Peraturan ini menetapkan standar isi pendidikan dasar dan menengah yang meliputi lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada setiap jenjang pendidikan. Standar isi ini tercantum dalam lampiran peraturan ini. Satuan pendidikan dasar dan menengah harus menyesuaikan dengan standar isi ini dalam waktu 3 tahun. Peraturan sebelumnya dicabut.
Permendikbud th. 2016 no. 022 ttg. standar proses dikdasmenYadi Pura
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menetapkan standar proses pendidikan dasar dan menengah yang meliputi kriteria pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai kompetensi lulusan. Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya dan mulai berlaku setelah diundangkan.
Dokumen tersebut membahas tentang komponen-komponen manajemen berbasis sekolah (MBS) yang meliputi kurikulum dan pembelajaran, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, hubungan sekolah dan masyarakat, serta pembiayaan. Prinsip-prinsip MBS mencakup kemandirian, keadilan, keterbukaan, efisiensi, partisipatif, kemitraan, dan akuntabilitas. Tujuan a
Peraturan ini menetapkan standar isi pendidikan dasar dan menengah yang meliputi lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada setiap jenjang pendidikan. Standar isi ini tercantum dalam lampiran peraturan ini. Satuan pendidikan dasar dan menengah harus menyesuaikan dengan standar isi ini dalam waktu 3 tahun. Peraturan sebelumnya dicabut.
Permendikbud th. 2016 no. 022 ttg. standar proses dikdasmenYadi Pura
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menetapkan standar proses pendidikan dasar dan menengah yang meliputi kriteria pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai kompetensi lulusan. Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya dan mulai berlaku setelah diundangkan.
Dokumen tersebut membahas tentang komponen-komponen manajemen berbasis sekolah (MBS) yang meliputi kurikulum dan pembelajaran, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, hubungan sekolah dan masyarakat, serta pembiayaan. Prinsip-prinsip MBS mencakup kemandirian, keadilan, keterbukaan, efisiensi, partisipatif, kemitraan, dan akuntabilitas. Tujuan a
01. a. salinan permendikbud no. 54 tahun 2013 ttg sklsubhan1234
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 54 Tahun 2013 menetapkan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah yang meliputi kompetensi lulusan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK sebagai acuan pengembangan standar pendidikan. Peraturan ini menggantikan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 23 Tahun 2006 dan mulai berlaku sejak diundangkan.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 54 Tahun 2013 menetapkan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah yang meliputi SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA sebagai acuan pengembangan standar pendidikan lainnya. Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan pada 17 Mei 2013 dan mencabut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional sebelumnya.
01. a. salinan permendikbud no. 54 tahun 2013 ttg sklResty Cahya
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 54 Tahun 2013 menetapkan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah yang meliputi kompetensi lulusan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK sebagai acuan pengembangan standar pendidikan. Peraturan ini menggantikan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 23 Tahun 2006 dan mulai berlaku sejak diundangkan.
03. a. salinan permendikbud no. 65 th 2013 ttg standar prosesSofyan Nardi Saputra
Peraturan ini menetapkan Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah yang merupakan kriteria pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai kompetensi lulusan. Standar Proses tercantum dalam lampiran peraturan ini. Peraturan sebelumnya tentang Standar Proses dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
03. a. salinan permendikbud no. 65 th 2013 ttg standar prosesIrma Muthiara Sari
Peraturan ini menetapkan standar proses pendidikan dasar dan menengah yang merupakan kriteria pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai kompetensi lulusan. Standar proses tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dari peraturan ini. Peraturan sebelumnya dicabut dan peraturan ini mulai berlaku setelah diundangkan.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menetapkan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah yang meliputi kompetensi lulusan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA. Standar kompetensi lulusan ini digunakan sebagai acuan pengembangan standar pendidikan lainnya.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menetapkan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah yang terdiri dari kompetensi lulusan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA sebagai acuan pengembangan standar pendidikan lainnya. Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya dan mulai berlaku setelah diundangkan.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menetapkan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah yang terdiri dari kompetensi lulusan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA sebagai acuan pengembangan standar pendidikan lainnya. Peraturan ini menggantikan Peraturan Menteri sebelumnya dan mulai berlaku setelah diundangkan.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menetapkan standar penilaian pendidikan nasional untuk penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Standar penilaian pendidikan tercantum dalam lampiran peraturan ini. Peraturan ini juga mencabut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional sebelumnya tentang Standar Penilaian Pendidikan.
