Materi Kode Etik Notaris

1. 5/28/2023 Dr PIETER LATUMETEN, SH.MH 1
MATERI
KODE ETIK NOTARIS
KODE ETIK NOTARIS
OLEH:
Dr PIETER LATUMETEN, SH.MH
FIRDHONAL SH
RANGSANGAN UNTUK TERUS BELAJAR DAN MENAMBAH PENGETAHUAN
HARUS DIMULAI DENGAN KESADARAN AKAN KETIDAKTAHUAN

2. 5/28/2023 Dr PIETER LATUMETEN, SH.MH 2
LINGKUP MATERI UJIAN KODE ETIK NOTARIS:
1. KODE ETIK NOTARIS YANG DITETAPKAN OLEH PERKUMPULAN
IKATAN NOTARIS INDONESIA MELALUI KONGRES ATAU KONGRES
LUAR BIASA INI (ETIKA MATERIL DAN ETIKA FORMIL):
2. UU JABATAN NOTARIS (UU NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG
JABATAN NOTARIS YANG DIUBAH DENGAN UU NOMOR 2 TAHUN
2014);
3. ORGANISASI NOTARIS (ANGGARAN DASAR, ANGGARAN RUMAH
TANGGA DAN PERATURAN PERKUMPULAN INI):

3. Dr PIETER LATUMETEN, SH.MH
KODE ETIK NOTARIS
5/28/2023 3

4. 5/28/2023 Dr PIETER LATUMETEN, SH.MH 4
PENGERTIAN ETIKA DAN ETIKA PROFESI
ETIKA
ETIKA BERASAL DARI KATA YUNANI YAITU ETHOS DAN DALAM BAHASA LATIN MORES
(MORAL) , YANG ARTINYA ADAT KEBIASAAN ATAU WATAK. DALAM ETIKA ADA 2 (DUA)
ELEMEN DASAR, YAITU
1. WATAK INDIVIDUAL, ORIENTASI MENJADI ORANG YANG BAIK:
2. NORMA SOSIAL YANG MENGATUR DAN MEMBATASI PERILAKU SESEORANG,
BERKAITAN DENGAN YANG BAIK DAN YANG BURUK, , YANG SALAH DAN YANG BENAR
DALAM PERSPEKTIF MORAL.
NORMA ETIKA ATAU NORMA MORAL BERBICARA TENTANG APAKAH YANG DILAKUKAN
MANUSIA ITU, BAIK ATAU TIDAK BAIK, ETIS ATAU TIDAK ETIS, SOPAN ATAU TIDAK SOPAN,
BERMORAL ATAU TIDAK BERMORAL DAN TIDAK MEMPERTENTANGKAN APAKAH YANG
DILAKUKAN MANUSIA ITU BERTENTANGAN DENGAN NORMA HUKUM.
NORMA ETIKA DAPAT DIKATAKAN SEBAGAI NORMA MORAL ATAU NILAI-NILAI YANG
MENJADI PEGANGAN BAGI SESEORANG ATAU KELOMPOK DALAM MENGATUR TINGKAH
LAKUNYA ATAU DISEBUT DENGAN SISTEM NILAI DALAM HIDUP MANUSIA
PERSEORANGAN ATAU HIDUP BERMASYARAKAT.
ETIKA PROFESI
NORMA ETIKA PROFESI BERKAITAN DENGAN PERAN SOSIAL YANG DILAKUKAN SEORANG
PROFESIONAL DALAM MASYARAKAT, YANG BERORIENTASI PADA KEGIATAN
PROFESIONAL, DENGAN MELAKUKAN YANG BAIK DAN MENGHINDARI YANG BURUK ATAU
REFLEKSI TINDAKAN SEORANG PROFESIONAL DALAM BINGKAI BAIK ATAU BURUK.
ETIKA PROFESI ADALAH KUMPULAN NILAI NILAI MORAL ATAU ETIKA YANG HARUS
DIMILIKI OLEH SETIAP PROFESIONAL DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA
MASYARAKAT DAN HANYA YANG SUDAH DIBUKUKAN (DIKODIFIKASIKAN) YANG
MENGIKAT ANGGOTA PROFESI TERSEBUT,

5. 5/28/2023 Dr PIETER LATUMETEN, SH.MH 5
PENGERTIAN KODE ETIK NOTARIS
PASAL 1 AYAT 2 KEN
KODE ETIK NOTARIS ADALAH KAIDAH MORAL YANG DITENTUKAN OLEH
PERKUMPULAN INI, BERDASARKAN KEPUTUSAN KONGRES
PERKUMPULAN DAN ATAU YANG DITENTUKAN OLEH DAN DIATUR
DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, YANG MENGATUR
TENTANG HAL ITU DAN YANG BERLAKU BAGI SERTA WAJIB DITAATI
OLEH SETIAP DAN SEMUA ANGGOTA PERKUMPULAN DAN SEMUA ORANG
YANG MENJALANKAN TUGAS JABATAN SEBAGAI NOTARIS TERMASUK DI
DALAMNYA PARA PEJABAT SEMENTARA NOTARIS, NOTARIS PENGGANTI
PADA SAAT MENJALANKAN JABATAN.

6. 5/28/2023 Dr PIETER LATUMETEN, SH.MH 6
NEGARA
(PEMERINTAH)
PENYELENGGARA
PELAYANAN
PUBLIK
PELAYANAN SECARA LANGSUNG
PELAYANAN SECARA TIDAK LANGSUNG
KEWENANGAN ATRIBUSI DIBERIKAN
KEPADA NOTARIS SEBAGAI PEJABAT
UMUM UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN
YURIDIS DI BIDANG HUKUM PRIVAT
MASYARAKAT
(PENERIMA
MANFAAT
PELAYANAN
PUBLIK)
PENGABDIAN TERHADAP
SESAMA MANUSIA DEMI
KEPENTINGAN UMUM
KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM DALAM MASYARAKAT

7. PROFESI
PROFESI PADA
UMUMNYA
PROFESI LUHUR
(OFFICIUM NOBILE)
BAHASA LATINNYAADALAH PROFESSIO ARTINYA PEKERJAAN YANG
DIJALANKAN BERDASARKAN KEAHLIAN TERTENTU
BERORIENTASI PADA PENCAPAIAN
MATERIL ATAU KEAHLIAN YANG
DILAKSANAKAN UNTUK MENDAPATKAN
NAFKAH SEMATA MATA.
ORIENTASI PADA PELAYANAN KEPADA KEPENTINGAN
MASYARAKAT ATAU ADA PERAN SOSIALNYA (TUJUAN
HAKIKINYA UNTUK MEMPEROLEH IMBALAN SOSIAL
BERUPA MARTABAT DAN KEHORMATANNYA BUKAN
MATERI SEMATA MATA
NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM
(PROFESI KHUSUS)
5/28/2023 Dr PIETER LATUMETEN, SH.MH 7

8. UU NOMOR 30 TAHUN 2004
TENTANG JABATAN NOTARIS JO
UU NOMOR 2 TAHUN 2014
PENDELEGASIAN SEBAGIAN
KEWENNGAN NEGARA DI BIDANG
HUKUM PRIVAT KEPADA NOTARIS
ISI KEWENANGAN:
1. MEMBUAT AKTA AUTENTIK (PASAL 15
AYAT 1 UU JABATAN NOTARIS):
2. KEWENANGAN LAIN YANG DI MASKDUD
DALAM PASAL 15 AYAT 2 UU JABATAN
NOTARIS:
3. KEWENANGAN BERDASARKAN PER-
ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
(PASAL 15 AYAT 3 UU JABATAN NOTARIS):
4. KEWENANGAN BERDASARKAN UNDANG
UNDANG LAINNYA (PASAL 1 AYAT 1 UU
JABATAN NOTARIS)
NOTARIS
(MEMILIKI
KEAHLIAN)
PELAYANAN
UNTUK
KEPENTINGAN
MASYARAKAT
PENYALAHGUNAAN OTORITAS
PROFESIONALITAS?
NOTARIS
KEAHLIAN DAN PELAYANAN PUBLIK
5/28/2023 Dr PIETER LATUMETEN, SH.MH 8

9. NOTARIS
(PROFESIONAL)
KLIEN
(MEMILIKI
KEAWAMAN)
KONFLIK KEPENTINGAN
RELASI NOTARIS DENGAN KLIEN
(NOTARIS CENDERUNG INGIN IMBALAN YANG
BESAR SEDANGKAN KLIEN INGIN MENEKAN BIAYA
SEKECIL MUNGKIN)
HUBUNGAN ANTARA NOTARIS DENGAN KLIEN
ADALAH HUBUNGAN KEPERCAYAAN ATAU
BERBASIS MORAL (DIMANA NOTARIS MEMILIKI
KEAHLIAN DAN KLIEN DENGAN KEAWAMANNYA)
DISINI PERLU ADANYA BASIS MORAL DALAM
MENGATUR RELASI NOTARIS DENGAN KLIEN,
UNTUK MENGHINDARI PENYALAHGUNAAN
KEAHLIANNYA.
KEJAHATAN EPISTEMIK (KEAHLIAN SEMU) ATAU
TIDAK MEMILIKI KOMPETENSI
(TUGAS STAKHOLDER DALAM MELAHIRKAN
NOTARIS YANG PROFESIONAL)
HUBUNGAN ASIMETRIS SUBORDINATIF
NOTARIS (MEMILIKI KEAHLIAN) DAN KLIEN (SEBAGAI AWAM)
PENYALAHGUNAAN
KEAHLIAN
RELASI
NOTARIS (AHLI) DAN
KLIEN (AWAN)
5/28/2023 Dr PIETER LATUMETEN, SH.MH 9

10. Dr PIETER LATUMETEN, SH.MH
SISTEM ETIKA MATERIL
5/28/2023 10

11. SISTEM ETIKA JABATAN NOTARIS
ETIKA MATERIIL ETIKA FORMAL
BENTUK
TERTULIS
BENTUK TIDAK
TERTULIS KELEMBAGAAN PROSEDUR
SENSE OF
ETHICS
DEWAN KEHORMATAN
NOTARIS & MAJELIS
PENGAWAS NOTARIS
HUKUM ACARA
PENEGAKAN
ETIKA NOTARIS
5/28/2023 11
Dr PIETER LATUMETEN, SH.MH
KODE ETIK NOTARIS
SISTEM ETIKA JABATAN NOTARIS

12. 5/28/2023 12
Dr PIETER LATUMETEN, SH.MH
RUANG LINGKUP KODE ETIK NOTARIS
MEMUAT:
PRINSIP PRINSIP UMUM TENTANG ETIKA (CODE OF ETHICS), DAN
BENTUK PERILAKU KONKRIT (CODE OF CONDUCT)
KEWAJIBAN
(PASAL 3 KODE
ETIK NOTARIS)
LARANGAN
(PASAL 4 KODE
ETIK NOTARIS)
PENGECUALIAN
(PASAL 5 KODE
ETIK NOTARIS)
SANKSI (PASAL 6
KODE ETIK
NOTARIS)

13. 5/28/2023 Dr PIETER LATUMETEN, SH.MH 13
KATEGORISASI KODE ETIK NOTARIS
KATEGORISASI KODE ETIK NOTARIS DIBAGI KE DALAM 4 HAL, YAITU:
1. KEWAJIBAN PADA DIRI SENDIRI (ETIKA KEPRIBADIAN NOTARIS):
a. WAJIB MEMILIKI MORAL, AKHLAK DAN KEPRIBADIAN YANG BAIK;
b. WAJIB MENINGKATKAN ILMU PENGETAHUAN DAN KEAHLIAN PROFESI YANG TELAH
DIMILIKI:
c. WAJIB MEMELIHARA KESEHATANNYA BAIK ROHANI MAUPUN JASMANI.
2. KEWAJIBAN KEPADA UMUM:
a. WAJIB MEMBERIKAN BANTUAN SEXARA CUMA CUMA KEPADA MEREKA YANG TIDAK
MAMPU:
b. WAJIB MENGUTAMAKAN PENGABDIAN KEPADA KEPENTINGAN MASYARAKAT ATAU
NEGARA:
c. MEMBUAT AKTA DALAM BATAS KEWAJARAN UNTUK MENJALANKAN PER UU AN
(KHUSUSNYA UU JABATAN NOTARIS):
3. KETENTUAN TENTANG HUBUNGAN DENGAN REKAN NOTARIS:
a. DILARANG MEREBUT KLIEN DAN KARYAWAN DARI REKAN NOTARIS:
b. DILARANG MENJELEKKAN ATAU MEMPERSALAHKAN REKAN NOTARIS ATAU AKTA
YANG DIBUATNYA:
c. MEMPERLAKUKAN TEMAN SEJAWAT SEBAGAI SAUDARA KANDUNG:
4. KEWAJIBAN TERHADAP KLIEN:
a. MEMPERLAKUKAN SETIAP KLIEN DENGAN BAIK DAN TIDAK MEMBEDAKAN STATUS
SOSIAL DAN ATAU STATUS EKONOMINYA:
b. KEWAJIBAN MERAHASIAKAN SEGALA SESUATU MENGENAI KLIEN:
c. MENETAPKAN HONORARIUM YANG HARUS DIBAYAR KLIEN SESUATU YANG
DITETAPKAN PERKUMPULAN DAN UU JABATAN NOTARIS:

14. 5/28/2023 Dr PIETER LATUMETEN, SH.MH 14
PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT
DIJIWAI OLEH PENGHORMATAN TERHADAP MARTABAT JABATAN NOTARIS
PRINSIP PRINSIP UMUM:
1. JUJUR, MANDIRI, TIDAK BERPIHAK DAN BERTANGGUNG JAWAB:
2.MENGUTAMAKAN PENGABDIAN KEPADA KEPENTINGAN MASYARAKAT DAN
NEGARA:
3. TIDAK MENGACU PAMRIH (TIDAK MENCARI KEUNTUNGAN PRIBADI);
4. MENGACU PADA KEBENARAN OBJEKTIF (RASIONALITAS):
5. AHLI DIBIDANG KENOTARIATAN (SPESIFITAS FUNGSIONAL):
6.SOLIDARITAS ANTARA SESAMA REKAN DENGAN TUJUAN MENJAGA KUALITAS
DAN MERTABAT JABATAN NOTARIS.
PENJABARANNYA
UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS
KODE ETIK NOTARIS (KAIDAH MORALYANG TELAH DIKOFIDIKASI)
PARAMETER PERILAKU NOTARIS DALAM PELAKSANAAN JABATANNYA
DAN DI LUAR JABATANNYA

15. KAIDAH ESSENSIAL
DALAM PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT
• :
NOTARIS SEBAGAI
PEJABAT UMUM
PELAYANAN
YURIDIS DALAM
BIDANG HUKUM
PRIVAT
KAIDAH ESSENSIAL
KEMANDIRIAN,
KETIDAK BERPIHAKAN,
KEPENTINGAN UMUM,
PROFESIONAL,
SOLIDARITAS SESAMA
REKAN, DAN TIDAK
PAMRIH
UU JABATAN NOTARIS:
1. NOTARIS DILARANG MEMBUAT AKTA
UNTUK DIRI SENDIRI, SUAMI/ISTRI
NOTARIS, ORANG LAIN YANG
MEMPUNYAI HUBUNGAN DARAH DALAM
GARIS LURUS KE ATAS DAN ATAU KE
BAWAH TANPA PEMBATASAN DERAJAT
DAN DALAM GARIS SAMPING SAMPAI
DERAJAT KETIGA;
2. AKTA NOTARIS TIDAK BOLEH MEMUAT
PENETAPAN ATAU KETENTUAN YANG
MEMBERIKAN SUATU HAK ATAU
KEUNTUNGAN BAGI NOTARIS, SUAMI
ATAU ISTRI NOTARIS, SAKSI, SUAMI ATAU
ISTRI SAKSI DAN ORANG YANG
MEMPUNYAI HUBUNGAN DARAH KE
DALAM GARIS KETURUAN KE BAWAH
ATAU KE ATAS TANPA PEMBATASAN
DERAJAT DAN GARIS SAMPING SAMPAI
DERAJAT KETIGA;
3. NOTARIS DILARANG MERANGKAP
JABATAN SEBAGAI ADVOKAT DAN
JABATAN LAIN YANG DIATUR DALAM
PASAL 17 UU JABATAN NOTARIS
4. PENETAPAN HONORARIUM NOTARIUS
BERDASARKAN NILAI EKONOMIS DAN
NILAI SOSIOLOGIS;
5/28/2023 Dr PIETER LATUMETEN, SH.MH 15

16. KAIDAH ESSENSIAL
DALAM PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT
• :
NOTARIS SEBAGAI
PEJABAT UMUM
PELAYANAN
YURIDIS DALAM
BIDANG HUKUM
PRIVAT
KODE ETIK NOTARIS:
1. NOTARIS DILARANG BEKERJA-SAMA
DENGAN BIRO JASA SEBAGAI PERANTARA
UNTUK MENCARI ATAU MENDAPATKAN
KLIEN:
2. PENGATURAN TENTANG PAPAN NAMA
JABATAN NOTARIS (JUMLAH, UKURAN
DAN LETAK)
3. NOTARIS DILARANG UNTUK MENGIKUTI
PELELANGAN UNTUK MENDAPATKAN
PEKERJAAN:
4. NOTARIS DILARANG MELAKUKAN
PUBLIKASI DAN PROMOSI DIRI BAIK
MELALUI MEDIA CETAK DAN ATAU
ELEKTRONIK:
5. NOTARIS DILARANG MEMPUNYAI
KANTOR CABANG , PERWAKILAN ATAU
BENTUK LAINNYA, DAN HANYA BOLEH
MEMPUNYAI SATU KANTOR DI TEMPAT
KEDUDUKANNYA
6. NOTARIS DILARANG MEMBENTUK
KELOMPOK SESAMA REKAN SEJAWAT
YANG BERSIFAT EKSKLUSIF DALAM
MEMBERIKAN PELAYANAN TERHADAP
INSTANSI TERTENTU:
7. MELAKUKAN USAHA USAHA YNG
MENIMBULKAN PERSAINGAN TIDAK
SEHAT ANTARA TEMAN SEJAWAT
KAIDAH ESSENSIAL
KEMANDIRIAN,
KETIDAK BERPIHAKAN,
KEPENTINGAN UMUM,
PROFESIONAL,
SOLIDARITAS SESAMA
REKAN, DAN TIDAK
PAMRIH
5/28/2023 Dr PIETER LATUMETEN, SH.MH 16

17. Dr PIETER LATUMETEN, SH.MH
SISTEM ETIKA FORMIL
5/28/2023 17

18. 5/28/2023 Dr PIETER LATUMETEN, SH.MH 18
DEWAN KEHORMATAN NOTARIS
STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN DEWAN KEHORMATAN NOTARIS:
DEWAN KEHORMATAN PUSAT, TERDIRI DARI 7 ANGGOTA BIASA YAITU SEKURANG
KURANGNYA 4 ORANG ANGGOTA BIASA DARI NOTARIS AKTIF DAN SEBANYAK
BANYAKNYA 3 ORANG ANGGOTA BIASA DARI WERDA NOTARIS. ANGGOTA DKN DIPILIH
OLEH KONGRES;
DEWAN KEHORMATAN WILAYAH, TERDIRI DARI 5 ORANG ANGGOTA BIASA YAITU
SEKURANG KURANGNYA 3 ORANG ANGGOTA BIASA DARI NOTARIS AKTIF DAN
SEBANYAK BANYAKNYA 2 ORANG ANGGOTA BIASA DARI WERDA NOTARIS. ANGGOTA
DKW DIPILIH OLEH KONFERENSI WILAYAH;
DEWAN KEHORMATAN DAERAH, TERDIRI DARI 3 ORANG ANGGOTA BIASA YAITU
SEKURANG KURANGNYA 2 ORANG ANGGOTA BIASA DARI NOTARIS AKTIF DAN
SEBANYAK BANYAKNYA 1 ORANG ANGGOTA BIASA DARI WERDA NOTARIS. ANGGOTA
DKD DIPILIH OLEH KONFERENSI DAERAH.
DKP
DIBENTUK DITINGKAT
PUSAT (NASIONAL)
DKW DIBENTUK
DITINGKAT PROPINSI
DKD DIBENTUK
DITINGKAT KOTA
ATAU KABUPATEN

19. 5/28/2023 Dr PIETER LATUMETEN, SH.MH 19
WEWENANG DEWAN KEHORMATAN NOTARIS DAN JENIS SANKSI
A. TUGAS DAN KEWENANGAN DEWAN KEHORMNATAN NOTARIS:
1. MELAKUKAN BIMBINGAN, PENGAWASAN, PEMBINAAN ANGGOTA DALAM
PENEGAKAN DAN MENUNJUNG TINGGI KODE ETIK NOTARIS;
2. MEMERIKSA DAN MENGAMBIL KEPUTUSAN ATAS DUGAAN PELANGGARAN
KETENTUAN KODE ETIK NOTARIS;
3. MEMBERIKAN SARAN DAN PENDAPAT KEPADA MAJELIS PENGAWAS DAN
ATAU MAJELIS KEORMATAN NOTARIS ATAS DUGAAN PELANGGARAN KODE
ETIK DAN JABATAN NOTARIS;
4. MEMBUAT PERATURAN DALAM RANGKA PENEGAKAN KODE ETIK NOTARIS
BERSAMA SAMA DENGAN PENGURUS PUSAT.
B. JENIS SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS :
1. TEGURAN; 2. PERINGATAN; 3. PEMBERHENTIAN SEMENTARA DARI
KEANGGOTAAN PERKUMPULAN; 4. PEMBERHENTIAN DENGAN ORMAT DARI
KEANGGOTAAN PERKUMPULAN; ATAU 5. PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK
HORMAT DARI KEANGGOTAAN PERKUMPULAN. (PASAL 6 KEN)

20. 5/28/2023 Dr PIETER LATUMETEN, SH.MH 20
KAPAN PUTUSAN DKN MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP
1. PENJATUHAN SANKSI TEGURAN ATAU PERINGATAN.
2. PENJATUHAN SANKSI BERUPA PEMBERHENTIAN SEMENTARA
ATAU PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ATAU
PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT DARI
KEANGGOTAAN PERKUMPULAN, DIMANA ANGGOTA YANG
TERKENA SANKSI MENERIMA PUTUSAN TERSEBUT DAN TIDAK
MENGAJUKAN BANDING DALAM JANGKA WAKTU YANG
DITENTUKAN;
3. DEWAN KEORMATAN PUSAT ATAU KONGRES TELAH
MENGELUARKAN PUTUSAN DALAM TINGKAT BANDING. (JIKA
PUTUSAN DILAKUKAN OLEH DKD ATAU DKW, BANDING KEPADA
DKP DAN JIKA PUTUSAN DILAKUKAN OLEH DKP MAKA BANDING
KEPADA KONGRES ATAS PUTUSAN BERUPA PEMBERHENTIAN)

