dfds

1. PERSAMAAN KEDUDUKAN WARGA NEGARA KedudukanWarga Negara danKewarganegaraandi Indonesia PengertianWarga Negara Tiap-tiapwarganegaramemilikiistilahtersendiriuntukmenyebutwarganegara. Di Belanda, warga negaradisebutdenganistilahstraatsburger, diInggrisdisebut citizen, diPrancisdisebutcitoyen. Adapun di Indonesia, istilahwarganegaradikenaldenganistilahkaulanegara. Istilah “kaula” berasaldaribahasa jawa yang menurutperaturanperundang-undanganHindiaBelandamemilikipengertian yang sepadan denganistilahonderdaan (bahasaBelanda) yang berartiikatanantaraseorangwarganegaradengan negaranya. Sedangkanwarganegaraitusendiriadalahorang-orang yang memilikikedudukanresmisebagai anggotapenuhsuatunegara. Adapundefinisidariwarganegaramenurut UU No.12 Tahun 2006 tentang KewarganegaraanRepublik Indonesia pasal 1 adalahwargasuatunegara yang ditetapkanberdasarkan peraturanperundang-undangan. Dalampemahamansebagianbesarmasyarakat, warganegara/rakyatdisamakandenganpenduduk, padahalkeduanyaadalahhal yang berbeda. Berikutinipenjelasan R.G. KARTASAPOETRA mengenai keduahaltersebut: Orang yang disebutrakyatsuatunegaraharuslahmempunyaiketegasanbahwamerekaitubenar-benartundukpada UUD negara yang berlaku. Mengakuikekuasaannegara, danmengakuiwilayahnegaratadisebagaiwilayahtanah air yang hanyasatu-satunya. Pendudukadalahsemuaorang yang ada/bertempattinggaldalamwilayahnegaradenganketegasantelahmemenuhipersyaratan-persyaratantertentu yang ditetapkanolehperaturannegara. Sehinggamerekadapatmelakukankegiatan-kegiatankehidupan yang sewajarnyadiwilayahnegara yang bersangkutan. Sebaliknya, bukanpendudukadalahmereka yang beradadalamwilayahsuatunegarahanyauntuksementarawaktu.

2. Makadapatdisimpulkanbahwarakyatmengandungpengertiansamadenganwarganegara. Sedangkanpendudukmempunyaimakna yang lebihluas, yaitumeliputiwarganegara / rakyatdanbukan warganegara / warganegaraasing. Olehkarenanya, pengertianpendudukdibagimenjadi 2, sebagaiberikut : Pendudukwarganegaraadalahorang yang memilikihubungan yang tidakterputusdengantanahairnyadan UUD negaranyasertamengakuikekuasaannegara. Pendudukbukanwarganegara (orangasing) adalahorang yang hanyamemilikihubunganhukumdengansuatunegaraselamaorang yang bersangkutanbertempattinggaldalamwilayahnegaratersebut. Apabiladiilustrasikanmakaterbentuklahskema : Dalamketentuanperundang-undangan yang berlakudi Indonesia, seseorangdikatakansebagai pendudukapabilatinggalselamasatutahunberturut-turutdiwilayah Indonesia selamakurangdarisatu tahun/sementara. Bukanpenduduk Orangberadadisuatuwilayahnegara Warga Negara Rakyat Penduduk OrangAsing / WNA

3. Menurut UU Nomor 12 Tahun 2006, yang termasukwarganegaradi Indonesia adalahsebagaiberikut: Setiaporang yang berdasarkanperaturanperundang-undangandan/atauberdasarkanperjanjianPemerintah RI dengannegara lain sebelum UU iniberlakusudahmenjadi WNI. Anak yang lahirdariperkawinan yang sahdariseorang ayah danibu WNI. Anak yang lahirdariperkawinan yang sah, dariseorang ayah warganegara India danibuwarganegaraasing. Anak yang lahirdariperkawinan yang sahdariseorang ayah warganegaraasingdanibuwarganegara Indonesia. Anak yang lahirdiluarperkawinan yang sahdariseoarangibu WNI. 2. AsasPenentuanKewarganegaraan DalamKonvensi Den Haag tahun 1930 pasal 1 dijelaskanbahwapenentuankewarganegaraan merupakanhakmutlakdarinegara yang bersangkutan. Namundemikian, hakmutlaktersebutdibatasi olehapa yang disebutdengan general principles / prinsip-prinsipumumhukuminternasionaltentang kewarganegaraan, sehinggaharusmemperhatikanhal-halberikut : Suatunegaratidakbolehmemasukkanorang-orang yang tidakmemilikihubungansedikitpundengannegara yang bersangkutan. Suatunegaratidakbolehmenentukankewarganegaraanatasdasarunsur-unsur primordial yang dianggapbertentangandenganprinsip-prinsiphukumumumtadi. Adapuncarauntukmenentukankewarganegaraanseseorangdapatmenggunakan 2 macamasas yang berlaku, yaituatasdasarkelahiranatauasasdasarperkawinan.

4. KewarganegaraanBerdasarkanKelahiran (AsasKelahiran) Penentuan status kewarganegaraanseseorangatasdasarkelahirandibedakanmenjadi 2 sebagai berikut: AsasTempatKelahiran (Ius Soli) Ius Soli merupakanasaspenentuan status kewarganegaraan yang didasarkanpadadaerahatautempat tinggaldimanaseseorangdilahirkan. Namunseiringdenganberjalannyawaktudimanamobilitas pendudukantarnegarasemakintinggi, makaasasIus Soli dirasatidakmemadaisehinggadiperlukan adanyaasas lain yang dapatmenjadisolusiataspermasalahan-permasalahankewarganegaraan yang tidak tercakupdalamasasIus Soli. Makakemudianberkembanglahasashubungandarah/keturunan. 2. AsasHubunganDarah / Keturunan (IusSanguinis) IusSanguinismerupakanasaspenemuan status kewarganegaraan yang didasarkanpadapertalian darahatauketurunandariorangbersangkutan. b. KewarganegaraanBerdasarkanPerkawinan. Masalahmunculapabilaterjadisuatuperkawinancampuran. Yaitusuatuperkawinan yang dilangsungkanolehparapihak yang berbedakewarganegaraannya. Penentuan status kewarganegaraan yang didasarkanpadaperkawainanmeliputi 2 asassebagaiberikut : 1). AsasKesatuanhukum Keluargamerupakanintimasyarakat. Dalammenyelenggarakankehidupanbermasyarakatperlu adanyasuatukesatuandalamkeluarga. Lalusiapakah yang harusmengikutikewarganegaraan pasangannya? Apakahsuami yang harusmengikutikewarganegaraanistrinyaatausebailiknya? Pada Prinsipnyakeduaalternatifinidapatsajaterjadi, akantetapipadaumumnyapihakistrilah yang mengikuti

5. kewarganegaraansuaminya. Namun, seringkalihalsemacaminikurangditerimaolehsebagianpihak. Bagisebagianorang yang mengagungkanemansipasiwanita, prinsiptersebutdianggapmerendahkan wanita, denganasumsibahwawanitamemilikikedudukansamasepertilaki-lakiyaitumemilikihakdan kebebasanuntukmemilikiapa yang terbaikbagidirinya. Munculdanberkembangasasbaru, yaituasas persamaanderajat. 2). AsasPersamaanDerajat Asaspersamaanderajatbertolakdarisebuahargumenbahwalaki-lakidanperempuanadalah sederajatsehinggaterjadinyaperkawinantidakmenyebabkansalahsatupihaktunduksecarahukum kepada yang lain. Ditinjaudariaspekkepentingannasionalmasing-masingnegara. Asaspersamaan derajatmempunyaiaspekpositif, yaitumenghindarkanterjadinyapenyelundupanhukum. 3. MasalahKewarganegaraan Adanegara yang menganutasasIus Soli, ada pula yang menganutasasIusSanguinis. Akantetapidewasainipadaumumnyakeduaasasinidianutsecarasimultan. Penggunaankeduaasassecarasimultanbertujuan agar status apatrideatautidakkewarganegaraan (statelees). Sebaliknya, karenapelbagainegaramenganutasaskewarganegaraanberdasarkankelahiran yang berbeda-beda, dapatmenimbulkanmasalahbipatside /dwikerwarganegaraan (berkewarganegaraanrangkap). BahkanMultipatride (berkewarganegaraanbanyak/lebihdari 2). apa yang dimaksuddenganapparodedanbiparide? a. Aparside adalahsuatuistilahuntukorang-orang yang tidakmemilikikewarganegaraan.

