Dokumen tersebut membahas tentang definisi pemilih, syarat-syarat pemilih, dan warga negara yang berhak memilih dalam pemilu di Indonesia. Proses penyusunan daftar pemilih meliputi penerimaan data penduduk, penyusunan daftar pemilih sementara, pengumuman, dan penetapan daftar pemilih tetap. Dokumen juga menjelaskan peranan masyarakat, media massa, dan partai politik dalam proses penyusunan daftar pemilih.

2. A. Definisi Pemilih
Setiap warga Negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih untuk memberikan
suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sesuai ketentuan perundang-undangan.
B. Syarat-Syarat Pemilih
1. WNI yang berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.
2. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
3. Terdaftar sebagai pemilih.
4. Bukan anggota TNI/Polri.
5. Tidak sedang dicabut hak pilihnya.
6. Terdaftar di DPT.
7. Khusus untuk Pemilukada calon pemilih harus berdomisili sekurang-kurangnya 6
(enam) bulan didaerah yang bersangkutan.

3. C. Warga Negara Yang Berhak Memilih
1. Berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.
2. Warga Negara Indonesia didaftar oleh petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP)
dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilukada
sehingga tercantum sebagai pemilih dalam daftar Pemilih tetap (DPT).
3. Terdaftar dalam DPT.
4. Bagi pemilih dari TPS lain  harus membawa surat keterangan pindah memilih
seperti formulir A7 PPWP (surat pindah TPS) dalam Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden atau surat keterangan pindah memilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah.

4. A. Proses, Tahapan, Penyusunan Daftar Pemilih
1. Penerimaan DP4 dari Pemerintah
 DP4: Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu
 Paling lambat H-12 bulan (Pemilu Legislatif)
 Paling lambat H-5 bulan (Pemilukada)
2. Penyusunan Data Pemilih dan Daftar Pemilih Sementara (DPS)
Lihat Tabel 2.1 dan Tabel 2.2
B. Bagaimana Kalau Nama Kita Tidak Terdaftar?
Tidak terdaftar dalam DPS Tidak terdaftar dalam DPT
Pada saat pengumuman DPS di Jika terdaftar dalam DPS, tapi tidak
masing-masing kelurahan, pemilih terdaftar dalam DPT, maka Ketua
segera melaporkan dirinya ke PPS KPPS melaporkan pada Ketua PPS
melalui RT/RW/PPDP sesuai batas untuk memasukkan pemilih tersebut
waktu yang ditentukan. ke dalam DPT paling lambat 1 hari
sebelum Pemungutan Suara.

5. C. Persiapan ke Tempat Pemungutan Suara
1. Pastikan telah menerima surat pemberitahuan dari KPPS 1 (satu) hari
sebelum pemungutan suara.
2. Apabila belum menerima surat pemberitahuan, harap menghubungi
petugas KPPS.
3. Datang ke TPS pada Hari Pemungutan Suara pada waktu yang telah
ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Membawa surat pemberitahuan yang sudah diterima dan kartu pemilih
(untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah)

6. Tabel 2.1 PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD
PENYERAHAN DATA KEPENDUDUKAN PEMILIH PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH OLEH KPU KABUPATEN/KOTA
OLEH PEMERINTAH (12 BULAN SEBELUM (90 HARI)
PEMUNGUTAN SUARA)
PENGUMUMAN DPS DI PPS DAN
PERBAIKAN DPSHP OLEH PPS
DISERAHKAN KE PERWAKILAN PARPOL
(7 HARI)
TINGKAT DESA
DPSHP PERBAIKAN AKHIR
PENGUMUMAN DPSHP OLEH PPS
(3 HARI)
(3 HARI)
PENYUSUNAN PENGIRIMAN DPSHP AKHIR DARI PPS
PENETAPAN DPT OLEH KPU KABUPATEN/KOTA (20 HARI) KEPADA KPU KABUPATEN/KOTA
(7 HARI)
PENYAMPAIAN DPT DARI
REKAP DPT DI KABUPATEN/KOTA
KPU KABUPATEN/KOTA KE KPU, KPU PROVINSI,
(7 HARI)
PPK, PPS
REKAP DPT DI PROVINSI
TERMASUK KEPADA PARPOL TINGKAT
(7 HARI)
KABUPATEN/KOTA
REKAP TINGKAT NASIONAL
(DPT DILENGKAPI DAFTAR TAMBAHAN)

