Peraturan ini menetapkan standar isi pendidikan dasar dan menengah yang meliputi lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada setiap jenjang pendidikan. Standar isi ini tercantum dalam lampiran peraturan ini. Satuan pendidikan dasar dan menengah harus menyesuaikan dengan standar isi ini dalam waktu 3 tahun. Peraturan sebelumnya dicabut.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menetapkan Standar Isi untuk Pendidikan Dasar dan Menengah yang terdiri dari Tingkat Kompetensi dan Kompetensi Inti sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan. Peraturan ini menggantikan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional sebelumnya dan berlaku mulai diundangkan.
Peraturan ini menetapkan Standar Isi untuk pendidikan dasar dan menengah yang mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada setiap jenjang pendidikan. Peraturan ini wajib diikuti oleh satuan pendidikan dasar dan menengah selambat-lambatnya 3 tahun sejak berlakunya peraturan ini untuk semua tingkat kelas. Peraturan sebelumnya tentang Standar Isi dicabut dengan d
Peraturan ini menetapkan standar isi pendidikan dasar dan menengah yang meliputi lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada setiap jenjang pendidikan. Standar isi ini tercantum dalam lampiran peraturan ini. Satuan pendidikan dasar dan menengah harus menyesuaikan dengan standar isi ini dalam waktu 3 tahun. Peraturan sebelumnya dicabut.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menetapkan Standar Isi untuk Pendidikan Dasar dan Menengah yang terdiri dari Tingkat Kompetensi dan Kompetensi Inti sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan. Peraturan ini menggantikan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional sebelumnya dan berlaku mulai diundangkan.
Peraturan ini menetapkan Standar Isi untuk pendidikan dasar dan menengah yang mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada setiap jenjang pendidikan. Peraturan ini wajib diikuti oleh satuan pendidikan dasar dan menengah selambat-lambatnya 3 tahun sejak berlakunya peraturan ini untuk semua tingkat kelas. Peraturan sebelumnya tentang Standar Isi dicabut dengan d
Peraturan ini menetapkan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah yang meliputi kompetensi lulusan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK sebagai acuan pengembangan standar pendidikan. Peraturan ini mencabut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional sebelumnya dan mulai berlaku setelah diundangkan.
01. a. salinan permendikbud no. 54 tahun 2013 ttg sklBudi Purnomo
Peraturan ini menetapkan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah yang meliputi kompetensi lulusan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA. Standar kompetensi ini digunakan sebagai acuan pengembangan standar pendidikan lainnya. Peraturan ini mencabut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional sebelumnya tentang hal yang sama.
Peraturan ini menetapkan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah yang meliputi kompetensi lulusan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA. Standar kompetensi ini digunakan sebagai acuan pengembangan standar pendidikan lainnya. Peraturan ini mencabut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional sebelumnya tentang hal yang sama.
01. a. salinan permendikbud no. 54 tahun 2013 ttg sklDiajeng Tia Tia
Peraturan ini menetapkan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah yang meliputi kompetensi lulusan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA. Standar kompetensi ini digunakan sebagai acuan pengembangan standar pendidikan lainnya. Peraturan ini mencabut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional sebelumnya tentang hal yang sama.
Peraturan ini menetapkan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah yang meliputi kompetensi lulusan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA. Standar kompetensi ini digunakan sebagai acuan pengembangan standar pendidikan lainnya. Peraturan ini mencabut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional sebelumnya tentang hal yang sama.
03. a. salinan permendikbud no. 65 th 2013 ttg standar prosesIrma Muthiara Sari
Peraturan ini menetapkan standar proses pendidikan dasar dan menengah yang merupakan kriteria pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai kompetensi lulusan. Standar proses tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dari peraturan ini. Peraturan sebelumnya dicabut dan peraturan ini mulai berlaku setelah diundangkan.
03. a. salinan permendikbud no. 65 th 2013 ttg standar prosesSofyan Nardi Saputra
Peraturan ini menetapkan Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah yang merupakan kriteria pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai kompetensi lulusan. Standar Proses tercantum dalam lampiran peraturan ini. Peraturan sebelumnya tentang Standar Proses dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menetapkan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah yang meliputi kompetensi lulusan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA. Standar kompetensi lulusan ini digunakan sebagai acuan pengembangan standar pendidikan lainnya.
Teknologi reproduksi tumbuhan meliputi hidroponik, kultur jaringan, dan vertikultur. Hidroponik adalah budidaya tanaman tanpa menggunakan tanah dengan menggunakan air sebagai media tanam. Kultur jaringan memanfaatkan sifat totipotensi sel tumbuhan untuk memperbanyak tanaman, sedangkan vertikultur adalah teknik budidaya tanaman secara vertikal di ruang sempit.
Seorang wanita dan pria berpapasan di jalan dalam mobil masing-masing. Ketika berpapasan, wanita berteriak "kuda" dan pria menjawab "sialan lu". Pria tertawa karena bisa bereaksi cepat, tapi mengemudi terlalu kencang dan menimbulkan akibat.
More Related Content
Similar to 01. a. salinan permendikbud no. 54 tahun 2013 ttg skl
Peraturan ini menetapkan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah yang meliputi kompetensi lulusan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK sebagai acuan pengembangan standar pendidikan. Peraturan ini mencabut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional sebelumnya dan mulai berlaku setelah diundangkan.
