Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PP 79 2010

1,581 views

Published on

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
BIAYA OPERASI YANG DAPAT DIKEMBALIKAN DAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN DI BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

PP 79 2010

  1. 1. PRESIDENREPUBLIK INDONESIAPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 79 TAHUN 2010TENTANCBIAYA OPERAS1YANG DAPAT DIKEMBALIKAN DANPERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN DI BIDANG USAHA HULUMINYAK DAN GAS BUM1DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan GasBumi, kegiatan usaha hulu dilaksanakan dandikendalikan melalui kontrak kerja sama;b. bahwa dalam pelaksanaan kontrak kerja samasebagaimana dimaksud pada huruf a, modal yangditanggung oleh badan usaha atau bentuk usaha tetapmerupakan biaya operasi yang dapat dikernbalikan olehPemerintah Republik Indonesia pada saat kegiatan usahahulu minyak dan gas bumi menghasilkan produksikomersial;C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud pada huruf a dan huruf b serta untukmelaksanakan ketentuan Pasal 31 D Undang-UndangNomor .7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilansebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganUndang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentangPerubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlumenetapkan peraturan pemerintah tentang biaya operasiyang dapat dikembalikan dan perlakuan pajakpenghasilan di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi;Mengingat . . .
  2. 2. PRESIDENREPUBLIK INDONESIAMengingat : 1. Pasal 5 ayat (2)Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PajakPenghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun2008 tentang Perubahan Keernpat Atas Undang-UndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor133, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4893);3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyakdan Gas Bumi (Lernbaran Negara Republik IndonesiaTahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4 152);MEMUTUSKAN:Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BIAYA OPERAS1YANGDAPAT DIKEMBALIKAN DAN PERLAKUAN PAJAKPENGHASILAN DI BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN GASBUMI.BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:I. Minyak bumi, gas burni, minyak dan gas bumi, eksplorasi,eksploitasi, kontrak kerja sama, Badan Pelaksana,wilayah kerja, wilayah hukum pertarnbangan Indonesia,dan kegiatan usaha hulu adalah sebagaimana dimaksuddalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentangMinyak dan Gas Bumi.2. Kontraktor adalah badan usaha atau bentuk usaha tetapyang ditetapkan untuk melakukan eksplorasi daneksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan kontrakkerja sarna dengan Badan Pelaksana.3. Operator . . .
  3. 3. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA3. Operator adalah kontraktor atau dalam ha1 kontraktorterdiri atas beberapa pemegang participating interest, salahsatu pemegang participating interest yang ditunjuk sebagaiwakil oleh pemegang participating interest lainnya sesuaidengan kontrak kerja sama.4. Operasi perminyakan adalah kegiatan yang meliputieksplorasi, eksploitasi, pengangkutan, penutupan danpeninggalan sumur (plug and abandonment) sertapemulihan bekas penambangan (site restoration) minyakdan gas bumi.5. Lifting adalah sejumlah minyak mentah dan/atau gasbumi yang dijual atau dibagi di titik penyerahan (custodytransferpoint).6. First Tmnche Petroleum yang selanjutnya disingkat FTPadalah sejumlah tertentu minyak mentah dan/atau gasbumi yang diproduksi dari suatu wilayah kerja dalam satutahun kalender, yang dapat diambil dan diterima olehBadan Pelaksana danlatau kontraktor dalam tiap tahunkalender, sebelum dikurangi pengembalian biaya operasidan penanganan produksi (ownuse).7. Investment Credit yang selanjutnya disebut insentifinvestasi adalah tambahan pengembalian biaya modaldalam jumlah tertentu, yang berkaitan langsung denganfasilitas produksi, yang diberikan sebagai insentif untukpengembangan lapangan minyak dan/atau gas bumitertentu.8. Equity to be Split adalah hasil produksi yang tersediauntuk dibagi (lifting) antara Badan Pelaksana dankontraktor setelah dikurangi F?P, insentif investasi Cjikaada),dan pengembalian biaya operasi.9. Biaya bukan modal (non capital cost) adalah biaya yangdikeluarkan pada kegiatan operasi tahun berjalan yangrnempunyai masa manfaat kurang dari 1 (satu) tahun,termasuk survei dan intangible drilling cost.10. Biaya modal (capital cost) adalah pengeluaran yangdilakukan untuk peralatan atau barang yang mernpunyaimasa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yangpembebanannya pada tahun berjalan melalui penyusutan.11. Rencana kerja dan anggaran adalah suatu perencanaankegiatan dan pengeluaran anggaran tahunan olehkontraktor untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gasbumi pada suatu wilayah kerja.12. Kontrak . . .
