yttyy

1. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58 TAHUN 2005
TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN
YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.
Undang – undang No. 58 tahun 2005 terdiri dari XVIII
BAB dan 158 PASAL

2. BAB I
KETENTUAN UMUM
1. BAGIAN PERTAMA : (Pengertian)
 PASAL 1
2. BAGIAN KEDUA : (Ruang Lingkup)
 PASAL 2
 PASAL 3
3. BAGIAN KETIGA : (Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah)
 PASAL 4

3. BAB II
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1. BAGIAN PERTAMA : (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah)
 PASAL 5
2. BAGIAN KEDUA : (Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah )
 PASAL 6
3. BAGIAN KETIGA : (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah )
 PASAL 7
 PASAL 8
 PASAL 9
4. BAGIAN KEEMPAT : (Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah)
 PASAL 10
 PASAL 11
5. BAGIAN KELIMA : (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD)
 PASAL 12
 PASAL 13
6. BAGIAN KEENAM : (Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD)
 PASAL 14
7. BAGIAN KETUJUH : (Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran)
 PASAL 15

4. BAB III
ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
1. BAGIAN PERTAMA : (Asas Umum APBD)
 PASAL 16
 PASAL 17
 PASAL 18
 PASAL 20
2. BAGIAN KEDUA : (Struktur APBD)
 PASAL 20
3. BAGIAN KETIGA : (Pendapatan Daerah)
 PASAL 21
 PASAL 22
 PASAL 23
 PASAL 24
 PASAL 25
4. BAGIAN KEEMPAT : (Belanja Daerah)
 PASAL 26
 PASAL 27
5. BAGIAN KELIMA : (Pembiayaan Daerah)
 PASAL 28

5. BAB IV
PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
1. BAGIAN PERTAMA : (Rencana Kerja Pemerintahan Daerah)
PASAL 29
PASAL 30
PASAL 32
PASAL 33
2. BAGIAN KEDUA : (Kebijakan UmumAPBD)
PASAL 34
3. BAGIAN KETIGA : (Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara)
PASAL 35
4. BAGIAN KEEMPAT : (Rencana Kerja Dan Anggaran SKPD)
PASAL 36
PASAL 37
PASAL 38
PASAL 39
PASAL 40
5. BAGIAN KELIMA : (Penyiapan Raperda APBD)
PASAL 41
PASAL 42

6. BAB V
PENETAPAN APBD
1. BAGIAN PERTAMA : (Penyampaian Dan Pembahasan Rancangan Peraturan
Daerah Tentang APBD)
 PASAL 43
 PASAL 44
2. BAGIAN KEDUA : (Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD)
 PASAL 45
 PASAL 46
3. BAGIAN KEEMPAT : (Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD
Dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran RAPBD)
 PASAL 47
 PASAL 48
 PASAL 49
 PASAL 50
 PASAL 51
 PASAL 52
4. BAGIAN KELIMA : (Penetapan Peraturan Daerah Tentang Apbd Dan Peraturan Kepala
Daerah Tentang Penjabaran APBD)
 PASAL 53

7. BAB VI
PELAKSANAAN APBD
1.BAGIAN PERTAMA : (Asas Umum Pelaksanaan APBD)
PASAL 54
2.BAGIAN KEDUA : (Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah)
PASAL 55
PASAL 56
3.BAGIAN KETIGA : (Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah)
PASAL 57
PASAL 58
PASAL 59
PASAL 60

8. 4. BAGIAN KEEMPAT : (Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah)
PASAL 61
PASAL 62
PASAL 63
PASAL 64
PASAL 65
PASAL 66
PASAL 67
PASAL 68
5. BAGIAN KELIMA : (Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah)
PASAL 69
PASAL 70
PASAL 71
PASAL 72
PASAL 73
PASAL 74
PASAL 75
PASAL 76
PASAL 77
PASAL 78
PASAL 79

9. BAB VII
LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN
PERUBAHAN APBD
1. BAGIAN PERTAMA : (Laporan Realisasi Semester Pertama APBD)
 PASAL 80
2. BAGIAN KEDUA : (Perubahan APBD)
 PASAL 81
 PASAL 82
 PASAL 83
 PASAL 84
 PASAL 85

