Majelis Umum PBB menyetujui resolusi yang menetapkan hak atas air sebagai hak asasi manusia. Hal ini merupakan kemajuan besar bagi pembangunan air minum dan sanitasi di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Namun masih banyak tantangan untuk mewujudkan akses air bersih yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia.

1. Peduli Rakyat? Pikirkan Air Minum dan Sanitasi!
Hak Air

2. Media Informasi Air Minum
dan Penyehatan Lingkungan
Daftar
Diterbitkan oleh Isi
Kelompok Kerja Air Minum
dan Penyehatan Lingkungan
(Pokja AMPL) Dari Redaksi ............................................................................................................. 3
Suara Anda................................................................................................................ 4
Penanggung Jawab
Laporan Utama
Direktur Permukiman dan Perumahan
Majelis Umum PBB Sahkan Resolusi Hak Asasi Atas Air............................... 5
Bappenas
Hak Atas Air Sebagai Hak Asasi Manusia.................................................... 0 1
Direktur Penyehatan Lingkungan
Kementerian Kesehatan Sekilas HAK ASASI MANUSIA (HAM)...........................................................13
Direktur Pengembangan Air Minum Regulasi
Kementerian Pekerjaan Umum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia........ 14
Direktur Bina Sumber Daya Alam dan Agenda
Teknologi Tepat Guna Hari Anti Kemiskinan Internasional,
Kementerian Dalam Negeri Sulitnya Akses Air Minum dan Sanitasi Bagian dari Kemiskinan.................16
Direktur Fasilitasi Penataan Ruang dan Wacana
Lingkungan Hidup Kementerian Dalam Negeri Persoalan Hak atas Air dan Rumah (tulisan pertama)................................ 18
Negara Harus Menjamin Hak Rakyat Atas Air.............................................24
Pemimpin Redaksi Peduli Rakyat? Pikirkan Air Minum dan Sanitasi!...................................... 28
Oswar Mungkasa Wawancara
Nugroho Tri Utomo, Direktur Pemukiman dan Perumahan Bappenas.......31
Dewan Redaksi Hamong Santono........................................................................................34
Maraita Listyasari A Patra M Zen, Direktur YLBHI....................................................................36
Nugroho Tri Utomo
Inovasi
Teknologi Oksidasi untuk Air Bersih .......................................................... 38
Redaktur Pelaksana
Tanah Liat Media Efektif Menjernihkan Keruhnya Air Gambut.................. 41
Eko Budi Harsono
Sisi Lain
Desain dan Produksi Syariat Islam sebagai Solusi........................................................................ 45
Agus Sumarno Reportase
Sofyar Dialog Publik Waspadai Konflik Air
Konflik Air Minum Perlu Diantisipasi Pemerintah Daerah......................... 46
Sirkulasi/Sekretariat 30 % Kematian Balita Akibat Sanitasi Buruk...............................................48
Agus Syuhada Workshop HCTPS Bagi Guru SD DKI Jakarta
Nur Aini Baru Tiga Persen Masyarakat Cuci Tangan Pakai Sabun.............................49
“Politik Air” Harus Jadi Perhatian Pemerintah Daerah...............................50
Alamat Redaksi Sinergi Program Jejaring AMPL dengan GBCI.............................................53
Jl. RP Soeroso 50, Jakarta Pusat. Panduan
Telp./Faks.: (021) 31904113 Sejumlah Teknologi Mendapatkan Air Bersih ........................................... 54
Situs Web: http//www.ampl.or.id Info CD..................................................................................................................... 55
e-mail: redaksipercik@yahoo.com Info Buku................................................................................................................. 56
redaksi@ampl.or.id Info Situs ................................................................................................................. 57
Pustaka AMPL......................................................................................................... 58
Redaksi menerima kiriman
Fakta
tulisan/artikel dari luar.
Perlu Investasi 150 Milliar US$ Cegah Krisis Air Dunia.............................. 59
Isi berkaitan dengan air minum
dan penyehatan lingkungan.

3. Dari Edisi III, 2010
Redaksi
T
idak terasa kita telah melewati hari raya Resolusi ini merupakan kemajuan luar biasa bagi
Idul Fitri 1431 Hijriah. Bagi para pembaca pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan
yang merayakannya kami menyampaikan tidak hanya di dunia tetapi juga di Indonesia. Menjadi
Selamat Idul Fitri. Dari hati yang paling suatu obsesi berkepanjangan bagi pemangku kepentingan
dalam kami memohonkan Maaf Lahir bahwa hak atas air sebagai hak asasi manusia menjadi arus
Bathin. Semoga kita semua menjadi manusia yang jauh utama pembangunan di Indonesia. Dengan demikian,
lebih baik lagi. kita berharap masyarakat Indonesia yang belum
Pada awal September, tiba-tiba saja kita semua mendapatkan akses air minum dapat berkurang secara
mendengar berita tentang dikeluarkannya Resolusi signifikan. Tentu saja, caranya tidak sederhana. Terutama
Majelis Umum PBB terkait penetapan Hak Atas Air mempertimbangkan masih banyaknya pemerintah
sebagai Hak Asasi Manusia. Sebagian kalangan mungkin daerah yang bahkan belum menyadari sepenuhnya
terkejut tetapi banyak juga yang menerimanya biasa-biasa bahwa penyediaan air minum merupakan urusan wajib
saja dengan berbagai alasan. Bisa saja karena sebenarnya pemerintah daerah. Tentu saja jalan masih panjang.
hak asasi manusia telah menjadi pembicaraan yang Dalam kaitan itu, kemudian kami ingin menjadikan
hangat di Indonesia sejak satu dekade terakhir. Hal ini momen keluarnya resolusi tersebut untuk kembali
juga ditunjang oleh lahirnya Undang-Undang Nomor membangkitkan semangat kita semua akan besarnya
39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Walaupun tanggungjawab yang masih tersisa. Masih 100 juta lagi
sebenarnya ide tentang hak asasi manusia sendiri telah saudara kita yang belum tersentuh akses air minum.
termaktub dalam UUD 1945. Sementara pengakuan Hak Menyerahkan sepenuhnya tanggungjawab penyediaan
Atas Air sebagai Hak Asasi Manusia sendiri di Indonesia air minum kepada pemerintah daerah juga bukan pilihan
secara implisit telah teradopsi dalam regulasi yang ada. yang bijak. Kita semua seyogyanya bersama-sama bahu
Dimulai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 membahu dengan pemerintah daerah menuntaskan
tentang Sumber Daya Air, yang ditindaklanjuti dengan pekerjaan rumah ini. Sebagaimana salah satu prinsip
dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun hak asasi manusia yaitu saling membantu dan bersinergi
2005 tentang Sistem Penyediaan Air Minum. mencapai tujuan bersama. Mari. Tunggu apa lagi (OM).
POKJA
3

