penyusunan, strategi, pola, dan contoh penyusunan SOP.
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah. Secara garis besar, dokumen menjelaskan tentang pentingnya penyelarasan antara mandat, desain organisasi, proses bisnis, struktur organisasi, analisis jabatan, uraian jabatan dan spesifikasi jabatan untuk menjaga efektivitas organisasi. Dokumen juga menjelaskan tahapan penyusunan peta proses bisnis dan contoh penerap
Dokumen tersebut membahas langkah-langkah penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja pemerintah daerah, mulai dari meninjau hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya, mengidentifikasi faktor penyebab target belum tercapai, menghitung kebutuhan pembiayaan layanan pendidikan, menyusun program dan kegiatan serta pendanaannya ke dalam format-format tertentu sesuai peraturan, hingga penyusunan dokumen rencana
Rangkuman dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
Dokumen tersebut membahas tentang Renja Perangkat Daerah yang mencakup program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Dokumen tersebut juga membahas tentang sistematika dokumen Renja PD dan tahapan penyusunan Renja PD mulai dari persiapan, ranc
Dokumen tersebut membahas tentang Laporan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang merupakan laporan tahunan pelaksanaan pemerintahan daerah berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dokumen ini menjelaskan lingkup LPPD, tujuan LPPD, dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja.
1.1 Bappeko - Paparan Perencanaan Operasional untuk Ratek 2018-OK_revised (1)...C529TeddySuryaRahmad
Rapat teknis membahas perencanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan tahun 2018 dengan fokus pada proses deployment atau cascading dari visi, misi, tujuan, sasaran, program, kegiatan hingga tingkat operasional serta proses alignment untuk menyelaraskan berbagai indikator kinerja agar sinergis dalam mencapai tujuan organisasi.
Dokumen ini membahas perencanaan proyek sistem informasi, termasuk pendahuluan perencanaan proyek, rincian struktur kerja, diagram jaringan, penghitungan biaya proyek, penjadwalan proyek, dan outline pendahuluan perencanaan proyek. Langkah-langkah penting dalam perencanaan proyek adalah membuat proposal, menentukan struktur tim proyek, mengembangkan rincian struktur kerja, menyusun diagram jaringan dan jadwal
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung Usulan Anggaran tahun 2015Joko Riswanto
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan cara pembuatan Term of Reference (TOR) atau Kerangka Acuan Kerja (KAK). TOR digunakan untuk menginformasikan gambaran umum kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga, mencakup latar belakang, penerima manfaat, strategi, waktu, dan biaya. Dokumen ini juga menjelaskan format dan contoh pengisian TOR untuk pengajuan anggaran dan pelaksanaan ke
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan cara pembuatan Term of Reference (TOR) atau Kerangka Acuan Kerja (KAK). TOR digunakan untuk menginformasikan gambaran umum kegiatan yang akan dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga. Dokumen ini menjelaskan komponen-komponen yang harus ada dalam TOR seperti latar belakang, tujuan, indikator, dan anggaran yang diperlukan. Juga dibedakan antara TOR untuk us
Dokumen ini berisi rincian pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat untuk tahun anggaran 2017, mencakup pendapatan, belanja tidak langsung, belanja langsung, serta rencana pelaksanaan anggaran per triwulan.
Dokumen ini berisi ringkasan rencana pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2017 dengan total belanja sebesar Rp8,3 miliar, terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp3,2 miliar dan belanja langsung sebesar Rp5,1 miliar.
BUKU ADMINISTRASI GURU KELAS SD 2024 /2025Redis Manik
Buku administrasi guru kelas SD adalah serangkaian dokumen dan catatan yang digunakan oleh guru untuk mengelola kegiatan pembelajaran dan administrasi kelas secara efektif. Buku-buku ini membantu guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran serta memastikan kelancaran operasional kelas. Berikut adalah beberapa jenis buku administrasi yang umumnya digunakan oleh guru kelas SD:
Buku Induk Siswa: Berisi data pribadi siswa, seperti nama, tanggal lahir, alamat, nomor induk siswa, dan informasi penting lainnya.
Buku Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): Dokumen perencanaan yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh guru setiap hari atau setiap minggu.
Buku Program Tahunan (Prota): Dokumen yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan selama satu tahun ajaran.
Buku Program Semester (Promes): Dokumen yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan selama satu semester.
Buku Agenda Harian: Catatan harian tentang kegiatan pembelajaran yang dilakukan setiap hari, termasuk materi yang diajarkan dan kegiatan siswa.
Buku Absensi Siswa: Catatan kehadiran siswa setiap hari, termasuk alasan ketidakhadiran jika ada.
Buku Nilai: Catatan penilaian hasil belajar siswa, termasuk nilai ulangan harian, tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester.
Buku Catatan Prestasi dan Pelanggaran Siswa: Berisi catatan tentang prestasi yang diraih siswa serta pelanggaran yang dilakukan dan tindakan yang diambil.
Buku Inventaris Kelas: Catatan inventaris barang-barang yang ada di kelas, seperti peralatan belajar, alat peraga, dan buku-buku.
Buku Kas Kelas: Catatan tentang keuangan kelas, termasuk pemasukan dan pengeluaran dana kelas.
Buku Laporan Harian dan Bulanan: Laporan tentang kegiatan dan perkembangan siswa serta kondisi kelas yang dibuat setiap hari atau setiap bulan.
Buku Piket Guru: Catatan tentang tugas piket harian guru untuk mengawasi kegiatan di sekolah dan kelas.
Buku administrasi ini membantu guru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih terorganisir dan efisien, serta memudahkan dalam pelaporan dan evaluasi kegiatan pembelajaran.
