KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
Penilaian dan Pemeringkatan Kinerja
Penyelenggara Pelayanan Publik
pada Instansi Pusat (K/L)
Disampaikan pada:
Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan UU
tentang pelayanan Publik
Hotel Kartika Chandra,
Jakarta 13 Feb 2013
Undang-Undang Nomor 25/2009 tentang Pelayanan Publik :
DASAR HUKUM
• Menteri yang bertanggungjawab terhadap pendayagunaan
aparatur negara wajib:
• Membuat peringkat kinerja penyelenggara secara berkala;
• Memberikan penghargaan kepada penyelenggara sesuai
peraturan perundang-undangan
Pasal 7
ayat (4),
huruf b
dan c
• Penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja
penyelenggaraan pelayanan secara berkala
• Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan
menggunakan indikator kinerja berdasarkan standar pelayanan
Pasal 38
• Menteri yang bertanggungjawab terhadap pendayagunaan
aparatur negara bertugas melakukan pemantauan dan
evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik
Pasal 7
ayat (3),
huruf c
2
Program Evaluasi, Penilaian, dan Pemberian Penghargaan
No Uraian Sebelumnya Mulai Tahun 2012 Ket
1. Tujuan Pemberian Penghargaan
saja.
• Pemeringkatan;
• Monev., untuk Perbaikan
kualitas Pelayanan;
• Penghargaan.
Amanah UU
25/ 2009
2. Obyek yang akan
disusun
peringkatnya:
1.Citra Pelayanan Prima
(CPP) untuk Unit
Pelayanan;
2.Citra Bhakti Abdi Negara
(CBAN) untuk
Kabupaten /Kota
• Terintegrasi antara Unit
Pelayanan dengan tingkat
Pembina;
• Untuk seluruh K/L dan Pemda
3. Kertas Kerja
Penilaian
Tidak ada Ada, dan diupayakan
standarisasi.
4. Feed-back Tidak ada Dalam Bentuk Laporan Hasil
Penilaian kepada Instansi
5. Tim Penilai Lintas Instansi, Perguruan
Tinggi, dan LSM
Lintas Instansi, Perguruan
Tinggi, LSM, dan Profesional:
IQAF dan BPKP.
Validasi
Inspektr
Priv.
3
Monitoring, Evaluasi, Pemeringkatan, Pemberian Penghargaan
terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik
Obyek yang akan
dimonitor, dievaluasi, dan
dinilai
oEvaluasi kinerja Pelayanan Publik bagi Pembina dan
Penanggung Jawab/Instansi (setara CBAN)
oEvaluasi terhadap Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan
(setara CPP).
Obyek yang akan disusun
peringkatnya:
1. Instansi (Kementerian/Lembaga dan Pemerintah
Daerah).
2. Peringkat berdasar kelompok sejenis: (Peringkat antar
kementerian; antar LPNK; antar Pemerintah Provinsi;
antar Pemerintah Kabupaten; dan antar Permerintah
Kota)
1. Instansi (Pusat dan Daerah) sesuai kriteria (Citra Bakti
Abdi Negara)
2. Unit Kerja Pelayanan yang dinilai sesuai kriteria (Citra
Pelayanan Prima)
Yang akan diberi
Penghargaan:
4
o Penilaian dan Pemeringkatan untuk Unit Penyelenggara Pelayanan
Publik tidak mungkin dilakukan oleh MenPAN dan RB;
o Penilaian dan pemeringkatan Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan
seharusnya dilakukan oleh masing-masing “Pembina/Penanggung Jawab”
dan peringkat terbaiknya dinilai di tingkat nasional oleh MenPAN dan RB;
o Penilaian dan Pemeringkatan Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik
dilakukan terhadap seluruh Instansi (Pusat dan Daerah) tanpa terkecuali;
o Pemeringkatan instansi dikelompokkan untuk instansi sejenis berdasarkan
hasil penilaian;
o Penghargaan diberikan berdasarkan peringkat terbaik dan/atau
berdasarkan capaian kinerja pelayanan sesuai hasil penilaian;
5
Pertimbangan untuk Penilaian dan Pemeringkatan Penyelenggaraan
Pelayanan Publik
Target Penilaian Tahun 2013
 Penilaian dan Pemeringkatan terhadap Kementerian, Lembaga, dan
Pemerintah Kabupaten/Kota;
 Obyek Penilaian: (secara terintegrasi)
- Instansi Pembina / Penanggung Jawab; 72 K/L ditambah Kab.Kota
- Unit Penyelenggara di bawahnya secara sampling (berdasarkan
usulan dan ada yang ditentukan)
 Hasil yang diharapkan:
1. Pemeringkatan Kementerian dalam Pelayanan Publik (perlu
klasterisasi);
2. Pemeringkatan LPNK dalam pelayanan Publik (perlu klasterisasi);
3. Pemeringkatan Kab/Kota dalam Pelayanan Publik;
4. Pemberian Penghargaan kepada K/L, Pemkab/kota, dan Unit
Penyelenggara.