4. Suara
Anda gaimana kalau air sudah tidak kita dapati
lagi? Bencana kekeringan yang menimpa,
Banyaknya bunuh diri yang sekarang
sedang merajalela karena merasa tekanan
selain bencana banjir yang begitu dahsyat hidup yang tinggi, yang sulit untuk dijalani.
terjadi karena kesalahan mahluk di dunia ini Masihkan pemerintah tidak memperhatikan
yang begitu serakah dan tidak peduli dengan hak-hak dasar seperti air, pendidikan dan
Kuliah Kerja kondisi alamnya. kesehatan? Bukankah rakyat tidak pernah
Begitu besar kekuatan air dalam kehidup­ menuntut sesuatu yang berlebihan? Mereka
di Majalah Percik an ini, karena itulah sayangilah air dengan hanya membutuhkan terpenuhinya hak-hak
Perkenalkan nama saya Muhammad menggunakannya sebaik-baiknya. Selain itu, mereka. Untuk menangis meratapi nasib
Chaidir, mahasiswa Ilmu Komunikasi Uni- kekuatan air akan semakin bertambah dan pun kita akan berpikir karena kita akan me­
versitas Moestopo Beragama Jakarta. Saya berpengaruh positif pada diri kita bila saat ngeluarkan “air mata”. Sekali lagi, kita perlu
membaca majalah Percik yang berada di hendak menggunakan air, misalnya mau mi- berhati-hati dengan masalah air, sekali salah
Perpustakaan Kampus beberapa waktu num, kita berdoa terlebih dahulu. Hal terse- langkah, bukan nyawa saja yang tergadaikan,
lalu. Melihat isi serta sejumlah isu yang se- but dibuktikan oleh profesor dari Jepang tetapi juga masa depan anak cucu.
cara khusus membahas tentang Air Minum dengan penelitiannya tentang air yang akan Maftuhah
dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) yang berubah tekstur dan kristalnya sesuai kondisi Menteng, Jakarta.
disaji­kan begitu lugas, cerdas dan bernas pemakainya. Karena itu gunakanlah kekuat­
membuat saya tertarik untuk membuat Tu- an postif air dengan menggunakannya de­
gas Akhir Terkait dengan fungsi media yang
bapak kelola terkait dengan pembangunan
ngan penuh kasih sayang. Jangan Gunakan
Rini Utami Azis
AMPL di Indonesia. Solo, Jawa Tengah. Botol Plastik Berulang
Saya sangat berharap pengelola Majalah Botol dan gelas air minum dalam ke-
Percik bersedia memberikan kesempatan masan (AMDK) sering kembali digunakan.
kepada saya untuk melakukan penelitian Bahkan, botol atau gelas itu dipakai beru-
untuk tugas akhir saya tentang Fungsi Me- Liberalisasi Air lang-ulang. Padahal sebenarnya, kemasan
dia Internal Dalam Program Pemerintah Semakin Memprihatinkan tersebut hanya untuk sekali pakai. Ada stan-
Percepatan Pembangunan AMPL. Jika bapak Gelombang liberalisasi tampaknya su- dar kesehatan yang harus dipenuhi produsen
bersedia saya akan kirimkan surat pengantar dah tak terbendung lagi. Semua aspek hidup AMDK. Standar ini bertujuan meminimalkan
dari Kampus serta Proposal Tugas Akhir Saya. kita terpaksa harus tunduk pada kesepakat­ bakteri yang ada di dalam kemasan.
Terimakasih. Salam Percik an-kesepakatan internasional yang hanya Kalau segelnya sudah dibuka, hendaknya
Muhammad Chaidir mem­perhatikan pemilik modal besar. botol tidak dipakai lagi. Sebab, AMDK dibuat
Universitas Moestopo Jakarta Telah tampak adanya diskriminasi karena dari bahan polyethylene terephthalate atau
privatisasi air. Kebijakan yang tidak pro dengan PET yang mengandung karsinogen (penyebab
Terimakasih atas perhatian dan keper- rakyat ketika air adalah bisnis, maka ia kemudi- kanker). Zat itu membahayakan kesehatan
cayaan anda terhadap Majalah Percik. Silah- an tak sekedar bergerak mencari keuntungan, tubuh bila terminum. Melalui serangkaian
kan saja kirimkan secara resmi permohonan tetapi juga bagaimana dapat mengikat dan lalu standar sterilisasi botol, saat masih tersegel,
anda untuk melakukan penelitian. Dengan memperdaya orang sehingga mau tunduk ter- zat tersebut bersifat tidak aktif. Jumlah bak-
senang hati kami akan membantu. Salam hadapnya, terhadap kekuasaan yang mengua- teri yang ada dalam AMDK pun dipastikan
Percik sainya. Pengelolaan air tidak lagi mempertim- tak melampaui ambang batas toleransi.
bangkan bagaimana melakukan pengelolaan Namun jangan salah botol air minum
air dalam suatu sistem yang sanggup memberi bukan hanya bisa dibuat dengan PET, tapi
Mari Kita Hormati Air pelayanan air kepada masyarakat secara adil, juga dengan PVC (Poly Vinyl Chloride), dah
Siapakah yang bisa hidup tanpa air? Be- merata dan terjangkau. ini jauh lebih berbahaya karena bisa menim-
gitu besar keguanaan air dalam kehidupan di Air adalah kebutuhan dasar manusia, bulkan hujan asam bila dibakar. Bahkan PVC
dunia ini. Saat kita gerah dan kotor setelah sebab itu air tak boleh dikomersialisakan berpotensi berbahaya untuk ginjal, hati dan
beraktifitas sehari-hari, kita menyiramkan sebagai kebutuhan dasar masyarakat, telah berat badan. Perubahan penggunaan PVC ke
badan kita dengan air untuk mandi. Kemu- dijamin dalam konstitusi negara pada pasal PET sebenarnya sudah dimulai tahun 1988.
dian kita meneguk air kalau dahaga, dan 33 UUD 1945. Contohnya di Batam, daerah Semoga saja sekarang tidak ada lagi perusa-
begitu banyak sekali aktifitas kehidupan kita pemukiman elit menjadi prioritas utama, se- haan yang menggunakan PVC.
yang sangat bergantung pada air. mentara daerah-daerah perkampungan dan Penggunaan botol atau gelas AMDK ber-
Begitu lekatnya air dalam kehidupan kita, kumuh tidak tersentuh, seperti Teluk Leng- ulang membuat karsinogen tersebut larut
sehingga bisa saja ada yang tidak menyadari gung, Pungur yang masih mengkonsumsi dalam air yang kita minum. Terutama bila
manfaatnya. Manfaat itu baru terasa bila air sumur sampai saat ini, padahal menurut dilakukan dalam jangka panjang. Jika me-
kita mengalami kesulitan mendapatkan air hasil uji laboratorium Dinas Kesehatan air di mang terpaksa menggunakan lagi botol atau
bersih. Ketika saluran air mengalami gang- wilayah tersebut tidak layak konsumsi kare­ gelas minuman kemasan perlu dicuci dengan
guan, dan keluarnya air menjadi mampat na mengandung bakteriologi positif tinggi sabun yang mengandung disninfektan atau
dan kotor, itu sudah sangat me- dan pH di bawah batas syarat. Sementara antikuman. Sabun cuci untuk perabot rumah
resahkan kita. Ba- beberapa meter dari pemukiman warga tangga sudah memenuhi standar ini.
berdiri instalasi pengelolaan air (IPA). Wahyu, Surabaya
4

5. Laporan Edisi III, 2010
Utama
Majelis Umum PBB Sahkan Resolusi
Hak Azasi Atas Air
A
wal bulan Septem- Dalam resolusi tersebut Maje- yang layak. Kesulitan akses tersebut
ber lalu, masyarakat lis Umum PBB mendesak seluruh menyebabkan antara lain 1,5 juta ba­
dunia, khususnya prak- masyarakat internasional dan Negara lita meninggal dunia akibat penyakit
tisi, pegiat lingkungan yang menandatangani resolusi untuk yang terkait dengan air minum dan
hidup dan kesehatan meningkatkan usaha menyediakan air sanitasi yang layak.
masyarakat serta aktivis dibidang Air dan sanitasi yang aman, bersih, dan Resolusi Hak Atas Air minum
Minum dan Penyehatan Lingkun- mudah untuk dijangkau bagi selu- tersebut disahkan melalui voting yang
gan dibuat terkejut dengan terbitnya ruh manusia.” “Keterbatasan akses ke diikuti 163 negara anggota PBB. Tidak
Reso­usi Majelis Umum PBB yang
l air minum membunuh lebih banyak ada negara yang menolak resolusi ini.
menegaskan bahwa akses memper- anak-anak dibandingkan jumlah anak Terdapat 122 negara termasuk China,
oleh air minum dan sanitasi yang yang meninggal dunia akibat AIDS, Rusia, Jerman, Prancis, Spanyol, dan
layak merupakan bagian dari hak asa- malaria, dan campak,” kata Ketua Brazil mendukung resolusi tersebut.
si manusia. Jelasnya, resolusi Majelis Dewan HAM PBB dari Bolivia, Pablo Sementara 41 negara, seperti Kanada,
Umum PBB tersebut bertajuk: “Hak Solon dalam situs resmi PBB. Amerika Serikat, Inggris, Australia
untuk mendapatkan air minum dan Data Program Lingkungan Hidup dan Botswana menyatakan abstain.
sanitasi yang bersih dan aman meru- PBB memperkirakan 884 juta pen- Sebagian negara yang abstain me-
pakan bagian dari hak asasi manusia, duduk dunia tidak memiliki akses nyatakan, resolusi tersebut tidak
dan merupakan elemen penting un- untuk mendapatkan air minum yang menjelaskan cakupan hak atas
tuk menikmati hak atas hidup secara aman dan 2,6 milyar orang memiliki air minum dan kewa-
menyeluruh.” akses terbatas untuk fasilitas sanitasi jiban yang
5

6. Laporan Utama
ISTIMEWA
harus dilakukan untuk memenuhi tuk kesehatan, hak untuk perumahan
hak tersebut. Menyikapi resolusi terse- dan hak untuk makanan. Setelah itu
but, pakar AMPL, Hening Darpito barulah disebutkan secara lebih eks­
menga­ akan pada awalnya ada kekha-
t plisit walaupun masih sebagai bagian
watiran bahwa resolusi hak atas air dari suatu konvensi dengan tema lain
dan sanitasi ini prematur, ternyata seperti misalnya yang tertuang dalam
sebaliknya dalam voting, resolusi ini pasal 14 ayat (2) huruf h The Conven-
malah memperoleh tanggapan positif tion on the Elimination all of Forms Dis-
oleh hampir semua peserta sidang. crimination Against Women-(CEDAW
1979), bahwa negara pihak harus
Jalan Panjang mengambil langkah-langkah yang ter-
Diawali pada tahun 1948 ketika ukur untuk menghapuskan berbagai
Deklarasi Universal Hak Asasi Ma- bentuk diskriminasi terhadap perem-
nusia (DUHAM) diumumkan dan puan, khususnya menjamin hak-hak
dilanjutkan pada tahun 1966 ketika perempuan untuk menikmati standar
International Covenants on Economic, kehidupan yang layak atas sanitasi
Social and Cultural Rights (ICESCR) dan air minum yang sehat. Demikian
dan International Covenant on Civil juga dalam pasal 24 The Convention
and Political Rights (ICCPR), air tidak on The Right of The Child-CRC 1989
disebut eksplisit sebagai hak asasi yang menyatakan bahwa dalam upaya
tetapi disebutkan sebagai bagian tidak mencegah malnutrisi dan penyebaran
terpisahkan dari hak asasi yang telah penyakit maka setiap anak memiliki
disepakati yaitu hak untuk hidup, hak hak atas air minum yang bersih.
untuk kehidupan yang layak, hak un- Kemudian dilanjutkan dengan pernyataan dan himbauan melalui
Deklarasi Millenium yang mence-
tuskan proyek MDGs (Millenium
Water Right dan Right to Water Development Goals), yang merupa-
P
emahaman atas pengertian Water Right dan Right to Water sering kabur,
kan komitmen para kepala negara/
kedua istilah itu sering diartikan sama dalam Bahasa Indonesia yaitu Hak pemerintahan anggota PBB untuk
atas Air. Padahal kedua istilah tersebut mempunyai pemahaman yang memerangi kemiskinan global antara
berbeda. Kekuasaan untuk mengambil air dari alam sering disebut sebagai 2000-2015 menyerukan kepada pe-
Water Right yang mengandung pengertian sebagai berikut : merintah agar “menyediakan akses air
l Mengambil atau mengalihkan dan menggunakan sejumlah air dari sebuah
bersih dan sanitasi yang memadai bagi
sumber alamiah
l Mengumpulkan sejumlah air dari sebuah sumber air ke dalam suatu masyarakat yang saat ini belum bisa
tempat seperti bendungan atau struktur lainnya atau menikmatinya”.
l Menggunakan air di sumber alaminya. Tetapi pernyataan yang eksplisit
Water Right merupakan suatu alat yang dikeluarkan oleh negara sebagai dan secara khusus menyebut air
institusi yang menguasai air kepada perseorangan atau badan usaha yang secara
baru terjadi pada tahun 2002, ketika
hukum disebut sebagai ‘licences’, ‘permissions’, ‘authorisations’, ‘consents’ and
‘concessions’ untuk memanfaatkan air. Water right dalam terminologi ekonomi Komite Hak Ekonomi Sosial dan Bu-
dipakai sebagai alat untuk menarik restribusi atas air yang dimanfaatkan. daya PBB dalam komentar umum No-
Pengertian tersebut jelas sangat berbeda dengan Right to Water seperti yang mor 15 memberikan penafsiran yang
dipahami dalam kajian Hak Asasi Manusia. Hukum yang mengatur Water Right lebih tegas terhadap pasal 11 dan 12
memiliki asumsi bahwa air adalah komoditi yang membutuhkan perlindungan Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan
hukum bagi pihak-pihak yang menguasainya. Water Right dapat lebih diartikan
sebagai Hak Memiliki Air. Perbedaannya adalah air sebagai sebuah kebutuhan
Budaya yang menyatakan hak atas
(untuk dimiliki) dan air sebagai sebuah hak. The Right to Water (air sebagai air tidak bisa dipisahkan dari hak-hak
sebuah hak) lebih ditekankan pada air sebagai bagian yang tak terpisahkan asasi manusia lainnya, yaitu air tidak
dari kehidupan manusia yang bermartabat, oleh karena itu Hak Atas Air adalah hanya sebagai komoditas ekonomi
sesuatu yang mutlak dan telah memunculkan kewajiban bagi Negara untuk dan akses terhadap air (right to water)
mengakuinya.
adalah hak asasi manusia. ” The human
6

