Menuju Interoperabilitas Data Pemerintah Daerah
•
0 likes•228 views
Dokumen tersebut membahas tentang perlunya integrasi data dan sistem informasi pemerintah daerah di DIY. Secara singkat, dokumen menjelaskan latar belakang perlunya integrasi untuk menghindari terjadinya silo data, pengalaman integrasi sistem di lingkungan kampus UGM, beberapa model integrasi yang dapat diterapkan seperti tersentralisasi dan terdistribusi, serta masukan untuk raperda TIK DIY terkait penyusunan kerangka kerja interoperab
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Menuju Interoperabilitas Data Pemerintah Daerah
Similar to Menuju Interoperabilitas Data Pemerintah Daerah (20)
More from Widy Widyawan
More from Widy Widyawan (20)
Menuju Interoperabilitas Data Pemerintah Daerah
- 1. Raperda TIK DIY: Menuju Interoperability Data Pemerintah Daerah widyawan@ugm.ac.id
- 2. S1 Teknik Elektro UGM S2 Erasmus Univ Netherland S3 Electronic, Cork Institute of Tech, Ireland Reaserach Interest: Pervasive Computing, IoT, Big Data Dosen DTETI UGM Direktur DSSDI UGM Komisaris PT Gamatechno Anggota Konsorsium Smart City UGM Anggota Asosiasi Ilmuwan Data Indonesia Steering Committee IdREN
- 3. Agenda • Latar belakang integrasi • Pengalaman Integrasi di Kampus • Model integrasi • Raperda TIK
- 4. Latar Belakang • Information is new power, reluctant to share power • Information is an economic asset, reluctant to share profit • Tidak terkecuali di kampus dan pemerintahan, sehingga terjadi silo informasi
- 5. Pengalaman Integrasi di Kampus • Perspektif: • 150 ha wilayah, dgn beberapa wilayah kampus (bulaksumur, jakarta, wanagama, berbah, 5 asrama mahasiswa) • ~ 8000 staff dan 55.000 mahasiswa • 20 fakultas/sekolah, +10 pusat studi, +15 direktorat/pusat, 256 prodi • Anggaran tahunan: ~ 3T • Integrasi: • Infrastruktur dan Internet • Data • Perangkat lunak/Sistem Informasi
- 9. Lesson Learned • UGM bertransisi dari arsitektur terdistribusi menuju arsitektur tersentral. • Prasyarat: • Wewenang pengembangan TIK dalam satu unit • Penyatuan SDM TIK (programmer, sysadmin, netadmin dll) & adanya jabatan fungsional TIK • Wewenang anggaran TIK yang kuat (termasuk mencoret anggaran TIK unit) • Standarisasi organisasi dan proses business • Pros: • Simplifikasi dan integrasi proses pengembangan • Kebenaran data lebih terjamin • Data redundansi menjadi minimal
- 10. Agenda • Latar belakang integrasi • Pengalaman Integrasi di Kampus •Model integrasi • Raperda TIK
- 11. Interoperability Framework Data & SI Infrastruktur Business Process Organisasi
- 12. • Terdistribusi • Prasyarat • Interoperability framework (standar integrasi) disusun terlebih dahulu, the devil is in the detail à perlu detil sampai teknis • Perlu law enforcer untuk mengawal kepatuhan kepada framework • Memerlukan organisasi/lembaga pengawal • Contoh: protokol Internet, India, UK, ... • Sentralistik • Prasyarat • Kepemimpinan dan regulasi/anggaran yang kuat • Lembaga teknis terkait mempunyai wewenang dan sumber daya yang cukup • Contoh: pemerintah kota Surabaya, UGM Model Integrasi
- 14. Model Pendekatan • Bagaimanakah untuk model yang pas di DIY? • Adakah model hybrid ? • Perlu disusun interoperability framework • Framework dan model pendekatan perlu diamanahkan dalam regulasi
- 15. Agenda • Latar belakang integrasi • Pengalaman Integrasi di Kampus • Model integrasi •Raperda TIK
- 16. Beberapa masukan ttg raperda TIK • Perlu ditetapkan sebuah entitas yang mengawal, dengan wewenang kuat terhadap kabupaten/kota dan OPD • Perlu diamanahkan penyusunan interoperability framework • Perlu ditambahkan mekanisme law enforcement
- 17. • Semangatnya terdistribusi. Interoperability framework/standar perlu disusun dulu, kalau tidak pulau data akan semakin banyak • Pembangunan TIK, pasal 9 (2) -> aplikasi perlu ada • Pasal 11, 2.b replikasi à mengundang dulikasi/redundansi data