7. TABEL 2.2 PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
DPT PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD
PEMUTAKHIRAN
PENGUMUMAN DPS DAN TANGGAPAN MASYARAKAT DATA PEMILIH SEMENTARA (DPS) PEMILU
(7 HARI) PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
(30 HARI)
MASYARAKAT PRO AKTIF MENDAFTAR/MENGECEK KE KETUA RT/ RW SETEMPAT ATAU KE PPS DI KANTOR DESA ATAU KELURAHAN
(BAWA IDENTITAS : KTP/SIM/KK/PASPOR, DLL)
PERBAIKAN DPS HASIL TANGGAPAN MASYARAKAT OLEH PPS
(7 HARI)
PENETAPAN DPT DAN REKAPITULASI OLEH
REKAPITULASI DPT DI KPU PROVINSI
KPU KABUPATEN/KOTA
(3 HARI)
(7 HARI)
PENETAPAN DPT TINGKAT NASIONAL
(3 HARI)

8. A. Pemilih di Lembaga Pemasyarakatan (LP)
1. Narapidana di LP
2. Tahanan yang berada di LP
B. Pemilih di Rumah Sakit
1. Pemilih yang sedang menjalani rawat inap di RS
2. Petugas RS
Syarat - Keluarga pemilih memberitahukan ke petugas PPS/KPPS
bahwa pemilih sedang dirawat di RS, paling lambat pada hari H;
- PPS/KPPS memberikan Surat Pemberitahuan (Model A5)
C. Pemilih tunawisma (tidak memiliki domisili tetap), pekerja lepas
pantai, dan masyarakat terasing/nomaden
Syarat - Harus terdaftar di DPT
- Jika berhalangan memilih di TPS asal, dapat dicantumkan dalam
Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTB) dan bisa memilih di TPS
lain dengan Surat Pemberitahuan Pemilih.

9. A. Masyarakat
Berperan penting dalam Penyusunan Daftar Pemilih memberi masukan dan
pengecekan terhadap pemilih yang tidak memenuhi syarat tetapi masih dimasukkan
(misal: meninggal dunia, anggota TNI/Polri, di bawah umur, dll)
B. Peranan Media Massa
Berperan penting dalam proses penyampaian Informasi Pemilu, melalui:
1. Iklan Layanan Masyarakat, guna;
a. Memotivasi masyarakat untuk pendaftaran sebagai pemilih.
b. Mengingatkan kepada masyarakat akan jadwal pemutakhiran daftar pemilih.
c. Mengecek pengumuman DPS apakah nama anda sudah masuk ke dalam daftar
pemilih.
2. Mobilisasi Sosial dengan pimpinan redaktur dan editor media massa melalui
kegiatan Editor’s Forum;
3. Press Background dan Press Conference;
4. Menyediakan layanan media dengan membangun dan mengembangkan Media
Center.

10. C. Partai Politik
Peranan politik sangat penting dalam penentuan partisipasi pemilih untuk:
1. Mengecek apakah para pendukungnya sudah masuk ke dalam DPS yang
salinannya mereka peroleh.
2. Mendorong para pendukungnya untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih.

11. “Jangan bertanya apa yang dapat dilakukan
negaramu untuk kamu, tanyakan apa yang dapat
kamu lakukan bagi negaramu” (John F. Kennedy)
“hare gini GOLPUT?..KUNO!!”

12. Sekian
Dan
Terima Kasih
Oktober, 2011
KPU KABUPATEN SIDOARJO