7. Edisi III, 2010
right to water entitles everyone to suf- cerabutnya hak asasi manusia atas air, kovenan internasional tentang hak
ficient, affordable, physically accessible, misalnya terkontaminasinya air yang ekonomi, sosial, budaya melalui UU
safe and acceptable water for personal dikonsumsi. Pengakuan adalah hak Nomor 11 Tahun 2005 sehingga ne­
and domestic uses.” Hak atas air juga atas sistem dan manajemen air yang gara harus memenuhi hak masyarakat
termasuk kebebasan untuk mengelola memungkinkan setiap orang mempu- termasuk kebutuhan akan air mi-
akses atas air. Elemen hak atas air harus nyai kesempatan dan akses yang sama num.
mencukupi untuk martabat manusia, atas air. Upaya pemerintah pun terlihat
kehidupan dan kesehat­ n. Kecukupan
a serius dengan keluarnya UU Nomor
hak atas air tidak bisa diterjemahkan Upaya Pemerintah 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya
dengan sempit, hanya sebatas pada Sebagaimana hak asasi manusia Air, yang dalam pasal 5 menyatakan
kuantitas volume dan teknologi. Air lainnya posisi negara dalam hubung­ bahwa negera menjamin hak setiap
harus diperlakukan sebagai barang annya dengan kewajibannya yang orang untuk mendapatkan air bagi
social dan budaya, tidak semata-mata ditimbulkan oleh hak asasi manusia, kebutuhan pokok minimal sehari-hari
sebagai barang ekonomi. negara harus menghormati (to respect) guna memenuhi kehidupannya yang
Dalam Komentar Umum Perseri­ yaitu mengharuskan negara mencegah sehat, bersih dan produktif. Lebih lan-
katan Bangsa-Bangsa (United Na- terganggunya langsung/tidak lang- jut penjabaran hak atas air yang tertu-
tions General Comments) pada Komite sung pemenuhan hak atas air, melin­ ang dalam UU menyebutkan bahwa
untuk Hak Ekonomi, Sosial, dan dungi (to protect) yaitu mengharuskan masyarakat memiliki hak untuk (i)
Budaya Perserikatan Bangsa-Bangsa negara mencegah keterlibatan pihak memperoleh informasi yang berkaitan
(Committee on Economic, Social, and ketiga (perusahaan) dalam pemenuh­ dengan pengelolaan sumber daya air;
Cultural Rights) Nomor 15, hak asasi an hak atas air, dan memenuhinya (to (ii) memperoleh penggantian yang
manusia atas air terdiri dan dua kom- fulfill) yaitu mengharuskan negara layak atas kerugian yang dialaminya
ponen penting, yaitu kebebasan (free- mengambil langkah untuk mencapai sebagai akibat pelaksanaan pe­
dom) dan pengakuan (entitlements). pemenuh­ n hak atas air sepenuhnya.
a ngelolaan sumber daya air; (iii)
Kebebasan dimaksudkan tidak adanya Dalam konteks menghormati, peme­ memperoleh manfaat atas
intervensi yang bisa menyebabkan ter- rintah Indonesia telah meratifikasi pengelo-
7

8. Laporan Utama
laan sumber daya air; (iv) menyatakan tah Nomor 16 Tahun 2005 tentang buangan air limbah atau penyedotan
keberatan terhadap rencana pengelo- Pengembangan Sistem Penyediaan lumpur tinja.
laan sumberdaya air yang sudah diu- Air Minum sebagai turunan UU No- Bahkan secara teknis kualitas air
mumkan dalam jangka waktu terten- mor 7 Tahun 2004, yang dalam hal minum telah diatur tersendiri dalam
tu sesuai dengan kondisi setempat; (v) ini adalah pelanggan adalah (i) mem- PP Nomor 82 Tahun 2001 tentang
mengajukan laporan dan pengaduan peroleh pelayanan air minum yang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengen-
kepada pihak yang berwenang atas memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dalian Pencemaran Air untuk memas-
kerugian yang menimpa dirinya yang dan kontinuitas sesuai dengan standar tikan kepentingan masyarakat terlin­
berkaitan dengan penyelenggaraan yang ditetapkan; (ii) mendapatkan dungi.
pengelolaan sumberdaya air; dan/ informasi tentang struktur dan be- Walaupun demikian, pemerintah
atau (vi) mengajukan gugatan kepada saran tarif serta tagihan; (iii) meng­ dianggap telah gagal memenuhi hak
pengadilan terhadap berbagai masalah ajukan gugatan atas pelayanan yang masyarakat tersebut. “Upaya peme­
sumberdaya air yang merugikan ke- merugikan dirinya ke pengadilan; (iv) rintah Indonesia untuk melindungi
hidupannya. mendapatkan ganti rugi yang layak dan menghormati hak atas air mi-
Sementara hak masyarakat diatur sebagai akibat kelalaian pelayanan; num masih terlalu jauh dari harapan
lebih jauh dalam Peraturan Pemerin- dan (v) memperoleh pelayanan pem- masyarakat,” kata Koordinator Na-
POKJA sional Koalisi Rakyat untuk Hak Atas
Air (Kruha) Hamong Santono. “La­
poran yang disusun oleh UNESCAP,
ADB, dan UNDP, juga secara tegas
menyatakan bahwa Indonesia berada
di jalur yang lambat dalam pemenuh­
an target air minum dan sanitasi da-
lam MDGs,” tuturnya.
Salah satu pemicu rendahnya
akses masyarakat terhadap air mi-
num itu adalah kecilnya anggaran
yang dialokasikan pemerintah. Tahun
2005 lalu, anggaran yang dikeluarkan
hanya Rp.500 miliar dan tahun 2010
Rp.3 triliun. Padahal, kebutuhan ang-
garan untuk pembangunan air mi-
num dan sanitasi berkisar 2 sampai 3
kalinya. “Perlu komitmen dan agenda
politik yang lebih jelas soal hak atas
air masyarakat. Kita jangan asal ikut
menandatangani resolusi namun tidak
tahu setelah itu akan kemana perso-
alan air minum dan sanitasi dasar
masyarakat bergerak,” ujar Hamong,
Namun kembali kepada salah satu
prinsip pemenuhan hak asasi manu-
sia, bahwa prosesnya harus memper-
hatikan kemampuan dari masing-
masing pemerintah. Terpenting dari
semuanya adalah adanya keinginan
yang kuat dari pemerintah mencapai
target pemenuhan hak atas air. Hal
ini sudah terlihat jelas jika memban­
8

9. Edisi III, 2010
dingkan kenaikan alokasi anggaran air
minum dan penyehatan lingkunng­
an naik hampir enam kali lipat pada Dirjen HAM, Harkristuti Harkrisnowo:
kurun waktu lima tahun mendatang Sejumlah Masalah di Sektor Air Jadi
(2010-2014) dibanding kurun waktu
lima tahun sebelumnya (2005-2009). Perhatian Pemerintah
ISTIMEWA
Dalam Lokakarya Hak Atas Air yang
Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh Pokja AMPL di Bogor
sebagai Ujung Tombak beberapa waktu lalu, Direktur Jenderal Hak
Seringkali aktor utama dari pem- Asasi Manusia, Harkristuti Harkrisnowo
bangunan air minum dan penyehatan dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan
lingkungan terlupakan. Berdasarkan oleh Direktur Kerjasama HAM, Dimas
regulasi yang ada, pemerintah daerah Samudera Rum menegaskan,air merupakan
lah yang saat ini menjadi pihak yang benda yang sangat dibutuhkan dalam
bertanggungjawab menyediakan air kehidupan mahluk hidup. Tanpa air mahluk
minum. Menjadi pertanyaan penting, hidup tidak akan mampu mempertahankan
sejauh mana konsep hak atas air seba- kehidupannya. Namun dalam kenyataannya dunia mengalami
gai hak asasi manusia telah dipahami permasalahan dengan air yang disebabkan berbagai faktor, antara
oleh pengambil keputusan di daerah. lain laju pertumbuhan penduduk dunia yang cepat, serta pengelolaan
Jika itu saja belum terlaksana, jangan air yang tidak berkelanjutan yang saat ini dilaksanakan.
berharap banyak bahwa resolusi PBB Disampaikan pula bahwa dalam sambutan tersebut sejumlah
tersebut akan berdampak bagi pen- kebijakan internasional terkait hak atas air seperti CEDAW
ingkatan akses air minum di Indone- (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against
sia. Kalapun telah dipahami, menjadi Women), CRC (Convention on the Rights of the Child) dan ICESCR
langkah berikutnya untuk mengeta- (International Covenant on Civil and Political Rights dan International
hui sejauhmana pemahaman tersebut Covenant on Economic, Social and Cultural Rights). Termasuk juga
telah terinternalisasi dalam dokumen ECOSOC DECLARATION (Deklarasi Ekonomi, Sosial, dan Budaya) PBB
perencanaan pemerintah daerah, pada bulan November 2002.
semisal rencana Pembangunan Jangka Sementara Indonesia sendiri mencantumkan pengakuan atas
Menengah Daerh (RPJMD). Demiki- hak dasar tersebut sejak awal di dalam Undang-Undang Dasar
an selanjutnya sampai teralokasikan 1945 Pasal 33 yang menyatakan “Bumi, air dan kekayaan alam yang
dana yang terfokus pada kelompok terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan
marjinal. untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Dengan demikian,
Menjadi tugas pemerintah pusat negara bertanggung jawab menjamin penyediaan air yang bagi
dan pemerintah propinsi menjadi- setiap individu warga negara.
kan pemahaman hak atas air sebagai
hak asasi manusia menjadi bagian
dariarus utama pembangunan air mi-
num dan penyehatan lingkungan di sekitar 500 kabupaten/kota di seluruh jadi suatu keniscayaan. Pemenuhan
daerah. Dibutuhkan upaya advokasi Indonesia. hak atas air sebagai hak asasi manu-
baik ke pihak eksekutif maupun legis- sia tidak akan tercapai jika pemerin-
latif, dilanjutkan dengan internalisasi Tugas Bersama tah dibiarkan berjuang sendiri. Mari
melalui peninjauan kembali doku- Jadi dibutuhkan tentunya sedikit kita bekerjasama. Masih sekitar 100
men RPJMD, sehingga terlihat jelas kesabaran bagi kita semua untuk da- juta saudara kita belum memperoleh
peningkatan dramatis dari alokasi pat melihat hasil dari upaya pemerin- akses terhadap air minum. Sebagian
anggaran AMPL khususnya bagi me­ tah. Tentunya kerjasama dari semua terbesar dari mereka berasal dari
reka yang termarjinalkan. Sepertinya pihak, dan ini juga merupakan salah kelompok yang termarjinalkan
dibutuhkan waktu yang cukup lama satu prinsip pemenuhan hak asasi (OM)
dengan mempertimbangkan terdapat yaitu saling ketergantungan, men-
9

10. Laporan Utama
Hak Atas Air
sebagai Hak Asasi Manusia
POKJA
A
ir dalam sejarah kehidupan ma- berkurang; (iv) masyarakat dan warga Riset menunjukkan bahwa rata-rata
nusia memiliki posisi sentral yang termarjinalkan akan diberdayakan rumah tangga di Afrika menghabiskan
dan merupakan jaminan ke- untuk berperan dalam proses peng­ mbil­
a 26 persen waktunya untuk mengum-
berlangsungan kehidupan manusia di an keputusan; (v) negara menjadi lebih pulkan air, dan umumnya wanita lah
muka bumi. Air berhubungan dengan fokus pada pemenuhan kewajibannya yang menjalankan tugas ini (DFID,
hak hidup sesesorang sehingga air tidak karena dipantau secara internasional. 2001). Kondisi ini menghalangi wanita
bisa dilepaskan dalam kerangka hak be­ erja, bahkan bersekolah.
k
asasi manusia. Pengakuan air sebagai Siapa Paling Terdampak Anak-Anak. Kondisi air yang tidak
hak asasi manusia mengindikasikan dua Berbicara tentang hak atas air seba- memadai meningkatkan peluang
hal; di satu pihak adalah pengakuan ter- gai hak asasi manusia, terdapat bebe­ anak-anak menderita penyakit. Sistem
hadap kenyataan bahwa air merupakan rapa kelompok yang sangat terdampak kekebalan mereka belum sepenuhnya
kebutuhan yang demikian penting bagi oleh perubahan yang akan terjadi. Me­ terbangun. Anak-anak juga seringkali
hidup manusia, di pihak lain perlunya reka terdampak terutama karena selama berbagi tugas dengan kaum perempuan
perlindungan kepada setiap orang atas ini terabaikan haknya dan menjadi ke­ sebagai pengumpul air. Akibatnya, di
akses untuk mendapatkan air. Demi lompok yang dengan berbagai alasan banyak negara anak-anak banyak yang
perlindungan tersebut perlu dipositif- normatif dan legal tidak menjadi target tidak bersekolah.
kan hak atas air menjadi hak yang ter­ penyedia layanan air minum. Masyarakat Asli. Sebenarnya
tinggi dalam bidang hukum yaitu hak Kaum miskin. Daintara kelompok masyarakat asli inilah yang meman-
asasi manusia. yang terdampak, kaum miskin lah yang faatkan sumber air tradisional. Namun
paling menderita. Hal ini terlihat dari dengan berkembangnya suatu daerah,
Pentingnya Hak Atas Air data yang menunjukkan 80 persen dari sumber air tersebut kemudian banyak
sebagai Hak Asasi yang tidak mempunyai akses air minum yang tercemar atau dimanfaatkan me-
Tanpa disadari sebenarnya banyak adalah kaum miskin, terutama miskin lebihi kapasitasnya. Kondisi ini kemu-
manfaat dari ditetapkannya hak atas air perdesaan. dian menjadikan mereka tidak dapat
sebagai hak asasi. Seperti misalnya (i) air Perempuan. Perempuan di ba­ memenuhi kebutuhannya akan air.
menjadi hak yang legal, lebih dari pada nyak komunitas mendapat status yang
sekedar layanan yang diberikan berdasar lebih rendah dibanding pria. Mereka Prinsip Utama
belas kasihan; (ii) pencapaian akses dasar mendapat tugas mengumpulkan atau Prinsip utama hak asasi manu-
harus dipercepat; (iii) mereka yang tera- mencari air untuk kebutuhan rumah sia terkait pembangunan air minum
baikan menjadi lebih diperhatikan se­ tangga. Data menunjukkan 70 persen dan sanitasi diantaranya adalah (i) ke­
hingga kesen­angan da­ at
j p dari 1,3 miliar penduduk yang sangat setaraan dan tanpa diskriminasi. Kedua
miskin adalah wanita (WHO, 2001). prinsip ini merupakan paling utama
10

11. Edisi III, 2010
diantara prinsip dasar kerangka hak yang dapat ditolerir adalah waktu yang nusia. Berdasar komentar umum No-
asasi manusia. Menyatukan prinsip dibutuhkan ke sumber air maksimal 30 mor 15 dari Komite PBB tentang Hak
ini kedalam kebijakan pembangunan menit. Keamanan ketika mengambil Ekonomi, Sosial dan Budaya bahwa
AMPL memerlukan upaya khusus air juga dipertimbangkan; (v) air yang hak atas air sebagaimana hak asasi lain-
untuk mengidentifikasi individu dan memadai. Berapa banyak kebutuhan air nya menghasilkan tiga tipe kewajiban
ke­ompok yang paling marjinal dan
l per orang dianggap sebagai kebutuh­ bagi negara yaitu kewajiban menghar-
rawan terkait ketersediaan akses air mi- an minimum?. PBB mengindikasikan gai (to respect), kewajiban melindungi
num dan sanitasi. Selain juga memer- bahwa air harus memadai untuk kebu- (to protect), dan kewajiban memenuhi
lukan tindakan proaktif untuk memas- tuhan minum, sanitasi, cuci pakaian, (to fulfil).
tikan individu dan kelompok marjinal dan masak. Dibutuhkan setidaknya Kewajiban menghormati: meme-
termasuk dalam sasaran dan menjadi 20 liter per orang per hari. Jika sumber lihara akses yang ada. Kewajiban ini
fokus intervensi. Kelompok ini dian- air memadai maka jumlah minimum mengharuskan negara tidak meng-
taranya wanita, anak-anak, penduduk sebaiknya menjadi 100 liter; (vi) infor- ganggu baik langsung maupun tidak
pedesaan, permukiman kumuh, mis- masi yang mudah di akses. Hak atas air langsung keberadaan hak atas air. Ke-
kin, penduduk yang sering berpindah, sebagai hak asasi memungkinkan terse- wajiban termasuk misalnya tidak mem-
pengungsi, orang tua, masyarakat ter­ dianya akses terhadap informasi tentang batasi akses kepada siapapun.
asing, orang cacad, dan penduduk dae­ strategi dan kebijakan pemerintah, dan Kewajiban melindungi: mengatur
rah rawan air. Mengembangkan data memungkinkan masyarakat berpartisi- pihak ketiga. Kewajiban ini mengharus-
terpadu terkait kelompok ini menjadi pasi. kan negara untuk menghalangi campur
suatu keniscayaan. Isu utama yang se­ angan pihak ketiga dengan cara apapun
ring dibicarakan adalah keterjangkauan Hak Atas Air sebagai keberadaan hak atas air. Pihak ketiga
(affordability) tanpa membedakan Prasyarat Hak Asasi Lainnya termasuk individu, kelompok, perusa-
penyedianya oleh swasta atau peme­ Hak atas air menjadi prasyarat pe- haan dan institusi yang dibawah ken-
rintah. Pemerintah bertanggungjawab menuhan hak asasi lainnya. Sebagai ilus- dali pemerintah. Kewajiban termasuk
memastikan bahwa air terjangkau oleh trasi (i) Hak atas makanan. Konsumsi mengadopsi regulasi yang efektif.
seluruh kalangan bahkan mereka yang air tidak aman menghambat upaya pe- Kewajiban memenuhi: fasilitasi, pro-
tidak mampu membayar. Bentuk upaya menuhan nutrisi dasar dan selanjutnya mosi dan penyediaan. Kewajiban ini
tersebut diantaranya berupa penyedia­ hak aatas makanan; (ii) hak atas kehi­ mengharuskan pemerintah mengambil
an sejumlah tertentu air secara gratis, dupan dan hak atas kesehatan. Keku­ langkah untuk memenuhi hak atas air.
sistem blok tarif, mekanisme susidi rangan air yang amanmenjadi penyebab Bagaimana dengan pemerintah
silang dan subsidi langsung. (ii) aman utama kematian bayi di seluruh dunia; daerah? Sebenarnya penentu utama ter-
dan dapat diterima. Air harus aman un- (iii) hak atas pendidikan. Mengambil capainya hak atas air sebagai hak asasi
tuk penggunaan domestik, dan jumlah air di banyak negara merupakan tugas manusia berada ditangan pemerintah
minimum harus tersedia untuk air mi- anak perempuan dan wanita. Padahal daerah. Komentar Umum PBB No-
num; (iii) layanan terjangkau. Apa yang waktu dan jarak tempuh kadang-ka- mor 15 menegaskan bahwa pemerintah
disebut terjangkau itu?. Pembayaran dang membutuhkan lebih dari 2 jam pusat harus memastikan bahwa pe-
dianggap tak terjangkau ketika mengu- perjalanan sehingga menghalangi me­ merintah daerah mempunyai kapasitas
rangi kemampuan seseorang membeli reka untuk hadir di sekolah. Termasuk baik sumber daya keuangan maupun
barang kebutuhan dasar lainnya seperti ketidakhadiran karena sakit akibat di- sumber daya manusia untuk menyedia-
makanan, rumah, kesehatan dan pen- are; (iv) hak atas perumahan. Keterse-
didikan. Tidak dianjurkan bagi rumah diaan air minum menjadi persyaratan
tangga mengeluarkan dana untuk air sebuah rumah yang layak huni. Kesalahpahaman
terhadap Hak Atas Air
minum lebih besar dari 3% pendapa- Air sebagai Hak Asasi tidak berarti....
tannya; (iv) layanan dapat di akses. Ka- Kewajiban Negara l..bahwa air disediakan secara gratis
pan layanan dianggap dapat di akses?. Isu yang timbul kemudian adalah kepada semua.
l..bahwa setiap rumah harus
Pemerintah harus memastikan akses bagaimana posisi negara dalam hubung­ dilayani melalui sambungan
terhadap air tersedia di dalam atau dekat annya dengan air sebagai benda publik langsung bahkan jika tidak layak
rumah, sekolah atau tempat kerja. Jika atau benda sosial yang bahkan telah di- secara finansial
l..bahwa pemerintah sendiri yang
tidak memungkinkan, maka kondisi akui sebagai bagian dari hak asasi ma-
harus menyediakan layanan dan
tidak boleh mendelegasikan ke
pihak non pemerintah.
11

12. Praktek Unggulan
Belgia. Dana sosial diperkenalkan
dan dibiayai melalui sumber iuran air.
Laporan Utama Pendapatan dari dana sosial diguna-
kan oleh lembaga sosial untuk menu-
tup biaya layanan bagi masyarakat
termiskin. Selain itu diterapkan kon-
kan layanan air minum. Ditambahkan Biaya yang timbul, baik secara langsung sumsi air gratis maksimal 15 m3 per
juga bahwa layanan tersebut harus me- maupun tidak langsung dan biaya lain keluarga.
Porto Alegre, Brazil. Perusahaan
menuhi prinsip hak asasi manusia. yang berhubungan dengan air harus publik penyedia air minum menerap-
terjangkau; (c) non-diskriminasi. Air kan proses perencanaan anggaran
Indikator Pemenuhan dan fasilitas air dan pelayanannya harus partisipatif. Dalam pertemuan publik,
setiap warga bebas berbicara tentang
Hak Atas Air dapat diakses oleh semua, termasuk ke­ prioritas anggaran. Model ini meng-
Kecukupan air sebagai prasyarat lompok rentan atau marjinal, dalam hu- hasilkan pertambahan dramatis da-
pemenuhan hak atas air, dalam setiap kum maupun keadaan nyata lapangan lam akses air minum bagi komunitas
miskin.
keadaan apa pun harus memenuhi fak- tanpa diskriminasi; (d) akses informasi. Afrika Selatan. Setiaop institusi
tor berikut (i) ketersediaan. Suplai air Akses atas air juga termasuk hak untuk layanan air minum harus mempunyai
untuk setiap orang harus mencukupi mencari, menerima dan bagian dari in- unit layanan konsumen yang akan
menerima setiap keluhan. Kemente-
dan berkelanjutan untuk kebutuhan in- formasi sehubungan dengan air. rian Urusan Air dipersyaratkan mem-
dividu dan rumah tangganya; (ii) kuali- punyai sistem informasi nasional yang
tas. Air untuk setiap orang atau rumah Mewujudkan Air dapat di akses oleh masyarakat.
tangga harus aman, bebas dari orga­ sebagai Hak Asasi
nisme mikro, unsur kimia dan radiologi Pada kenyataannya, sejumlah faktor mereka harus tahu kewajibannya. Di
yang berbahaya yang mengancam kese- dibutuhkan untuk memastikan air seba- lain pihak, otoritas publik juga harus
hatan manusia; (iii) mudah diakses. Air gai hak asasi. Pertama, pemerintah ha­ mengetahui kewajibannya. Ketiga, dia-
dan fasilitas air dan pelayanannya harus rus memiliki regulasi dan intitusi yang log multi pihak. Dialog ini melibatkan
dapat diakses oleh setiap orang tanpa efektif, termasuk otoritas publik yang berbagai pihak mulai dari swasta, LSM,
diskriminasi. Kemudahan akses ditandai mempunyai mandat jelas yang dibekali masyarakat miskin, yang dapat berkon-
oleh (a) mudah diakses secara fisik. Air sumber dana dan sumber daya manusia tribusi dalam proses perencanaan, pem-
dan fasilitas air dan pelayanannya harus memadai. Kedua, informasi dan pen- bangunan dan pengelolaan layanan
dapat dijangkau secara fisik bagi selu- didikan. Ini dibutuhkan untuk memas- air minum. Hal ini dapat menjadikan
ruh golongan yang ada di dalam suatu tikan pengelolaan air yang transparan otoritas publik lebih bertanggungjawab
populasi; (b) terjangkau secara ekono- dan bertanggungjawab. Masyarakat dan transparan. Keempat, mekanisme
mi. Air dan fasilitas air dan pelayanan- harus mengetahui dan memahami solidaritas berbagi biaya. Sebagai con-
nya harus terjangkau untuk semuanya. hak mereka. Tentunya sebaliknya juga toh, sistem tarif dapat menggunakan
sistem subsidi silang, yang kaya mem-
bayar lebih besar.
Pertanyaan yang Sering Mengemuka Sementara itu, hak atas air tidak
• Apakah 20 liter per kapita per hari sudah memadai sebagai pemenuhan hak asasi?. TIDAK. 20 li- hanya berlaku bagi perusahaan pu­ likb
ter per kapita per hari kebutuhan paling minimum tetapi masih belum dapat mencukupi kebutu- tetapi juga swasta. Sebagai ilustrasi,
han terkait aspek kesehatan. Untuk itu, kebutuhan minimum yang sebaiknya dipenuhi berkisar
antara 50 sampai 100 liter per kapita per hari.
the International Federation of Private
•Apakah biaya untuk mencapai terpenuhinya kebutuhan air menjadi penghalang.?. TIDAK. Me- Water Operators AquaFed, yang me-
mang betul bahwa biaya yang dibutuhkan besar. Namun, terbukti bahwa biaya yang dikeluarkan wakili berbagai perusahaan layanan air
sebagai akibat tidak terpenuhinya kebutuhan air minum bahkan jauh lebih besar, dalam bentuk minum dari yang kecil sampai perusa-
menurunnya kualitas kesehatan masyarakat, kehilangan waktu produktif dan ketidakhadiran di
sekolah. Selain itu, kebutuhan tersebut tidak harus dipenuhi dalam waktu sekejap, tetapi dise- haan internasional, telah memasukkan
suaikan dengan kemampuan masing-masing pemerintah. isu hak asasi air dalam aturan perusa-
• Apakah setiap orang bahkan yang tinggal di daerah terpencil dipersyaratkan mendapat akses haan. Terdapat tiga elemen dibutuhkan
air minum melalui sistem perpipaan? TIDAK. Pemerintah hanya harus memastikan setiap orang
mempunyai akses yang memenuhi standar (ketersediaan, akses, terjangkau, kualitas), namun agar operator melaksanakan konsep
tentunya setiap daerah memerlukan bentuk layanan yang berbeda disesuaikan kebutuhan mas- hak atas air yaitu (i) kontrak yang jelas
ing-masing. yang mencakup peran dan tanggung-
• Apakah pemerintah harus menyediakan layanan air minum secara gratis? TIDAK.. Hak asasi ma-
nusia hanya menjamin bahwa air minum harus terjangkau dan tidak menghambat tercapainya jawab operator; (ii) keberadaan subsidi
hak asasi lainnya seperti makanan, rumah dan kkesehatan. atau tarif rendah bagi masyarakat mis-
• Apakah hak asasi melarang keterlibatan swasta dalam penyediaan layanan air minum? TIDAK. kin; (iii) keberadaan mekanisme sosial
Hak asasi tidak menyebutkan bentuk tertentu layanan air minum. Namun, pemerintah harus
berkelanjutan terhadap layanan bagi
memastikan, melalui regulasi, pemantauan, prosedur pelaporan, bahwa semua penyedia (pub-
lik dan swasta) tidak melanggar hak asasi manusia. kelompok yang terpinggirkan (miskin,
• Apakah pengakuan air sebagai hak asasi mendorong pemenuhan kebutuhan air minum? YA. tuna wisma, dan lainnya).
Diantara banyak faktor lainnya, hak asasi memantapkan kerangka hukum, yang menggambarkan
hak dan kewajiban, dan mendorong perhatian lebih pada yang miskin, dan layanan yang tidak
12
diskriminatif. Hak asasi ini mendorong masyarakat menjadi aktif terlibat. Penyediaan air minum
bukan lagi sekedar belas kasihan tetapi telah merambah aspek hukum.

