2. NO NAMA JABATAN
1 MOH. SYAIFUL BAHRI, S.E. PENANGGUNG JAWAB
2 MUSTHOFA Kep. Ners. PENANGGUNG JAWAB
3 ZAINUL ROFIQ, S.Pd. ANGGOTA BPD
4 KHUSNUN AMRI, S.Pd.I ANGGOTA BPD
5 BUDY HARTONO, S,Ag ANGGOTA BPD
6 NAJIYAH ANGGOTA BPD
7 Dra. MUTHI’AH ANGGOTA BPD
8 Drs. INFIROD ANGGOTA BPD
9 TAUFIQUR ROZIQ, S.E. ANGGOTA BPD
10 SYAKHIRUL ALIM, S.Pd.I ANGGOTA BPD
11 TURHAN, S.Ag KETUA Merangkap Anggota
12 MOH. YAZID, S.Pd. WAKIL KETUA Merangkap Anggota
13 MUFARIKH, S.Pd.I, M.M. SEKRETARIS Merangkap Anggota
14 SUTAJI, S.E. BENDAHARA Merangkap Anggota
15 RUDI PRATOMO ANGGOTA
16 Drs. KHUSAINI, M.M. ANGGOTA
17 AGUS PAMUDJI, S.P. ANGGOTA
18 SUWARNO ANGGOTA
19 ACHMAD YAZID, S.Pd. ANGGOTA
20 MARLIKAN ANGGOTA
21 NURKAWI ANGGOTA
22 SUPARNO, S.Pd. ANGGOTA
23 USMAN ANGGOTA
24 MOH. YADERI ANGGOTA
25 SUHARIYANTO ANGGOTA
26 MOH. MUNIR ANGGOTA
27 SYAIROH ANGGOTA
28 IDA ANIFAH, S.Pd. ANGGOTA
29 WAHYU HANDAYANI, AMd. Keb. ANGGOTA
30 MASLUKHATIN, S.Pd. ANGGOTA
31 MOH. ABIDIN, S.Pd.I ANGGOTA
32 Dra. ENDANG NUR HAYATI ANGGOTA
33 SUEB HARIYANTO PENDAFTARAN DPS/DPT
34 MUSYAFIKHIN PENDAFTARAN DPS/DPT
35 MESERI PENDAFTARAN DPS/DPT
36 MUHAMMAD SUFIYAN PENDAFTARAN DPS/DPT
37 SUMAIDI PENDAFTARAN DPS/DPT
38 AHMAD THOHA PENDAFTARAN DPS/DPT
39 SULIONO PENDAFTARAN DPS/DPT
40 ABDUL SYUKUR PENDAFTARAN DPS/DPT
41 SYUFA’AT PENDAFTARAN DPS/DPT
42 SUBHAN PENDAFTARAN DPS/DPT
43 MOH. TARMUDZI PENDAFTARAN DPS/DPT
44 TAMAR PENDAFTARAN DPS/DPT
45 ABDUL WAHID PENDAFTARAN DPS/DPT
46 ROMAJI PENDAFTARAN DPS/DPT
47 YASKAN PENDAFTARAN DPS/DPT
48 NUR HAMID PENDAFTARAN DPS/DPT
49 JAPAR PENDAFTARAN DPS/DPT
50 FAUZI PENDAFTARAN DPS/DPT
3. Sambogunung, 28 Januari 2013
PANITIA PELAKSANA,
TURHAN, S.Ag.
Diposkan 4th February 2013 oleh Mufarikh Sambogunung
0
Tambahkan komentar
2.
FEB
3
PEMBAGIAN TUGAS
PENDATAAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PILKADES DESA SAMBOGUNUNG
TAHUN 2013
NO RT NAMA PETUGAS DAN PENDAMPING TUGAS PETUGAS DAN PENDAMPING
1 1
SUEB HARIYANTO
AGUS PAMUDJI, S.P.
NAJIYAH
Melaksanakan pendataan daftar pemilih
Memverifikasi data yang salah (nama, NIK,
tempat/tgl. lahir, jenis kelamin, pekerjaan,
alamat sesuai dengan KK/KTP.
Menghapus identitas yang sudah
meninggal, pindah, lama tidak menetap di
Desa Sambogunung.
Mengisi form. A2 untuk pemilih tambahan.
Petugas harus memperhatikan Keputusan
Panitia Pilkades Nomor 01 Tahun 2013
pasal 6.
Apabila pendataan selesai berkas
diserahkan kembali ke sekretariat
selambat-lambatnya tanggal 8 Februari
2013
2 1A
MUSAFIKIN
SUPARNO, S.Pd.
MARLIKAN
3 1B
MESERI
IDA ANIFAH, S.Pd.
WAHYU HANDAYANI
4 2A
MOH. SUFIYAN
MOH. YADERI
MUFARIKH, S.Pd.I, M.M.
5 2B
SUMAIDI
Drs. KHUSAINI, M.M.
USMAN
6 3A
AHMAD THOHA
KHUSNUN AMRI, S,.Pd.I
SUHARIYANTO
7 3B
SOLIONO
SUWARNO
TURHAN, S.Ag.
8 4A
ABDUL SYUKUR
SYAIROH
MASLUKHATIN
9 4B
SYUFAAT
MOH. MUNIR
10 5A
SUBHAN
BUDY HARTONO, S.Ag
MOH. YAZID, S.Pd.
11 5B
MOH. TARMUDZI
RUDI PRATOMO
SUTAJI
12 6A
TAMAR
Dra. MUTHI’AH
Dra. ENDANG NURHAYATI
4. 13 6B
ABDUL WAHID
TAUFIQUR ROZIQ, S.E.
MOH. ABIDIN, S.Pd.I
14 7A
ROMAJI
SYAKHIRUL ALIM, S.Pd.I
15 7B
YASKAN
ZAINUL ROFIQ, S.Pd.
16 8A NUR HAMID NURKAWI
17 8B
JAPAR
Drs. INFIROD
18 9
FAUZI
ACHMAD YAZID, S.Pd.
Sambogunung, 03 Februari 2013
PANITIA,
ttd
TURHAN, S.Ag.
Diposkan 3rd February 2013 oleh Mufarikh Sambogunung
1
Lihat komentar
3.
FEB
3
Diposkan 3rd February 2013 oleh Mufarikh Sambogunung
0
Tambahkan komentar
4.
FEB
3
AGENDA KERJA PANITIA PILKADES SAMBOGUNUNG
5. NO KEGIATAN TANGGAL PELAKSANAAN
1 Pembentukan Panitia 28 Januari 2013
2 Rapat Pembahasan dan Penetapan Program 30 Januari 2013
3 Rapat Pembahasan Tata Tertib 30 Januari 2013
4 Rapat Pengesahan Tata Tertib 30 Januari 2013
5 Sosialisasi Tata Tertib 30 Januari - 02 Februari 2013
6 Rapat Pembahasan dan Penetapan Anggaran 30 Januari 2013
7 Pengumuman Pendaftaran Pemilih 03 Februari 2013
8 Pembekalan Petugas Pendaftaran Pemilih 03 Februari 2013
9 Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa 04 Februari - 24 Februari 2013
10 Pendaftaran Pemilih Sementara 04 Februari - 10 Februari 2013
11 Pendaftaran Bakal Calon 04 Februari - 24 Februari 2013
12 Rekapitulasi Pendaftaran Pemilih Sementara 11 Februari - 13 Februari 2013
13 Pengumuman Rekap Daftar Pemilih Sementara 11 Februari - 13 Februari 2013
14 Pendaftaran Pemilih Tambahan 11 Februari - 13 Februari 2013
15 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan 11 Februari - 13 Februari 2013
16 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap 14 Februari 2013
17 Seleksi Bakal Calon Kepala Desa yang akan dipilih 25 Februari 2013
18 Pengesahan Bakal Calon Kepala Desa oleh BPD 18 Februari 2013
19 Pengumuman Calon Kepala Desa yang akan dipilih 27 - 28 Februari 2013
20 Pengajuan saksi-saksi oleh Bakal Calon 26 Februari 2013
21 Penetapan saksi 27 Februari 2013
22 Pengesahan Calon Pemilih 01 Maret 2013
23 Pengumuman Calon Pemilih 02 - 08 Maret 2013
24 Penyampaian Proposal Kampanye oleh Calon yang akan dipilih 01 Maret 2013
25 Kampanye oleh Calon yang akan dipilih 07 - 11 Maret 2013
26 Pengumuman tentang Waktu dan tempat Pemilihan Kades 11 Maret 2013
27 Penyampaian Kartu Undangan 11 Maret 2013
28 Persiapan Pemilihan Kepala Desa 12 - 13 Maret 2013
29 Hari Tenang 12 - 13 Maret 2013
30 Pemilihan kepala Desa 14 Maret 2013
31 Pengesahan Kepala Desa terpilih oleh BPD 14 Maret 2013
32 Pertanggungjawaban Panitia 21 Maret 2013
Diposkan 3rd February 2013 oleh Mufarikh Sambogunung
0
Tambahkan komentar
5.