0851 5645 4808 Info Lowongan PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Persyaratan PKL...perusahaan704
Info Perusahaan PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Pendaftaran PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Tempat PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Lokasi PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Jadwal PKL Jurusan TKJ Temanggung
2. GAMBARAN PENYUSUNAN PROSES BISNIS
TINGKAT KABUPATEN :
Level 0 : Visi dan Misi
Level 1 : Sasaran Tingkat Kota
Level 2 : Sasaran OPD
Leve; 3 : Program
Level 4 : Aktivitas/Kegiatan (SOP
Mikro)
3. GAMBARAN PENYUSUNAN PROSES BISNIS TINGKAT
PD/UNIT KERJA :
Level 0 : Turunan langsung dari visi, misi serta
tujuan
Level 1 : Penjabaran lebih rinci dari peta
proses bisnis level 0
Level n : penjabaran lebih rinci dari masing-
masing proses di level 1
4. GAMBARAN PENYUSUNAN PROSES BISNIS TINGKAT
PD/UNIT KERJA BERDASAR PERMENPAN&RB
NOMOR 19 TAHUN 2018:
Gambar Peta :
1.Peta proses
2.Peta subproses
3.Peta hubungan
4.Peta lintas fungsi
5. Legenda
Pemetaan proses Bisnis
Legenda
Legenda
XXX 04
……………………………
……
XXX .07
………………………
……
XXX.05
…………………
….
XXX 09
…………………………………………..
…………
……
…………
………
Legenda
XXX 11
………………………………
….
XXX 10
…………………………………………..
XXX 02
………………………
……….
PROSES
MANAJEMEN
PROSES UTAMA
PROSES MANAJEMEN
Dukungan
manajemen
dan
pengawsan
Dukunngan
teknis
dan
regulasi
INPUT
OUTPU
T
XXX .03
……………………
………………
XXX.01
……………………
…….
…………
……..,
…………
……..
Legenda
…………
………..
Legenda
…………
……..
Legenda
…………
………..
…………
……
Legenda
XXX.06
…………………
….
XXX .08
………………………
……
6. xxx.01
………………………..
xxx. 01.01
………………
.
xxx. 01.03
………………
……
xxx. 01.02
………………
…..
xxx.03
………………….
xxx.04
……………………………………
xxx. 01.03
………………
….
xxx.02
…………………………
Peta Sub Proses Bisnis xxx.
01
Legenda Legenda
Legenda
Proses
Pendukung
Proses
Manajemen
,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,
…………
……
Legenda
Legenda
10. Tiga prinsip dalam melakukan pemetaan bisnis
proses adalah :
Prinsip Proses adalah kegiatan dan bukan unit
kerja
Prinsip membangin kesepakatan adalah suatu
kesepakatan cara pandang terhadap keseluruhan
rangkaian aktivitas dalam satu organisasi dalam
satu periode waktu tertentu
Prinsip makin sederhana makin baik adalah
semakin bisnis proses yang disepakati semakin
sederhana semakin baik, selama seluruh kegiatan
organisasi terwakili dan disepakati oleh para
pihak dalam organisasi.
11.
12. PENJELASAN :
Peta bisnis proses maupun subproses belum
terlihat unit kerja yang terlibat dalam proses
maupun subproses tersebut.
Untuk melihat unit kerja mana yang terlibat, maka
kita memerlukan dimensi lain dari peta bisnis
proses yang diberinama peta relasi. Peta Relasi
berisi unit-unit kerja dalam satu organisasi terlibat
dalam satu proses tertentu. Proses disebut valid
hanya jika melibatkan lebih dari satu unit kerja
yang terlibat dalam rangkaian aktivitas yang ada
dalam proses tersebut.
13. METODE PEMETAAN TIGA DIMENSI TERDIRI DARI :
DIMENSI SATU : PETA BISNIS PROSES DAN SUBPORSES
DIMENSI DUA DISEBUT PETA RELASI
DIMENSI TIGA DISEBUT PETA LINTAS FUNGSI
14. PENJELASAN :
Busnis proses map dan sub business process
map merupakan peta yang menunjukkan hubungan
keterkaitan antara proses satu dengan proses
lainnya.
Relationship map merupakan peta yang
menunjukkan hubungan keterkaitan antara satu
proses tertentu dengan pelaku yang terlibat dalam
proses tersebut.
Cros fungctional map merupakan peta yang
menunjukkan keterkaitan antara pelaku-pelaku
terlibat dalam satu proses dengan aktivitas apa
saja yang menjadi peran masing-masing pelaku.
15. Untuk menghasilkan SOP yang terintegrasi, penulisan
dokumen SOP harus didasarkan pada peta bisnis proses,
terutama pada bagian peta lintas fungsi. SOP yang dihasilkan
dari peta lintas fungsi dikenal dengan SOP Makro. Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi ( PAN dan RB ) Nomor 19 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penataan Tata Laksana, menyebutkan bahwa muara
dari penataan tata laksana ( business process ) adalah
pembuatan atau perbaikan Standard Operasional Prosedur
(SOP).
Lebih lanjut disebutkan bahwa penataan tata laksana akan
memberikan acuan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah
daerah untuk membangun dan menata serta memberikan dasar
yang kuat bagi penyusunan SOP, termasuk standar
pelayanannya, yang lebih sederhana, efisien, efektif, produktif,
dan akuntabel.
Editor's Notes
Lihat Rencana Strategis Kementerian MTR Nomor 7 Tahun 2015 hal 28
Tabel II.1 Keterkaitan Sasaran Bidang Nasional dengan Sasaran Strategis Kementerian MTR 2015-2019
Sasaran strategis >> Proses
Program/Kegiatan >> Sub Proses