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaianSofyan Nardi Saputra
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menetapkan standar penilaian pendidikan nasional untuk mengendalikan mutu hasil pendidikan sesuai standar nasional. Standar penilaian pendidikan berlaku untuk penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Peraturan ini menggantikan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional sebelumnya dan mulai berlaku setelah diundangkan.
01. a. salinan permendikbud no. 54 tahun 2013 ttg sklsubhan1234
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 54 Tahun 2013 menetapkan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah yang meliputi kompetensi lulusan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK sebagai acuan pengembangan standar pendidikan. Peraturan ini menggantikan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 23 Tahun 2006 dan mulai berlaku sejak diundangkan.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 54 Tahun 2013 menetapkan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah yang meliputi SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA sebagai acuan pengembangan standar pendidikan lainnya. Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan pada 17 Mei 2013 dan mencabut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional sebelumnya.
01. a. salinan permendikbud no. 54 tahun 2013 ttg sklResty Cahya
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 54 Tahun 2013 menetapkan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah yang meliputi kompetensi lulusan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK sebagai acuan pengembangan standar pendidikan. Peraturan ini menggantikan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 23 Tahun 2006 dan mulai berlaku sejak diundangkan.
03. a. salinan permendikbud no. 65 th 2013 ttg standar prosesSofyan Nardi Saputra
Peraturan ini menetapkan Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah yang merupakan kriteria pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai kompetensi lulusan. Standar Proses tercantum dalam lampiran peraturan ini. Peraturan sebelumnya tentang Standar Proses dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
03. a. salinan permendikbud no. 65 th 2013 ttg standar prosesIrma Muthiara Sari
Peraturan ini menetapkan standar proses pendidikan dasar dan menengah yang merupakan kriteria pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai kompetensi lulusan. Standar proses tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dari peraturan ini. Peraturan sebelumnya dicabut dan peraturan ini mulai berlaku setelah diundangkan.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menetapkan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah yang meliputi kompetensi lulusan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA. Standar kompetensi lulusan ini digunakan sebagai acuan pengembangan standar pendidikan lainnya.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menetapkan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah yang terdiri dari kompetensi lulusan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA sebagai acuan pengembangan standar pendidikan lainnya. Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya dan mulai berlaku setelah diundangkan.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menetapkan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah yang terdiri dari kompetensi lulusan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA sebagai acuan pengembangan standar pendidikan lainnya. Peraturan ini menggantikan Peraturan Menteri sebelumnya dan mulai berlaku setelah diundangkan.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menetapkan standar penilaian pendidikan nasional untuk penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Standar penilaian pendidikan tercantum dalam lampiran peraturan ini. Peraturan ini juga mencabut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional sebelumnya tentang Standar Penilaian Pendidikan.
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaianSofyan Nardi Saputra
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menetapkan standar penilaian pendidikan nasional untuk mengendalikan mutu hasil pendidikan sesuai standar nasional. Standar penilaian pendidikan berlaku untuk penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Peraturan ini menggantikan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional sebelumnya dan mulai berlaku setelah diundangkan.
Similar to 01. a. salinan permendikbud no. 54 tahun 2013 ttg skl (20)
Dokumen tersebut membahas pengelolaan tenaga kependidikan meliputi perencanaan, perekrutan, penempatan, pembinaan, penilaian dan pemberhentian tenaga kependidikan. Beberapa poin penting adalah pentingnya pengelolaan tenaga kependidikan yang sistematis dan rasional, tujuan pengelolaan untuk meningkatkan kualitas dan kinerja tenaga kependidikan, serta jenis-jenis tenaga kependidikan yang terdiri dari struktural, fungsional,
Makalah ini membahas tentang manajemen peserta didik, mulai dari pengertian, tujuan, ruang lingkup, dan layanan yang diberikan kepada peserta didik. Manajemen peserta didik bertujuan untuk mengatur kegiatan peserta didik agar mendukung proses pembelajaran secara efektif dan efisien."