6
Pelaksanaan Penilaian Tahun 2013
● Surat Edaran MenPAN dan RB No 907/M.PAN-RBKepada K/L dan Provinsi
tentang Program Penilaian Yanlik 2012 agar instansi dapat mempersiapkan
diri;
● Instrumen Penilaian:
- Instrumen penilaian terhadap Instansi Pembina / Penanggung
Jawab: (PermenPAN dan RB Nomor 66/2012);
- Instrumen Penilaian Unit Penyelenggara (PermenPAN dan RB No.
38/2012);
● Jadwal Pelaksanaan Penilaian:
1. Penilaian kinerja terhadap Kementerian/Lembaga Mei 2013
2. Penetapan pemeringkatan dan pemberian penghargaan Desember 2013
Penilaian terhadap Kementerian/Lembaga
Penilaian Kinerja Pembina / Penanggung Jawab
A. Tingkat Implementasi aspek-aspek dalam Undang-Undang 25/2009
(untuk mengetahui %tase instansi yang menerapkan UU 25/2009 /
target RPJMN)
- Aspek dalam UU 25/2009;
- Kebijakan umum dan yang mendukung implementasi aspek-aspek
tersebut;
- Pembinaan dan monev atas kebijakan yang telah ditetapkan.
B. Penunjang Kinerja:
- Kebijakan Korporatisasi Unit Pelayanan PPK (BLU);
- Penerapan SPM;
- Pengembangan dan pemanfaatan e-Goverment.
- Penerapan SMM/ISO 9001-2008.
8
Unit Pelayanan Yang Dinilai
Penilaian dilakukan untuk 3 unit :
a. 1 (Satu) Unit Pelayanan Informasi (wajib)
b. 2 (Dua) Unit Pelayanan Terbaik (pilihan)
9
PermenPAN dan RB No. 66/2012 tentang Pedoman
Penilaian Kinerja Pembina / Penanggung Jawab untuk K/L
A. Tingkat Implementasi aspek-aspek dalam
Undang-Undang 25/2009
1 Kebijakan (Umum) ttg Penyelenggaraan Pelayanan Publik (5%);
2 Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi: termasuk Tindak Lanjut hasil
evaluasi (10%);
3. Pembinaan Teknis terhadap Unit Pelayanan (7,5%);
4. PTSP (pembentukan dan implementasinya) (0%);
5. Evaluasi Kinerja Pelaksana dalam Penyelenggara Pelayanan Publik (9%).
6. Kebijakan penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan
dan Maklumat (8%);
7. Larangan bagi pelaksana: kebijakan (4%)
10
PermenPAN dan RB No. 66/2012 tentang Pedoman
Penilaian Kinerja Pembina / Penanggung Jawab untuk K/L
Lanjutan:
8. Sistem Informasi Pelayanan Publik: terbangunnya sistem Informasi
Pelayanan Publik (6%)
9. Pelayanan Khusus: Kebijakan dan implementasinya (4%)
10. Pengelolaan Pengaduan: kebijakan, mekanisme pengolahan, unit
pengelola (7,5%);
11. Peran serta Masyakat (6%);
12. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat: kebijakan dan pelaksanaan
survei (6%)
13. Pengelolaan Sarana, prasarana pelayanan (4%)
11
PermenPAN dan RB No. 66/2012 tentang Pedoman Penilaian
Kinerja Pembina / Penanggung Jawab untuk K/L
B. Penunjang Kinerja Pembina/ Penanggung Jawab:
1. Kebijakan Korporatisasi Unit Pelayanan (2%)
2. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (tertentu) dan HDI
(0%);
3. Kebijakan Pembangunan ekonomi dan hasilnya: PDRB, PAD,
Employment, penurunan angka kemiskinan (0%);
4. Pengembangan dan Pemanfaatan e-Government (10%);
5. Penerapan Sistem Management Mutu – dan SNI-ISO 9001
(11%)
12
PermenPAN dan RB No. 38/2012
1. Visi, misi, dan motto pelayanan (5%).
2. Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan (25%).
3. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur (10%)
4. Sumber Daya Manusia (17%).
5. Sarana dan Prasarana Pelayanan (8%).
6. Penanganan Pengaduan (10%)
7. Indeks Kepuasan Masyarakat (10%)
8. Sistem Informasi Pelayanan Publik (7%)
9. Produktivitas dalam pencapaian target pelayanan (8%)
13
Komponen yang akan dinilai:
Hasil Penilaian:
o Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan
- Untuk Pemeringkatan sesuai kelompoknya;
- Untuk Pemberian Penghargaan bagi yang memenuhi
kriteria.
o Kinerja Pembina / Penanggung Jawab:
Untuk Pemberian Penghargaan bagi yang memenuhi
kriteria.
o Gabungan Kinerja Unit dan Pembina / Penanggung Jawab
Untuk Pemeringkatan sesuai kelompoknya;
14
MATERI PENILAIAN dan PEMBOBOTAN
NO KOMPONEN PENILAIAN
Nilai
Max
Bobot Ket.
I. Kinerja Pembina / Penanggung Jawab
A. Kelompok Indikator Implementasi UU
25/2009;
770
B. Kelompok Indikator Kinerja Penunjang dan
Hasil Kinerja
230
TOTAL I 1.000 60%
II. Kinerja Unit Pelayanan
1. Pelayanan Informasi 1.000 (wajib)
2. Unit Pelayanan Pilihan I 1.000
3. Unit Pelayanan Pilihan II 1.000
RATA-RATA 1.000 40%
NILAI K/L 100%
15
Pemeringkatan
• Nilai Untuk Pemeringkatan:
– Total Nilai Kinerja Pembina/Penanggung Jawab dengan bobot
60%;
– Rata-rata Nilai Kinerja Unit Penyelenggara dengan bobot 40%.
• Gradasi Hasil Penilaian:
No. Nilai Huruf Nilai Angka Interpretasi
1. AA > 850 – 1.000 Memuaskan
2. A > 750 – 850 Sangat Baik
3. B > 650 – 750 Baik
4. CC > 500 – 650 Cukup
5. C > 300 – 500 Kurang
6. D 0 – 300 Sangat kurang
Drs.M.Sitorus
AsistenPerumusanKebijakanPelayananPublik
17

01. Paparan_Penilaian_kartika_13 Februari 2013.revisi.pptx

  • 1.
    KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATURNEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Penilaian dan Pemeringkatan Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik pada Instansi Pusat (K/L) Disampaikan pada: Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan UU tentang pelayanan Publik Hotel Kartika Chandra, Jakarta 13 Feb 2013
  • 2.
    Undang-Undang Nomor 25/2009tentang Pelayanan Publik : DASAR HUKUM • Menteri yang bertanggungjawab terhadap pendayagunaan aparatur negara wajib: • Membuat peringkat kinerja penyelenggara secara berkala; • Memberikan penghargaan kepada penyelenggara sesuai peraturan perundang-undangan Pasal 7 ayat (4), huruf b dan c • Penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan secara berkala • Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja berdasarkan standar pelayanan Pasal 38 • Menteri yang bertanggungjawab terhadap pendayagunaan aparatur negara bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik Pasal 7 ayat (3), huruf c 2
  • 3.
    Program Evaluasi, Penilaian,dan Pemberian Penghargaan No Uraian Sebelumnya Mulai Tahun 2012 Ket 1. Tujuan Pemberian Penghargaan saja. • Pemeringkatan; • Monev., untuk Perbaikan kualitas Pelayanan; • Penghargaan. Amanah UU 25/ 2009 2. Obyek yang akan disusun peringkatnya: 1.Citra Pelayanan Prima (CPP) untuk Unit Pelayanan; 2.Citra Bhakti Abdi Negara (CBAN) untuk Kabupaten /Kota • Terintegrasi antara Unit Pelayanan dengan tingkat Pembina; • Untuk seluruh K/L dan Pemda 3. Kertas Kerja Penilaian Tidak ada Ada, dan diupayakan standarisasi. 4. Feed-back Tidak ada Dalam Bentuk Laporan Hasil Penilaian kepada Instansi 5. Tim Penilai Lintas Instansi, Perguruan Tinggi, dan LSM Lintas Instansi, Perguruan Tinggi, LSM, dan Profesional: IQAF dan BPKP. Validasi Inspektr Priv. 3
  • 4.
