1. KERANGKA
HUKUM LINGKUNGAN
INDONESIA
Eko Sabar Prihatin
Seminar Nasional Lingkungan
Menumbuhkan Semangat Hijau Untuk Bumi Hijau
Diselenggarakan oleh BEM FH UNDIP
Semarang, 22 Juni 2012 1
2. PERTUMBUHAN SUSTAINABLE
EKONOMI DEVELOPMENT
(Economic Growth) (Pertumbuhan + Sustainability)
MENGABAIKAN EKONOMI, EKOLOGI, SOSIAL
SUSTAINABILITY
GG
KEMAMPUAN MELAKUKAN CHECK
& BALANCE DI ANTARA 3 ELEMEN
GSDG
NEGARA
BANGSA
NEGARA
•Eksekutif
•Eksekutif
•Legislatif
•Legislatif
•Judikatif
•Judikatif
MASYARAKAT
GOOD SUSTAINABLE DUNIA USAHA
DUNIA USAHA
MASYARAKAT
WARGA
WARGA
•Perbankan
•Perbankan •Akademisi
•Akademisi
DEVELOPMENT •Koperasi
•Koperasi •Wartawan
•Wartawan
•BUMN
•BUMN •Tokoh masyarakat
•Tokoh masyarakat
GOVERNANCE •BUMD
•BUMD •Pengamat
•Pengamat
•Private corporation
•Private corporation •LSM
•LSM
•Masyarakat sadar politik
•Masyarakat sadar politik
Belum tentu sensitif terhadap
GG + SD perlindungan daya dukung 2
dan daya tampung LH
3. KOMPONEN
PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN
INTERDEPENDENSI DAN
SALING MEMPERKUAT
Pembangunan ekonomi
Pembangunan sosial
Perlindungan daya dukung dan
daya tampung LH
3
4. PRASYARAT MUTLAK PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN
INTERDEPENDENSI
INTERDEPENDENSI
Pengentasan kemiskinan
GOOD GOVERNANCE
Perubahan pola konsumsi dan
produksi yang tidak berkelanjutan
Perlindungan dan pengelolaan
sumber daya alam sebagai basis
pembangunan ekonomi dan sosial
4
5. KETERKAITAN ANTARA PARADIGMA
PEMBANGUNAN, KEBIJAKAN DAN PRAKTEK
PENEGAKAN HUKUM
DEVELOPMENT
DEVELOPMENT
PARADIGM
PARADIGM
POLICY/ LAW
POLICY/ LAW ENFORCEMENT
ENFORCEMENT
PRACTICES
PRACTICES
5
6. KETERKAITAN ANTARA
SUSTAINABLE DEVELOPMENT & GOOD
GOVERNANCE
(Point 4 Introduction, Plan of Implementation WSSD Johannesburg
1992)
“…tata pemerintahan yang baik disetiap negara dan di tingkat
Internasional adalah hal yang esensial untuk menunjang
Pembangunan Berkelanjutan.. Ditingkat domestik, keberpihakan
terhadap lingkungan , sosial, kebijakan ekonomi, institusi
demokrasi yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, aturan
hukum, tindakan anti korupsi, kesetaraan gender dan investasi
yang mendukung lingkungan adalah dasar dari Pembangunan
Berkelanjutan…”
6
9. Ruang Lingkup
1 PPLH = 6 P
Perlindungan &
Pengelolaan Lingkungan
Hidup (PPLH)
6 2
SERUPA DENGAN
CIRI
LINGKUNGAN:
Sistem
(s y s te m s )
Berstruktur
(s truc ture )
Saling-
Tergantung 5 3
(inte rd e p e nd e nc
y)
Jaring kerja
(ne two rks )
Keanekaragam 4
an (d ive rs ity )
Holistik (ho lis tic )
Dinamis
Sumber: m ic ) 4 UU 32/2009
(d y na Pasal
10. PETA PERANGKAT PERLINDUNGAN & PENGELOLAAN
LINGKUNGAN
PENGAWASAN
PPLH / Audit
PPNS Lingkungan
AMDAL /UKL-UPL
KONSERVASI /
PENCADANGAN
izin usaha
Analisis Risiko Baku Mutu
Lingkungan Lingkungan
Dana Penjaminan
KLHS
Fungsi
KLHS [daya dukung