6. b. Bipatride adalahsuatuistilahuntukmenyebutorang yang mempunyaiduamacamkewarganegaraansekaligus (kewarganegaraanrangkap). 4. PewarganegaraandanStelselKewarganegaraan. Pewarganegaraanseringdisebutdengannaturalisasi, yaiutproseshukum yang dilakukanolehseseoranguntukmemperoleh/memilikikewarganeraansuatunegara. Naturalisasidilakukankarenaseseorangtidakmemenuhisyaratsebagaiwarganegaraberdasarkanpadaasasius soli maupunasasiussanguinis. Meskipuntiapnegaramemilikiperbedaanpesyaratandanprosedurpewarganegaraan, namunsecaraumumterdapatduacarapewarganegaraan, ataudisebutdenganstelsel, yaiut : a. StelselAktif b. StelselPasif Berdasarkankeduastelseldiatasterdapatduahak yang dimilikiolehsetiapwarganegaraterkaitdengan status kewarganegaraan, yaiutsebagaiberikut : a. Hakopsoadalahhakuntukmemilihsuatukewarganegaraan (dalamstekselaktif) b. Hakrepudiasiadalahhakuntukmenolaksuatukewarganegaraan (dalamstelselpasif)

7. SyaratMemperolehKewarganegaraan. Menurut UU Nomor 12 tahun 2006, pasal 9 : Permohonanpewarganegaraandapatdilakukanolehpemohonjikamemenuhipersyaratansebagaiberikut : 1. Telah berusia 18 (depalanbelas) tahunatausudahmenikah. 2. Pada waktumengajukanpermohonansudahbertempattinggaldiwilayahRepublikIndonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut- turut. 3. Sehat jasmani dan rohani 4. Dapat berbahasa indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara indonesia tahun 1945 5. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindakan yang diancam dengan pidana 1 (satu) tahun atau lebih 6. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan republik indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda. 7. Mempunyai pekerjaan dan / berpenghasilan tetap, dan 8. Membayar uang pewarganegaraan ke kas negara.

8. Tata caramemperolehkewarganegaraan. Tata caramemperolehkewarganegaraanmenurut UU Nomor 12 tahun 2006 Pemohonkewarganegaraandiajukandiindonesiaolehpemohonsecaratertulisdalambahasaindonesiadiataskertabermateraicukupkepadapresidenmelaluimenteri. Berkeaspemohonpewarganegaraansebagaimanadimaksudpadaayat (1) disampaikankepadapejabat Menterimeneruskanpermohonansebagaimanadimaksuddalampasal 10 disertaidenganpertimbangankepadapresidendalamwaktu paling lambat 3 (tiga) bulanterhitungsejaktanggalpermohonanditerima. Pemohonpewarganegaraandikenaibiaya Biayasebagaimanadimaksudpadaayat 1 (satu) diaturdenganperaturanpemerintah. Hal-hal yang MenyebabkanKehilanganKewarganegaraan. warganegaraindonesiakehilangankewarganegaraanjikayang bersangkutan : 1. Memperolehkewarganegaraan lain ataskemauansendiri 2. tidakmenolakatautidakmelepaskewarganegaraan lain, sedangkanorang yang bersangkutan mendapatkesemaptanitu 3. dinyatakanhilangkewarganegaraanyaolehpresidenataspermohonansendiri, yang bersangkutan sudahberusia 18 (delapanbelas) tahun, bertempattinggaldiluarnegeri, dandinyatakanhilang kewarganegaraanrepublikindonesiatidakmenjaditanpakewarganegaraan. 4. masukdalamdinastentaraasingtanpaizinterlebihdahuludaripresiden 5. secarasukarelamasukdalamdinasneagraasing, yang jabatandalamdinassemacamitu diindonesiasesiadenganketentuanperaturanperundang-undanganhanyadapatdijabatoleh warganegaraindonesia

9. 5. MemahamiUndang-undangKewarganegaraanRepublik Indonesia Adapunundang-undangmengaturtentangkewarganegaraandiindonesiameliputisebagaiberikut : a. Undang-undang No. 3 Tahun 1946 tentangkewarganegaraanindonesia Undang-undang Ex. Darurat No. 9 tahun 1955 tentangkependudukanorangasing

10. B. PersamaanKedudukanWarga Negara dalamKehidupanBermasyarakat, Berbangsa, danBernegara. AlasanPentingPrinsipPersamaan Persamaanadalahperwujudankehidupandidalammasyarakat yang salingmenghormatidanmenghargaiorang lain tanpamembeda-bedakansuku, agama, ras, danantargolongan (sara). Seorangtokohbernama Franz magnissusenomengemukakanbahwaprinsippersamaankedudukanwarganegara lain sebagai respond atasbentukmasyarakatfeodaldalamsejarah. Sehinggakonflikkepentingan yang terjadidalamkehidupansehari-haridopecahkanberdasarkankriteriakuat-lemah, danorang-orangkuatlah yang selalumenangdanmenindaskaumlemah. adapuntokoh lain bernama Robert A. Dahl menyataanadanyaduaalasanutamamengapaprinsipkedudukanwarganegarapentingkeberadaaanya, yaitusebagaiberikut : a. SecaraIntrinsiksemuamanusiaadalahdiciptakansama, yaknibahwamerekadikaruniaioleh sangapenciptadenganhak-hakasasi. b. setiaporangdewasa yang tundukpadahukumsuatungearaseharusnyadianggapcukup memenuhisyaratuntukdapatterlibat (berpartisipasi) dalamprosesdemokrasipemerintahan negaratersebut. Sesungguhnyaindonesiamemilikinilai-nilaikultural yang telahadasejakzamandahuludan menjadifondasibagiterciptanyajaminanpersamaankedudukanwarganegaradalamkehidupan bermasyrakat, berbangsadanbernegara. Nilai-nilaitersebutadalah : nilaigotongroyong nilaireligius nilaikerelaanberkorbandancintatanah air, serta nilairamahtamah

11. 2. JaminanPersamaanKedudukanWarga Negara menurutKonstitusi adapunisidarijaminanpersamaankedudukanwarganegaradalamkonstitusidapatdiketahuidaripenjelasansebagaiberikut : a. Pembukaan UUD 1945 Pembukaan UUD 1945 sebagaistaats fundamental norm memberikanjaminanataspersamaankedudukanwarganegara yang tertuangdalamalinea 1 (satu) yang berbunyi “…Sesungguhnyakemerdekaanituialahhaksegalabangsadanolehsebabitupenjajahandiatasduniaharusdihapuskan, karenatidaksesuaidenganperikemanusiaandanperikeadilan…” kalimatdalamalineapertamatersebutmengandungadanyabuktibahwanegaaraindonesiamengakuiadanyajaminanpersamaankedudukanbagibangsa-bansgaberadaddiseluruhdunia. selaintertuangdalamalineapertama. Adanyapengakuandanjaminanpersamaanhidupbagiwarganegarajugatertuangdalamalineaempat yang berbunyi”….Negara Indonesia yang melindungisegenapbangsaindonesiadanseluruhtumpahdarahindonesiadanuntukmemajukankesejahteraanumum, mencerdaskankehidupanbangsa, danikutmelaksankanketertibandunia yang berdasarkankemerdekaan, perdamaianabadi, dankeadilansosial….” b. Sila-silaPancasila pancasilasebagaidasarnegarajugamemuatadanyajaminanpersamaankedudukanwarganegaradalamkehidupanbermasyarakat, berbangsadanbernegara yang terkandungdalamsetiapsilanya, yaitu : 1. Silaketuhanan yang mahaesa 2. SilaKemanusiaan yang adildanberadab 3. Silapersatuanindonesia 4. Silakerakyatan yang dipimpinolehHikmatkebijaksanaandalampermusyawaratanperwakilan 5. SilaKeadilansosialbagiseluruhrakyat Indonesia

