Berikut ini adalah ringkasan dalam 3 kalimat dari dokumen tersebut: Dokumen tersebut membahas pertimbangan terkait pembentukan Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) dan implikasinya terhadap penyelenggaraan penginderaan jauh berbasis satelit di Indonesia. Ada beberapa pertimbangan penting seperti koordinasi litbangjirap, fokus riset nasional, dan kemandirian teknologi satelit Indonesia. MAPIN berpendapat perlu dilakukan

1. Perspektif Kelembagaan Penyelenggaraan
berbasis Satelit Penginderaan Jauh
Indonesia di Masa Depan
Dr. Agustan, ST., MSc.
Masyarakat Ahli Penginderaan Jauh Indonesia (MAPIN)
Scopus Author ID: 22956983500
FGD INDONESIAN SPACE AGENCY PASCA PEMBENTUKAN BRIN
Jakarta – Daring via Zoom Meeting, 17 Mei 2021

2. https://thetruesize.com/
~10juta km
persegi
80% laut
20% darat
INDONESIA
Lebih dari
250 juta
penduduk
ESA & ISA

3. • Penginderaan
jauh atau Inderaja
(remote sensing)
bertujuan
mengenali dan
membedakan
obyek (earth
observation - EO)
• Komponen
inderaja: sensor,
wahana, aplikasi
(pemanfaatan)
Pengantar
• Inderaja menggunakan wahana antariksa (satelit): cakupan wilayah skala
regional, keteraturan pengamatan, arsip perubahan tutupan lahan
Gambar: Xiang, Tianzhu et al. “Mini-
Unmanned Aerial Vehicle-Based
Remote Sensing: Techniques,
applications, and prospects.” IEEE
Geoscience and Remote Sensing
Magazine 7 (2019): 29-63.

4. • Penyedia data dasar yang diperlukan
untuk pembangunan nasional dan
sustainable development goals (SDGs)
• Pemanfaatan Inderaja untuk praktis
dan riset (ilmu kebumian)  one
satellite – one mission
• Resolusi satelit Inderaja:
• Spasial: rendah – menengah (biasanya
gratis), tinggi - sangat tinggi (berbayar)
• Temporal: jaman-harian-mingguan
• Radiometrik: rendah-menengah-tinggi
• Spektral: pankromatik, multispektral dan
hyperspectral
Pengantar

5. Kebutuhan Inderaja Praktis: Tata Ruang & Peta Skala Besar
Sumber: Reny Windyawati (ATR-BPN) – Webinar MAPIN 13 Mei 2020
https://youtu.be/N0ecAEjaAv8
ISUSTRATEGISBIDAN
Minimnya
KetersediaanRDTR
•Keterbatasanpeta
dasar skala besar
1:5.000
•Keterbatasandata
tematikpendukung
penyusunanRDTR
skala 1:5.000
•Keterbatasan SDM
penyusun RDTR yang
berkompeten di pusat
dan daerah
LamanyaPenyusunan
RTRWProvinsi dan
RTRWKab/Kota
•Penetapan LP2B
secara spasial (lokasi
dan luasan dalam peta
RTR)
•Prasyarat penyusunan
KLHS untuk
Persetujuan Substansi
•Keterbatasan data dan
peta dasar skala
1:25.000, serta peta
tematik skala
1:250.000 – 1:25.000
* terkait dengan keberadaan Ditjen Pengendalian Pem
Dokumen RPJMN 2020-2024 Agenda #2: Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan
Menjamin Pemerataan: RDTR tersedia 3% dari 1.838 karena peta skala besar 1:5000 belum tersedia

6. Kebutuhan Inderaja Praktis: Peta Skala Besar dan IGT Pertanahan
Sumber: Ade Komara (BIG) – Webinar MAPIN 13 Mei 2020
https://youtu.be/N0ecAEjaAv8
Peta dasar pertanahan (IGT Pertanahan): Laporan Kinerja ATR BPN Tahun 2020:
dari 64.3 juta Ha luas wilayah non-hutan, yang masih belum dipetakan sekitar 31,3 juta Ha,
atau sekitar 48.6%. No Map  No Plan  No Investment  No Welfare (Irawan Soemarto, 2014)
1:250.000 1:50.000 1:25.000 1:10.000 1:5.000
No Jenis Citra Resolusi Spasial
1 Geoeye 1,65 meter (multispectral)
0,41 m (pankromatik)
2 Ikonos 4 meter (multispectral)
1 meter (pankromatik)
3 Quickbird 2.44 m (multispectral)
61 cm (pankromatik)
4 Worldview 1.84 m (multispectral)
0.46 m (panchromatic)
5 Pleaides 2 meter (multispectral)
0.5 meter (panchromatic)
6 SPOT 5 2,5 m – 20 m
(multispectral)
2,5 m – 10 m
(panchromatic)