FEB
1
PERATURAN DESA SAMBOGUNUNG NOMOR 03 TAHUN 2013
PERATURAN DESA SAMBOGUNUNG
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN,
PEMILIHAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA SAMBOGUNUNG
KECAMATAN DUKUN, KABUPATEN GRESIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SAMBOGUNUNG
6. g : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa di Desa
Sambogunung, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik perlu mengatur Pedoman Teknis Proses
Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu diatur dan
ditetapkan dengan Peraturan Desa Sambogunung.
: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana dirubah
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Nomor 38 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang
telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
(Lembaran Negara Nomor 10 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Nomor 158
Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4657);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa
(Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun
2006).
5. Peraturan Desa Sambogunung Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Pemerintahan Desa Sambogunung,
6. Peraturan Desa Sambogunung Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Sambogunung Tahun Anggaran 2012.
M E M U T U S K A N
apkan : PERATURAN DESA SAMBOGUNUNG TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA
PENCALONAN, PEMILIHAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA.
BAB I
PERSIAPAN PELAKSANAAN
Pasal 1
(1) Dalam mempersiapkan Pemilihan Kepala Desa Sambogunung, Pemerintahan Desa dan
Panitia Pemilihan Kepala Desa wajib mematuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum
dalam lampiran Peraturan Desa Sambogunung ini.
(2) Proses persiapan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa berdasar ketentuan ayat
(1) dilakukan dengan benar, baik dan cermat sebelum pelaksanaan pencalonan dimulai.
Pasal 2
(1) Di dalam persiapan Panitia Pemilihan Kepala Desa harus menyiapkan formulir, blanko-blanko
isian dan berkas lainnya yang diperlukan dalam proses pemilihan Kepala Desa Sambogunung.
(2) Format formulir dan blanko sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas sebagaimana terurai pada
Lampiran II Peraturan Desa ini.
Pasal 3
7. (1) Kelancaran dan ketertiban proses Pemilihan Kepala Desa Sambogunung adalah tanggung
jawab Panitia Pemilihan Kepala Desa.
(2) Apabila di dalam pelaksanaannya ditemukan kesulitan, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa
wajib berkonsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Bagian Pemerintahan Desa .
BAB II
PELAKSANAAN
Pasal 4
Proses Pemilihan Kepala Desa wajib dilakukan melalui tahapan sebagaimana telah diatur
dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 3 Peraturan Desa ini dengan baik dan benar.
BAB III
PELANTIKAN
Pasal 5
Pelaksanaan Pelantikan dilakukan setelah seluruh tahapan dalam proses pemilihan Kepala
Desa telah selesai dan diperoleh 1 (satu) orang Calon Kepala Desa terpilih yang telah
ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana ditetapkan
dalam contoh Blanko pada Lampiran II Peraturan Desa ini
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Pada saat berlakunya Peraturan Desa ini, maka Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2007 tentang
Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengisian
Perangkat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 7
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.
Ditetapkan di Sambogunung
Pada tanggal 26 Januari 2013
KEPALA DESA SAMBOGUNUNG,
MOH. SYAIFUL BAHRI, S.E.
Diundangkan di Gresik
Pada tanggal :
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
G R E S I K
8. Ir. MOCH. NADJIB, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19551017 198303 1 005
LAMPIRAN I PERATURAN DESA SAMBOGUNUNG
NOMOR : 3 Tahun 2013
TANGGAL : 26 Januari 2013
BAB I
PERSIAPAN PENDAHULUAN
A. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
1. Untuk pelaksanaan Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia
Pemilihan Kepala Desa, dengan ketentuan :
a. Panitia Pemilihan terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan
Tokoh Masyarakat.
b. Panitia Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan BPD. Contoh pengesahan/penetapan Panitia
sebagaimana format terlampir.
c. Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah:
i. Ketua merangkap Anggota;
ii. Wakil Ketua merangkap Anggota;
iii. Sekretaris merangkap Anggota;
iv. Bendahara merangkap Anggota;
v. Jumlah anggota disesuaikan kebutuhan.
2. Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa diatas adalah :
a. Membuat tata tertib pemilihan Kepala Desa
b. Melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala desa sesuai dengan
persyaratan pada Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2006 Tentang
Pemerintahan Desa;
c. Menerima pendaftaran bakal calon;
d. Meneliti (pemeriksaan administrasi) berkas persyaratan Bakal Calon;
e. Mengajukan (mengusulkan) biaya pemilihan Kepala Desa kepada BPD, termasuk diantaranya
apabila terjadi pemilihan ulang Kepala Desa;
f. Mengajukan bakal calon yang dinyatakan memenuhi syarat kepada BPD, untuk ditetapkan
menjadi calon yang berhak dipilih;
g. Mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih;
h. Melaksanakan pendaftaran pemilih;
i. Mengesahkan daftar pemilih;
j. Mengatur pelaksanaan kegiatan kampanye calon Kepala Desa;
k. Menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan;
l. Melaksanakan pemilihan Kepala Desa;
m. Membuat berita acara hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
n. Melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan pertanggung jawaban penggunaan biaya
pemilihan Kepala Desa kepada BPD;
9. o. Melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
3. Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam menjalankan setiap tugasnya harus :
a. Netral;
b. Jujur;
c. Adil;
d. Transparan;
e. Demokratis;
B. Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa
Setelah Panitia Pemilihan Kepala Desa terbentuk dan ditetapkan maka harus segera
mengadakan rapat untuk :
1. Rapat Pembahasan Program Kerja
a. Sebagai pedoman dalam melaksanakan setiap kegiatan, Panitia Pemilihan Kepala Desa harus
membuat program kerja.
b. Program kerja tersebut memuat semua kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi tahap
persiapan, penjaringan, penyaringan, pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, pertanggung
jawaban Panitia.
c. Program kerja dituangkan dalam bentuk Matrik yang meliputi kegiatan dan jadwal pelaksanaan
(contoh format terlampir).
2. Rapat Pembahasan Tata Tertib
a. Sebagai Pedoman Teknis pelaksanaan Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa, Panitia
diwajibkan untuk membuat Tata Tertib Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa.
b. Tata tertib sebagaimana dimaksud, memuat ketentuan tentang mekanisme pencalonan Kepala
Desa, Pemilihan Kepala Desa, Pelaksanaan Perhitungan Suara dan ketentuan-ketentuan lain
yang diperlukan.
c. Penyusunan tata tertib berpedoman pada PERDA KABUPATEN GRESIK NOMOR 12 TAHUN
2006 tentang Pemerintahan Desa.
d. Agar masyarakat memahami tentang ketentuan mengenai pelaksanaan pencalonan dan
pemilihan Kepala Desa maka Panitia perlu melakukan Sosialisasi.
e. Sosialisasi dapat berupa pertemuan di Balai Desa atau tempat lain di desa setempat secara
lisan, pertemuan atau tertulis sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
3. Rapat Pembahasan dan Pengesahan Anggaran
a. Untuk pelaksanaan pencalonan, pemilihan Kepala Desa, Panitia menetapkan Anggaran.
b. Anggaran sebagaimana tersebut terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan BPD dan Kepala
Desa.
c. Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,
APBD Kabupaten, dan sumbangan lain yang sah.
d. Biaya Pilihan Kepala Desa yang berasal dari APBD Kabupaten bersifat membantu terhadap
biaya pilihan Kepala Desa yang ditanggung oleh APBDes.
e. Dalam hal Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan pada biaya pelaksanaan Pilihan Kepala
Desa sebagaimana poin d diatas, Pemerintah Kabupaten mempertimbangkan kemampuan
keuangan daerah.
f. Prinsip dalam penyusunan dan penggunaan Anggaran antara lain:
i. Efisien dan efektif
ii. Transparan dan Akuntabel.
10. BAB II
TAHAP PELAKSANAAN
A. Persiapan Administratif
1. Pendaftaran Pemilih
a. Pelaksanaan pendaftaran pemilih dimulai dengan kegiatan pengumuman pendaftaran pemilih.
b. Pengumuman dilakukan melalui RT/RW setempat, pemasangan pada papan pengumuman dan
tempat-tempat umum yang strategis.
c. Sebelum pelaksanaan pendaftaran pemilih, petugas pendaftar perlu diberikan pembekalan.
d. Pembekalan meliputi cara pendaftaran, wilayah pendaftaran, pengisian blanko pendaftaran,
laporan hasil pendaftaran.
e. Pendaftaran dilakukan dari rumah kerumah yang didampingi oleh RT setempat atau Perangkat
Desa setempat.
f. Pada saat pendaftaran warga yang didaftar harus menunjukkan kartu identitas diri.
g. Pendaftaran meliputi : Nama, tempat tanggal lahir, Alamat dan Pekerjaan.
h. Hasil pendaftaran pemilih tahap pertama dituangkan dalam bentuk rekapitulasi daftar pemilih
sementara.
i. Terhadap warga yang karena sesuatu hal belum terdaftar, dilaksanakan pendaftaran tahap
kedua.
j. Hasil pendaftaran tersebut huruf ( i ) dituangkan dalam rekapitulasi daftar pemilih tambahan.
k. Rekapitulasi daftar pemilih sementara dan tambahan masing-masing di tanda tangani oleh
petugas pendaftar.
l. Rekapitulasi daftar pemilih sementara dan tambahan ditetapkan dan ditanda tangani oleh
panitia.
m. Rekapitulasi daftar pemilih memuat daftar nama-nama warga pemilih disusun berdasarkan
urutan RT, RW, Dusun.
n. Syarat-syarat warga yang dapat memilih adalah WNRI yang :
i. Terdaftar sebagai penduduk yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam)
Bulan berturut-turut ;
ii. Berusia 17 tahun pada saat pendaftaran dilaksanakan dan atau sudah pernah menikah ; dan
iii. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap.
o. Rekapitulasi daftar pemilih sebagaimana contoh terlampir.
p. Daftar pemilih tetap diumumkan kepada masyarakat pada saat yang telah ditentukan dan
hasilnya ditempelkan pada tempat-tempat umum yang strategis.
2. Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa.
a. Pengumuman pendaftaran Bakal Calon dilakukan secara tertulis dan diumumkan melalui
pengeras suara pada acara-acara tertentu sepanjang mengikuti norma-norma yang dianut
masyarakat setempat dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Pengumuman memuat waktu pendaftaran, tempat pendaftaran, syarat-syarat pendaftaran.
c. Pada saat mendaftar, Bakal Calon harus hadir dan menyerahkan perlengkapan pendaftaran.
d. Apabila batas waktu pendaftaran selama 2 (dua) minggu sudah habis dan tidak ada calon yang
mendaftar atau hanya terdapat 1 calon yang terdaftar, maka waktu pendaftaran dapat diundur
berturut-turut sampai dengan 2 (dua) kali pengumuman pendaftaran.
11. e. Pengunduran pertama dilakukan selama 1 (satu) minggu dan pengunduran kedua dilakukan
selama 1 (satu) minggu untuk kemudian pendaftaran ditutup.
f. Apabila setelah 2 kali pengunduran sebagaimana dimaksud poin d dan e diatas tetap terdapat 1
(satu) calon, maka proses pilihan Kepala Desa dapat dilanjutkan dengan catatan calon tunggal
yang maju dalam pemilihan tersebut akan melawan kursi kosong, hal ini dituangkan dalam
berita acara tersendiri oleh Panitia Pemilihan.
g. Apabila setelah 2 kali pengunduran sebagaimana dimaksud poin d dan e tetap tidak ada calon
yang mendaftar, maka panitia mengkonsultasikan dengan tim penanganan permasalahan
pemerintahan desa Kabupaten Gresik.
h. Penyaringan Bakal Calon dilaksanakan 2 Tahap :
ertama : Seleksi administrasi yang dilakukan dengan melibatkan/koordinasi dengan Muspika dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendidikan setempat, untuk memastikan keabsahan syarat
yang diajukan.
edua : Pemaparan Visi dan misi calon Kepala Desa.
i. Bakal Calon Kepala Desa yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk desa WNRI
dengan syarat :
1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik
Indonesia serta Pemerintah;
3. Berpendidikan sekurang-kurangnya tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat;
4. Berusia sekurang-kurangnya 25 tahun pada saat mendaftarkan diri;
5. Sehat jasmani dan rohani;
6. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan mampu mengemban amanah masyarakat;
7. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling
singkat 5 (lima) tahun;
8. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan
hukum tetap;
9. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat;
10. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali
masa jabatan.
11. Penduduk desa setempat dan bertempat tinggal sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir
berturut-turut, kecuali putra desa;
12. Putra desa sebagaimana dimaksud poin 11 adalah orang yang lahir di desa setempat dan atau
orang yang dilahirkan oleh orang yang tercatat sebagai penduduk desa setempat.
13. Tidak dalam status Penjabat Kepala Desa dan atau Perangkat Desa minimal 1 (satu) bulan
sebelum mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa. Bagi perangkat atau anggota BPD yang
mencalonkan diri harus mengundurkan diri (membuat surat pernyataan pengunduran diri) dari
jabatan tersebut;
14. Tidak sedang aktif dalam tugas sebagai anggota TNI/Polri;
15. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
16. Bagi PNS yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus memiliki surat keterangan
persetujuan dari pejabat yang berwenang; dan
j. Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan, oleh Panitia Pemilihan diajukan
kepada BPD untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih.
k. Calon yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa diumumkan kepada
masyarakat.
l. Calon yang memenuhi persyaratan, mengajukan saksi-saksi kepada Panitia.
m. Saksi yang diajukan antara lain meliputi kesaksian dalam penetapan daftar pemilih tetap, saksi
kampanye, saksi pemungutan suara, saksi dalam perhitungan suara dan saksi-saksi lain yang
diperlukan.
n. Saksi yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan diberikan surat penetapan saksi.
12. o. Saksi sebagaimana tersebut huruf ( k ) ;
i. Dilarang mengganggu proses pemungutan dan perhitungan suara;
ii. Dilarang mengurusi perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara;
iii. Semua saran dan keluhan harus diajukan kepada Ketua Panitia;
iv. Dilarang berbicara pada pemilih, membawa selebaran/alat peraga kedalam bilik;
v. Dilarang kampanye pada saat pemungutan suara.
p. Surat pengesahan saksi oleh Panitia Pemilihan sebagaimana contoh terlampir.
3. Kampanye
a. Sebelum Calon Kepala desa melaksanakan kampanye, hendaknya Calon Kepala Desa
membuat proposal materi kampanye dan di serahkan Kepada Panitia Pemilihan.
b. Kampanye merupakan forum penyampaian program oleh Calon Kepala Desa yang akan
dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa.
c. Panitia Pemilihan meneliti secara seksama isi proposal materi kampanye yang disampaikan
para Calon Kepala Desa.
d. Kampanye diselenggarakan oleh Panitia pemilihan paling lama 2 (dua) hari untuk setiap calon
Kepala Desa.
e. Pelaksanaan kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
f. Kampanye harus dilaksanakan secara dialogis, terkendali, aman dan tertib.
g. Selain kampanye dialogis , dapat dilakukan pemasangan foto, slogan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
h. Kampanye dilarang :
1. Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan pembukaan UUD 1945;
2. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon Kepala Desa lainnya ;
3. Menghasut atau mengadu domba perseorangan, dan atau kelompok masyarakat;
4. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan
kepada perseorangan, kelompok masyarakat;
5. Mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;
6. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari
pemerintahan yang sah;
7. Merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon lain;
8. Menggunakan fasilitas pemerintah dan pemerintah daerah;
9. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan
10. Melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan
kendaraan di jalan raya.
4. Penyampaian Surat Undangan
a. Selambat-lambatnya 3 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Ketua Panitia Pemilihan sudah harus
menyampaikan surat undangan kepada para pemilih yang memuat kapan dan dimana pemilih menggunakan
hak pilihnya.
b. Surat undangan diberi nomor urut sesuai nomor urut daftar pemilih yang sudah disahkan
(contoh terlampir).
c. Untuk membuktikan sahnya surat undangan yang dibawa pemilih, panitia pemilihan
mencocokkan nama yang bersangkutan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti
identitas diri.
d. Bagi warga masyarakat yang mempunyai hak pilih yang belum memperoleh undangan dapat
melaporkan/ mengurus pada Panitia Pemilihan.
13. 5. Persiapan Tempat Pemilihan Kepala Desa
a. Sehari sebelum pelaksanaan pemilihan, Panitia Pemilihan mempersiapkan tempat pemilihan
Kepala Desa
b. Tempat pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan mekanisme sebagai berikut :
1. Panitia Pemilihan menyiapkan bilik suara sesuai dengan kebutuhan (misalnya dilihat dari jumlah
dusun).
2. Pemilih disiapkan tempat tunggu dilokasi tempat pemungutan suara.
3. Tata tempat Pemilihan Kepala Desa sebagaimana contoh gambar terlampir.
6. Hari Tenang
a 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Panitia menetapkan sebagai hari
tenang
b Pada saat hari tenang semua calon tidak diperkenankan mengadakan kegiatan yang
berhubungan dengan pencalonannya sebagai Kepala Desa.
c Semua pemasangan foto, tanda gambar, slogan-slogan yang dipasang pada saat kampanye
harus dibersihkan yang pembersihannya dilaksanakan oleh masing-masing pihak calon dan
atau Panitia didampingi oleh saksi calon.
B. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA
1. Persiapan Pelaksanaan meliputi :
a. Semua anggota Panitia harus sudah bersiap di tempat pemungutan suara 1 (satu) jam sebelum
acara pemungutan suara dimulai.
b. Sebelum pemilihan dimulai Ketua Panitia mengadakan rapat akhir kesiapan petugas dan hal
lain yang diperlukan.
c. Tata tempat diatur sebagaimana contoh terlampir.
d. Mempersiapkan kelengkapan administrasi berupa Berita Acara pelaksanaan Pemilihan Kepala
Desa
e. Mempersiapkan sarana pemilihan yang meliputi : kartu suara, kotak suara, bantalan, alat
coblos, papan tulis untuk penghitungan suara dan untuk memuat nama-nama calon yang
berhak dipilih, spidol, bolpoint, meja kursi, bilik suara dan pengeras suara.
f. Persiapan tenaga pengamanan, petugas yang menangani pemilihan dan penetapan saksi.
g. Konsumsi Panitia.
2. Pemungutan suara
a Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ditempatkan di Komplek Kantor Desa atau di salah satu
tempat yang memenuhi syarat di Desa setempat.
b Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada hari yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan
Kepala Desa dengan memperhatikan kondisi masyarakat desa setempat.
c Pemungutan suara dimulai pukul 07.00 WIB sampai dengan berakhirnya proses pemungutan
dengan adanya pengumuman penutupan oleh Ketua Panitia berdasarkan keputusan yang telah
ditetapkan Panitia.
d Sebelum melaksanakan tugas dalam pemungutan dan penghitungan suara panitia pemilihan
kepala desa diambil sumpahnya oleh BPD.
e Sebelum membuka secara resmi pemungutan suara, Ketua Panitia memberikan sambutan
tentang : nama calon yang dipilih berikut foto yang bersangkutan, memberikan informasi
tentang hak dan kewajiban serta larangan bagi pemilih dan memberikan himbauan kepada
segenap yang hadir agar melaksanakan hak pilihnya.
f Panitia membuka kotak suara dan memperlihatkan bahwa kotak suara kosong kepada para
pemilih yang hadir serta menutup kembali, mengunci dan menyegel dengan membubuhi kertas
yang dibubuhi cap/ stempel Panitia.
14. g Dalam penggunaan hak pilih, dilakukan dengan cara pemanggilan oleh Panitia berdasarkan
urutan yang hadir siap ditempat tunggu panggilan sebagaimana tertuang dalam daftar pemilih
tetap.
h Pemilih dalam menggunakan hak pilihnya harus membawa surat undangan yang diserahkan
kepada Panitia untuk ditukar dengan kartu suara (contoh format terlampir).
i Kartu suara yang diterima di cek, jika cacat atau rusak pemilih berhak meminta kartu suara yang
baru dan menyerahkan kartu suara yang rusak.
j Setelah kartu suara di cek tidak cacat, pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan
menunggu panggilan/ giliran untuk melakukan pencoblosan kartu suara dalam bilik suara
dengan menggunakan alat yang disediakan Panitia.
k Setelah mencoblos kartu suara, pemilih memasukkan kartu suara kedalam kotak suara yang
disediakan dalam keadaan dilipat.
l Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang dipilih.
m Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan tidak dapat mewakilkan hak
suaranya kepada orang lain.
n Bagi pemilih yang karena berusia lanjut atau lumpuh atau sakit dan tidak bisa datang di tempat
pemungutan suara, maka panitia disertai saksi pemilihan mendatangi pemilih tersebut dengan
membawa alat kelengkapan pencoblosan untuk mengambil suara pemilih dimaksud.
o Setiap saat Panitia mengecek apakah rapat pemilihan Kepala Desa sudah mencapai quorum
2/3 dari jumlah daftar pemilih tetap berdasarkan jumlah surat undangan yang sudah ditukar
dengan kartu suara.
p Setelah semua pemilih menggunakan hak pilihnya panitia membuat Berita Acara tentang
usainya pelaksanaan pemungutan suara yang ditandatangani Calon Kepala Desa dan para
saksi yang ditunjuk.
q Pemilihan dilaksanakan dalam rapat pemilihan Kepala Desa yang dipimpin oleh Ketua Panitia
Pemilihan dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah pemilih yang telah
disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan.
r Pada saat pemungutan suara Calon kepala desa yang dipilih harus berada di tempat yang
disediakan oleh Panitia di tempat pemungutan suara sampai berakhir proses pemungutan
suara serta menandatangani berita acara hasil pemungutan dan penghitungan suara, kecuali
apabila calon yang berhak dipilih dalam keadaan sakit berdasarkan surat keterangan Dokter
Pemerintah, hal ini dituangkan dalam berita acara tersendiri.
s Pemungutan suara berakhir, Ketua Panitia sebagai pimpinan rapat mengumumkan bahwa
proses pemungutan suara ditutup, dengan catatan apabila ada pemilih yang sedang menunggu
giliran memilih, tetap diijinkan menggunakan hak pilihnya sedangkan apabila ada pemilih yang
baru tiba ditempat pemilihan setelah pemungutan suara ditutup sudah tidak diperkenankan
menggunakan hak pilihnya.
3. Penentuan Quorum
a. Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga)
dari jumlah pada daftar pemilih tetap yang telah disahkan Panitia Pemilihan.
b. Penentuan quorum 2/3 diatas dapat ditentukan pada saat berakhirnya pemungutan suara.
c. Apabila pada saat berakhirnya pemungutan suara, quorum sebagaimana dimaksud poin b
belum tercapai, perhitungan suara dapat diundur paling lama 3 (tiga) jam dengan ketentuan
quorum diturunkan menjadi ½ (setengah) ditambah satu dari jumlah pemilih yang telah
disahkan dan dimuat dalam berita acara pemilihan.
d. Apabila ketentuan quorum ½ (setengah) ditambah satu sebagaimana dimaksud poin c tidak
tercapai, maka pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal dan ditunda paling lama 7 (tujuh) hari.
4. Penghitungan Suara
a. Ketua Panitia meminta pada para calon untuk menunjuk saksi dalam penghitungan suara.
15. b. Ketua Panitia bisa membuat kesepakatan dengan para calon yang intinya, calon boleh
meninggalkan tempat pemilihan ketika pelaksanaan penghitungan suara dimulai dan
menyerahkan sepenuhnya pada saksi yang ditunjuk, dengan catatan calon dimaksud menerima
hasil penghitungan suara dan menanda tangani berita acara pemungutan dan penghitungan
suara. Jika calon menghendaki, kesepakatan ini dituangkan dalam berita acara kesepakatan.
c. Panitia pemilihan membuka kotak suara dan membuka kartu suara yang masuk yang disaksikan
oleh para saksi.
d. Sebelum penghitungan dimulai Ketua Panitia memberikan penjelasan kepada para saksi
tentang kriteria sah tidaknya kartu suara.
e. Setiap lembar kartu suara diteliti dan dihitung satu demi satu untuk mengetahui suara yang
diberikan kepada calon yang berhak dipilih serta mencatatnya dipapan tulis yang ditempatkan
sedemikian rupa sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir.
f. Pembacaan kartu suara oleh Panitia pemilih dilakukan secara tegas dan jelas dan ditunjukkan
kepada para saksi dihadapan seluruh pemilih yang hadir.
g. Kartu suara dinyatakan tidak sah apabila :
i. Tidak sesuai dengan kartu suara yang ditentukan ;
ii. Tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan pada kartu suara,
iii. Ditandatangani atau memuat tanda tangan yang menunjukkan identitas pemilih ;
iv. Memberikan suara untuk lebih dari satu calon yang berhak dipilih,
v. Menentukan calon lain selain calon yang berhak dipilih,
vi. Mencoblos tidak tepat pada kotak tanda gambar yang memuat foto calon Kepala Desa ; dan
vii. Mencoblos kartu suara tidak dengan alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
h. Setelah penghitungan suara selesai Panitia Pemilihan menyusun, menanda tangani dan
membacakan Berita Acara Pemilihan pada hari dan tanggal itu juga.
i. Berita Acara Pemilihan ditanda tangani oleh calon yang berhak dipilih atau saksi yang telah
ditunjuk oleh calon yang berhak dipilih dan oleh Ketua Panitia Pemilihan.
j. Apabila terdapat calon yang berhak dipilih atau saksinya tidak mau menanda tangani Berita
Acara atau terdapat calon yang berhak dipilih dan saksinya meninggalkan tempat pemilihan
sebelum proses penghitungan suara selesai, maka Ketua Panitia Pemilihan berhak untuk
meneruskan penghitungan suara dan menyatakan bahwa proses penghitungan suara dianggap
sah setelah dikonsultasikan dengan BPD dan dengan pertimbangan bahwa proses pemilihan
telah berjalan dengan baik dan sesuai prosedur, ini dituangkan dalam Berita Acara
Penghitungan Suara.
5 Penentuan Calon Kepala Desa Terpilih
a. Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara
terbanyak ;
b. Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih mendapat jumlah dukungan
suara terbanyak dengan jumlah yang sama, maka diadakan pemilihan ulang hanya untuk
calon-calon yang berhak dipilih dengan perolehan jumlah dukungan suara terbanyak dengan
jumlah yang sama ;
c. Pemilihan ulang dilaksanakan dalam satu kali penundaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari
sejak penandatangan Berita acara Pemilihan Ulang;
d. Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud poin c hasilnya tetap sama, maka dilakukan
pemilihan lagi sampai diperoleh seorang calon terpilih.
e. Apabila dalam masa pemilihan ulang sebagaimana dimaksud diatas masa jabatan Kepala Desa
yang lama telah habis maka BPD mengusulkan Penjabat Kepala Desa kepada Bupati melalui
Camat.
16. BAB III
PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN
A. Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan berita
acara dari Panitia Pemilihan Kepala Desa dan bukti hasil pemungutan suara dari Panitia.
B. Calon Kepala Desa Terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk
ditetapkan menjadi Kepala Desa terpilih.
C. Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa
terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil
pemilihan dari BPD.
D. Dalam hal terdapat Calon Kepala Desa yang merasa dirugikan atau keberatan terhadap proses
pemungutan dan atau penghitungan suara, dapat mengajukan keberatan kepada Panitia
Pemilihan Kepala Desa disertai dengan bukti otentik.
E. Pengaduan keberatan sebagaimana dimaksud poin d diatas diajukan paling lambat 2 (dua) kali
24 jam.
F. Pengajuan keberatan yang dilakukan melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada poin e
diatas tidak dapat diterima dan proses pemilihan Kepala Desa telah berjalan sesuai dengan
prosedur serta dapat diterima oleh semua pihak.
BAB IV
PELANTIKAN KEPALA DESA
A. Upacara Pelantikan
a. Paling lama 15 (lima belas) hari setelah diterbitkan Keputusan Bupati maka Kepala Desa
bersangkutan dilantik oleh Bupati.
b. Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk si pusat pemerintahan desa
dalam suatu upacara yang dihadiri oleh para anggota BPD dan pemuka masyarakat lainnya
dalam wilayah desa yang bersangkutan.
c. Apabila pelaksanaan pelantikan Kepala Desa jatuh pada hari libur, maka pelantikan
dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.
d. Pada saat pelantikan Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
e. Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah : ”Demi Allah (Tuhan) saya
bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan
sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam
mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan
menegakkan kehidupan demokratis dan undang-undang dasar 1945, serta melaksanakan
segala peraturan perundang undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa,
daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
f. Bupati dengan pertimbangan tertentu dapat menyelenggarakan pengambilan sumpah/janji dan
pelantikan ditempat lain yaitu di pusat pemerintahan kecamatan atau Kabupaten.
g. Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Kepala Desa dilaksanakan tepat pada akhir masa
jabatan Kepala Desa yang lama.
h. Pada saat upacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan, Kepala Desa yang akan dilantik
berpakaian Dinas Upacara (PDU) berwarna putih.
i. Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang
dapat dipertanggung jawabkan, dapat ditunda paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal
berakhirnya masa jabatan Kepala Desa sebelumnya atas persetujuan Pejabat yang berwenang
17. dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya
selama masa penundaan tersebut.
B. Susunan acara pelantikan
urutan acara dalam pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa adalah sebagai
berikut :
1. Pembacaan Keputusan Bupati tentang pengesahan Kepala Desa terpilih;
2. Pengambilan supah/janji oleh Bupati;
3. Penanda tanganan berita acara pengambilan sumpah/janji
4. kata Pelantikan;
5. Penyematan tanda jabatan;
6. Penanda tanganan berita acara serah terima jabatan ;
7. Sambutan Bupati;
8. Do’a.
Ditetapkan di Sambogunung
Pada tanggal 26 Januari 2013
KEPALA DESA SAMBOGUNUNG,
MOH. SYAIFUL BAHRI, S.E.
Diposkan 1st February 2013 oleh Mufarikh Sambogunung
0
Tambahkan komentar
6.
FEB
1
TATA TERTIB PILKADES SAMBOGUNUNG 2013
KEPUTUSAN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA SAMBOGUNUNG KECAMATAN DUKUN KABUPATEN GRESIK
NOMOR : 01 TAHUN 2013
TENTANG
TATA TERTIB PENCALONAN DAN PELAKSANAAN PEMILIHAN
KEPALA DESA SAMBOGUNUNG KECAMATAN DUKUN
KABUPATEN GRESIK
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SAMBOGUNUNG
: a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik
Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa dan Peraturan bupati Gresik Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa, perlu adanya Tata Tertib
Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
b. bahwa guna melaksanakan maksud huruf a tersebut, perlu dituangkan dalam Keputusan Panitia
Pemilihan Kepala Desa Sambogunung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.
: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa;
5. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Bupati Gresik Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Tata Cara Pencalonan, Pemilihan
dan Pelantikan Kepala Desa;
18. 7. Peraturan Desa Sambogunung Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Susunan OrganisasiPeraturan Daerah
Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2010 tentang dan Tata KerjaPemerintahan Desa Sambogunung,
8.Peraturan Desa Sambogunung Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Sambogunung Tahun Anggaran 2012.
9. Peraturan desa sambogunung Nomor 03 tahun 2013 tentang pedoman teknis tata cara pencalonan,
pemilihan dan pelantikan kepala desa.
atikan : Hasil Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sambogunung pada tanggal 28 Januari 2013 di Balai
Desa Sambogunung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.
M E M U T U S K A N
an : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA SAMBOGUNUNG, KECAMATAN DUKUN,
KABUPATEN GRESIK TENTANG TATA TERTIB PENCALONAN DAN PELAKSANAAN PEMILIHAN
KEPALA DESA SAMBOGUNUNG KECAMATAN DUKUN KABUPATEN GRESIK.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :
1. Desa adalah Desa Sambogunung;
2. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa
Sambogunung;
3. Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD terdiri dari unsur Perangkat Desa,
Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, dan Tokoh Masyarakat,
4. Tata Tertib Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa adalah aturan tertulis yang mengikat semua
anggota maupun pimpinan Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sambogunung
dalam menjalankan tugas, kewajiban, hak dan wewenangnya;
5. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat Desa Sambogunung yang berdasarkan hasil penjaringan
oleh Panitia pemilihan yang ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa;
6. Calon adalah Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa
Sambogunung, sebagai Calon yang berhak dipilih;
7. Kampanye adalah media yang digunakan untuk menarik pemilih berupa penyampaian Visi dan Misi serta
Program yang akan dilaksanakan apabila terpilih menjadi calon Kepala Desa;
8. Tim Sukses adalah orang yang telah diajukan dan diperkenalkan oleh Calon Kepala Desa untuk membantu
menarik pemilih;
9. Saksi adalah orang yang telah diajukan dan diperkenalkan oleh Calon Kepala Desa untuk memberikan
kesaksiannya ;
10. Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa;
11. Putra Desa adalah seorang yang lahir di Desa Sambogunung dan atau orang yang dilahirkan oleh orang yang
tercatat sebagai penduduk Desa Sambogunung;
12. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk
melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
13. Pemilih adalah Penduduk Desa Sambogunung yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak
pilihnya;
14. Hak pilih adalah hak yang dimiliki oleh penduduk Desa Sambogunung untuk menentukan sikap pilihannya;
15. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk mendapatkan
Bakal Calon dari warga masyarakat Desa Sambogunung yang telah memenuhi syarat;
16. Penyaringan adalah seleksi yang digunakan Panitia Pemilihan baik dalam segi administrasi maupun
kemampuan dalam hal kepemimpinan dari Bakal Calon;
17. Petugas pendaftar pemilih adalah petugas yang diangkat panitia untuk mendaftar pemilih Calon Kepala Desa;
BAB II
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 2
1. Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri
dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat Desa
Sambogunung;
2. Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
3. Panitia Pemilihan Kepala Desa bersifat netral, tidak diperbolehkan memihak salah satu Bakal Calon Kepala
Desa;
4. Jumlah Panitia yang dimaksud ayat 1 (satu) berjumlah 21 (dua puluh satu) orang;
5. Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sambogunung ditetapkan dengan Surat Keputusan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD);
6. Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sambogunung adalah :
a. Ketua merangkap anggota
19. b. Wakil Ketua merangkap anggota
c. Sekretaris merangkap anggota;
d. Bendahara merangkap anggota;
e. Anggota / Seksi–seksi / koodinator dengan tugas khusus berjumlah 17 (tujuh belas) orang, sehingga jumlah
panitia sebagaimana ayat 1 (Satu) seluruhnya berjumlah 21 (dua puluh satu) orang;
7. Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa Sambogunung adalah :
a. Membuat Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa;
b. Melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sesuai dengan persyaratan pada
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 12 Tahun 2006 tentang pemerintahan Desa dan Peraturan Desa
Nomor 03 Tahun 2013;
c. Menerima pendaftaran Bakal Calon;
d. Melaksanakan, meneliti (memeriksa) berkas persyaratan Bakal Calon;
e. Mengajukan/mengusulkan biaya Pemilihan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
termasuk diantaranya apabila terjadi pemilihan ulang Kepala Desa;
f. Mengajukan Bakal Calon yang dinyatakan memenuhi syarat kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih;
g. Mengumumkan nama-nama Calon yang berhak dipilih;
h. Melaksanakan pendaftaran Pemilih Sementara (DPS, DPS Tambahan);
i. Menetapkan dan mengesahkan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
j. Mengatur pelaksanaan kegiatan kampanye Calon Kepala Desa;
k. Menetapkan jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
l. Melaksanakan Pemilihan (Pemungutan Suara) Kepala Desa;
m. Membuat Berita Acara hasil pemilihan Kepala Desa;
n. Melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan mempertanggungjawabkan Penggunaan biaya
Pemilihan Kepala Desa;
o. Melaksanakan hal – hal yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;
8. Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam menjalankan setiap tugasnya, harus netral, jujur, adil dan demokratis;
9. Panitia Pemilihan Kepala Desa Sambogunung selain tugas seperti pasal 2 ayat 7 (tujuh) di atas, Panitia
membuat Program kerja sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas setiap kegiatan;
10. Program Kerja sebagaimana pasal 2 (dua) ayat 8 (delapan) berbentuk matriks memuat kegiatan dan jadwal
pelaksanaan meliputi tahap persiapan, penjaringan, penyaringan, pendaftaran pemilih, pengaturan kampanye
dan pelaksanaan pemilihan/pemungutan suara Kepala Desa dan pertanggungjawaban panitia;
Pasal 3
Panitia Pemilihan Kepala Desa Sambogunung dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada
Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
Pasal 4
1. Apabila ada anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa yang mencalonkan diri menjadi Kepala Desa, maka
anggota yang bersangkutan harus mengundurkan diri kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
2. Apabila Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak bisa melaksanakan ketentuan pasal 2 (dua) ayat 3 ( tiga ),
maka anggota yang bersangkutan harus mengundurkan diri;
3. Apabila ada Panitia yang mengundurkan diri karena sebab-sebab lain, maka Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) mengadakan penyempurnaan Panitia Pemilihan Kepala Desa
BAB III
HAK DIPILIH DAN MEMILIH
Pasal 5
Yang dapat dipilih menjadi calon kepala Desa Sambogunung adalah penduduk Desa Sambogunung Warga
Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat:
1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
2. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah
3. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau sederajat, dibuktikan dengan
foto copy ijazah yang dilegalisir,
4. Berusia sekurang-kurangnya 25 ( dua puluh lima ) tahun pada saat mendaftarkan diri,
5. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari Dokter/Puskesmas
Pemerintah dan atau Surat Keterangan Sehat dari dokter Kabupaten apabila pada saat pendaftaran berusia
55 (lima puluh lima) tahun,
6. Berkelakuan baik, jujur, adil, dibuktikan dengan SKCK yang dikeluarkan oleh Polres Gresik;
7. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap, karena melakukan tindak pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau tidak dicabut hak
pilihnya sesuai keputusan pengadilan yang tetap,
8. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa Sambogunung,
9. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 12 (dua belas) tahun atau 2 (dua) kali masa
jabatan,
20. 10. Terdaftar sebagai penduduk Desa Sambogunung dan bertempat tinggal di desa Sambogunung sekurang-
kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus kecuali putra Desa Sambogunung,
11. Tidak dalam status Penjabat Kepala Desa dan atau sebagai Perangkat Desa minimal 1 (Satu) bulan sebelum
mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa, bagi Perangkat Atau anggota Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) yang mencalonkan diri harus mengundurkan diri ( membuat Surat Pernyataan Pengunduran Diri) dari
jabatan tersebut,
12. Memiliki Visi dan Misi serta program yang jelas dalam melaksanakan Pemerintahan Desa selama masa
bhaktinya.
13. Tidak sedang aktif dalam tugas sebagai anggota TNI/Polri,
14. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa,
15. Bagi PNS yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus memiliki surat Keterangan persetujuan dari
pejabat yang berwenang,
16. Memiliki keterangan bukti setoran pembayaran pajak bagi yang punya.
17. Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).
Pasal 6
Yang dapat memilih dalam pemilihan Kepala Desa Sambogunung adalah Penduduk Desa Sambogunung
Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat :
1. Terdaftar sebagai penduduk Desa Sambogunung secara sah, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan tanpa
terputus yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Desa,
2. Putra Desa yang bertempat tinggal di Desa Sambogunung,
3. Berusia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pelaksaksanan Pemilihan Kepala Desa (kelahiran tanggal 14 Maret
1996) dan atau sudah pernah menikah yang dibuktikan dengan surat nikah,
4. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
5. Terdaftar sebagai pemilih pada daftar pemilih tetap (DPT).
Pasal 7
Daftar pemilih tetap (DPT) yang telah disahkan harus diumumkan panitia kepada masyarakat.
BAB IV
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN BAKAL CALON KEPALA DESA
PASAL 8
1. Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa
a. Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dilakukan secara tertulis dan diumumkan melalui
pengeras suara pada acara-acara tertentu sepanjang mengikuti norma-norma yang dianut di masyarakat
setempat dan tidak melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Pengumuman memuat waktu pendaftaran, tempat pendaftaran, syarat-syarat pendaftaran;
c. Pengumuman pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa pada prinsipnya dilaksanakan 1 (satu) kali untuk jangka
waktu 2 (dua) minggu yang merupakan pengumuman pertama
d. Apabila batas waktu pendaftaran selama 2 (dua) minggu sudah habis dan tidak ada bakal calon yang
mendaftarkan atau ada bakal calon tunggal yang memenuhi persyaratan, maka pengumuman ke 2 (dua)
dilaksanakan 1 (satu) minggu, kemudian pendaftaran ditutup;
e. Apabila pengumuman pertama dan kedua sebagaimana huruf d di atas tetap terdapat 1 (satu) bakal calon
pendaftar, maka proses pemilihan Kepala Desa tetap dilaksanakan dengan Calon Tunggal yang telah
ditetapkan oleh BPD, hal ini akan dituangkan dalam Berita Acara tersendiri oleh panitia;
f. Apabila setelah 2 (dua) kali pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan e tetap tidak ada Bakal
Calon yang mendaftar, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa yang maju dalam pemilihan tersebut akan
melawan kursi kosong, hal ini akan dituangkan dalam Berita Acara tersendiri oleh Panitia Pemilihan;
g. Apabila setelah 2 (dua) kali pengumuman sebagaimana dimaksud huruf d dan e tetap tidak ada Bakal Calon
yang mendaftar, maka panitia mengkonsultasikan dengan Tim Penanganan Masalah Pemerintah Desa
Kabupaten Gresik;
h. Pada saat mendaftar, Bakal Calon harus hadir dan menyerahkan perlengkapan pendaftaran, sebagaimana
dimaksud dalam pasal 5 (lima) dan dilengkapi dengan:
1) Surat Permohonan Calon Kepala Desa diajukan secara tertulis (ditulis tangan) dan bermeterai Rp. 6.000,00
(enam ribu rupiah) kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dilampiri dengan berkas persyaratan yang telah
ditetapkan masing-masing rangkap 5 (lima)
2) Foto Copy Ijazah-ijazah (ijazah terendah SLTP) yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
3) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polres Gresik yang telah dilegalisir
4) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan KSK yang telah dilegalisir oleh Kantor Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Gresik
5) Foto Copy Akta Kelahiran yang telah dilegalisir oleh Kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Gresik;
6) Daftar Riwayat Hidup;
7) Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah;
8) Surat Keterangan bertempat tinggal minimal 2 (dua) tahun secara berturut-turut;
9) Surat Pernyataan setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