13. Edisi III, 2010
Sekilas HAK ASASI MANUSIA (HAM)
Pengertian dan Ciri Pokok Hakikat HAM hukum, tetapi ia sendiri tidak terikat dengan hukum
HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh yang dibuatnya), menjadi dibatasi kekuasaannya dan
manusia, sesuai dengan kodratnya, yang diberikan mulai dapat diminta pertanggung jawabannya dimuka
langsung oleh Tuhan. Jika hak tersebut terabaikan hukum (Mansyur Effendi,1994). Lahirnya Magna
maka manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Charta ini kemudian diikuti oleh perkembangan yang
Sementara secara resmi dalam pasal 1 Undang-Undang lebih konkret, dengan lahirnya Bill of Rights di Inggris
Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan pada tahun 1689. Pada masa itu mulai timbuladagium
bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang intinya adalah bahwa manusia sama di muka
yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia hukum (equality before the law). Perkembangan HAM
sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan selanjutnya ditandai dengan munculnya The American
anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, Declaration of Independence yang lahir dari paham
dan dilindungi oleh negara, ISTIMEWA Rousseau dan Montesquuieu.
hukum, pemerintah dan setiap Mulailah dipertegas bahwa
orang, demi kehormatan serta manusia adalah merdeka sejak
perlindungan harkat dan martabat di dalam perut ibunya, sehingga
manusia” tidaklah logis bila sesudah lahir ia
Berdasarkan beberapa harus dibelenggu.
rumusan HAM di atas, dapat ditarik Selanjutnya, pada tahun 1789
kesimpulan tentang beberapa lahirlah The French Declaration
ciri pokok hakikat HAM yaitu (i) (Deklarasi Perancis), dimana
HAM tidak perlu diberikan, dibeli ketentuan tentang hak lebih
ataupun diwarisi. HAM adalah dirinci lagi sebagaimana dimuat
bagian dari manusia secara dalam The Rule of Law yang
otomatis; (ii) HAM berlaku untuk antara lain berbunyi tidak boleh
semua orang tanpa memandang ada penangkapan tanpa alasan
jenis kelamin, ras, agama, etnis, yang sah. Dalam kaitan itu berlaku
pandangan politik atau asal-usul prinsip presumption of innocent,
sosial dan bangsa; (iii) HAM tidak artinya orang-orang yang
bisa dilanggar. Tidak seorangpun ditangkap, kemudian ditahan dan
mempunyai hak untuk membatasi dituduh, berhak dinyatakan tidak
atau melanggar hak orang lain. bersalah, sampai ada keputusan
Orang tetap mempunyai HAM pengadilan yang berkekuatan
walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak hukum tetap yang menyatakan ia bersalah. Dalam
melindungi atau melanggar HAM (Mansyur Fakih, French Declaration sudah tercakup semua hak, meliputi
2003). hak-hak yang menjamin tumbuhnya demokrasi maupun
Pada hakikatnya Hak Asasi Manusia terdiri atas dua negara hukum yang asas-asasnya sudah dicanangkan
hak dasar yang paling fundamental, ialah hak persamaan sebelumnya. Selain itu juga dikenal Perlu juga diketahui
dan hak kebebasan. Dari kedua hak dasar inilah lahir The Four Freedoms dari Presiden Roosevelt yang
hak-hak asasi lainnya atau tanpa kedua hak dasar ini, dicanangkan pada tanggal 6 Januari 1941.
hak asasi manusia lainnya sulit akan ditegakkan. Semua hak-hak ini setelah Perang Dunia II (sesudah
Hitler memusnahkan berjuta-juta manusia) dijadikan
Perkembangan Pemikiran HAM dasar pemikiran untuk melahirkan rumusan HAM yang
Perkembangan pemikiran HAM dunia bermula dari bersifat universal, yang kemudian dikenal dengan
Magna Charta pada tahun 1215 di Inggris, yang antara The Universal Declaration of Human Rights yang
lain memuat pandangan bahwa raja yang tadinya diciptakan oleh PBB pada tahun 1948.
memiliki kekuasaan absolut (raja yang menciptakan
13

14. Regulasi
membedakan yang baik dan yang buruk yang akan mem-
bimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam men-
jalani kehidupannya.
Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia
memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku
atau perbuatannya. Di samping itu, untuk mengimbangi
kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk
Undang-Undang bertanggungjawab atas semua tindakan
yang dilakukannya.
Nomor 39 Tahun 1999 Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itu­
lah yang disebut hak asasi manusia yang
tentang Hak Asasi Manusia melekat pada manusia secara kodrati seba-
gai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-
hak ini tidak dapat diingkari. Pengingkaran
S
ampai sejauh ini hak asasi manusia sudah menjadi terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kema-
pembicaraan yang lazim di kalangan awam. Walau- nusiaan. Oleh karena itu, negara, pemerintah, atau organi­
pun demikian tentunya tidak banyak yang tahu se- sasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan
cara pasti yang dimaksud. Hak asasi manusia merupakan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa
hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, kecuali. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu
bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus di­ menjadi titik tolak, dan tujuan dalam penyelenggaraan ke-
lindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh dia- hidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
baikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Sejalan dengan pandangan di atas, Pancasila sebagai
Sementara itu untuk menunjukkan penghargaan bangsa dasar negara mengandung pemikiran bahwa manusia dicip-
Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang takan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyandang dua
mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk men- aspek yakni, aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosi-
junjung tinggi dan melaksanakan Dek1arasi Universal ten- alitas (bermasyarakat). Oleh karena itu, kebebasan setiap
tang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikat­ n a orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti bahwa
Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lain- setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan meng-
nya mengenai hak asasi manusia, maka bangsa Indonesia hormati hak asasi orang lain.
secara sadar bahkan telah mengeluarkan Ketetapan Ma- Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada
jelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor tataran manapun, terutama negara dan pemerintah. De­
XVII/MPR/I998 tentang Hak Asasi Manusia. Di samping ngan demikian, negara dan pemerintah bertanggung jawab
itu, pengaturan mengenai hak asasi manusia pada dasarnya untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin
sudah tercantum dalam berbagai peraturan perundang-un- hak asasi manusia setiap warganegara dan penduduknya tan-
dangan, termasuk undang-undang yang mengesahkan ber- pa diskriminasi. Kewajiban menghormati hak asasi manu-
bagai konvensi internasional mengenai hak asasi manusia. sia tersebut, tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang
Namun untuk memayungi seluruh peraturan perundang- Dasar 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang
undangan yang sudah ada, perlu dibentuk Undang-undang tubuhnya, terutama berkaitan dengan persamaan keduduk­
Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. an warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak atas
Dalam undang-undang ini secara gamblang hak asasi pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan ber-
manusia didefinisikan sebagai seperangkat hak yang me­ekat
l serikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran
pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tu- dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan
han Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang untuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya
wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilin­ ungi oleh nega-
d itu, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.
ra, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan Dasar pemikiran pembentukan Undang-undang ini
serta perlindungan harkat dan martabat manusia. adalah sebagai berikut :
Bahwa manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha a. Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta
Esa akal budi dan nurani yang memberikan dengan segala isinya;
kepadanya kemampuan untuk b. pada dasarnya, manusia dianugerahi jiwa, bentuk, struk-
14

15. Edisi III, 2010
tur, kemampuan, kemauan serta berbagai kemudahan merupakan payung dari seluruh peraturan perundang-un-
oleh Penciptanya, untuk menjamin kelanjutan hidup- dangan tentang hak asasi manusia. Oleh karena itu, pelang-
nya; garan baik langsung maupun tidak langsung atas hak asasi
c. untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkat- manusia dikenakan sanksi pidana, perdata, dan atau ad-
kan martabat manusia, diperlukan pengakuan dan per- ministratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
lindungan hak asasi manusia, karena tanpa hal tersebut undangan.
manusia akan kehilangan sifat dan martabatnya, se­ Undang-undang ini terdiri dari 11 bab dan 106 pasal.
hingga dapat mendorong manusia menjadi serigala bagi Namun pasal yang terkait langsung dengan pemenuhan ke-
manusia lainnya (homo homini lupus); butuhan rumah, air dan penyehatan lingkungan tercantum
d. karena manusia merupakan makhluk sosial, maka hak pada
asasi manusia yang satu dibatasi oleh hak asasi manusia a. Pasal 9 yang menyatakan (1) Setiap orang berhak untuk
yang lain, sehingga kebebasan atau hak asasi manusia hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf
bukanlah tanpa batas; kehidupannya; (2) Setiap orang berhak hidup tenteram,
e. hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapa­ aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin; (3) Se-
pun dan dalam keadaan apapun; tiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan
f. setiap hak asasi manusia mengandung kewajiban untuk sehat.
menghormati hak asasi manusia orang lain, sehingga di b. Pasal ll yang menyatakan setiap orang berhak atas pe-
dalam hak asasi manusia terdapat kewajiban dasar; menuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan
g. hak asasi manusia harus benar-benar dihormati, dilin­ berkembang secara layak.
dungi, dan ditegakkan, dan untukitu pemerintah, apara- c. Pasal 40 yang menyatakan setiap orang berhak untuk
tur negara, dan pejabat publik lainnya mempunyai ke- bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.
wajiban dan tanggungjawab menjamin terselenggaranya
penghormatan, perlindungan, dan pene­ akan hak asasi
g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang
manusia. Pengesahan Internasional Covenant on Economic, So-
Dalam Undang-undang ini, pengaturan mengenai hak cial and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang
asasi manusia ditentukan dengan berpedoman pada De- Hak-Hak ekonomi, Sosial dan Budaya)
klarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kovenan ini mengukuhkan dan menjabarkan pokok-
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan pokok HAM di bidang ekonomi, sosial dan budaya dari
Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Konvensi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dalam
Perserikatan Bangsa- Bangsa tentang Hak-hak Anak, dan ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum. Kove-
berbagai Instrumen internasional lain yang mengatur me­ nan terdiri dari pembukaan dan pasal pasal yang mencakup
ngenai hak asasi manusia. 31 pasal.
Undang-undang ini secara rinci mengatur mengenai Pembukaan Kovenan ini mengingatkan negara-negara
hak untuk hidup dan hak untuk tidak dihilangkan paksa akan kewajibannya menurut Piagam PBB untuk memaju-
dan/atau tidak dihilangkan nyawa, hak berkeluarga dan kan dan melindungi HAM, mengingatkan individu akan
melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak tanggung jawabnya untuk bekerja keras bagi pemajuan
memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas dan penaatan HAM yang diatur dalam Kovenan ini dalam
rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pe- kaitannya dengan individu lain dan masyarakatnya, dan
merintahan, hak wanita, hak anak, dan hak atas kebebasan mengakui bahwa, sesuai dengan DUHAM, cita-cita umat
beragama. Selain mengatur hak asasi manusia, diatur pula manusia untuk menikmati kebebasan sipil dan politik serta
mengenai kewajiban dasar, serta tugas dan tanggung jawab kebebasan dari rasa takut dan kekurangan hanya dapat ter-
pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia. capai apabila telah tercipta kondisi bagi setiap orang untuk
Dalam Undang-undang ini, diatur pula tentang parti- dapat menikmati hak-hak ekonomi, sosial dan budaya serta
sipasi masyarakat berupa pengaduan dan/atau gugatan atas hak-hak sipil dan politiknya.
pelanggaran hak asasi manusia, pengajaran usulan mengenai Dari 31 pasal yang terdapat dalam undang-undang ini,
perumusan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi ma- pasal mengatur ketersediaan air minum dan penyehat­
nusia kepada Komnas HAM, penelitian, pendidikan, dan an lingkungan mengacu pada pasal 11 yaitu hak atas
penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia. standar kehidupan yang memadai. (OM)
Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia ini adalah
15