7. Kebutuhan Citra Satelit:
Riset dan Praktis
Resolusi
Spasial
Resolusi
Temporal
harian
mingguan
bulanan
tahunan
1m 10m 100m
Precision
Agriculture
&
Crop
Insurance
Land Management
(Land status
monitoring)
Fishery and Ocean
(Coastal monitoring)
Fishery and Ocean
(Ocean Environment)
(Fishing Prediction)
Forestry
(National forest
map)
Forestry
(Land cover classification map)
Maritime
(Ship detection)
Maritime
(Oil spill)
5m 30m
Pleaides, IKONOS, QuickBird,
GEOEYE, WorldView
SPOT-5 SPOT-4,
ALOS-2
Landsat-7
Disaster
(Emergency)
Agriculture
(Soil map)
Agriculture
(Paddy field mapping)
Land Management
(Land Parcel registration
map)
Mapping
(Map updating)
Forestry
(Carbon map)
Mapping
(Forest Boundary)
Disaster
(Recovery)
Disaster
(Permanent）
Agriculture
(Yield
estimation)
Saat ini terdapat 2 Distributor
(PMDN) data satelit dan sekitar
130 Perusahaan Reseller yang
tercatat dalam APSPIG (Sumber:
Komunikasi dengan Ir. Sofan
Prhandi, 2021)
Belanja data satelit ~450M/tahun
(Sumber: Survey oleh MRI, 2014)
Pemanfaatan Saat ini

8. • UU Keantariksaan No. 21/2013
• Inderaja merupakan salah satu kegiatan
keantariksaan (Pasal 7 – ayat 1)
• Kegiatan Inderaja meliputi: Perolehan data;
Pengolahan data; Penyimpanan dan
pendistribusian data; dan Pemanfaatan data
dan diseminasi informasi (Pasal 15 – ayat 1)
• Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU
Keantariksaan, perolehan data penginderaan
jauh sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1)
dapat dilakukan melalui: Pengoperasian
satelit; Pengoperasian stasiun bumi; dan/atau
Citra satelit.
• Dilaksanakan melalui Peraturan Pemerintah No.
11/ 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan
Penginderaan Jauh
Aspek Legal Inderaja
FINAL RE PORT
LEGAL FRAMEWORK REVIEW FOR
INDONESIAN EARTH OBSERVATION
SATELLITE SYSTEM
Prepared for:
Mitsubishi Research Institute (MRI) - Japan
Prepared by:
Oni Bibin Bintoro & Partners
JUL Y, 2014
!
Dirangkum dari Legal Opinion
Rubby S. Agustino, SH, MH.

9. Pertimbangan terkait Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN)
• Koordinasi kegiatan dan anggaran litbangjirap dan
memperkuat fokus riset nasional
• Kegiatan Inderaja terdiri dari aspek riset, pelayanan
operasional, regulasi dan kedaulatan negara
• Kegiatan riset terkait geosains untuk pemantauan
bumi dan terkait dengan kerjasama internasional
untuk berbagai aplikasi
• Pelayanan yang bersifat operasional: anggaran data
inderaja berbasis satelit untuk aplikasi pemetaan
skala besar dan penyusunan rencana tata ruang:
user K/L dan Pemda
• Kemandirian bangsa untuk teknologi rancang-
bangun dan mengoperasikan satelit
• Inovasi untuk bisnis keantariksaan melalui usaha
rintisan
THONFELD, HECHELTJEN,
BRAUN & MENZ (2010)
Carlo Ferro, Italian Trade Agency, 2020

10. Pertimbangan terkait BRIN
MAPIN memahami bahwa LPNK keantariksaan berdasarkan UU
Keantariksaan memiliki kewenangan kelembagaan yang setara dengan
kementerian, yaitu kewenangan untuk meregulasi. Dalam hal ini
kewenangan meregulasi kegiatan keantariksaan dan penerbangan
Dalam pasal 75, PerPres 33/2021, landasan hukum operasional LAPAN
sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Maka ada beberapa tafsir
terhadap keberadaan organisasi LPNK yang bertanggung jawab terhadap
keantariksaan:
1. PerPres memiliki kewenangan yang cukup untuk mengintegrasikan
seluruh tupoksi LAPAN kedalam BRIN. Sehingga seluruh tupoksi
LAPAN dapat dijalankan oleh BRIN;