  4. 4. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA12. Kontrak bagi hasil adalah suatu bentuk kontrak kerjasama dalam kegiatan usaha hulu berdasarkan prinsippembagian hasil produksi.13. Kontrak jasa adalah suatu bentuk kontrak kerja samauntuk pelaksanaan eksploitasi minyak dan gas bumiberdasarkan prinsip pemberian imbalan jasa atas produksiyang dihasilkan.14. Participating Interest adalah hak dan kewajiban sebagaikontraktor kontrak kerja sama, baik secara langsungmaupun tidak langsung pada suatu wilayah kerja.15. Uplift adalah imbalan yang diterima oleh kontraktorsehubungan dengan penyediaan dana talangan untukpembiayaan operasi kontrak bagi hasil yang seharusnyamerupakan kewajiban partisipasi kontraktor lain, yangada dalam satu kontrak kerja sama, dalam pembiayaan.16. Domestic Market Obligation yang selanjutnya disingkatDM0 adalah kewajiban penyerahan bagian kontraktorberupa minyak clanlatau gas bumi untuk memenuhikebutuhan dalam negeri.17, Imbalan D M 0 adalah imbalan yang dibayarkan olehPemerintah kepada kontraktor atas penyerahan minyakdanlatau gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalamnegeri dengan menggunakan harga yang ditetapkan olehMenteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnyarneliputi kegiatan usaha minyak dan gas bumi.18. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang kegiatan usaha minyak dan gasbumi.Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pefnerintah ini berlakuuntuk kontrak bagi hasil dan kontrak jasa di bidang usahahulu minyak dan gas bumi.(1) Kontraktor wajib membawa modal dan teknologi sertamenanggung risiko operasi dalam rangka pelaksanaanoperasi perminyakan berdasarkan kontrak kerja sama padasuatu wilayah kerja.(2)Pelaksanaan . . .
  5. 5. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 5 -(2) Pelaksanaan operasi perminyakan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) wajib dilakukan berdasarkan prinsip efektifdan efisien, prinsip kewajaran, serta kaidah praktek bisnisdan keteknikan yang baik.(1) Seluruh barang dan peralatan yang dibeli oleh kontraktordalam rangka operasi perminyakan rnenjadi barang miliknegara yang pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah dandikelola oleh Badan Pelaksana.(2) Atas barang dan peralatan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dalam rangka pengembalian biaya operasi tidakdapat dilakukan penilaian kembali.(1) Dalam melaksanakan operasi perminyakan, kontraktorwajib menyusun rencana kerja dan anggaran sesuai dengankaidah praktek bisnis dan keteknikan yang baik sertaprinsip kewajaran.(2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud padaayat (1)terdiri atas:a. pengeluaran rutin; danb. pengeluaran proyek.(3) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud padaayat (2) wajib mendapat persetujuan Kepala BadanPelaksana.(4) Persetujuan Kepala Badan Pelaksana sebagaimanadimaksud pada ayat (3) merupakan dasar bagi kontraktoruntuk melaksanakan operasi perminyakan.Terhadap pengeluaran proyek sebagaimana dimaksud dalarriPasal 5 ayat (2) huruf b, sebelum dilaksanakan wajibmendapatkan persetujuan atorisasi pembelanjaan finansial dariKepala Badan Pelaksana.
  6. 6. PWESIDENREPUBL-IK INDONESIA(1) Kontraktor mendapatkan kembali biaya operasi sesuaidengan rencana kerja dan anggaran yang telah disetujuioleh Kepala Badan Pelaksana, setelah wilayah kerjamenghasilkan produksi komersial.(2) Produksi komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)statusnya ditetapkan melalui ~ersetujuanMenteri atasrencana pengembangan lapangan yang pertama kali akandiproduksikan.(3) Dalam ha1 wilayah kerja sebagaimana dimaksud padaayat (1) tidak menghasilkan produksi komersial, terhadapseluruh biaya operasi yang telah dikeluarkan menjadi risikodan beban kontraktor sepenuhnya.(1) Menteri menetapkan besaran minimum bagian negara darisuatu wilayah kerja yang dikaitkan dengan lifting dalampersetujuan rencana pengembangan lapangan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).(2) Penetapan besaran minimum bagian negara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pedomanyang ditetapkan oleh Menteri.BAB I1PENGHASILAN BRUT0DAN PENGURANG PENGHASILAN KONTRAKTORBagian KesatuPenghasilan Bruto Kontraktor(1) Penghasilan bruto kontraktor terdiri atas:a. penghasilan dalam rangka kontrak bagi hasil; ataub. penghasilan dalam rangka kontrak jasa; danc. penghasilan lain di luar kontrak kerja sama.(2)Penghitungan . . .
  7. 7. FRESIDENFZEPLIBLIK INDONESIA(2) Penghitungan pajak penghasilan atas penghasilan dalamrangka kontrak bagi hasil sebagaimana dimaksud padaayat (1)huruf a dihitung berdasarkan nilai realisasi minyakdanlatau gas bumi bagian kontraktor dari equity share danFTP share ditambah minyak danlatau gas bumi yangberasal dari pengembalian biaya operasi ditambah minyakdanlatau gas bumi tambahan yang berasal dari pemberianinsentif atau karena ha1 lain dikurangi nilai realisasipenyerahan DM0 minyak dan/atau gas bumi ditarhbahImbalan DM0 ditambah varian harga atas lifling.(3) Penghitungan pajak penghasilan atas penghasilan dalamrangka kontrak jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b dihitung berdasarkan imbalan yang diterima dariPemerintah ditambah nilai realisasi penjualan atas minyakdanlatau gas bumi yang berasal dari pengembalian biayaoperasi.(4) Penghasilan lain di luar kontrak kerja sama sebagaimanadimaksud pada ayat (1)huruf c terdiri atas:a. uplift atau imbalan lain yang sejenis; dan/ataub. penghasilan yang berasal dari pengalihan participatinginterest.Pasal 10(1) Untuk menjamin adanya penerimaan negara, Menterimenetapkan besaran dan pembagian FTP.(2) Untuk mendorong pengembangan wilayah kerja, Menteridapat menetapkan bentuk dan besaran insentif investasi.Bagian KeduaBiaya OperasiPasal 11(1) Biaya operasi terdiri atas:a. biaya eksplorasi;b. biaya eksploitasi; danc. biaya lain.(2) Biaya eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a terdiri atas:a. biaya pengeboran terdiri atas:1. biaya . . .
  8. 8. PFZESIDENREPUBLIK INDONESIA1. biaya pengeboran eksplorasi; dan2, biaya pengeboran pengembangan;b. biaya geologis dan geofisika terdiri atas:1. biaya penelitian geologis; ban2. biaya penelitian geofisika;c, biaya umum dan administrasi pada kegiatan eksplorasi;dan -d. biaya penyusutan.(3) Biaya eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b terdiri atas:a. biaya langsung produksi untuk:1. minyak bumi; dan2. gas bumi.b. biaya pemrosesan gas bumi;c. biaya utility terdiri atas:1. biaya perangkat produksi dan pemeliharaanperalatan; danI2. biaya uap, air, dan listrik;d. biaya umum dan administrasi pada kegiatan eksploitasi;dane. biaya penyusutan.(4) Biaya umum dan administrasi untuk kegiatan eksplorasidan eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)hurufc dan ayat (3)huruf d terdiri atas:a. biaya administrasi dan keuangan;b. biaya pegawai;c, biaya jasa material;d. biaya transportasi;e. biaya umum kantor; danf. pajak tidak langsung, pajak daerah, dan retribusidaerah.(5)Biaya lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cterdiri atas:a. biaya untuk memindahkan gas dari titik produksi ketitik penyerahan; danb. biaya kegiatan pasca operasi kegiatan usaha hulu.Pasal 12
  9. 9. PRESIDENREPUBLIK INDONESIAPasal 12(1) Biaya operasi yang dapat dikembalikan dalampenghitungan bagi hasil dan pajak penghasilan harusmemenuhi persyaratan:a, dikeluarkan untuk mendapatkan, rnenagih, danmemelihara penghasilan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan dab terkait langsungdengan kegiatan operasi perminyakan di wilayah kerjakontraktor yang bersangkutan di Indonesia;b. menggunakan harga wajar yang tidak dipengaruhihubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang Pajak Penghasilan;c. pelaksanaan operasi perminyakan sesuai dengan kaidahpraktek bisnis dan keteknikan yang baik;d. kegiatan operasi perminyakan sesuai dengan rencanakerja dan anggaran yang telah mendapatkanpersetujuan Kepala Badan Pelaksana sebagaimanadimaksud dalam Pasal5 dan Pasal6.(2) Biaya yang dikeluarkan yang terkait langsung denganoperasi perminyakan sebagaimana dimaksud pada ayat (I)huruf a wajib memenuhi syarat:a. untuk biaya penyusutan hanya atas barang danperalatan yang digunakan untuk operasi perminyakanyang menjadi milik negara;b. untuk biaya langsung kantor pusat yang dibebankan keproyek di Indonesia yang berasal dari luar negeri hanyauntuk kegiatan yang:1. tidak dapat dikerjakan oleh institusi/lembaga didalam negeri;2. tidak dapat dikerjakan oleh tenaga kerja Indonesia;dan3. tidak rutin;c. untuk pemberian imbalan sehubungan denganpekerjaan kepada karyawanlpekerja dalam bentuknaturalkenikmatan dilakukan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan di bidang perpajakan;d. untuk pemberian sumbangan bencana alam atas namaPemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan di bidang perpajakan;e. untuk . . .
  10. 10. PRESIDENR E P U B L I K lNDONESIA- 1 0 -e. untuk pengeluaran biaya pengembangan masyarakatdan lingkungan yang dikeluarkan hanya pada masaeksplorasi;f. untuk pengeluaran alokasi biaya tidak langsung kantorpusat dengan syarat:1. digunakan untuk menunjang usaha atau kegiatan diIndonesia; *2. kontraktor menyerahkan laporan keuangankonsolidasi kantor pusat yang telah diaudit dandasar pengalokasiannya; dan3. besarannya tidak melampaui batasan yangditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangansetelah mendapat pertimbangan Menteri.(3) Batasan maksimum biaya yang berkaitan denganremunerasi tenaga kerja asing ditetapkan dengan PeraturanMenteri Keuangan setelah mendapatkan pertimbangan dariMenteri.Pasal 13Jenis biaya operasi yang tidak dapat dikembalikan dalampenghitungan bagi hasil dan pajak penghasilan meliputi:a, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentinganpribadi dan/atau keluarga dari pekerja, pengurus, pemegangparticipating interest,dan pemegang saham;b. pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecualibiaya penutupan dan pemulihan tambang yang disimpanpada rekening bersama Badan Pelaksana dan kontraktordalam rekening bank umum Pemerintah Indonesia yangberada di Indonesia;c. harta yang dihibahkan;d, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikanserta sanksi pidana berupa denda yang berkaitan denganpelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidangperpajakan serta tagihan atau denda yang timbul akibatkesalahan kontraktor karena kesengajaan atau kealpaan;e. biaya penyusutan atas barang dan peralatan yangdigunakan yang bukan milik negara;f. insentif, pembayaran iuran pensiun, dan premi asuransiuntuk kepentingan pribadi dan/atau keluarga dari tenagakerja asing, pengurus, dan pemegang saham;g. biaya . . .
  11. 11. PRESlDENKEPUBLIK INDONESIAg. biaya tenaga kerja asing yang tidak memenuhi prosedurrencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) atau tidakmemiliki izin kerja tenaga asing (IKTA);h. biaya konsultan hukum yang tidak terkait langsung denganoperasi perminyakan dalam rangka kontrak kerja sama;i. biaya konsultan pajak;j. biaya pemasaran minyak dan/atau gas bumi bagiankontraktor, kecuali biaya pemasaran gas bumi yang telahdisetujui Kepala Badan Pelaksana;k. biaya representasi, termasuk biaya jamuan dengan namadan dalam bentuk apapun, kecuali disertai dengan daftarnominatif penerima manfaat dan nomor pokok wajib pajak(NPWP)penerima manfaat;1. biaya pengembangan lingkungan dan masyarakat setempatpada masa eksploitasi;m. biaya pelatihan teknis untuk tenaga kerja asing;n. biaya terkait merger, akuisisi, atau biaya pengalihanparticipating interest;o. biaya bunga atas pinjaman;p. pajak penghasilan karyawan yang ditanggung kontraktormaupun dibayarkan sebagai tunjangan pajak dan pajakpenghasilan yang wajib dipotong atau dipungut ataspenghasilan pihak ketiga yang ditanggung kontraktor ataudi-gross up;q. pengadaan barang dan jasa serta kegiatan lainnya yangtidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kaidahketeknikan yang baik, atau yang melampaui nilaipersetujuan otorisasi pengeluaran di atas 10% (sepuluhpersen) dari nilai otorisasi pengeluaran;r. surplus material yang berlebihan akibat kesalahanperencanaan dan pembelian;s. nilai buku dan biaya pengoperasian aset yang telahdigunakan yang tidak dapat beroperasi lagi akibat kelalaiankontraktor;t. transaksi yang:1. merugikan negara;2. tidak melalui proses tender sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan kecuali dalam ha1 tertentu; atau3. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.u. bonus. . .