Lingkungan
daya tampung]
10
Sumber: Reliantoro, S & Roosita, H., 2010
11. 3 Pengendalian
b Penanggulangan
Pemulihan • Informasi
• Penghentian c • Isolasi
• Remediasi • Penghentian
• Rehabilitasi Pengendalian • Cara lain
• Restorasi Pencemaran/ sesuai
Kerusakan LH perkembangan
>
iptek
Pemerintah,
Pemerintah Daerah,
Penanggung Jawab
Usaha/Kegiatan a Pencegahan
> 13 Instrumen i.e. KLHS, Tata
Ruang, BML, KBKL, AMDAL,
Sumber: Pasal 13-56 UU 32/2009 PPLH UKL/ UPL, Perizinan, ekonomi LH
12. Instrumen Pencegahan Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup (UU 32/2009)
KLHS a Instrumen
h
ekonomi LH
Tata ruang b
i PUU berbasis LH
Baku mutu LH c
Anggaran
Kriteria baku j berbasis LH
kerusakan LH d
k Analisis risiko LH
AMDAL e
l Audit LH
UKL-UPL f
Perizinan g Lingkungan Hidup m Instrumen lain
sesuai kebutuhan
Amdal bukan sebagai alat serbaguna yang dapat menyelesaikan segala persoalan
Amdal bukan sebagai alat serbaguna yang dapat menyelesaikan segala persoalan
lingkungan hidup. Efektivitas amdal sangat ditentukan oleh pengembangan berbagai
lingkungan hidup. Efektivitas amdal sangat ditentukan oleh pengembangan berbagai
instrument lingkungan hidup lainnya
instrument lingkungan hidup lainnya
Sumber: Pasal 14 UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
13. Skema Pembagian AMDAL, UKL-UPL dan SPPL
Kegiatan berdampak
USAHA DAN/ATAU penting terhadap LH
KEGIATAN
WAJIB AMDAL
Pasal 22-33 UU 32/2009
Batas AMDAL Peraturan MENLH No 11/2006
USAHA DAN/ATAU Kegiatan tidak
KEGIATAN berdampak penting
WAJIB UKL/UPL terhadap LH
Peraturan Gub. atau
Pasal 34 UU 32/2009
Batas dokumen UKL-UPL Bupati/Walikota
Kegiatan tidak wajib UKL/UPL &
SPPL
tidak berdampak penting serta
Pasal 35 UU 32/2009 Kegiatan usaha mikro dan kecil
14. Pengertian Amdal
Tahap Perencanaan
1 2 3 4 5
Rencana Studi Disain Konstruksi Operasi
Umum Kelayakan Rinci
Dokumen AMDAL disusun sebelum proyek ada
[Catatan! Jika proyek telah beroperasi, maka
dokumen tersebut wajib ditolak, dan terhadap
kegiatan bersangkutan dikenakan AUDIT
LINGKUNGAN HIDUP yang DIWAJIBKAN]
Proses AMDAL
AMDAL: kajian mengenai dampak penting suatu usaha
dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan
hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan
tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan
Sumber: Pasal 1 angka 11 UU 32/209
15. Bagaimana pengelolaan dampak melalui
AMDAL?
3 Prinsip PENGELOLAAN DAMPAK LINGKUNGAN
Tinggi
Hindari (avoidance)
• Apakah proyek
Prioritas Minimisasi (minimisation)
dibutuhkan?
Penanganan (mitigation) • Apakah proyek harus
Rendah dilaksanakan saat
ini?
Memberikan kompensasi atau ganti
rugi terhadap lingkungan yang rusak • Apakah ada
alternatif lokasi?
• Mengurangi skala, besaran, ukuran
• Apakah ada alternatif untuk proses, desain, bahan
baku, bahan bantu?