11. Pertimbangan terkait BRIN
2. PerPres memiliki kewenangan memindahkan aspek riset, dan aspek
operasional yang menunjang riset dari LAPAN ke BRIN, tetapi aspek regulasi,
aspek kedaulatan tidak masuk ke BRIN, sehingga perlu aturan hukum
/perundangan tambahan;
3. PerPres memiliki kewenangan terbatas karena hanya menggunakan
konsideran UU Sisnas Iptek , tanpa ada pertimbangan terhadap UU
Keantariksaan. Sehingga perlu revisi PerPres dengan konsideran tambahan
UU Keantariksaan. Sehingga seluruh tupoksi LAPAN dapat dipindahkan ke
BRIN. Jika tidak, hanya tupoksi yang berhubungan dengan aspek Riset
(litbangjirap) yang dapat diintegrasikan ke BRIN, sedang aspek operasional,
aspek regulasi, aspek kedaulatan tetap berada di LAPAN (lama) atau kembali
ke UU keantariksaan yang artinya perlu dibuat sebuah UU revisi, PP baru atau
PerPres revisi berdasarkan UU Keantariksaan.

12. Pertimbangan terkait BRIN
Ada beberapa hal yang menjadi perhatian, yaitu:
• Jika pemerintah ingin membuat organisasi baru yang mewadahi aspek lain
selain aspek riset dari kelembagaan keantariksaan, maka pemerintah perlu
berdialog dengan DPR
• Pemeritah sebaiknya membuat wadah baru untuk mewadahi aspek lain dari
kegiatan keantariksaan, untuk mengisi kekosongan regulasi dan kedaulatan
Negara terkait keantariksaan.
• Perlu dicermati kebutuhan perangkat peraturan pelaksanaan transisi agar
terjadi "harmonisasi" peraturan (beberapa Perpres) terkait keantariksaan

13. Perkembangan Sains dan Teknologi
Sumber: Modifikasi dari Geospatial Industry Outlook & Readiness Index, 2019 Edition

14. Antisipasi Kecenderungan Masa Depan
• Penggunaan data satelit akan mencakup
hampir semua sektor, tapi potensi itu belum
termanfaatkan secara intensif, hanya sebatas
diskusi pada brosur
• Keinginan untuk membuat data satelit bebas
akses karena beberapa aplikasi dengan
pengguna yang makin beragam, utamanya
oleh perusahaan rintisan (startup company)
• Bisnis model yang berkembang: prinsip
berbagi (sharing economy) – tidak ingin
membeli/memiliki tapi meminjam; diakses
secara daring; real time data, berlangganan
(subscribe)
Dirangkum dari: The future of commercial satellite
imagery business model - Maria Hochleitner

15. Proses Kreativitas terkait Bisnis Antariksa - Inderaja
MAP THE STARTUP & CREATIVE COMP
ANY USING REMOTE SENSING
Kenapa membutuhkan Data Remote Sensing
Cost Saving Accuracy Deep Analysis
63% 21%
12%
Sumber: Abdul Karim – Webinar MAPIN 20 Agustus 2020
https://youtu.be/LLC4VmgoJLs

16. Proses Bisnis Penyediaan Data Satelit
Users
Operating
Receiving
Archiving
Providing
Value Added
Information Providing
Data Users Information Users Science Users
Image Processing
Data Analysis
Value adding
Data Integration
Data to Information
Optimization for users
Operation and
Providing business
Value Added
business
Sumber: Modifikasi dari MRI, Japan
Infrastruktur dasar:
Lembaga Negara
Pelaksana
LitbangJirap UU No.
11/2019 Tentang
Sisnasiptek

17. Pengalaman dan Contoh
• Indonesia telah berhasil
meluncurkan dan mengoperasikan
satelit observasi bumi
eksperimental (LAPAN – A1, A2, A3)
• Infrastruktur dasar sebaiknya
disediakan oleh pemerintah
• Demokratisasi data satelit melalui
semangat berbagi-pakai data
melalui platform (PLATYPUS) dan
inisiatif open data cube
• Proses penambahan nilai tambah
melalui proses kreatif akan
menghasilkan invensi dan inovasi –
contoh Catapult di Inggris
Sumber: Tim RisetPro UK SSTL Visit 2014 - Chusnul TJ

18. Penutup
MAPIN sebagai sebuah wadah organisasi profesi dan organisasi keilmuan yang
memiliki anggota se-Indonesia dan keanggotaannya dari berbagai pihak: ASN,
universitas, swasta, LSM dll. merasa terpanggil untuk mengikuti arah
kelembagaan penginderaan jauh (keantariksaan) Indonesia, serta bersedia
memfasilitasi segala usaha untuk mencapai Indonesia emas di tahun 2045
melalui pengelolaan ekosistem penginderaan jauh Indonesia yang lebih baik.