  12. 12. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 12 -u. bonus yang dibayarkan kepada Pemerintah;v. biaya yang terjadi sebelum penandatanganan kontrak;w. insentif interest recovery; danx. biaya audit komersial.Pasal 14Dalam ha1 terdapat penghasilan tambahan yang diperolehdalarn rangka pelaksanaan operasi perminyakan dalam bentukhasil penjualan produk sampingan atau bentuk lainnyadiperlakukan sebagai pengurang biaya operasi.Pasal 15(1) Barang yang memiliki masa manfaat tidak lebih dari1 (satu) tahun dibebankan sebagai biaya operasi pada saatbarang digunakan.(2) Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan secara rata-rata atau dengan caramendahulukan barang yang diperoleh pertama.Pasal 16(1) Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud yangmempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahundilakukan dalam bagian yang menurun selama masamanfaat yang dihitung dengan cara menerapkan tarifpenyusutan atas nilai sisa buku dan pada akhir masamanfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus.(2) Penyusutan dimulai pada bulan harta tersebut digunakan(placed into service).(3) Penghitungan penyusutan dilakukan sesuai kelompok,tarif, dan masa manfaat sebagaimana tercantum dalamLampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkandari Peraturan Pemerintah ini.(4) Dalam ha1 harta berwujud sebagaimana dimaksud padaayat (1) tidak dapat digunakan lagi akibat kerusakankarena faktor alamiah atau keadaan kahar, jumlah nilaisisa buku harta berwujud tetap disusutkan sesuai dengansisa masa manfaatnya.Pasal 17 . . .
  13. 13. PRESlDENREPUBLIK INDONESIAPasal 17(1) Besarnya cadangan biaya penutupan dan pemulihantambang yang dibebankan untuk 1 (satu) tahun pajak,dihitung berdasarkan estimasi biaya penutupan danpemulihan tambang berdasarltan masa manfaat ekonomis.(2) Cadangan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)wajibdisimpan dalam rekening bersama antara Badan Pelaksanadan kontraktor di bank umum Pemerintah Indonesia diIndonesia.(3) Dalam ha1 total realisasi biaya penutupan dan pemulihantambang lebih kecil atau lebih besar dari jumlah yangdicadangkan, selisihnya menjadi pengurang atau penambahbiaya operasi yang dapat dikembalikan dari masing-masingwilayah kerja atau lapangan yang bersangkutan, setelahmendapat persetujuan Kepala Badan Pelaksana.(4) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan dana cadanganbiaya penutupan dan pemulihan tambang diatur denganPeraturan Menteri.Pasal 18(1) Kontraktor dapat merhbebankan iuran pesangon bagipegawai tetap yang dibayarkan kepada pengelola danapesangon tenaga kerja yang ditetapkan Menteri Keuangan.(2) Tata cara pengelolaan iuran pesangon dan besarnyapesangon diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.Pasal 19(1) Seluruh biaya kerja, pembebanannya ditangguhkan sampaidengan adanya lapangan yang berproduksi secarakomersial di wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat (1).(2) Untuk pengamanan penerimaan negara, selainpenangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (I),Menteridapat mengambil kebijakan terkait pengembanganlapangan.