12. c. Pasal-Pasal UUD 1945 Persamaankedudukanwarganegaratercermindariadanyapersamaanhakdankedudukanbagisetiapwarganegara. Di Indonesia jaminanatashakdankewajibanwarganegara yang diaturdalam UUD 1945 pasal 27 hingga 34 dapatdilihatdaritabelberikut :

13. Adapun yang menjadikewajibanwarganegaraterhadapnegaraberdasarkan UUD 1945dapat dilihatdari tabelberikut :

14. Selainhakdankewajibanterhadapnegara, terdapat pula hakdankewajibannegaraterhadapwarga negaranya. Berikutiniadalahbeberapakewajibannegaraterhadapwarganegara : Negara berkewajibanuntukmenjaminsistemhukum yang adil Negara berkewajibanuntukmenjaminhakasasiwarganegara Negara berkewajibanuntukmenjamimkemerdekaanberagamadanberibadah Neagraberkewajibanuntukmengembangkansistempendidikannasionaluntukrakyat Negara berkewajibanuntukmemajukankebudayaannasional Negara berkewajibanuntukmenyejahterakanekonomirakyat Negara berkewajibanmemberijaminandanperlindungansosial Sedangkanhaknegarameliputisebagaiberikut : Negara berhakuntukditaatihukumdanpemerintahannya Negara berhakuntukdibela Negara berhakuntukmengasaibumi, air dankekayaanalamuntukkepentinganrakyat. Aturanhukum yang mengaturtentanghakdankewajibanwarganegaradalamberbagaiaspekkehidupan telahkitaketahuibahwa UUD 1945 merupakanhukumdasarsehingagapa yang adadidalamnyamerupakangarisbesardariperaturan yang berlakudiindonesia. Adapunpenjabaranaripasal-pasal yang adadi UUD 1945 dapatberupa UU ataupunperaturan lain.

15. PenerapanPrinsipPersamaanKedudukanWarga Negara dalamkehidupanbermasyarakat, berbangsadanbernegara. 1. Dibidanghukum a. Di bidangHukumPerdataInternasional b. Di bidangHukumKekeluargaan. c. Di bidangHukumPublik 2. DibidangPolitik 3. DibidangKeagamaan 4. DibidangPertahanandanKeamanan 5. DibidangPendidikandanKebudayaan 6. DibidangEkonomi

16. Sebagaiwarganegaradangenerasipenerusbangsa, kitawajibmemilikisikapdanperilaku yang mengedepankanpersamaankedudukanwarganegara. Adapunbeberapacontohperilaku yang mengedepankanpersamaankedudukanwarganegaradapatdilihatdalamtabelberikutini :

17. MenghargaiPersamaanKedudukanWarga Negara TanpaMembedakanRas, Agama, Gender, Golongan, BudayadanSuku Indonesia merupakannegara yang memilikikeanekaragamansukubangsa, agama, ras, danbudaya. Berikutiniakandijelaskanmengenaikeanekaragamantersebut : 1. Sukubangsa Sukubangsamerupakankesatuansosial yang dapatdibedakandarikesatuansosial lain berdasarkankesadaranakanidentitasbudaya, khususnyabahasa. Indonesia memilikiberanekaragamsukubangsa yang tersebar Dari SabanghinggaMerauke yang diosebutdenganistilah Nusantara. 2. Agama Indonesia bukanlahnegara agama, namunbangsa Indonesia merupakannegaraberagama, haltersebutdapatkitabuktikandarisejarahpembentukanbangsa Indonesia. Dan kemudiantercermindalamdasarnegaradanideologinegaraPancasila UUD 1945 jugadisebutkan “DenganrahmatTuhan Yang MahaEsadandengandidorongkanolehkeinginanluhur” Hal tersebutmembuktikanbahwabangsaindonesiaadalahbangsa yang beragama. Terdapatbeberapa agama yang diakuidanberkembangdalammasyarakat Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Negara Indonesia menjunjung tinggi semua agama, sikap terhadap agama adalah melindungi dan menjamin para pemeluknya untuk dapat menjalankan agamanya denagn aman dan nyaman, serta memberi kesempatan dan perlakuan yang sama pada tiap-tiap agama. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut. Negara mewajibkan warga negara untuk mengikuti pelajaran agama dalam sekolah-sekolah formal. Negara menjamin kemerdekaan kepada warga negaranya dalam hal memeluk agama dan beribadah menurut keyakinannya masing-masing. Negara mempersilahkan agama untuk menentukan syariatnta sendiri, sejauh tidak bertenttangan dengan kepentingan umum dan tidak mewajibkan dengan hukum negara.