16. Agenda
POKJA
Hari Anti Kemiskinan Internasional
Sulitnya Akses Air Minum dan Sanitasi
Idikator Kemiskinan
T
anggal 17 Oktober setiap tahun masyarakat dunia berinisiatif untuk mengeluarkan resolusi Nomor 47/196
memperingati Hari Pemberantasan Kemiskinan tertanggal 22 Desember 1992, yang menetapkan tanggal
Sedunia (The International Day for the Eradication 17 Oktober sebagai Hari Anti Kemiskinan Sedunia
of Poverty). Kemiskinan bagi negara berkembang seperti (International Day of Eradication for Poverty)- yang
Indonesia misalnya menjadi catatan tersendiri. Sulitnya diperingati oleh warga dunia hingga saat ini. Pada tahun
penduduk dunia memperoleh layanan dasar sanitasi dan 2010 ini kampanye global yang dimobilisasi aliansi dunia
memperoleh air minum secara layak, jelas merupakan bernama Global Call Against to Poverty (GCAP) terus
indikator dari kemiskinan. Badan Kesehatan Dunia dilakukan.
WHO menyebut terbatasnya 95 persen akses penduduk Pada September tahun 2000, perwakilan dari 189
miskin akan air bersih membuat belenggu kemiskinan negara di dunia telah berkumpul di New York dalam
menjerat 1,2 milliar penduduk dunia. acara KTT Millenium yang digagas PBB. Hasilnya
Seperti diketahui , pada tanggal 17 Oktober tahun adalah ditandatanganinya sebuah deklarasi (Millenium
1987, lebih dari seratus ribu orang berdemonstrasi Declaration) yang berisi 8 poin proyek bersama sasaran
di Trocadéro di Kota Paris, Perancis, tepat di tempat pembangunan yang harus dicapai negara-negara peserta
penandatanganan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebelum tahun 2015. Ke delapan proyek itu meliputi
tahun 1948, untuk mengajak seluruh warga dunia penghapusan kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim
merenungkan kembali nasib para korban kemiskinan (dengan standar penghasilan di bawah 1,25 USD/hari),
ekstrim, kekerasan, kelaparan, sulitnya memperoleh air pemerataan pendidikan dasar, persamaan gender dan
minum dan buruknya sanitasi dihampir seluruh pelosok pemberdayaan perempuan, perlawanan terhadap penyakit
dunia. khususnya HIV AIDS dan malaria, penurunan angka
Kemudian, demi menghormati momen kematian anak, peningkatan kesehatan ibu, penjaminan
bersejarah tersebut, PBB daya dukung lingkungan dan membangun kemitraan
16

17. Edisi III, 2010
global untuk pembangunan. Jika dicermati, semua proyek hak tersebut. Setelah itu, Majelis Umum PBB
itu bermuara pada satu target, yakni eliminasi problem mendeklarasikan 17 Oktober sebagai Hari Pemberantasan
besar bernama “kemiskinan”. Kemiskinan Sedunia, serta masyarakat dunia merayakan
Berbicara tentang cara pemberantasan kemiskinan ‘Hari Pemberantasan Kemiskinan Sedunia’ dengan
versi PBB, tentu tak bisa lepas juga dari pelaksanaan berbagai acara.
Tujuan Pembangunan Millenium/Millenium Development
Goal’s disingkat MDG’s – yang juga merupakan produk Di Indonesia
PBB pada tahun 2000 demi menciptakan dunia tanpa Aksi memperingati Hari anti-pemiskinan juga
kemiskinan pada tahun 2015. Sebagai bagian dari PBB, terjadi di beberapa kota di Indonesia, seperti Lampung,
Indonesia sendiri ikut menerapkan program MDG’s Mataram, Garut, Cianjur, Tasikmalaya, dan Purwekerto.
sejak tahun 2004. Di dalam MDG’s sendiri, kita tahu, Di Bandar lampung, sekitar 50-an massa SRMI berjalan
ada sekitar delapan program yang muluk-muluk di dari tugu adipura menuju kantor Pemerintah Kota
bidang kemiskinan, kesehatan, pendidikan, lingkungan, setempat. Mereka mendesak agar walikota yang baru
kesetaraan gender. terpilih untuk merealisasikan janji-janji politiknya semasa
“Namun,terus terang, kami sangat meragukan kampanye, terutama dalam pemberantasan kemiskinan.
keberhasilan program MDG’s di Indonesia. Karena Atas desakan tersebut, walikota Bandar Lampung
praktis, kemiskinan -dan proses pemiskinan- tidak Herman HN bersedia menerima dan berdialog dengan
berkurang sama sekali. perwakilan aktivis SRMI.
Kita masih mendengar Pihak Walikota menjanjikan
terjadinya wabah kelaparan akan menuntaskan sejumlah
di berbagai tempat di persoalan yang dituntut
tanah air, yang artinya SRMI, diantaranya,
masih terdapat kemiskinan persoalan pendidikan,
ekstrim. Kesehatan rakyat kesehatan, dan dokumen
juga semakin buruk saja. warga (KTP/KK/akta
Angka kematian ibu dan kelahiran), akan diwujudkan
bayi di Indonesia masih pada tahun 2011.
cukup tinggi, sejumlah Di Tasikmalaya, Jawa
besar masyarakat masih sulit Barat, puluhan aktivis SRMI
memperoleh layanan air ISTIMEWA menggelar aksinya di kantor
minum dan sanitasi mereka pemerintah kabupaten, dan
masih sangat buruk,” ujar Ketua Yayasan Perlundungan menuntut pengesahan Ranperda mengenai perlindungan
Konsumen Kesehatan, dr Marius Wijayarta kepada Pedagang Kaki Lima (PKL). Massa juga mempersoalkan
Percik. minimnya anggaran kesehatan, yang sebagian besarnya
Pendidikan, kesehatan, sulitnya memperoleh air merupakan bantuan Pemprov Jabar.
minum dan rendahnya sanitasi dasar jelas bagian dari Aksi juga dilakukan di kabupaten Garut, Jawa Barat,
kemiskinan. Belum lagi masalah kesetaraan gender pun dimana puluhan demonstran menolak pembangunan
seperti masih mimpi, karena praktik penjualan anak dan Alfamart yang dianggap akan menyingkirkan ekonomi
perempuan masih marak di mana-mana. Target di bidang rakyat, khususnya pedagang kecil. Di Cianjur, Jawa
lingkungan hidup pun tidak terlihat karena setiap harinya Barat, massa yang berjumlah 300 orang anggota
kita terus disuguhkan fakta tentang dampak kerusakan SRMI mendatangi kantor DPRD setempat. Massa
lingkungan di sekitar kita, seperti banjir dan tanah mempersoalkan minimnya anggaran untuk pendidikan
longsor. Dan masih banyak lagi fakta yang membuat kita dan kesehatan, sementara biaya untuk kendaraan dinas
ragu akan bukti keberhasilan MDG’s. Pemda terus membengkak.
Para aktivis kemanusian, pegiat lembaga swadaya Disamping itu, ratusan massa itu juga mendesak agar
masyarakat bidang lingkungan dan kesehatan masyarakat Pemkab Cianjur segera menaikkan jumlah anggaran
menyatakan bahwa kemiskinan merupakan kekerasan untuk pendidikan dan kesehatan serta perlindungan
terhadap hak asasi manusia, sehingga mereka menuntut terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar
agar masyarakat di seluruh dunia menghormati negeri. (Eko/Infid.org)
17

18. Wacana
ISTIMEWA
(Tulisan Pertama)
Dr Cekli Setya Pratiwi, SH.,LL.M. dan tersedia (available) bagi setiap orang. Selaras dengan
T
tujuan fundamental inilah, maka dibentuklah instrumen
he International Covenant on Economical HAM Internasional untuk memberikan perlindungan
and Social Rights (untuk selanjutnya baik kepada individu atau kelompok tentang hak
disingkat CESCR) telah disusun dan ekonomi, sosial, dan budaya yang tertuang dalam CESCR
disepakati sebagai bagian dari Hukum 1966. CESCR secara garis besar memberikan pengakuan
HAM Internasional (The International terhadap hak untuk bekerja, hak untuk mendapat
Bill of Rights) dengan maksud tidak lain adalah untuk pendidikan, hak untuk kehidupan yang layak, hak atas
melindungi hak-hak asasi manusia sehingga manusia lingkungan yang sehat, hak atas pengembangan budaya,
dapat hidup sebagai manusia seutuhnya, bebas, aman, dan seterusnya. Hak atas penghidupan yang layak yang
terlindungi dan hidup sehat. Hak untuk hidup sebagai akan ditelaah dalam tulisan ini akan difokuskan pada hak
hak yang paling kodrati tidak akan dapat pernah tercapai atas rumah dan air minum.
kecuali semua hak-hak dasar yang dibutuhkan ketika Dibandingkan dengan hak sipil dan politik termuat
manusia hidup seperti “hak untuk bekerja, makan, dalam CCPR, seringkali hak ekonomi, sosial dan
rumah, kesehatan, pendidikan, dan budaya” budaya dipandang sebagai hak generasi kedua dimana
dapat tercukupi (adequately) pemenuhannya tidak dapat dipaksakan (unforceable),
18

