Dokumen tersebut merangkum peraturan presiden tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah menurut PP No. 54 tahun 2010. Dokumen tersebut menjelaskan proses pengadaan mulai dari perencanaan, pemilihan metode pengadaan, pelaksanaan lelang, seleksi kualifikasi, hingga penunjukkan penyedia barang dan jasa.

1. Oleh :
Ir. HERU BUDI HARTONO, M.Si.
Ketua PPBJ-DPUK Purbalingga T.A. 2011

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010
Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan
Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa
oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi
(K/L/D/I) lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan
sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
Pengadaan Barang/Jasa di DPU Kab. Purbalingga yang pembiayaannya
baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD.

3. a. Swakelola ;
b. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
a. Barang;
b. Pekerjaan Konstruksi;
c. Jasa Konsultansi; dan
d. Jasa Lainnya.
Efisien, Efektif, Transparan, Terbuka, Bersaing,
Adil/Tidak Diskriminatif, dan Akuntabel

4. a. Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom);
c. Panitia / Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ);
d. Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).

5. a. Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa ;
b. Pemilihan Sistem Pengadaan ;
c. Penetapan Metode Penilaian Kualifikasi ;
d. Penyusunan Jadwal Pemilihan Penyedia Barang/Jasa ;
e. Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; dan
f. Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

6. a. Pelelangan :
- Pelelangan Umum (HPS > Rp. 200 Jt)
- Pelelangan Sederhana (Rp. 100 Jt < HPS < Rp. 200 Jt)
b. Penunjukan Langsung (keadaan tertentu / khusus)
c. Pengadaan Langsung (HPS < Rp. 100 Jt)
d. Kontes/Sayembara

7. a. Pelelangan :
- Pelelangan Umum (HPS > Rp. 200 Jt)
- Pelelangan Terbatas (konstruksi yg bersifat kompleks)
- Pemilihan Langsung (Rp. 100 Jt < HPS < Rp. 200 Jt)
b. Penunjukan Langsung (keadaan tertentu / khusus)
c. Pengadaan Langsung (HPS < Rp. 100 Jt)

8. a. Seleksi :
- Seleksi Umum (HPS > Rp. 200 Jt)
- Seleksi Sederhana (Rp. 50 Jt < HPS < Rp. 200 Jt)
b. Penunjukan Langsung (keadaan tertentu / khusus)
c. Pengadaan Langsung (HPS < Rp. 50 Jt)
d. Sayembara

9. a. Sistem Gugur ;
b. Sistem Nilai ; dan
c. Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis.
a. Metode Evaluasi Berdasarkan Kualitas;
b. Metode Evaluasi Berdasarkan Kualitas dan Biaya;
c. Metode Evaluasi Berdasarkan Pagu Anggaran; atau
d. Metode Evaluasi Berdasarkan Biaya Terendah.

10. a. Pengumuman;
b. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan;
c. Pemberian Penjelasan;
d. Pemasukan Dokumen Penawaran;
e. Pembukaan Dokumen Penawaran;
f. Evaluasi Penawaran;
g. Evaluasi Kualifikasi;
h. Pembuktian Kualifikasi;
i. Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;
j. Penetapan Pemenang;
k. Pengumuman Pemenang;
l. Sanggahan;
m. Sanggahan banding (apabila diperlukan); dan
n. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

11. a. Pengumuman Prakualifikasi;
b. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Kualifikasi;
c. Pemberian Penjelasan (apabila diperlukan);
d. Pemasukan dan Evaluasi Dokumen Kualifikasi;
e. Pembuktian Kualifikasi;
f. Penetapan Hasil Kualifikasi;
g. Pemberitahuan/Pengumuman Hasil Kualifikasi;
h. Sanggahan Kualifikasi;
i. Undangan;
j. Pemberian Penjelasan;
k. Pemasukan Dokumen Penawaran;
l. Pembukaan Dokumen Penawaran serta Koreksi Aritmatik;
m. Evaluasi Administrasi, Teknis dan Biaya;
n. Penetapan Pemenang;
o. Pemberitahuan/Pengumuman Pemenang;
p. Sanggahan;
q. Sanggahan Banding (apabila diperlukan);
r. Undangan Klarifikasi dan Negosiasi;
s. Klarifikasi dan Negosiasi;
t. Pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi; dan
u. Penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi.