1. Menyoal Pentingnya Uji Kegunaan Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
Oleh:
Dyah Aryani P
Komisioner Komisi Informasi Pusat 2013-2017
Meskipun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(UU KIP) menjamin hak memperoleh informasi publik (yang dilakukan melalui permohonan
informasi publik), namun UU KIP juga menekannya keharusan adanya alasan bagi setiap
permohonan informasi publik saat mengajukan permintaan informasi publik. Aturan ini ditegaskan
dalam Pasal 4 ayat (3) UU KIP.
Apa makna yang tersembunyi dari ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU KIP tersebut?
Nampaknya pembuat UU KIP menyadari bahwa dengan diundangkannya UU KIP,
dikemudian hari akan terjadi puluhan bahkan ratusan gelombang permohonan informasi publik
kepada badan publik. Suka tidak suka badan publik akan mengalami kewalahan dalam melayani
permohonan informasi publik itu, yang bisa jadi dilakukan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan
pengundangan UU KIP. Pada gilirannya hal itu justru menghambat tugas-tugas penyelenggaraan
negara yang dilakukan oleh badan publik. Oleh karena itu “penyertaan alasan permintaan” dalam
permohonan informasi diharapkan mampu menjadi filter pertama (sebagai syarat prosedural) dari
berbagai permohonan informasi yang dialamatkan kepada badan publik. Terlepas apakah alasan
permintaan dalam permohonan informasi publik disampaikan secara tertulis atau tidak tertulis,
yang terpenting bahwa alasan permintaan informasi publik harus dinyatakan (declare).
Tidak dipenuhi syarat prosedural tadi, memberi hak kepada badan publik untuk menolak
permintaan informasi publik. Pasal 6 ayat (2) UU KIP menegaskan bahwa badan publik berhak
menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan. Frasa “ketentuan peraturan perundang-undangan” harus ditafsirkan sebagai seluruh
peraturan perundang-undangan yang berlaku, tentu saja termasuk UU KIP. Dan dalam UU KIP
Pasal 4 ayat (3) jelas memerintahkan kepada pemohon informasi publik untuk menyertakan alasan
permintaan informasi publik dalam permohonan informasinya.
Harus diakui bahwa keberadaan Pasal 6 ayat (2) Jo. Pasal 4 ayat (3) UU KIP seolah memberi
peluang kepada badan publik untuk mempertahankan “ketertutupannya”, karena dengan mudah
hanya berdasarkan alasan prosedural dapat menolak permintaan informasi publik. Padahal tidak
semua permintaan informasi publik dilakukan tanpa itikad baik, sekedar iseng atau tanpa maksud
dan tujuan yang jelas sebagaimana diamanatkan oleh UU KIP. Disinilah pentingnya diakukan uji
kegunaan oleh Komisi Informasi.
Sedikitnya terdapat tiga alasan juridis mengapa uji kegunaan harus dilakukan oleh Komisi
Informasi.
Pertama, pada prinsipnya disertai ataupun tidak disertai alasan permintaan informasi publik,
berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU KIP, Komisi Informasi mempunyai kewenangan untuk
meneliti, mengkaji, dan menguji alasan permintaan informasi publik yang dilayangkan kepada
badan publik pada setiap penyelesaian sengketa informasi publik. Pengujian ini harus dilakukan
oleh Komisi Informasi untuk tujuan berikut, yaitu (i) untuk menilai ada tidaknya kegunaan
informasi publik yang dimintakan kepada badan publik berdasarkan alasan permintaannya; (ii)
untuk mencegah tindakan sewenang-wenang badan publik yang menggunakan alasan tidak
terpenuhinya syarat prosedural untuk mempertahankan ketertutupannya;
Kedua, sebagai batu uji yang memastikan terpenuhinya unsur “pengguna informasi publik”
sebagai salah satu pihak dalam sengketa informasi publik. Sebagaimana disebut pada Pasal 1 angka
4 UU KIP, nyata dan jelas disebut bahwa sengketa informasi publik adalah sengketa antara badan
publik dengan pengguna informasi publik – bukan sekedar pemohon informasi publik.

2. Ketiga, untuk memastikan bahwa informasi publik yang dimintakan akan digunakan oleh
pengguna informasi publik secara tidak melawan hukum dan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Memang sangat mustahil jika Komisi Informasi dapat memastikan dan
menjamin pengguna informasi publik menggunakan informasi publik yang diminta secara tidak
melawan hukum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebab kewajiban
untuk menggunakan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagaimana disebut dalam Pasal 5 ayat (1) UU KIP dibebankan kepada pengguna informasi
publik bukan kepada Komisi Informasi. Selain itu soal “menggunakan informasi publik” dalam
penyelesaian sengketa informasi terkait dengan pelaksanaan putusan Komisi Informasi, yang pada
posisi ini harus diakui Komisi Informasi belum mempunyai instrumen hukum untuk menjangkau
tahapan tersebut. Akibatnya Komisi Informasi tidak memiliki kewenangan untuk melakukan
pengawasan yang memastikan pelaksanaan putusan Komisi Informasi. Namun demikian, dengan
melakukan uji kegunaan, kelemahan tersebut dapat diminimalisasi. Komisi Informasi secara
maksimal dan optimal sesuai dengan kewenangan yang melekat padanya telah mengupayakan agar
pasca putusan penyelesaian sengketa di Komisi Informasi, pengguna informasi publik meggunakan
informasi publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.