    Monitoring, Evaluasi, Pemeringkatan,Pemberian Penghargaan terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik Obyek yang akan dimonitor, dievaluasi, dan dinilai oEvaluasi kinerja Pelayanan Publik bagi Pembina dan Penanggung Jawab/Instansi (setara CBAN) oEvaluasi terhadap Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan (setara CPP). Obyek yang akan disusun peringkatnya: 1. Instansi (Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah). 2. Peringkat berdasar kelompok sejenis: (Peringkat antar kementerian; antar LPNK; antar Pemerintah Provinsi; antar Pemerintah Kabupaten; dan antar Permerintah Kota) 1. Instansi (Pusat dan Daerah) sesuai kriteria (Citra Bakti Abdi Negara) 2. Unit Kerja Pelayanan yang dinilai sesuai kriteria (Citra Pelayanan Prima) Yang akan diberi Penghargaan: 4
  • 5.
    o Penilaian danPemeringkatan untuk Unit Penyelenggara Pelayanan Publik tidak mungkin dilakukan oleh MenPAN dan RB; o Penilaian dan pemeringkatan Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan seharusnya dilakukan oleh masing-masing “Pembina/Penanggung Jawab” dan peringkat terbaiknya dinilai di tingkat nasional oleh MenPAN dan RB; o Penilaian dan Pemeringkatan Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik dilakukan terhadap seluruh Instansi (Pusat dan Daerah) tanpa terkecuali; o Pemeringkatan instansi dikelompokkan untuk instansi sejenis berdasarkan hasil penilaian; o Penghargaan diberikan berdasarkan peringkat terbaik dan/atau berdasarkan capaian kinerja pelayanan sesuai hasil penilaian; 5 Pertimbangan untuk Penilaian dan Pemeringkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik
  • 6.
    Target Penilaian Tahun2013  Penilaian dan Pemeringkatan terhadap Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;  Obyek Penilaian: (secara terintegrasi) - Instansi Pembina / Penanggung Jawab; 72 K/L ditambah Kab.Kota - Unit Penyelenggara di bawahnya secara sampling (berdasarkan usulan dan ada yang ditentukan)  Hasil yang diharapkan: 1. Pemeringkatan Kementerian dalam Pelayanan Publik (perlu klasterisasi); 2. Pemeringkatan LPNK dalam pelayanan Publik (perlu klasterisasi); 3. Pemeringkatan Kab/Kota dalam Pelayanan Publik; 4. Pemberian Penghargaan kepada K/L, Pemkab/kota, dan Unit Penyelenggara. 6
  • 7.
    Pelaksanaan Penilaian Tahun2013 ● Surat Edaran MenPAN dan RB No 907/M.PAN-RBKepada K/L dan Provinsi tentang Program Penilaian Yanlik 2012 agar instansi dapat mempersiapkan diri; ● Instrumen Penilaian: - Instrumen penilaian terhadap Instansi Pembina / Penanggung Jawab: (PermenPAN dan RB Nomor 66/2012); - Instrumen Penilaian Unit Penyelenggara (PermenPAN dan RB No. 38/2012); ● Jadwal Pelaksanaan Penilaian: 1. Penilaian kinerja terhadap Kementerian/Lembaga Mei 2013 2. Penetapan pemeringkatan dan pemberian penghargaan Desember 2013
  • 8.
    Penilaian terhadap Kementerian/Lembaga PenilaianKinerja Pembina / Penanggung Jawab A. Tingkat Implementasi aspek-aspek dalam Undang-Undang 25/2009 (untuk mengetahui %tase instansi yang menerapkan UU 25/2009 / target RPJMN) - Aspek dalam UU 25/2009; - Kebijakan umum dan yang mendukung implementasi aspek-aspek tersebut; - Pembinaan dan monev atas kebijakan yang telah ditetapkan. B. Penunjang Kinerja: - Kebijakan Korporatisasi Unit Pelayanan PPK (BLU); - Penerapan SPM; - Pengembangan dan pemanfaatan e-Goverment. - Penerapan SMM/ISO 9001-2008. 8
  • 9.
    Unit Pelayanan YangDinilai Penilaian dilakukan untuk 3 unit : a. 1 (Satu) Unit Pelayanan Informasi (wajib) b. 2 (Dua) Unit Pelayanan Terbaik (pilihan) 9
  • 10.