21. 10) Surat Pernyataan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara dengan ancaman hukuman minimal 5 (lima) tahun berdasar keputusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap
11) Surat pernyataan tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengingkari NKRI;
12) Silsilah keluarga yang diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat;
13) Pasfoto berwarna terbaru ukuran 3x4 cm dan 4x6 cm masing-masing sebanyak 7 (tujuh) lembar beserta CD
terbaru dengan background warna hijau :
Bagi calon laki-laki:
a) Berkopyah/songkok hitam
b) Berpakaian full dress hitam (jas berdasi)
Sedangkan bagi calon perempuan :
a) Berkerudung
b) Berpakaian bebas, rapi dan sopan
14) Surat pernyataan mentaati tata tertib Pilkades 2013
15) Surat persetujuan dari pejabat yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil;
2. Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa
a. Panitia Pemilihan melakukan penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa yang terdaftar dan
hasilnya dituangkan dalam Berita Acara penelitian. Dalam penelitian administrasi Bakal Calon Kepala Desa
dilakukan dengan melibatkan / koordinasikan dengan Muspika dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
Pendidikan setempat, untuk memastikan keabsahan syarat yang diajukan;
b. Bakal Calon yang terdaftar harus mengikuti proses penyaringan untuk memastikan keabsahan berkas
persyaratan yang diajukan melalui seleksi administrasi dan wawancara dan hasilnya dibuat Berita Acara
Penyaringan;
c. Apabila ada Bakal Calon yang ternyata kurang berkas persyaratan administrasi dan sampai batas waktu yang
ditentukan belum dilengkapi, maka Bakal Calon dianggap batal;
d. Bakal Calon yang telah memenuhi syarat diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Badan Permusyaratan
Desa (BPD) untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dengan keputusan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD);
e. Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepada masyarakat;
f. Calon Kepala Desa yang sudah memenuhi syarat dan sudah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa, harus
membuat surat pernyataan bahwa tidak akan mengundurkan diri dari Calon Kepala Desa;
g. Calon Kepala Desa yang sudah memenuhi syarat dan sudah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa, harus
mengajukan Tim Sukses dan saksi-saksi kepada Panitia;
h. Tim Sukses dan Saksi-saksi yang diajukan akan diberikan Surat Penetapan oleh Panitia;
i. Saksi – saksi yang ditetapkan berwenang melakukan kesaksian dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap, Saksi
Kampanye, Saksi Pemungutan Suara, Saksi Penghitungan Suara;
j. Tim Sukses dan Saksi sebagaimana tersebut dalam huruf g ;
1) Dilarang mengganggu proses pemungutan dan perhitungan suara
2) dilarang mengurusi perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
3) semua saran dan keluhan harus diajukan kepada Ketua Panitia secara tertulis;
4) dilarang berbicara kepada pemilih, membawa selebaran atau alat peraga di tempat pemungutan suara pada
saat pemungutan suara berlangsung;
5) Dilarang kampanye pada saat pemungutan suara
6) Mentaati tata tertib panitia dan peraturan lainnya yang mengatur tentang pencalonan dan pemilihan Kepala
Desa;
Pasal 9
1. Calon Kepala Desa berhak mengkampanyekan visi, misi dan programnya kepada masyarakat yang
pelaksanaannya akan diatur oleh panitia;
2. Tema kampanye adalah lebih mengenalkan dirinya kepada masyarakat tentang visi, misi dan berbagai
program pembangunan yang akan dilakukan;
3. Sebelum Calon Kepala Desa melakukan kampanye, harus menyerahkan proposal materi kampanye kepada
Panitia Pemilihan sekurang-kurangnya 24 jam sebelum kampanye dimulai;
4. Kampanye calon kepala Desa dilakukan dengan cara dialogis dan pemasangan foto dan slogan, yang waktu,
bentuk dan tempatnya akan ditentukan oleh panitia;
5. Kampanye Calon Kepala Desa dilakukan maksimal 2 (dua) minggu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum
pelaksanaan pemungutan suara;
6. Dalam pelaksanaan kampanye dilarang:
a. Mempersoalkan Dasar Negara Pancasila dan Pembukaan UUD 1945;
b. Menghina seseorang, suku, agama, ras, golongan Calon Kepala Desa Lainnya;
c. Menghasud atau mengadu domba perseorangan, dan atau kelompok masyarakat;
d. Menggunakan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok
masyarakat;
e. Mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;
f. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintah
yang sah;
g. Merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye bakal calon lain;
h. Menggunakan fasilitas pemerintah dan pemerintah daerah;
i. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
j. Melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki atau dengan kendaraan;
k. Membuat slogan-slogan, tulisan-tulisan serta selebaran yang mengarah pada tindak kekerasan,
penghasudan dan lain-lain;
22. 7. Tidak dibenarkan membagi-bagikan barang, uang serta berbagai macam fasilitas kepada masyarakat;
8. Calon Kepala Desa yang melanggar ketentuan Tata Tertib Pemilihan akan dikenakan sanksi oleh Panitia
Pemilihan yang ditetapkan melalui Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Panitia Pemilihan;
BAB V
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA
Pasal 10
1. Pemilihan Calon Kepala Desa bersifat LUBER dan JURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan
Adil);
2. Pemilih hanya memilih 1 (satu) suara dan tidak boleh diwakilkan dengan alasan apapun,
3. Pemilih yang sakit dan atau cacat dapat dibantu oleh orang yang ditunjuk pemilih sendiri dan didampingi oleh
saksi-saksi;
4. Pemilih yang sakit dan atau cacat didatangi ke rumah dan disaksikan oleh panitia dan saksi-saksi dari masing-
masing calon;
5. Pada saaat pemungutan suara dilaksanakan, para calon yang berhak dipilih harus hadir di tempat
pemungutan suara minimal 15 (lima belas) menit sebelum pelaksanaan pemungutan suara dan mengikuti
proses pemungutan suara sampai selesai.
Pasal 11
1. Nomor urut tanda gambar dan tempat duduk Calon Kepala Desa akan diundi,
2. Pengundian nomor urut dan tempat duduk Calon Kepala Desa dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari
sebelum hari pemungutan suara (hari “ H “ )
3. Rapat penetapan hari “H” (pelaksanaan) akan dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari
“H”.
Pasal 12
1. Selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, panitia Pemilihan Kepala Desa
sudah menyampaikan surat undangan kepada para pemilih,
2. Surat undangan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) mencantumkan identitas pemilih sesuai daftar pemilih
tetap yang disahkan, memuat hari, tanggal, dan tempat pemungutan suara dilaksanakan. Dan diberi nomor
urut sesuai nomor urut daftar pemilih tetap,
3. Untuk membuktikan sahnya surat undangan yang harus dibawa pemilih, panitia pemilihan mencocokkan
nama yang bersangkutan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri yang masih berlaku,
4. Bagi masyarakat yang mempunyai hak pilih dan belum memperoleh undangan dapat melapor / mengurus
kepada Panitia Pemilihan paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan.
Pasal 13
1. Pemungutan suara dilaksanakan pada pukul 07.00 s/d 13.00 WIB.
2. Bagi pemilih yang terlambat hadir di tempat pemungutan suara sebagaimana angka 1 (satu), sedang
pemungutan suara sudah ditutup, maka dinyatakan hak pilihnya tidak berlaku,
3. Tempat pelaksanaan pemungutan suara ditetapkan di Balai Desa Sambogunung,
4. Panitia Pemilihan membuka kotak suara kemudian diperlihatkan kepada para pemilih, bahwa kotak suara
dalam keadaan kosong, kemudian ditutup, mengunci dan menyegel kotak suara,
5. Surat suara yang baru dikeluarkan dari kotak suara dihitung dan dicatat jumlahnya,
6. Untuk menentukan hak pilihnya, pemilih harus menunjukkan surat panggilan dan surat panggilan tersebut
ditukarkan dengan satu surat suara,
7. Pemilih yang hadir diberikan satu surat suara oleh Panitia Pemilihan dan apabila surat suara rusak / cacat /
salah coblos, pemilih dapat menukarkan surat suara yang baru hanya satu kali,
8. Calon Kepala Desa tidak diperbolehkan memasuki lokasi pemilihan sebelum dipersilahkan Panitia,
9. Apabila setelah disahkan, salah satu calon mengundurkan diri maka pemilihan tetap dilaksanakan meskipun
hanya terdapat calon tunggal,
10. Pemilihan Calon Kepala Desa dilaksanakan dengan mencoblos surat suara yang memuat gambar foto calon
yang berhak dipilih,
11. Pemilihan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 2/3 dari jumlah pemilih terdaftar,
12. Apabila saat berakhirnya pemungutan suara belum memenuhi Quorum sebagaimana dimaksud pada angka
11 (sebelas), maka waktu pencoblosan dapat diperpanjang maksimal 3 (tiga) jam dengan ketentuan quorum
diturunkan menjadi ½ (setengah) ditambah satu dari jumlah pemilih terdaftar,
13. Apabila ketentuan Quorum sebagaimana dimaksud pada angka 12 (dua belas) tetap belum tercapai, maka
pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal dan ditunda paling lama 14 (empat belas) hari,
14. Setelah pemungutan suara dilaksanakan, panitia Pemilihan melaksanakan kegiatan :
a. Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pemungutan suara bersama-sama para Calon Kepala Desa yang
berhak dipilih,
b. Membuka kotak suara, meneliti dan menghitung jumlah suara yang masuk dengan disaksikan para Calon
Kepala Desa dan atau saksi yang ditunjuk.