21. 5/28/2023 Dr PIETER LATUMETEN, SH.MH 21
LAPORAN/PENGADUAN
OLEH ANGGOTA
PERKUMPULAN ATAU
ORANG LAIN
DIAJUKAN KEPADA:
DEWAN KEHORMATAN DAERAH
ATAU DEWAN KEHORMATAN
WILAYAH ATAU DEWAN
KEHORMATAN PUSAT
PANGGILAN:
PANGGILAN 1 (14 HARI KERJA :
PANGGILAN 2: 14 HARI KERJA
SEJAK PANGGILAN 1:
PANGGILAN 3: 14 HARI KERJA
SEJAK PANGGILAN 2.
(JIKA TIDAK HADIR, SIDANG
DILANJUTKAN)
PUTUSAN:
PALING LAMBAT 30 HARI KERJA
SEJAK TANGGAL SIDANG
TERAKHIR, HARUS SUDAH
DIAMBIL PUTUSAN OLEH DKD
ATAU DKW ATAU DKP
BERITAACARA HASIL
PEMERIKSAAN
HASIL PEMERIKSAAN DI-
TUANGKAN DALAM BAP, YANG
DITANDATANGANI OLEH
ANGGOTA DAN DK, DAN JIKA
ANGGOTA TIKDAK MENANDA
TANGANI CUKUP DK SAJA
UPAYA BANDING
DIAJUKAN OLEH ANG-
GOTA DALAM WAKTU 30
HARI SEJAK TANGGAL
PENERIMAAN PUTUSAN
BANDING DIAJUKAN:
1. KEPADA DKP ATAS PUTUSAN DKD ATAU DKW BERUPA PEMBERHENTIAN:
2. KEPADA KONGRES ATAS PUTUSAN DKP BERUPA PEMBERHENTIAN
HUKUM ACARA SIDANG PEMERIKSAAN DAN PENJATUHAN SANKSI
KODE ETIK NOTARIS

22. 5/28/2023 Dr PIETER LATUMETEN, SH.MH 22
SIAPA ORGANISASI PROFESI JABATAN NOTARIS?
UU JABATAN NOTARIS
(UU NO 30 TAHUN 2004
JO UU NO 2 TAHUN 2014)
ORGANISAI NOTARIS ADALAH ORGANISASI PROFESI
JABATAN NOTARIS YANG BERBENTUK
PERKUMUPULAN BERBADAN HUKUM
(PASAL 1 BUTIR 5 UU JABATAN NOTARIS)
NOTARIS BERHIMPUN DALAM SATU WADAH
ORGANISASI NOTARIS YAITU
IKATAN NOTARIS INDONESIA
(PASAL 82 AYAT 1 DAN 2 UU JABATAN NOTARIS)
NOTARIS SEBAGAI ANGGOTA PERKUMPULAN INI, PATUH TERHADAP:
AD, ART DAN PERATURAN
PERKUMPULAN INI
KODE ETIK NOTARIS
(DITETAPKAN OLEH
KONGRES INI)
UU JABATAN
NOTARIS

23. IKATAN NOTARIS
INDONESIA
PERAN INI DALAM
PENGAWASAN
TERHADAP
NOTARIS
MENETAPKAN KODE ETIK NOTARIS
(MELALUI ALAT PERLENGKAPAN PERKUMPULAN INI
YAITU KONGRES/KONGRES LUAR BIASA)
DEWAN KEHORMATAN NOTARIS (DKP. DKW DAN DKD)
MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
DALAM PENEGAKAN KODE ETIK NOTARIS
ORGANISAI NOTARIS BERSAMA PEMERINTAH DAN
AKADEMISI, DALAM WADAH MAJELIS PENGAWAS
NOTARIS MELAKUKAN PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS
ORGANISASI NOTARIS BERSAMA PEMERINTAH
DAN AKADEMISI DALAM WADAH MAJELIS
KEHORMATAN NOTARIS MELAKUKAN PEMBINAAN
TERHADAP NOTARIS
PERAN ORGANISASI NOTARIS
5/28/2023 Dr PIETER LATUMETEN, SH.MH 23

24. 5/28/2023 24
Dr PIETER LATUMETEN, SH.MH
SEKIAN
TERIMA KASIH