    PermenPAN dan RBNo. 66/2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pembina / Penanggung Jawab untuk K/L A. Tingkat Implementasi aspek-aspek dalam Undang-Undang 25/2009 1 Kebijakan (Umum) ttg Penyelenggaraan Pelayanan Publik (5%); 2 Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi: termasuk Tindak Lanjut hasil evaluasi (10%); 3. Pembinaan Teknis terhadap Unit Pelayanan (7,5%); 4. PTSP (pembentukan dan implementasinya) (0%); 5. Evaluasi Kinerja Pelaksana dalam Penyelenggara Pelayanan Publik (9%). 6. Kebijakan penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan dan Maklumat (8%); 7. Larangan bagi pelaksana: kebijakan (4%) 10
  • 11.
    PermenPAN dan RBNo. 66/2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pembina / Penanggung Jawab untuk K/L Lanjutan: 8. Sistem Informasi Pelayanan Publik: terbangunnya sistem Informasi Pelayanan Publik (6%) 9. Pelayanan Khusus: Kebijakan dan implementasinya (4%) 10. Pengelolaan Pengaduan: kebijakan, mekanisme pengolahan, unit pengelola (7,5%); 11. Peran serta Masyakat (6%); 12. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat: kebijakan dan pelaksanaan survei (6%) 13. Pengelolaan Sarana, prasarana pelayanan (4%) 11
  • 12.
    PermenPAN dan RBNo. 66/2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pembina / Penanggung Jawab untuk K/L B. Penunjang Kinerja Pembina/ Penanggung Jawab: 1. Kebijakan Korporatisasi Unit Pelayanan (2%) 2. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (tertentu) dan HDI (0%); 3. Kebijakan Pembangunan ekonomi dan hasilnya: PDRB, PAD, Employment, penurunan angka kemiskinan (0%); 4. Pengembangan dan Pemanfaatan e-Government (10%); 5. Penerapan Sistem Management Mutu – dan SNI-ISO 9001 (11%) 12
  • 13.
    PermenPAN dan RBNo. 38/2012 1. Visi, misi, dan motto pelayanan (5%). 2. Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan (25%). 3. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur (10%) 4. Sumber Daya Manusia (17%). 5. Sarana dan Prasarana Pelayanan (8%). 6. Penanganan Pengaduan (10%) 7. Indeks Kepuasan Masyarakat (10%) 8. Sistem Informasi Pelayanan Publik (7%) 9. Produktivitas dalam pencapaian target pelayanan (8%) 13 Komponen yang akan dinilai:
  • 14.
    Hasil Penilaian: o KinerjaUnit Penyelenggara Pelayanan - Untuk Pemeringkatan sesuai kelompoknya; - Untuk Pemberian Penghargaan bagi yang memenuhi kriteria. o Kinerja Pembina / Penanggung Jawab: Untuk Pemberian Penghargaan bagi yang memenuhi kriteria. o Gabungan Kinerja Unit dan Pembina / Penanggung Jawab Untuk Pemeringkatan sesuai kelompoknya; 14
  • 15.
    MATERI PENILAIAN danPEMBOBOTAN NO KOMPONEN PENILAIAN Nilai Max Bobot Ket. I. Kinerja Pembina / Penanggung Jawab A. Kelompok Indikator Implementasi UU 25/2009; 770 B. Kelompok Indikator Kinerja Penunjang dan Hasil Kinerja 230 TOTAL I 1.000 60% II. Kinerja Unit Pelayanan 1. Pelayanan Informasi 1.000 (wajib) 2. Unit Pelayanan Pilihan I 1.000 3. Unit Pelayanan Pilihan II 1.000 RATA-RATA 1.000 40% NILAI K/L 100% 15
  • 16.
    Pemeringkatan • Nilai UntukPemeringkatan: – Total Nilai Kinerja Pembina/Penanggung Jawab dengan bobot 60%; – Rata-rata Nilai Kinerja Unit Penyelenggara dengan bobot 40%. • Gradasi Hasil Penilaian: No. Nilai Huruf Nilai Angka Interpretasi 1. AA > 850 – 1.000 Memuaskan 2. A > 750 – 850 Sangat Baik 3. B > 650 – 750 Baik 4. CC > 500 – 650 Cukup 5. C > 300 – 500 Kurang 6. D 0 – 300 Sangat kurang
  • 17.