BAB VI
PENGHITUNGAN SUARA
23. Pasal 14
1. Calon Kepala Desa boleh meninggalkan tempat pemilihan sebelum penghitungan suara dimulai setelah
menandatangani surat pernyataan menyerahkan sepenuhnya pada saksi dan mendapat ijin dari panitia,
2. Penghitungan suara dilakukan oleh panitia secara terbuka, dan disaksikan oleh para saksi dari calon Kepala
Desa yang bersangkutan,
3. Surat suara dinyatakan sah apabila :
a. Lubang ditusuk dengan menggunakan alat yang telah disediakan panitia di bilik suara,
b. Lubang tusukan berada dalam gambar dan atau kotak gambar yang disahkan,
c. Lubang tusukan lebih dari satu kali dalam satu kotak gambar surat suara.
4. Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :
a. Tidak memakai surat suara yang ditentukan,
b. Tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan pada surat suara,
c. Diberi tanda oleh pemilih agar mengetahui identitas pemilih,
d. Terdapat dua lubang dalam kotak yang berbeda,
e. Memilih calon lain atau menempel gambar surat suara dengan gambar lain.
5. Setelah pemungutan suara selesai dilaksanakan, panitia Pemilihan melaksanakan kegiatan :
a. Mengumumkan hasil dan jumlah penghitungan suara,
b. Menandatangani Berita Acara hasil penghitungan suara dengan semua Calon Kepala Desa dan atau saksi
yang ditunjuk,
Pasal 15
1. Calon Kepala desa dinyatakan terpilih apabila mendapat dukungan suara sah yang terbanyak,
2. Calon Kepala Desa yang terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) ditetapkan dengan Surat
Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sambogunung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, berdasarkan
Berita Acara dari Panitia untuk dilaporkan kepada Bupati Gresik untuk mendapat pengesahan.
3. Calon Kepala Desa terpilih harus bertempat tinggal dan berdomisili di Desa Sambogunung.
Pasal 16
1. Apabila calon terpilih sebagaimana dimaksud pada pasal 14 (empat belas) angka 1 (satu) lebih dari satu
orang dengan jumlah yang sama, maka untuk menentukan calon yang berhak menjadi Kepala Desa
diadakan pemilihan ulang,
2. Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dilaksanakan hanya untuk calon yang mendapat
suara terbanyak dengan jumlah yang sama, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan
Berita Acara Pemilihan dan yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai calon terpilih,
3. Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) hasilnya tetap sama, maka untuk
menetapkan calon terpilih dilakukan pemilihan ulang sampai dengan diperoleh suara terbanyak oleh salah
satu calon.
Pasal 17
Dalam hal terdapat calon yang berhak dipilih, dan atau saksi yang ditunjuk tidak menandatangani Berita
Acara Pemilihan atau meninggalkan tempat pemilihan sebelum penghitungan suara selesai, maka ketua
panitia pemilihan berhak meneruskan penghitungan suara dan menyatakan bahwa proses penghitungan
suara dianggap sah.
Pasal 18
Setelah melaksanakan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pasal 14 (empat belas) selesai,
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal pelaksanaan pemilihan selesai, panitia Pemilihan
menyampaikan Laporan Pelaksanaan serta pertanggungjawaban biaya pemilihan kepada BPD dengan
tembusan Camat.
Pasal 19
1. Dalam hal bakal calon dan atau calon Kepala Desa merasa dirugikan terdapat setiap mekanisme pemilihan
Kepala Desa dapat mengajukan keberatan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa disertai bukti otentik,
2. Pengaduan keberatan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) diajukan paling lambat 1 (satu) kali 24 ( dua puluh
empat) jam pada setiap penetapan tahapan,
3. Panitia Pemilihan Kepala Desa harus sudah memberikan keputusan terhadap setiap keberatan paling lambat
1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah pengajuan keberatan diterima,
24. 4. Pengajuan keberatan yang dilakukan melebihi batas waktu sebagaimana 3 (tiga) tidak bisa diterima dan
proses pemilihan Kepala Desa telah berjalan sesuai dengan prosedur serta dapat diterima oleh semua pihak,
5. Apabila Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak dapat memutuskan pengajuan keberatan, maka panitia
Pemilihan Kepala Desa menyerahkan penyelesaiannya kepada tim Penanganan Permasalahan
Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kabupaten Gresik.
BAB VII
RAPAT – RAPAT
Pasal 20
1. Keputusan yang ditetapkan panitia harus melalui rapat panitia,
2. Proses pengambilan keputusan diupayakan melalui musyawarah mufakat,
3. Apabila ayat 2 (dua) tidak dapat dipenuhi maka dapat ditentukan melalui voting.
Pasal 21
Dalam setiap rapat harus membuat Berita Acara atau Risalah Rapat dan daftar hadir peserta rapat.
Pasal 22
Rapat – rapat yang harus dilakukan panitia diantaranya :
1. Pengumuman penerimaan bakal calon,
2. Penjaringan dan penyaringan bakal calon,
3. Pendaftaran dan penelitian berkas persyaratan administrasi bakal calon.
4. Mengajukan bakal calon Kepala Desa,
5. Mengesahkan daftar pemilih / rekapitulasi daftar pemilih tetap,
6. Penentuan nomor urutdan tempat duduk,
7. Pelaksanaan kegiatan kampanye dan teknisnya,
8. Menetapkan jadwal hari “H” pelaksanaan pemilihan Kepala Desa,
9. Penyortiran surat suara,
10. Pemeriksaan / pengiriman undangan para pemilih,
11. Pemungutan dan penghitungan surat suara pemilihan Kepala Desa,
12. Rincian penggunaan anggaran biaya,
13. Pembuatan laporan pertanggungjawaban,
Pasal 23
Setiap selesai rapat panitia melaporkan hasil rapat kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam
bentuk Berita Acara / risalah Rapat dan daftar hadir peserta rapat.
BAB VIII
JADWAL KEGIATAN
Pasal 24
Jadwal kegiatan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sambogunung Tahun 2013 meliputi;
1. Pembahasan program kerja tanggal 30 Januari 2013
2. Membuat tata tertib Pemilihan Kepala Desa pada Tanggal 30 Januari 2013
3. Pembahasan dan penetapan anggaran Tanggal 30 Januari 2013
4. Sosialisasi Tata Tertib pada Tanggal 30 Januari – 02 Februari 2013
5. Pendaftaran pemilih, rekap pendaftaran pada Tanggal 04 – 10 Februari 2013
6. Pendaftaran bakal calon Kepala Desa Tanggal 04 – 24 Februari 2013
7. Penelitian berkas Calon Kepala Desa pada Tanggal 25 Februari 2013
8. Seleksi Bakal Calon, Pengumuman Bakal Calon, Penentuan tanda gambar dan nomor urut pada Tanggal 26
Februari – 03 Maret 2013
9. Kampanye dan pengecekan kartu panggilan pada Tanggal 07 – 13 Maret 2013
10. Hari tenang Tanggal 12 – 13 Maret 2013
11. Pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan suara pada Tanggal 14 Maret 2013
Pasal 25
Hari, tanggal dan jam kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 24 (dua puluh empat) ditentukan
Panitia Pemilihan Kepala Desa
BAB IX
ANGGARAN
25. Pasal 26
1. Jumlah biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa adalah sebesar Rp 26.500.000
(duua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)
2. Rincian Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa tersebut adalah sebagai berikut:
a. Kesekretariatan Rp 4.485.000,00
b. Publikasi, dekorasi dan dokumentasi Rp 800.000,00
c. Akomodasi dan Transportasi Rp 2.700.000,00
d. Keamanan Rp 1.850.000,00
e. Konsumsi Rp 4.830.000,00
f. Seragam Vakasi Rp 12.560.000,00
g. Lain-lain/Biaya tak terduga Rp 1.125.000,00
Jumlah Rp 26.500.000,00
Anggaran biaya yang dimaksud pasal 26 (dua puluh enam) diperoleh dari:
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
2. Bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah
3. Sumbangan dari pihak lain yang sah
BAB X
PENUTUP
Pasal 27
Setelah pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan
pertanggungjawaban biaya pemilihan, hasil pemilihan dan lain-lain kepada Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) dengan tembusan Camat Dukun Gresik selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal
pelaksanaan pemungutan suara.
Pasal 28
1. Apabila terjadi beda penafsiran maka ketentuan dikembalikan pada Peraturan Desa Sambogunung
Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik yang berlaku.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Tata Tertib ini, maka akan ditentukan melalui rapat antara BPD
dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
Pasal 29
Keputusan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Sambogunung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik ini mulai
berlaku sejak ditetapkan.
Ditetapkan di : Sambogunung
Pada tanggal : 30 Januari 2013
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA SAMBOGUNUNG,
Ketua,
T U R H A N, S. A g
Diposkan 1st February 2013 oleh Mufarikh Sambogunung
0
Tambahkan komentar
