SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
Download to read offline
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2017
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
KODE NAMA FORMULIR
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan
Kerja Perangkat Daerah
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak
Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD
DPA SKPD 1
DPA SKPD 2.1
DPA SKPD 2.2
DPA SKPD 2.2.1
Formulir
DPA SKPD
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Tahun Anggaran 2017
PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Urusan Pemerintahan : 2 . 12 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal
Organisasi : 2 . 12 . 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Sub Unit Organisasi : 2 . 12 . 01 . 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KODE
REKENING
URAIAN JUMLAH
(Rp)
1 2 3
4 PENDAPATAN 332.575.000,00
4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 332.575.000,00
4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 332.575.000,00
5 BELANJA 3.510.083.485,00
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.718.807.485,00
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.718.807.485,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.791.276.000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.661.514.400,00
5 . 2 . 3 Belanja Modal 129.761.600,00
SURPLUS / (DEFISIT) (3.177.508.485,00)
RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
NO. URAIAN
TRIWULAN
I II III IV JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7
Pendapatan1 83.145.000,00 83.145.000,00 83.145.000,00 83.140.000,00 332.575.000,00
Belanja Tidak Langsung2.1 381.460.441,00 574.427.392,00 381.460.436,00 381.459.216,00 1.718.807.485,00
Belanja Langsung2.2 823.966.510,00 712.664.681,00 174.862.409,00 79.782.400,00 1.791.276.000,00
Penerimaan Pembiayaan3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pengeluaran Pembiayaan3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NIP. 196712221999011001
Salak, 18 Januari 2017
SAHAT BANUREA, S. Sos, M. Si
SEKRETARIS DAERAH,
Menyetujui
Formulir DPA SKPD Halaman 1

More Related Content

What's hot (20)

Salak
SalakSalak
Salak
 
Pagindar
PagindarPagindar
Pagindar
 
Si4rube
Si4rubeSi4rube
Si4rube
 
Setwan
SetwanSetwan
Setwan
 
Dinas pendidikan
Dinas pendidikanDinas pendidikan
Dinas pendidikan
 
Setda
SetdaSetda
Setda
 
Julu
JuluJulu
Julu
 
Dinas komunikasi dan informatika
Dinas komunikasi dan informatikaDinas komunikasi dan informatika
Dinas komunikasi dan informatika
 
Badan satpol pp
Badan satpol ppBadan satpol pp
Badan satpol pp
 
Jehe
JeheJehe
Jehe
 
Dinas pariwisata
Dinas pariwisataDinas pariwisata
Dinas pariwisata
 
Bkd
BkdBkd
Bkd
 
Pggs
PggsPggs
Pggs
 
Dinas pertanian dan tanpang
Dinas pertanian dan tanpangDinas pertanian dan tanpang
Dinas pertanian dan tanpang
 
Dinas kesehatan
Dinas kesehatanDinas kesehatan
Dinas kesehatan
 
1. dpa skpd
1. dpa skpd1. dpa skpd
1. dpa skpd
 
5.6. dpa skpd 221
5.6. dpa skpd 2215.6. dpa skpd 221
5.6. dpa skpd 221
 
Dinas pemberdayaan masy, desa, ppa
Dinas pemberdayaan masy, desa, ppaDinas pemberdayaan masy, desa, ppa
Dinas pemberdayaan masy, desa, ppa
 
4. Dinas pekerjaan umum
4. Dinas pekerjaan umum4. Dinas pekerjaan umum
4. Dinas pekerjaan umum
 
1. Dinas Pendidikan
1. Dinas Pendidikan1. Dinas Pendidikan
1. Dinas Pendidikan
 

Similar to DPA SKPD RINGKASAN

Similar to DPA SKPD RINGKASAN (12)

Bappeda
BappedaBappeda
Bappeda
 
1. dpa skpd
1. dpa skpd1. dpa skpd
1. dpa skpd
 
Dinas koperasi, umkm
Dinas koperasi, umkmDinas koperasi, umkm
Dinas koperasi, umkm
 
2. Dinas Kesehatan
2. Dinas Kesehatan2. Dinas Kesehatan
2. Dinas Kesehatan
 
Teknik penyusunan rka & dpa skpd (bahan tommy 2013
Teknik penyusunan  rka & dpa skpd (bahan tommy 2013Teknik penyusunan  rka & dpa skpd (bahan tommy 2013
Teknik penyusunan rka & dpa skpd (bahan tommy 2013
 
Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman
Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukimanDinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman
Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman
 
3. RSUD
3. RSUD 3. RSUD
3. RSUD
 
5. Badan perencanan pembangunan daerah
5. Badan perencanan pembangunan daerah5. Badan perencanan pembangunan daerah
5. Badan perencanan pembangunan daerah
 
Ringkasan dpa skpd
Ringkasan dpa skpdRingkasan dpa skpd
Ringkasan dpa skpd
 
12. Dprd
12. Dprd12. Dprd
12. Dprd
 
15. Sekretariat dprd
15. Sekretariat dprd15. Sekretariat dprd
15. Sekretariat dprd
 
13. Kepala daerah dan wakil kepala daerah
13. Kepala daerah dan wakil kepala daerah13. Kepala daerah dan wakil kepala daerah
13. Kepala daerah dan wakil kepala daerah
 

More from pandirambo900 (20)

Setda
SetdaSetda
Setda
 
Satpol pp
Satpol ppSatpol pp
Satpol pp
 
Kec tinada
Kec tinadaKec tinada
Kec tinada
 
Kec sttu julu
Kec sttu juluKec sttu julu
Kec sttu julu
 
Kec sttu jehe
Kec sttu jeheKec sttu jehe
Kec sttu jehe
 
Kec siempat rube
Kec siempat rubeKec siempat rube
Kec siempat rube
 
Kec salak
Kec salakKec salak
Kec salak
 
Kec pggs
Kec pggsKec pggs
Kec pggs
 
Kec pagindar
Kec pagindarKec pagindar
Kec pagindar
 
Kec kerajaan
Kec kerajaanKec kerajaan
Kec kerajaan
 
Kdh wkdh
Kdh wkdhKdh wkdh
Kdh wkdh
 
Inspektorat
InspektoratInspektorat
Inspektorat
 
Dprd
DprdDprd
Dprd
 
Dinas sosial
Dinas sosialDinas sosial
Dinas sosial
 
Dinas pupr
Dinas puprDinas pupr
Dinas pupr
 
Dinas pmptsp
Dinas pmptspDinas pmptsp
Dinas pmptsp
 
Dinas pmdppa
Dinas pmdppaDinas pmdppa
Dinas pmdppa
 
Dinas pertanian
Dinas pertanianDinas pertanian
Dinas pertanian
 
Dinas perkim
Dinas perkimDinas perkim
Dinas perkim
 
Dinas pendidikan
Dinas pendidikanDinas pendidikan
Dinas pendidikan
 

Recently uploaded

Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxBudyHermawan3
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxPPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxssuser8905b3
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (14)

Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxPPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 

DPA SKPD RINGKASAN

  • 1. DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2017 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT KODE NAMA FORMULIR Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA SKPD DPA SKPD 1 DPA SKPD 2.1 DPA SKPD 2.2 DPA SKPD 2.2.1
  • 2. Formulir DPA SKPD RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Tahun Anggaran 2017 PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT Urusan Pemerintahan : 2 . 12 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal Organisasi : 2 . 12 . 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU Sub Unit Organisasi : 2 . 12 . 01 . 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 PENDAPATAN 332.575.000,00 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 332.575.000,00 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 332.575.000,00 5 BELANJA 3.510.083.485,00 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.718.807.485,00 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.718.807.485,00 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.791.276.000,00 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.661.514.400,00 5 . 2 . 3 Belanja Modal 129.761.600,00 SURPLUS / (DEFISIT) (3.177.508.485,00) RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN NO. URAIAN TRIWULAN I II III IV JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 Pendapatan1 83.145.000,00 83.145.000,00 83.145.000,00 83.140.000,00 332.575.000,00 Belanja Tidak Langsung2.1 381.460.441,00 574.427.392,00 381.460.436,00 381.459.216,00 1.718.807.485,00 Belanja Langsung2.2 823.966.510,00 712.664.681,00 174.862.409,00 79.782.400,00 1.791.276.000,00 Penerimaan Pembiayaan3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengeluaran Pembiayaan3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NIP. 196712221999011001 Salak, 18 Januari 2017 SAHAT BANUREA, S. Sos, M. Si SEKRETARIS DAERAH, Menyetujui Formulir DPA SKPD Halaman 1