19. “Happiness can be found even in the darkest of times, when one only remembers to turn on the
light.”
(Prof. Dumbledore - the Prisoner of Azkaban)
Terima Kasih
mapin.or.id mapin_ri mapin_ri http://jurnal.mapin.or.id e-ISSN : 2657-0378

20. http://www.apsar2021.org
Welcome APSAR 2021
1 - 5 November 2021 in Bali Island, Indonesia

21. Slide Tambahan
MAPIN berpendapat bahwasanya sebelum diundangkannya PerPres BRIN dalam
lembar Negara di tahun 2021 ini, ada beberapa hal yang dapat dilakukan:
• Merekomendasikan sebuah kajian yang menyeluruh terhadap isi PerPres
33/2021, tidak hanya dari perspektif kelembagaan penyelenggaraan
berbasiskan Satelit Penginderaan Jauh (keantariksaan), tetapi juga berbasiskan
IPTEK, kenukliran, litbangjirap, industri dll.
• Seandainya PerPres sudah diundangkan dalam lembaran begara dan dirasa ada
ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh PerPres tersebut, maka MAPIN
sesuai visi-misi organisasi untuk memajukan penggunaan Penginderaan Jauh di
Indonesia akan ikut aktif dalam memfasilitasi usaha mencari kepastian hukum
dalam bidang penginderaan jauh Indonesia sebagai bagian dari memajukan
kesejahteraan umum.

22. Slide Tambahan
Beberapa Usaha untuk menghindari ketidakpastian hukum pasca PerPres BRIN 33/2021:
• Yudicial review dapat dipahami sebagai suatu pranata hukum yang memberikan kewenangan
kepada badan pelaksana kekuasaan kehakiman yang ditunjuk oleh konstitusi (dalam hal ini
Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi) untuk dapat melakukan peninjauan dan atau
pengujian kembali.
• Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga
bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.
(Pasal 9 ayat 2. UU 12/2011). Kalau dinyatakan bertentangan maka PerPres dicabut atau
direvisi, maupun dilakukan usaha lain yaitu: Legislative review maupun executive review.
• Legislative review dan executive review adalah upaya yang dapat dilakukan untuk mengubah
suatu undang-undang melalui lembaga legislatif atau lembaga eksekutif berdasarkan fungsi
legislasi yang dimiliki oleh kedua lembaga tersebut sebagaimana yang diatur dalam
konstitusi pada Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Ayat (1) UUD 1945 dan UU 12/2011.
Dirangkum dari diskusi dengan Divisi Hukum MAPIN
di bawah Koordnasi Dipl-Ing Oni Bintoro

23. Konstelasi ASEAN
Thailand
• Thai-Paht 1 (Tech Demo, SSTL)
• THEOS (Operational, EADS/Astrium)
Indonesia
• LAPAN-TUBSAT (Tech demo, Technical Univ. of Berlin)
• LAPAN-A2 (Tech demo, Indonesia own)
• LAPAN-A3 (Tech demo, Indonesia own)
Malaysia
• Tiungsat 1 (Tech Demo, SSTL)
• Razaksat (Operational, SaTReCi)
Singapore
• XSAT (Tech Demo/Operational, SSTL)
Vietnam
• Optik: VNREDSAT-1 and 1b (Tech
demo /Operational, EADS/Astrium)
• Radar: LOTUSat1 and LOTUSat2
Tech Demo
Tech Demo/Operational
Operational

24. Proses Kreativitas terkait Bisnis Antariksa - Inderaja

25. Usulan Konsorsium InaRSSat
Presiden
Kemenko
Polhukam
Kemenhan
Satelit
Kemenko PMK
Kemendikbudristek BPPT
Satelit
LAPAN
Satelit
Kemenko
Perekonomian
BIG
Satelit
Kementan
Satelit
Kemenko
Maritim
KKP
Satelit
Sekretaris Kabinet

26. Kekuatan yg ada saat ini ditingkatkan efektifitas dan efisiensinya melalui pemenuhan alutsista dan perlengkapan, pemanfaatan teknologi keantariksaan dan penjalarannya, gelar
teritorial dan gelar di daerah rawan dalam kerangka Kogabwilhan, termasuk pengembangan Koarmada, shg mampu mendeteksi dini dan bertindak cepat dan efektif. Hal lain Ceteris
Paribus. (Sumber: Listiyanto)
ANATOMI POSTUR HANNEG VS POSTUR ANCAMAN
KELAS
TEKNOLOGI
ANATOMI
POSTUR “IDEAL” 2007 POSTUR MEF 2010 POSTUR YG
DIUSULKAN
POSTUR ANCAMAN
KONVENSIONAL
(TERRESTRIAL)
1
NUKLIR
3 TRIAD
KEANTARIKSAAN
(EXTRATERRESTRIAL)
& SIBER
2
GUGUS SATELIT
& SIBER
GUGUS SATELIT
& SIBER