19. Edisi III, 2010
Edisi II,
tidak dapat dituntut di muka pengadilan (non-justiciable), akan kehidupan. Lebih jauh bahkan ditegaskan bahwa
dan hanya dapat dipenuhi oleh negara secara bertahap komite tersebut memberikan kewajiban bagi negara
(to be fulfilled progresively). Namun demikian, seiring untuk menjamin adanya hak atas air bagi setiap warga
dengan diakuinya sistem Hukum HAM secara global negaranya.
yang ditandai dengan penerimaan DUHAM 1948, maka Dengan demikian, jelas bahwa baik hak sipil-politik
negara-negara di dunia secara berulang-ulang menegaskan maupun hak ekonomi, sosial, budaya tidak dapat
melalui Konferensi Dunia tentang HAM Tahun 1993 dipisahkan satu sama lain karena memiliki sifat saling
dengan menyatakan bahwa kedua bidang HAM yaitu ketergantungan dan keduanya memerlukan perhatian
CCPR dan CESCR tersebut memiliki kedudukan yang yang sama dari negara baik dalam hal penerapannya,
sama penting. Resolusi Majelis Umum PBB Nomor sosialisasinya maupun perlindungannya. Hal ini
32/130 pada Desember 1977 menyatakan bahwa: mengingat bahwa pemenuhan hak sipil dan politik
“(a) All human rights and fundamental freedoms are saja tanpa pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya
invisilbe and interdependent; equal attention and urgent seseorang sangatlah tidak mungkin. Oleh karena itu,
consideration should be given to the implementation, untuk mewujudkan terpenuhinya hak ekonomi, sosial
promotion, and protection of both civil dan budaya dibutuhkan dukungan baik dari kebijakan
and political, and economical, social and nasional atau internasional.
cultural rights; (b) The full realization Dengan demikian, segala bentuk penyangkalan
of civil and political rights without the terhadap hak ekonomi, sosial dan budaya
enjoyment of economic, social and cultural yang didukung oleh pendapat yang masih
rights is impossible; the achievement of ......bahwa menempatkan hak ekonomi, sosial dan
lasting progress in the implementation of budaya sebagai hak yang tidak nyata, hak
human rights is dependent upon sound and hak atas air yang tidak membutuhkan keterlibatan
effective national and international policies adalah sesuatu negara, atau hak yang dapat dipenuhi secara
of economic and social development, as yang tidak dapat bertahap, hanyalah sebagai pandangan
recognized by the Proclamation of Teheran yang tidak relevan lagi. Terlebih ketika
of 1968”. dipisahkan dari CESCR telah diadopsi oleh Majelis Umum
Pada Tahun 2002 Komite Hak- hak-hak asasi PBB melalui Resolusi 2200 A (XXI) pada
hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (the
Committee on Economic, Social and
manusia lainnya. Desember 1966 dan telah dilaksanakan
sejak 3 Januari 1976. Bahkan saat ini karena
Cultural Rights) dalam Pandangan Umum jumlah penerimaan CESCR oleh negara-
(General Comment) Nomor 15, secara negara sudah sangat besar yaitu 143 negara
tegas memberikan penafsiran tentang pasal 11 dan meratifikasi, maka CESCR sudah mengalami
pasal 12 dari Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, perubahan karakter yang semula hanya
Sosial dan Budaya (International Covenant on Economic, merupakan perjanjian multirateral berubah menjadi
Social and Cultural Rights), bahwa hak atas air adalah hukum kebiasaan internasional (international customary
sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari hak-hak asasi law), artinya ia mengikat setiap negara dengan atau tanpa
manusia lainnya. Dalam argumentasinya, Komite ini ratifikasi.
menunjukkan bahwa banyak hak asasi manusia lainnya
tidak dapat didapatkan oleh manusia jika sebelumnya II. Menilai Jaminan Hak Atas Rumah dan Air
tidak dikenal adanya hak atas air. Hak Hidup (the right Dalam Hukum Positif
to life), hak untuk mendapatkan makanan (the right to Dalam membahas persoalan tentang jaminan hukum
food), hak untuk mempertahankan kesehatan (the right to hak rakyat atas rumah dan air perlu kiranya melihat
maintain health level) adalah hak-hak yang dalam upaya sejauh mana hukum di Indonesia memberikan jaminan
untuk memenuhinya membutuhkan hak atas air (the right yang cukup atas hak tersebut. Dalam melihat aspek
to water) – sebagai prasyaratnya. jaminan hukum, tentunya tidak sebatas pada bagaimana
Disebutkan bahwa air tidak saja dibutuhkan untuk kualitas substansi hukum yang mengatur persoalan
minum tetapi juga bagian yang tak terpisahkan dari ini dalam setiap Hukum Nasional, namun juga
proses pengolahan makanan, atau penciptaan kondisi harus memperhatikan sejuah mana ketaatan
perumahan yang sehat dan kebutuhan manusia lainnya Indonesia sebagai bagian dari
19

20. Wacana
masyarakat Internasional yang secara sadar menerima dan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
mengakui ketentuan-ketentuan Hukum Internasional Dengan demikian, sejak tahun 2005 ada kewajiban
khususnya yang sudah menjadi bagian dari hukum positif hukum yang diemban oleh negara Indonesia untuk segera
negara kita. Hal ini perlu ditegaskan mengingat masih menyesuaikan diri terhadap setiap produk perUUan yang
banyak pandangan dan praktek yang mengatakan bahwa terkait dengan isi kovenan tersebut. Hal ini tentunya
Hukum Nasional dan Hukum Internasional terpisah satu dengan maksud dan tujuan agar jaminan pemenuhan hak
sama lainnya. Sehingga pembuat UU, penegak hukum rakyat atas hak ekonomi, sosial dan budaya semakin kuat.
atau bahkan pembuat kebijakan sering kali menanggalkan Lalu dalam konteks jaminan hak rakyat atas
sifat mengikat dari Hukum Internasional yang dimaksud penghidupan yang layak khususnya rumah dan air,
dan tindakan ini sering berimplikasi pada terampasnya bagaimana CESCR membebani negara peserta untuk
hak-hak rakyat yang telah diakui oleh masyarakat segera mengambil langkah-langkah tindakan penting
internasional sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat guna mengakui hak tersebut? Dalam hal ini Pasal 11 Ayat
dikurang-kurangi oleh siapapun tak terkecuali oleh (1) CESCR menyatakan bahwa:
negara kecuali dalam hal-hal tertentu yang itupun harus The States Parties of the present Covenant recognize
diatur secara jelas dan tegas melalui UU. the right of everyone to an adaquate standard of living
for himlself and his family, including adequate
food, clothing and housing, and to the continous
improvement of living conditions. The State Parties
will take appropiate steps to ensure the realization
of this right, recognizing to this effect essential
importannce of international co-operation based
on free consent.
Artinya: negara-negara Pihak pada Kovenan
ini mengakui hak setiap orang atas standar
kehidupan yang layak untuk dirinya sendiri
dan keluarganya, termasuk kecukupan pangan,
pakaian, perumahan yang layak dan atas
perbaikan kondisi penghidupan yang bersifat
terus menerus. Negara-negara Pihak akan
mengambil langkah-langkah yang layak untuk
memastikan perwjuduan hak ini, dengan
ISTIMEWA mengakui, untuk maksud ini, sangat pentingnya
Terkait dengan obyek pembahasan dalam tulisan arti kerjasama internasional yang didasarkan pada
ini yaitu tentang jaminan hak rakyat atas kehidupan perbaikan yang sukarela.
yang layak khususnya rumah dan air minum, maka Implikasi dari ketentuan Pasal 11 Ayat (1) CESCR
implikasi yuridis dari penerimaan Indonesia terhadap di atas adalah bahwa bagi setiap negara yang menjadi
suatu Perjanjian Internasional adalah sesegera mungkin peserta atau meratifikasi kovenant ini (termasuk
melakukan pembentukan UU baru jika belum punya, Indonesia), memiliki kewajiban untuk mengakui hak
singkronisasi/perubahan jika terjadi pertentangan setiap warga negara atas standar hidup yang layak
atau bahkan pencabutan apabila memang peraturan yaitu meliputi kecukupan atas makanan, pakaian dan
tersebut dinilai tidak sesuai atau bertentangan dengan perumahan serta senantiasa meningkatkan perbaikan
hak-hak rakyat. Dalam kaitannya dengan hak rakyat kondisi penghidupan secara terus-menerus. Bahwa kata
atas penghidupan yang layak, dimana hal ini masuk “recognize” atau mengakui atas hak setiap warga negara
dalam ruang lingkup hak ekonomi, sosial dan budaya, untuk mendapatkan standar hidup yang layak baik
maka Indonesia secara resmi menjadi peserta dari The kecukupan makanan, pakaian, dan perumahan tersebut
Internasional International Convenant on Economical, memiliki makna membebani kewajiban kepada negara
Social and Cultural Rights (CESCR) 1966 melalui sebuah yaitu “the obligation to respect” (kewajiban negara untuk
ratifikasi yaitu UU Nomor 12 Tahun 2005 menghormati), “the obligation to protect” (kewajiban
tentang Pengesahan Kovenan untuk melindungi), “the obligation to promote (kewajiban
20