09. permendikbud nomor 71 tahun 2013 ttg buku teks pelajaran layakArfa Mantoeng
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menetapkan buku teks pelajaran dan buku panduan guru untuk pendidikan dasar dan menengah yang layak digunakan dalam pembelajaran. Buku-buku tersebut tercantum dalam lampiran peraturan ini.
07. a. salinan permendikbud no. 69 th 2013 ttg ttg kd dan struktur kurikulum ...Arfa Mantoeng
Peraturan ini menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum untuk sekolah menengah atas dan madrasah aliyah yang mencakup kompetensi inti, mata pelajaran, beban belajar, dan kompetensi dasar sebagai acuan pengembangan kurikulum pada tingkat nasional dan daerah. Peraturan ini mulai berlaku setelah diundangkan.
Kurikulum 2013 dirancang untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki kemampuan untuk berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan peradaban dunia melalui pengembangan sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kurikulum ini dikembangkan berdasarkan berbagai tantangan pendidikan nasional dan global serta penyempurnaan pola pikir pembelajaran yang lebih berpusat pada peserta didik.
05. a. salinan permendikbud no. 67 th 2013 ttg kd dan struktur kurikulum sd miArfa Mantoeng
Peraturan ini menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum untuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah yang meliputi kompetensi inti, mata pelajaran, beban belajar, dan kompetensi dasar untuk memandu pengembangan kurikulum pada tingkat nasional dan daerah. Kerangka dasar dan struktur kurikulum ini diatur dalam lampiran peraturan ini.
04. b. salinan lampiran permendikbud no. 66 th 2013 tentang standar penilaianArfa Mantoeng
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut merupakan lampiran peraturan tentang Standar Penilaian Pendidikan yang menjelaskan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaianArfa Mantoeng
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menetapkan standar penilaian pendidikan nasional untuk mengendalikan mutu hasil pendidikan sesuai standar nasional. Peraturan ini mengatur bahwa penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah harus dilaksanakan berdasarkan standar penilaian pendidikan yang berlaku secara nasional. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
03. b. salinan lampiran permendikbud no. 65 th 2013 ttg standar prosesArfa Mantoeng
1. Dokumen tersebut merangkum Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah versi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013. Dokumen ini membahas tentang perencanaan pembelajaran, karakteristik pembelajaran, dan prinsip-prinsip penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran.
Silabus ini memberikan gambaran singkat tentang mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) untuk kelas IX semester 1 di SMP Negeri 1 Kaway XVI. Silabus ini mencakup 2 standar kompetensi yaitu memahami kondisi perkembangan negara di dunia dan usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdffadlurrahman260903
Ppt landasan pendidikan tentang pendidikan seumur hidup.
Prodi pendidikan agama Islam
Fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan
Universitas Islam negeri syekh Ali Hasan Ahmad addary Padangsidimpuan
Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup adalah sebuah system konsepkonsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajarmengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Pendidikan sepanjang
hayat memandang jauh ke depan, berusaha untuk menghasilkan manusia dan masyarakat yang
baru, merupakan suatu proyek masyarakat yang sangat besar. Pendidikan sepanjang hayat
merupakan asas pendidikan yang cocok bagi orang-orang yang hidup dalam dunia
transformasi dan informasi, yaitu masyarakat modern. Manusia harus lebih bisa menyesuaikan
dirinya secara terus menerus dengan situasi yang baru.
01. a. salinan permendikbud no. 54 tahun 2013 ttg skl
1. SALINAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2013
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang
Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5410);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
2. 2
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun
2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 142);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun
2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan
Presiden Nomor 5/P Tahun 2013;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG STANDAR KOMPETENSI LULUSAN PENDIDIKAN
DASAR DAN MENENGAH.
Pasal 1
(1) Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah digunakan
sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar
penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar
sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan.
(2) Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. Kompetensi Lulusan SD/MI/SDLB/Paket A;
b. Kompetensi Lulusan SMP/MTs/SMPLB/Paket B; dan
c. Kompetensi Lulusan SMA/MA/SMK/MAK/SMALB/Paket C
(3) Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 2
Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
3. 3
Pasal 3
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Mei 2013
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,
TTD.
MOHAMMAD NUH
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Mei 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
TTD.
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 712
Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
Muslikh, S.H.
NIP 195809151985031001