Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Sosialisasi PMK No 13 Tahun 2013_Kemenkeu.ppt
1. PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.13/2013
TENTANG
BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG
PENYELENGGARAAN PENGADAAAN TANAH
BAGI PEMBANGUNAN UNTUK
KEPENTINGAN UMUM
YANG BERSUMBER DARI APBN
TIM SOSIALISASI DAN ASISTENSI PENGADAAN TANAH
BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
3. PENGATURAN BIAYA
Pengaturan Biaya
Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
dikecualikan untuk honorarium dan/atau fasilitas yang
menambah penghasilan dengan mempertimbangkan
prinsip kewajaran, kepatutan, efisiensi, dan efektifitas
Dalam hal jenis dan besaran satuan biaya
yang digunakan tidak tercantum dalam
Peraturan Menteri Keuangan mengenai
Standar Biaya, penggunaan satuan
biayanya harus dilampiri dengan Surat
Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang
ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran
Besaran satuan biaya operasional dan
biaya Pendukung mengacu pada
Peraturan Menteri Keuangan
mengenai standar biaya
4. BESARAN BIAYA lanjutan
Besaran biaya inventarisasi dan identifikasi untuk kegiatan pada
tahap pelaksanaan untuk:
a) pengukuran dan pemetaan batas keliling lokasi;
b) pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah; dan
c) identifikasi inventarisasi data pihak yang berhak dan objek
pengadaan tanah dalam rangka kegiatan pelaksanaan pengadaan
tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
mengacu pada
• Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan
Pertanahan Nasional dan
• Peraturan Menteri Keuangan tentang Indeks dalam rangka
penghitungan penetapan Tarif Layanan Penerimaan Negara
Bukan Pajak pada Badan Pertanahan Nasional
BESARAN BIAYA
5. s.d Rp10 miliar = (4 % X Rp10 miliar ) = Maks Rp400 juta
Di atas Rp10
miliar s.d Rp15
miliar
=
(Biaya s.d Rp10 miliar sebelumnya) + ( 3% X
Rp5 miliar)
= Maks Rp450 juta
Di atas Rp15
miliar s.d Rp30
miliar
=
(Biaya s.d Rp15 miliar sebelumnya) + ( 2% X
Rp15 miliar)
= Maks Rp850 juta
Di atas Rp30
miliar s.d Rp55
miliar
=
(Biaya s.d Rp30 miliar sebelumnya) + ( 1% X
Rp25 miliar)
=
Maks Rp1,100
miliar
Di atas Rp55
miliar s.d Rp105
miliar
=
(Biaya s.d Rp55 miliar sebelumnya) + ( 0,50%
X Rp50 miliar)
=
Maks Rp1,350
miliar
Di atas Rp105
miliar
=
(Biaya s.d Rp105 miliar sebelumnya) + ( 0,25%
X Rp100 miliar)
=
Maks Rp1,600
miliar
Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ditentukan berdasarkan perhitungan
dimulai dari 4% (empat perseratus) untuk nilai ganti kerugian tanah sampai dengan
atau setara dengan Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) pertama dan
selanjutnya dengan prosentase menurun sebagai berikut :
5
Lampiran II PMK Nomor 13/PMK.02/2013
PENGATURAN BIAYA
PENGATURAN BIAYA
Satuan biaya di atas merupakan batas tertinggi
6. PEMBENTUKAN TIM
Tim
Penyeleng
garaan
Tim
Persiapan
Tim Kajian
Keberatan
Pelaksana
Pengadaan
Tanah
Satuan
Tugas
Melaksanakan pemberitahuan
rencana pembangunan,
pendataan awal lokasi rencana
pembangunan, dan konsultasi
publik rencana pembangunan.
(Dibentuk oleh Gubernur)
Melaksanakan inventarisasi
masalah yang menjadi alasan
keberatan, melakukan
pertemuan atau klarifikasi
dengan pihak keberatan,
melakukan kajian, dan
membuat rekomendasi
diterima/tolak keberatan
(Dibentuk oleh Gubernur)
mendukung kelancaran proses pelaksanaan
dan penyerahan hasil pengadaan tanah
(dibentuk oleh Kepala BPN)
membantu pelaksanaan
pengadaan tanah
(dibentuk oleh Kepala
BPN)
PEMBENTUKAN TIM
7. NO URAIAN SATUAN BESARAN
I. TIM PERSIAPAN/PELAKSANA PENGADAAN TANAH
A. Ganti Kerugian Tanah s.d Rp10 Miliar
1. Ketua Merangkap Anggota
2. Sekretaris Merangkap Anggota
3. Anggota
4. Sekretariat
OB per Paket
OB per Paket
OB per Paket
OB per Paket
Rp 1.600.000,-
Rp 1.300.000,-
Rp 1.100.000,-
Rp 800.000,-
B. Ganti Kerugian Tanah di atas Rp10 Miliar s.d Rp50
Miliar
1. Ketua Merangkap Anggota
2. Sekretaris Merangkap Anggota
3. Anggota
4. Sekretariat
OB per Paket
OB per Paket
OB per Paket
OB per Paket
Rp 2.400.000,-
Rp 1.900.000,-
Rp 1.600.000,-
Rp 900.000,-
C. Ganti Kerugian Tanah di atas Rp50 Miliar
1. Ketua Merangkap Anggota
2. Sekretaris Merangkap Anggota
3. Anggota
4. Sekretariat
OB per Paket
OB per Paket
OB per Paket
OB per Paket
Rp 3.700.000,-
Rp 2.900.000,-
Rp 2.400.000,-
Rp 1.000.000,-
7
Lampiran III PMK Nomor 13/PMK.02/2013
HONORARIUM TIM lanjutan
Satuan biaya di atas merupakan batas tertinggi
8. NO URAIAN SATUAN BESARAN
II. TIM KAJIAN
1. Ketua Merangkap Anggota
2. Sekretaris Merangkap Anggota
3. Anggota
Per Hasil
Kajian
Per Hasil
Kajian
Per Hasil
Kajian
Rp 1.100.000,-
Rp 800.000,-
Rp 750.000,-
III. SATGAS
Mengacu pada ketentuan PP
tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis
PNBP Yang Berlaku Pada BPN dan
PMK tentang Indeks Dalam
Rangka Penghitungan Penetapan
Tarif Pelayanan PNBP Pada BPN,
dan PMK tentang Ijin Penggunaan
Layanan PNBP.
