Dokumen ini memberikan rekomendasi untuk mengimplementasikan moratorium perizinan hutan dan lahan, memperkuat kebijakan moratorium, mendukung peluncuran Peta Indikatif Penggunaan Lahan Indonesia 10 tahun ke depan, serta mendorong transparansi data dan kerja sama antar lembaga pemerintah.

1. REKOMENDASI DISKUSI TERBATAS
Menyelamatkan Hutan dan Mengurangi Emisi Moratorium Perizinan

2. Rekomendasi Kemitraan
• Penguatan implementasi moratorium antara lain:
- Melakukan review perijinan dan perbaikan sistem perijinan
- Penyusunan rencana aksi bersama dengan kejelasan penangungjawab,
indikator, dan waktu
- Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan
moratorium
• Memperkuat kebijakan moratorium perijinan baru ini dengan Peraturan
Presiden atau Keputusan Presiden untuk melakukan moratorium perluasan
perkebunan kelapa sawit dan tambang sebagai mana disampaikan Presiden
pada bulan April lalu.

3. Rekomendasi BRG
• Mendukung peluncuran PIPIB 10, dan berharap PIPIB ini terus
disosialisasikan secara transparan ke publik
• Diharapkan PIPIB 10 dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dalam
pembuatan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RT/RW)
• PIPIB 10 ini juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung One Map
Policy

4. Rekomendasi Rimawan Pradiptyo-Akademikus UGM
• Mendorong transparansi penggunaan data
• Kebijakan harus berdasarkan evidence based policy. Hasil kerja harus
dilihat berdasarkan capaian nyata di lapangan dan bukan lagi
berdasarkan pada penyerapan anggaran
• Kerjasama antar lembaga (multi agency), karena kebijakan satu
lembaga akan saling berkaitan dengan lembaga lainnya.