18. 3. Kebudayaan Kebudayaan diartikan sebagai keseluruhan pengetahuan manusia sebagai mahluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan beserta pengamalannya dan dijadikan pedoman tingkah laku serta amal perbuatan. hal yang penting dari proses perintegrasian tersebut adalah bahwa interaksi dan integrasi budaya harus berjalan secara wajar dan alamiah tanpa adanya unsur pemaksaan dan dominasi budaya suatu daerah tertentu terhadap budaya daerah lainnya. 4. Ras Menurut Koentjaraningrat, ras merupakan suatu golongan manusia yang menunjukkan berbagai ciri tubuh tertentu dengan frekuensi yang besar. 5. Gender Gender merupakan pembedaan pria dan wanita dalam aspek budaya.

19. Sebagai negara multikultural, tiap warga negara harus memiliki kesadaran akan pentingnya menghargai kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama, gender, golongan, budaya, maupun suku. Hal tersebut dapat dilakukan dengan adanya toleransi dan empati serta menghilangkan segala bentuk diskriminasi sehingga tercipta multikulturalisme. Toleransi adalah sikap menghargai (membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya) yang berbeda atau berlainan satu dengan pendirian sendiri. Kunci dari toleransi adalah penghargaan terhadap perbedaan yang ada sehingga toleransi sosial dimaknasi sebagai sikap yang menghargai perbedaan sosial yang terdapat dalam masyrakat baik ras, agama, gender, golongan, budaya maupun suku sebagai bentuk penghargaan terhadap persamaan hak dan kedudukan yang dimiliki oleh setiap orang / warga negara. Adapun empati adalah keadaan mental yang membuat seseorang turut merasakan perasaan, pikiran, atau keadaan orang ataupun kelompok lain. Dengan empati, seseorang berusaha memahami perbedaan-perbedaan sosial yang ada dalam masyarakat dengan cara menempatkan dirinya sebagai individu maupun kelompok yang berbeda. Sedangkan yang dimaksud dengan diskriminasi adalah tindakan tidak adil terhadap seseorang atau sekelompok orang, akibat adanya karakteristik tertentu dalam seseorang atau sekelompok orang tersebut. Karakteristik tersebut dapat berupa ras, agama, gender, golongan, budaya, suku maupun status sosial dan ekonomi seseorang. Tindakan diskriminatif merupakan tindakan yang tidak dibenarkan, karena haltersebut sama artinya dengan tidak menghargai hak asasi orang lain, meskipun orang tersebut berbeda dengan kita.

20. Apabila seluruh warga negara dapat menerapkan sikap toleransi, empati, dan menghilangkan segala bentuk diskriminasi, maka akan terciptalah multikulturalisme, yaitu kebijakan publik yang mendorong seluruh kelompok budaya dalam masyrakat untuk bersedia menerima dan berinteraksi dengan kelompok lain secara sederajat, tanpa memedulikan perbedaan ras, agama, budaya, golongan, etnis, dan gender. Selain hal-hal yang dilakukan di atas, dalam rangka menghargai persamaan kedudukan bagi setiap warga negara perlu dilakukan langkah-langkah berikut. Regulasi yang dilakukan oleh lembaga legislatif maupun eksekutif. Sosialisasi atas peraturan dan kebijaksanaan yang telah dibuat agar masyrakat mengetahui dan merasa dilibatkan dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara, hingga rakyat pun bisa turut berpartisipasi. Implementasi suatu kebijakan atau aturan yang profesional dan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Adanya pembelajaran bagi rakyat atas pentingnya kesadaran hukum maupun segala aturan birokrasi yang berlaku. Penanaman nilai-nilai keteladanan melalui pembelajaran yang berkelanjutan dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Adanya kesiapan dan langkah-langkah antisipatif terhadap potensi-potensi konflk yang disebabkan oleh adanya perbedaan ras, golongan, agama, budaya, dan suku bangsa.