8
Lampiran III PMK Nomor 13/PMK.02/2013 … lanjutan
D. HONORARIUM TIM lanjutan
HONORARIUM TIM lanjutan
Satuan biaya di atas merupakan batas tertinggi
9. a. Biaya Operasional dan Biaya Pendukung dibebankan dalam Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan kerja yang memerlukan
pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pada
tahun anggaran berkenaan.
b. Biaya Operasional dan Biaya Pendukung dikelola secara tertib, taat
pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis,
transparan, dan akuntabel.
c. Pelaksanaan pembayaran dan pertanggungjawaban Biaya Operasional
dan Biaya Pendukung dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam
Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam
rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
9
PEMBEBANAN, PEMBAYARAN, DAN
PERTANGGUNGJAWABAN
10. MEKANISME PEMBAYARAN
Dalam Pasal 42 ayat (3) huruf d PMK Nomor 190/PMK.05/2012 diatur
pembayaran pengadaan tanah melalui SPP-LS dilampiri dengan:
1. Daftar nominatif penerima pembayaran uang ganti kerugian (memuat
paling sedikit nama penerima, besaran uang, dan nomor rekening
penerima).
2. Foto copy bukti kepemilikan tanah.
3. Bukti pembayaran/kuitansi.
4. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT
PBB) tahun transaksi.
5. Pernyataan dari penjual bahwa tanah tidak dalam sengketa dan tidak
sedang dalam agunan.
10
MEKANISME PEMBAYARAN
11. F. MEKANISME PEMBAYARAN
lanjutan
6. Pernyataan dari PN bahwa PN tsb dapat menerima uang penitipan
ganti kerugian, dalam hal tanah sengketa.
7. Surat Dirjen Perbendaharaan/Pejabat yang ditunjuk yang menyatakan
bahwa rekening PN yang menampung uang titipan tsb merupakan
rekening Pemerintah lainnya, dalam hal tanah sengketa.
8. Berita acara pelepasan hak atas tanah atau penyerahan tanah.
9. SSP PPh final atas pelepasan hak.
10. Surat pelepasan hak adat (bila diperlukan).
11. Dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-
undangan.
11
MEKANISME PEMBAYARAN
12. F. MEKANISME PEMBAYARAN
lanjutan
Penggunaan AKUN Belanja mengacu pada PMK Nomor 91 Tahun 2007
tentang Bagan Akun Standar (BAS) yaitu dalam akun 531 Belanja Modal
Tanah yang terdiri dari:
531111 Allotment Belanja Modal Tanah
531112 Allotment Belanja Modal Pembebasan Tanah
531113 Allotment Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah
531114 Allotment Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah
531115 Allotment Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah
531116 Allotment Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah
531117 Allotment Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah
Catatan:
Tahap perencanaan dan tahap persiapan (termasuk honorarium Tim
Persiapan) tidak termasuk dalam Belanja Modal karena tidak memenuhi
kriteria kapitalisasi.
Honorarium Tim Persiapan masuk pada Akun 521213 Belanja Honor Output
Kegiatan, sedangkan yang lainnya pada tahap perencanaan dan tahap
persiapan Akun yang digunakan disesuaikan dengan peruntukannya. 12
PENGGUNAAN AKUN
13. H. HAL-HAL PENTING YANG HARUS
DIPERHATIKAN
Tahap Perencanaan :
1. Melakukan koordinasi dengan pihak internal dan pihak
eksternal
2. Mempedomani satuan biaya yang ditetapkan dalam PMK
3. Mencantumkan alokasi anggaran yang diperlukan
Tahap Persiapan:
1. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah
(Provinsi) setempat untuk pembentukan Tim
2. Mempedomani satuan biaya yang ditetapkan dalam PMK
Tahap Pelaksanaan dan Penyerahan Hasil:
1. Melakukan koordinasi dengan BPN
2. Mempedomani satuan biaya yang ditetapkan dalam PMK
13
HAL PENTING