10. BAB VIII
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
1. BAGIAN PERTAMA : (Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah)
 PASAL 86
2. BAGIAN KEDUA : (Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah)
 PASAL 87
 PASAL 88
 PASAL 89
3. BAGIAN KETIGA : (Penatausahaan Bendahara Penerimaan)
 PASAL 90
 PASAL 91
4. BAGIAN KEEMPAT : (Penatausahaan Bendahara Pengeluaran)
 PASAL 92
 PASAL 93
 PASAL 94
 PASAL 95
5. BAGIAN KELIMA : (Akuntansi Keuangan Daerah)
 PASAL 96
 PASAL 97
 PASAL 98

11. BAB IX
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD
 PASAL 99
 PASAL 100
 PASAL 101
 PASAL 102
 PASAL 103

12. BAB X
PENGENDALIAN
DEFISIT DAN PENGGUNAAN SURPLUS APBD
1. BAGIAN PERTAMA : (Pengendalian Difisit APBD)
 PASAL 104
 PASAL 105
 PASAL 106
 PASAL 107
2. BAGIAN KEDUA : (Penggunaan Surplus APBD)
 PASAL 108
 PASAL 109

13. BAB XI
KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN
1.BAGIAN PERTAMA : (Pengelolaan Kas Umum Daerah)
PASAL 110
PASAL 111
PASAL 112
PASAL 113
2.BAGIAN KEDUA : (Pengelolaan Piutang Daerah)
PASAL 114
PASAL 115
3.BAGIAN KETIGA : (Pengelolaan Investasi Daerah)
PASAL 116
PASAL 117
PASAL 118
PASAL 119

14. 4.BAGIAN KEEMPAT : (Pengelolaan Barang Milik Daerah)
PASAL 120
PASAL 121
5.BAGIAN KELIMA : (Pengelolaan Dana Cadangan)
PASAL 122
PASAL 123
6.BAGIAN KEENAM : (Pengelolaan Utang Daerah)
PASAL 124
PASAL 125
PASAL 126
PASAL 127
PASAL 128

15. BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
1. BAGIAN PERTAMA : (Pembinaan Dan Pengawasan)
 PASAL 129
 PASAL 130
 PASAL 131
 PASAL 132
 PASAL 133
2. BAGIAN KEDUA : (Pengendalian Intern)
 PASAL 134
3. BAGIAN KETIGA : (Pemeriksaan Ekstern)
 PASAL 135

16. BAB XIII
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
 PASAL 136
 PASAL 137
 PASAL 138
 PASAL 139
 PASAL 140
 PASAL 141
 PASAL 142
 PASAL 143
 PASAL 144

17. BAB XIV
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH
 PASAL 145
 PASAL 146
 PASAL 147
 PASAL 148
 PASAL 149
 PASAL 150

18. BAB XV
PENGATURAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH
 PASAL 151

19. BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN
 PASAL 152
 PASAL 153
 PASAL 154

20. BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
 PASAL 155
 PASAL 156
 PASAL 157
 PASAL 158

21. KESIMPULAN
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang pengelolaan keuangan daerah, mengemukakan asas
umum pengelolaan daerah, isi pasal 4 dari Peraturan
Pemerintah dimaksud, yaitu : keuangan daerah dikelola
secara tertib, taat pada Peraturan Perundang – undangan
efektif efisien, ekonomis transparan, dan bertanggang
jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan,
dan manfaat untuk masyarakat dan penelolaan keuangan
daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi
diwujudkan dalam APBD setiap tahun ditetapkan dengan
Peraturan daerah.

22. ANGGOTA KELOMPOK 4 :
BAIQ LENY YUNI A. (A1C012020)
HELMIATI (A1C012014)
HUZAEMAH (A1C012052)
NI WAYAN SRI P. (A1C212102)
NUR AZIZAH (A1C212108)
RAHMI MAYA S. (A1C012122)
 SITI MAUNAH (A1C212136)