Rangkuman dokumen tersebut adalah:
1) Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau adalah rumah sakit khusus jiwa yang memberikan pelayanan kesehatan jiwa dan umum untuk masyarakat Riau.
2) Laporan kinerja tahun 2015 bertujuan untuk mengukur kinerja dan melakukan perbaikan berkelanjutan.
3) Rumah sakit ini dipimpin oleh Direktur Utama dan membawahi dua direktorat s
PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...MutiaRevelianti
Dokumen tersebut membahas pengaruh pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas kesesuaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor tahun 2017 dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Paper ini menganalisis penerapan SAP, kualitas laporan keuangan, dan akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Bogor serta pengaruh pemeriksaan BPK RI terhadap kesesuaian laporan keuangan dengan
Manajemen Perubahan Di Lembaga Pemerintah AGUS SETIYONO
1. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Nusa Tenggara Barat berupaya untuk mendapat pengesahan sebagai Badan Layanan Umum Daerah sejak tahun 2008 untuk memenuhi tuntutan mutu pelayanan yang berkualitas.
2. Implementasi kebijakan PPK-BLUD di RSJ Provinsi tidak berjalan secara maksimal karena beberapa tahapan proses transformasi tidak berjalan sesuai harapan dan tim pemandu koalisinya mengalami pergantian.
3.
PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...MutiaRevelianti
Tugas 2 Paper Akuntansi Sektor Publik
4D AKUNTANSI
"PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2017 DENGAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP)"
Rangkuman dokumen tersebut adalah:
1) Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau adalah rumah sakit khusus jiwa yang memberikan pelayanan kesehatan jiwa dan umum untuk masyarakat Riau.
2) Laporan kinerja tahun 2015 bertujuan untuk mengukur kinerja dan melakukan perbaikan berkelanjutan.
3) Rumah sakit ini dipimpin oleh Direktur Utama dan membawahi dua direktorat s
PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...MutiaRevelianti
Dokumen tersebut membahas pengaruh pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas kesesuaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor tahun 2017 dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Paper ini menganalisis penerapan SAP, kualitas laporan keuangan, dan akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Bogor serta pengaruh pemeriksaan BPK RI terhadap kesesuaian laporan keuangan dengan
Manajemen Perubahan Di Lembaga Pemerintah AGUS SETIYONO
1. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Nusa Tenggara Barat berupaya untuk mendapat pengesahan sebagai Badan Layanan Umum Daerah sejak tahun 2008 untuk memenuhi tuntutan mutu pelayanan yang berkualitas.
2. Implementasi kebijakan PPK-BLUD di RSJ Provinsi tidak berjalan secara maksimal karena beberapa tahapan proses transformasi tidak berjalan sesuai harapan dan tim pemandu koalisinya mengalami pergantian.
3.
PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...MutiaRevelianti
Tugas 2 Paper Akuntansi Sektor Publik
4D AKUNTANSI
"PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2017 DENGAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP)"
Dokumen tersebut memberikan gambaran umum hasil Survei Penilaian Integritas 2017 yang dilakukan oleh KPK pada 36 lembaga pemerintah. Survei ini mengukur indeks integritas, profil responden, dan gambaran umum permasalahan integritas di lembaga-lembaga tersebut. Hasilnya menunjukkan masih terjadinya praktik-praktik korupsi seperti suap dan nepotisme di beberapa lembaga."
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat T...Muh Saleh
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil.
Ringkasan dokumen:
1. Dokumen ini menganalisis potensi pajak daerah di Kabupaten Minahasa dengan menggunakan rasio antara penerimaan pajak dengan PAD.
2. Hasilnya menunjukkan rasio potensi pajak terus meningkat dari 28,95% pada 2007 menjadi 42,32% pada 2011, yang termasuk kategori berpotensi.
3. Peramalan untuk 2013-2015 menunjukkan peningkatan pajak daerah yang akan menduk
Laporan ini merangkum Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kehutanan Kabupaten Blora tahun 2013. Laporan ini menjelaskan latar belakang, tujuan, dan sistematika penyusunan LAKIP. Laporan ini juga meninjau pencapaian kinerja program dan anggaran tahun 2013 serta strategi untuk meningkatkan kinerja di masa depan.
PT. TASPEN memberikan hak asuransi THT kepada peserta melalui prosedur yang melibatkan beberapa divisi. Prosedur tersebut memerlukan dokumen seperti SK Pensiun dan KTP. Premi asuransi dihitung berdasarkan IWP 10% yaitu 3,25% untuk THT dan 4,75% untuk Dana Pensiun dari gaji pokok ditambah tunjangan istri dan anak.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas kesehatan Provinsi Su...Muh Saleh
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019.
LAKIP merupakan media pertanggungjawaban Deputi Bidang Investigasi dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.
Desertasi ini membahas pengelolaan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali sebelum dan sesudah menerapkan status Badan Layanan Umum Daerah. Penelitian menemukan bahwa dengan status BLU, RSUD mampu meningkatkan kinerja keuangannya melalui peningkatan pendapatan dan pengelolaan belanja yang lebih efektif.
Laporan ini membahas aktualisasi nilai-nilai dasar aparatur sipil negara (ANEKA) di UPT Puskesmas Caringin. Laporan menjelaskan profil Puskesmas Caringin yang meliputi sejarah, visi misi, dan nilai-nilai organisasi. Laporan juga menganalisis sarana kesehatan dan pegawai di wilayah kerja Puskesmas Caringin.
PORTOFOLIO HC STAFF_AGAM DWI HASTRI PAMUNGKAS.pdfAgamDwihastri1
Dokumen tersebut merupakan portofolio uji sertifikasi BNSP skema Human Capital Staff Agam Dwi Hastris Pamungkas. Portofolio tersebut berisi biodata, pendidikan, pengalaman, dan kompetensi yang dimiliki serta contoh-contoh dokumen administrasi sumber daya manusia seperti uraian jabatan, administrasi jaminan sosial, administrasi pengupahan, dan rekap gaji karyawan.
Laporan survei kepuasan masyarakat UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Sempaja menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan berada pada kategori "baik" dengan nilai IKM 83,19. Unsur pelayanan persyaratan dan sarana prasarana mendapat penilaian lebih rendah dibanding unsur lainnya. Sebagian besar responden berasal dari PNS laki-laki berusia di atas 41 tahun den
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK REKLAME DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN AS...fekonunisalab
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan pajak reklame dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Donggala.
2. Hasilnya menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pajak reklame berdampak positif terhadap peningkatan PAD namun kontribusinya masih sangat kecil.
3. Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dan kont
Dokumen tersebut memberikan gambaran umum hasil Survei Penilaian Integritas 2017 yang dilakukan oleh KPK pada 36 lembaga pemerintah. Survei ini mengukur indeks integritas, profil responden, dan gambaran umum permasalahan integritas di lembaga-lembaga tersebut. Hasilnya menunjukkan masih terjadinya praktik-praktik korupsi seperti suap dan nepotisme di beberapa lembaga."
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat T...Muh Saleh
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil.
Ringkasan dokumen:
1. Dokumen ini menganalisis potensi pajak daerah di Kabupaten Minahasa dengan menggunakan rasio antara penerimaan pajak dengan PAD.
2. Hasilnya menunjukkan rasio potensi pajak terus meningkat dari 28,95% pada 2007 menjadi 42,32% pada 2011, yang termasuk kategori berpotensi.
3. Peramalan untuk 2013-2015 menunjukkan peningkatan pajak daerah yang akan menduk
Laporan ini merangkum Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kehutanan Kabupaten Blora tahun 2013. Laporan ini menjelaskan latar belakang, tujuan, dan sistematika penyusunan LAKIP. Laporan ini juga meninjau pencapaian kinerja program dan anggaran tahun 2013 serta strategi untuk meningkatkan kinerja di masa depan.
PT. TASPEN memberikan hak asuransi THT kepada peserta melalui prosedur yang melibatkan beberapa divisi. Prosedur tersebut memerlukan dokumen seperti SK Pensiun dan KTP. Premi asuransi dihitung berdasarkan IWP 10% yaitu 3,25% untuk THT dan 4,75% untuk Dana Pensiun dari gaji pokok ditambah tunjangan istri dan anak.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas kesehatan Provinsi Su...Muh Saleh
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019.
LAKIP merupakan media pertanggungjawaban Deputi Bidang Investigasi dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.
Desertasi ini membahas pengelolaan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali sebelum dan sesudah menerapkan status Badan Layanan Umum Daerah. Penelitian menemukan bahwa dengan status BLU, RSUD mampu meningkatkan kinerja keuangannya melalui peningkatan pendapatan dan pengelolaan belanja yang lebih efektif.
Laporan ini membahas aktualisasi nilai-nilai dasar aparatur sipil negara (ANEKA) di UPT Puskesmas Caringin. Laporan menjelaskan profil Puskesmas Caringin yang meliputi sejarah, visi misi, dan nilai-nilai organisasi. Laporan juga menganalisis sarana kesehatan dan pegawai di wilayah kerja Puskesmas Caringin.
PORTOFOLIO HC STAFF_AGAM DWI HASTRI PAMUNGKAS.pdfAgamDwihastri1
Dokumen tersebut merupakan portofolio uji sertifikasi BNSP skema Human Capital Staff Agam Dwi Hastris Pamungkas. Portofolio tersebut berisi biodata, pendidikan, pengalaman, dan kompetensi yang dimiliki serta contoh-contoh dokumen administrasi sumber daya manusia seperti uraian jabatan, administrasi jaminan sosial, administrasi pengupahan, dan rekap gaji karyawan.
Laporan survei kepuasan masyarakat UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Sempaja menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan berada pada kategori "baik" dengan nilai IKM 83,19. Unsur pelayanan persyaratan dan sarana prasarana mendapat penilaian lebih rendah dibanding unsur lainnya. Sebagian besar responden berasal dari PNS laki-laki berusia di atas 41 tahun den
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK REKLAME DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN AS...fekonunisalab
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan pajak reklame dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Donggala.
2. Hasilnya menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pajak reklame berdampak positif terhadap peningkatan PAD namun kontribusinya masih sangat kecil.
3. Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dan kont
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
Panduan untuk memilih mata pelajaran pilihan yang akan dilaksanakan di jenjang SMK, yang mana sebagian besar sudah melakasanakan kurikulum merdeka. mata pelajaran pilihan bisa dipilih dari konsentrasi yang ada di sekolah, atau bisa juga memilih matqa pelajaran diluar konsentrasi keahlian yang dimiliki, dengan catatan sarana dan prasarana tersedia untuk melaksanakan pembelajaran.
PPT RENCANA AKSI 2 modul ajar matematika berdiferensiasi kelas 1Arumdwikinasih
Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang mengakomodasi dari semua perbedaan murid, terbuka untuk semua dan memberikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap individu.kelas 1 ........
1. PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP
KINERJA PENYULUH KELUARGA BERENCANA
PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA (BKKBN)
KAB.MANDAILING NATAL
OLEH :
NUR FADILAH
NPM. 201807089
2. Gambaran Umum Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
Berencana (BKKBN) Kab. Mandailing Natal
Kabupaten Mandailing Natal terbentuk pada tahun 1998
sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998
Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba
Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor
188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3794), pada waktu itu masih beberapa SKPD yang
terbentuk. Pada tahun 2003 terbentuklah Dinas
Kependudukan dan Keluarga Berencana, sesuai dengan
perda No. 8 bulan Maret 2003 Lembar Daerah. Pada Dinas
ini hanya membidangi satu bidangya itu Keluarga Berencana
yang sebelumnya vertical kepusat dengan nomenklatur
Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
4. Hasil Uji Regresi Berganda
Coefficientsa
Model Unstandardized
Coefficients
Standard
ized
Coefficie
nts
t Sig.
B Std. Error Beta
1
(Constant)
11.245 1.619 6.945 .000
X= Komitmen Organisasi
.459 .080 .549 5.767 .000
a. Dependent Variable: Y= Kinerja Penyuluh
5. Hasil Koefisien Determinasi
Model Summaryb
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
1 .549a .302 .293 1.979
a. Predictors: (Constant), X= Komitmen Organisasi
b. Dependent Variable: Y= Kinerja Penyuluh
6. Kesimpulan
Hasil pengolahan komputerisasi dengan menggunakan program SPSS versi 21
maka diperoleh persamaan regresi sederhana sebagai berikut: Y = a + bX. Y =
11.245 + 0,459X. Persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: a=
11.245 menunjukkan bahwa jika Komitmen Organisasi konstan atau X = 0, maka
Kinerja Penyuluh sebesar 11.245. b= 0,459 menunjukkan peningkatan Kinerja
Penyuluh, akan berpengaruh terhadap Komitmen Organisasi sebesar 0,459.
Hasil analisis diperoleh nilai signifikansi untuk variabel Komitmen Organisasi
terhadap Kinerja Penyuluh 0,000. Nilai ini lebih kecil dari α = 0,05 (0,000 < 0,05).
Nilai t hitung 5.767 sedangkan nilai t tabel adalah 1,665. Maka nilai t hitung > t tabel
yaitu 5.767 > 1,665. Hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak. Jadi, Komitmen
Organisasi berpengaruh positif terhadap Kinerja Penyuluh Pada Dinas Pengendalian
Penduduk Dan Keluarga Berencana (BKKBN) Kabupaten Mandailing Natal.
Dari hasil pengolahan data komputerisasi dengan menggunakan program SPSS
versi 21 maka diperoleh koefisien determinasi (R2) = 0.302. Hal ini menunjukkan
bahwa Komitmen Organisasi mampu meningkatkan Kinerja Penyuluh sebesar
30,2% sedangkan sisanya (100%–30,2% = 69,8%) dijelaskan atau dipengaruhi oleh
faktor-faktor lain yang tidak diteliti atau tidak dibahas dalam penelitian ini. Dapat
disimpulkan bahwa pengaruh yang diberikan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja
Penyuluh Pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (BKKBN)
Kabupaten Mandailing Natal Positif tetapi tidak Signifikan
7. Saran
Komitmen organisasi Perlu ditingkatkan karena Komitmen
Organisasi merupakan sikap yang merefleksikan loyalitas pegawai
pada organisasi dan proses berkelanjutan di mana anggota
organisasi mengekspresikan perhatiannya terhadap organisasi dan
keberhasilan serta kemajuan yang berkelanjutan. Dengan
demikian, dapat disimpulkan bahwa komitmen terhadap organisasi
adalah sikap sejauh mana pegawai mengenal dan terikat pada
organisasinya yang diungkapkan melalui sebuah rasa identifikasi,
loyalitas, dan keterlibatan pegawai terhadap organisasi.
Demi mencapai tujuan pimpinan harus selalu memberikan
semangat kepada bawahannya agar tidak lalai dalam mengerjakan
tugas yang diberikan oleh pimpinan.
Dalam penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variabel
yang berbeda atau dengan menambah variabel lainnya yang juga
memiliki pengaruh terhadap Efektivitas Kinerja Pegawai, juga
disarankan untuk objek penelitian ditempat yang berbeda agar hasil
penelitian lebih lengkap