Sumber: UNEP, 2002
16. Kriteria Dampak Penting
Pasal 23 UU 32/2009:
Usaha dan/atau Sembilan Kriteria usaha
Kegiatan dan/atau kegiatan berdampak
penting
Dampak Penting
7 Kriteria Dampak Penting
• Besarnya Jumlah penduduk terkena dampak
• Luas wilayah penyebaran dampak
• Intensitas dan lamanya dampak berlangsung
• Banyaknya komponen LH yang terkena
dampak Lingkungan Hidup
• Sifat kumulatif dampak
Sumber:
• Berbalik atau tidak berbaliknya dampak •Pasal 22 ayat (2) UU
• Kriteria lain sesuai dengan perkembangan 32/2009;
ilmu pengetahuan dan teknologi •Kepdal 056/1
17. Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Amdal
Kriteria Dampak Penting
Usaha dan/atau •Pasal 22 ayat (2) UU 32/2009;
Kegiatan •Kepdal 056/1994
•Referensi Internasional
Kemampuan
Teknologi
Dampak Penting
Kriteria Usaha dan/atau
Kegiatan Berdampak Penting:
Pasal 23 ayat (1) UU 32/2009 &
Pasal 3 ayat (1) PP 27/1999
Lingkungan Hidup
Pasal 23 ayat (2) UU 32/2009 & Pasal 3 ayat (2) PP
27/1999: Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan MENLH
Peraturan Menteri (MENLH) No. 11 Tahun 2006
18. PRINSIP-PRINSIP PENTING DALAM UU 32 TAHUN 2009
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP
Hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan
sehat
Hak setiap orang untuk berpartisipasi dalam setiap
proses pengambilan keputusan lingkungan
Kewajiban melakukan AMDAL untuk kegiatan yang
menimbulkan dampak penting
Kewajiban institusi penerbit ijin bagi kegiatan yang
menimbulkan dampak penting untuk menyertakan
persyaratan lingkungan dalam penerbitan ijin-nya
Pengakuan Mediasi & Arbitrase sebagai pilihan dalam
penyelesaian sengketa lingkungan
18
19. Pengakuan Strict Liability dalam aspek
keperdataan untuk kegiatan tertentu
Pengakuan NGO’s Legal Standing
Pengakuan Class Actions
Keberadaan PPNS Lingkungan
Pengakuan Tindak Pidana & Pertanggungjawaban
Korporasi
19
20. KENDALA PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN YANG EFEKTIF
Perbedaan persepsi & rendahnya koordinasi diantara
aparat penegak hukum terkait;
Lemahnya pengetahuan tehnis & integritas aparat penegak
hukum (judicial corruption);
Keterbatasan kapasitas budget;
Ketiadaan akses informasi & partisipasi yang menyebabkan
kontrol eksternal menjadi tidak efektif
20
21. Sistem Penegakan Hukum Lingkungan
Terintegrasi
• Unsur – unsur utama dalam • Unsur Eksternal
pengelolaan lingkungan: – Kepemimpinan & kemauan
– One Roof Enforcement System (ORES) politik yang kuat
– Greening the bench (i.e Ad-Hoc Judges) (pengarusutamaan GSDG
dalam pengambilan keputusan
– First and second line enforcement (back up system) politik )
– Optimalisasi penggunaan Ijin – Reformasi institusional didalam
sebagai alat pencegahan birokrasi dan institsui
pencemaran penegakan hukum (“sapu yang
– Institusi pengelolaan lingkungan bersih untuk membersihkan
hidup yang kuat (national and lantai yang kotor)
regional) – Pengembangan kontrol publik
– Program Penaatan Sukarela
– Environmental dedicated fund
– Sistem Pengaduan Masyarakat
21
22. STRATEGI “ENFORCEMENT SATU
ATAP”
INSTITUSI LH DI PUSAT INSTITUSI LH DI DAERAH
• Pejabat Pengawas • Pejabat Pengawas
• Penyidik • Penyidik
(Gabungan Polisi (Gabungan Polisi
dan PPNS) dan PPNS)
• Jaksa Khusus • Jaksa Khusus
WORK PLAN YANG JELAS
&
ANGGARAN YANG MEMADAI
PENGADILAN
(3 opsi) 22
23. “ ENFORCEMENT SATU ATAP”
• One Action Under One policy
• Memudahkan pembinaan integritas & kualitas
• Tugas dan Pekerjaan lebih terkonsentrasi sehingga
MANFAAT
lebih fokus, piawai, dan trampil
• Memudahkan perencanaan dan koordinasi
• Penggunaan anggaran tidak tercerai berai
• Memudahkan kontrol publik
LANGKAH-LANGKAH
1. MOU antara Men-LH, Jagung dan Kapolri tentang “satu atap”
2. Mengembangkan sistem rekrutmen bagi penyidik & jaksa
sebagai penegak hukum satu atap
3. Membangun landasan hukum bagi penegakan hukum “satu
atap” dalam peraturan perundang-undangan LH/SDA yang
sedang disusun atau direvisi
23
24. PILIHAN MODEL PELUANG KENDALA LANGKAH
REALISASI
1. Hakim bersertifikat ( Certified
judges ) – dg SEMA/Kep.KMA
2. Model Pengadilan Niaga, dg
sistem hakim ad-hoc ( special
division )
3. Pengadilan Khusus LH,
Pertanahan, SDA dan Tata
Ruang (model Pengadilan
Pajak) dg sistem hakim ad
hoc
25. Pembenahan
integritas
Strong dan kualitas
Institusi Peradilan,
Political will Kejaksaan,
& Kepolisian dan
Leadership Institusi PLH
Tekanan
& Kontrol
Publik
(3 pilar governance
& hak-hak prosedural)
25