01. a. salinan permendikbud no. 54 tahun 2013 ttg sklBudi Purnomo
Peraturan ini menetapkan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah yang meliputi kompetensi lulusan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA. Standar kompetensi ini digunakan sebagai acuan pengembangan standar pendidikan lainnya. Peraturan ini mencabut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional sebelumnya tentang hal yang sama.
Peraturan ini menetapkan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah yang meliputi kompetensi lulusan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA. Standar kompetensi ini digunakan sebagai acuan pengembangan standar pendidikan lainnya. Peraturan ini mencabut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional sebelumnya tentang hal yang sama.
01. a. salinan permendikbud no. 54 tahun 2013 ttg sklDiajeng Tia Tia
Peraturan ini menetapkan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah yang meliputi kompetensi lulusan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA. Standar kompetensi ini digunakan sebagai acuan pengembangan standar pendidikan lainnya. Peraturan ini mencabut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional sebelumnya tentang hal yang sama.
Peraturan ini menetapkan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah yang meliputi kompetensi lulusan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA. Standar kompetensi ini digunakan sebagai acuan pengembangan standar pendidikan lainnya. Peraturan ini mencabut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional sebelumnya tentang hal yang sama.
03. a. salinan permendikbud no. 65 th 2013 ttg standar prosesIrma Muthiara Sari
Peraturan ini menetapkan standar proses pendidikan dasar dan menengah yang merupakan kriteria pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai kompetensi lulusan. Standar proses tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dari peraturan ini. Peraturan sebelumnya dicabut dan peraturan ini mulai berlaku setelah diundangkan.
03. a. salinan permendikbud no. 65 th 2013 ttg standar prosesSofyan Nardi Saputra
Peraturan ini menetapkan Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah yang merupakan kriteria pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai kompetensi lulusan. Standar Proses tercantum dalam lampiran peraturan ini. Peraturan sebelumnya tentang Standar Proses dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menetapkan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah yang meliputi kompetensi lulusan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA. Standar kompetensi lulusan ini digunakan sebagai acuan pengembangan standar pendidikan lainnya.
Similar to 01. a. salinan permendikbud no. 54 tahun 2013 ttg skl (20)
Teknologi reproduksi tumbuhan meliputi hidroponik, kultur jaringan, dan vertikultur. Hidroponik adalah budidaya tanaman tanpa menggunakan tanah dengan menggunakan air sebagai media tanam. Kultur jaringan memanfaatkan sifat totipotensi sel tumbuhan untuk memperbanyak tanaman, sedangkan vertikultur adalah teknik budidaya tanaman secara vertikal di ruang sempit.
Seorang wanita dan pria berpapasan di jalan dalam mobil masing-masing. Ketika berpapasan, wanita berteriak "kuda" dan pria menjawab "sialan lu". Pria tertawa karena bisa bereaksi cepat, tapi mengemudi terlalu kencang dan menimbulkan akibat.
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut menganalisis kelayakan ekonomi usaha peternakan ayam petelur CV. Santoso Farm di Desa Kerjen, Kabupaten Blitar, dengan menggunakan analisis rasio penerimaan-biaya, break even point, margin of safety, dan rentabilitas yang menunjukkan bahwa usaha tersebut layak beroperasi.
Kurikulum 2013 memberikan panduan implementasi kurikulum baru bagi guru SMP/MTs IPA. Panduan ini memberikan informasi tentang pengembangan silabus, penyusunan RPP, penilaian hasil belajar, dan pengembangan pembelajaran yang mengacu pada kompetensi inti dan kompetensi dasar.
Kurikulum 2013 untuk SMP/MTs IPA memerlukan guru untuk mengimplementasikan kurikulum baru ini dengan tepat. Materi pelatihan ini memberikan panduan kepada guru untuk mengerti kurikulum 2013 dan cara mengajarnya sesuai dengan standar kompetensi siswa.
Pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan yang
memberikan akses kepada semua peserta didik yang
memiliki kelainan, bakat istimewa,maupun potensi tertentu
untuk mengikuti pendidikan maupun pembelajaran dalam
satu lingkungan pendidikan yang sama dengan peserta didik
umumlainya
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
Panduan untuk memilih mata pelajaran pilihan yang akan dilaksanakan di jenjang SMK, yang mana sebagian besar sudah melakasanakan kurikulum merdeka. mata pelajaran pilihan bisa dipilih dari konsentrasi yang ada di sekolah, atau bisa juga memilih matqa pelajaran diluar konsentrasi keahlian yang dimiliki, dengan catatan sarana dan prasarana tersedia untuk melaksanakan pembelajaran.
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka
Alur tujuan pembelajaran bahasa inggris kelas x fase e
01. a. salinan permendikbud no. 54 tahun 2013 ttg skl
1. SALINAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2013
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
2. 2
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG STANDAR KOMPETENSI LULUSAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
Pasal 1
(1) Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan.
(2) Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Kompetensi Lulusan SD/MI/SDLB/Paket A;
b. Kompetensi Lulusan SMP/MTs/SMPLB/Paket B; dan
c. Kompetensi Lulusan SMA/MA/SMK/MAK/SMALB/Paket C
(3) Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 2
Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3. 3
Pasal 3
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Mei 2013
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,
TTD.
MOHAMMAD NUH
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Mei 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
TTD.
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 712
Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
Muslikh, S.H.
NIP 195809151985031001