  14. 14. PRESIDENREPUBLIK INDONESIAPasal 20(1) Biaya operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yangdapat dikembalikan dalam 1 (satu) tahun kalender terdiriatas:a. biaya bukan modal tahun berjalan;b. penyusutan biaya modal tahun berjalan; danc. biaya operasi yang belum dapat dikembalikan padatahun-tahun sebelumnya.(2) Jumlah maksimum biaya operasi yang dapat dikembalikansebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kontrak jasaditentukan sebesar imbalan yang diberikan olehPemerintah.(3) Biaya operasi yang dapat dikembalikan sebagaimanadimaksud pada ayat (1)yang belum dapat diperhitungkandalam 1 (satu) tahun kalender dapat diperhitungkan padatahun berikutnya.(4) Biaya langsung minyak bumi dibebankan pada produksiminyak bumi dan biaya langsung gas bumi dibebankanpada produksi gas bumi.(5) Dalam ha1 terdapat biaya bersama minyak dan gas bumi,biaya bersarna dialokasikan sesuai proporsi nilai relatifhasil produksi.Dalarn ha1 suatu lapangan atau wilayah kerja telahmenghasilkan satu jenis hasil produksi minyak bumi ataugas bumi, sementara jenis produksi yang lainnya belummenghasilkan, biaya bersama sebagaimana dimaksud padaayat (5)dialokasikan secara adil berdasarkan kesepakatanantara Badan Pelaksana dan kontraktor.(7) Pengembalian biaya operasi untuk minyak bumi dilakukanhanya terhadap lifting minyak bumi, sedangkanpengembalian biaya operasi untuk gas bumi dilakukanhanya terhadap nilai penjualan gas bumi.(8) Dalam ha1 pengembalian biaya operasi minyak bumi ataugas bumi tidak mencukupi dari hasil produksinya atau nilaipenjualannya, ditentukan:a. biaya operasi gas bumi yang melebihi nilai produksinya,selisihnya dibebankan pada hasil produksi minyakbumi;b. biaya operasi minyak bumi yang melebihi nilaiproduksinya, selisihnya dibebankan pada nilai penjualangas bumi.BAB I11 . . .
  15. 15. PRESlDENREPUBLIK INDONESIABAB I11PENGAKUAN DAN PENGUKURAN PENGHASILANPenghasilan kontraktor untuk kontrak bagi hasil diakui padatitik penyerahan.(1) Penghasilan dari kontrak kerja sama dalam bentukpenjualan minyak bumi dinilai dengan menggunakan hargaminyak mentah Indonesia.(2) Metodologi dan formula dari harga minyak mentahIndonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkanbersama oleh Menteri dan Menteri Keuangan.(3) Ketentuan mengenai tata cara penetapan metodologi danformula harga minyak mentah Indonesia sebagaimanadimaksud pada ayat (2)diatur dengan Peraturan Menteri.(1) Penghasilan dari kontrak kerja sama dalam bentuk kontrakpenjualan gas bumi dihitung berdasarkan harga yangdisepakati dalam kontrak penjualan gas bumi.(2) Dalam ha1 penjualan gas bumi sebagaimana dimaksudpada ayat (1)dilakukan setelah gas bumi diperoleh melaluiproses lebih lanjut yang disetujui Menteri, penghasilan yangdiakui dihitung berdasarkan hasil penjualan yang diterimadikurangi komponen biaya penjualan.BAB IVPENGHITUNGAN BAG1 HASIL(1) Dalam ha1 tidak terdapat FTP dan insentif investasi, equityto be split dihitung berdasarkan lifting dikurangi biayaoperasi yang dapat dikembalikan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 20.(2)Dalam .
  16. 16. PRESlDENREPUBLIK INDONESIADalam ha1 terdapat FTP tetapi tidak terdapat insentifinvestasi, equity to be split dihitung berdasarkan liftingdikurangi FTP dikurangi biaya operasi yang dapatdikembalikan.Dalam ha1 terdapat FTP dan insentif investasi, equity to besplit dihitung berdasarkan lifing dikurangi FTP dikurangiinsentif investasi dikurangi biaya operasi yang dapatdikembalikan.Dalam ha1 tidak terdapat FTP tetapi terdapat insentifinvestasi, equity to be split dihitung berdasarkan liftingdikurangi insentif investasi dikurangi biaya operasi yangdapat dikembalikan.Insentif investasi dan biaya operasi yang dapatdikembalikan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan, dikonversi menjadi:a. minyak bumi, dengan harga rata-rata harga minyakmentah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal22; ataub. gas bumi, dengan harga yang disepakati dalam kontrakpenjualan gas bumi.Bagian kontraktor untuk kontrak kerja sama, dihitungberdasarkan persentase bagian kontraktor sebelum pajakpenghasilan yang dinyatakan dalam kontrak kerja samadikalikan dengan equity to be split,Bagian Pemerintah untuk kontrak kerja sama dihitungberdasarkan persentase bagian Pernerintah yangdinyatakan dalam kontrak kerja sama dikalikafi denganequity to be split yang didalamnya belum termasuk pajakpenghasilan yang terutang oleh kontraktor.IContraktor wajib memenuhi kewajiban DM0 denganmenyerahkan 25% (dua puluh lirna persen) bagiannya dariproduksi minyak bumi dan/atau gas bumi yangdihasilkannya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.Kontraktor mendapat imbalan DM0 atas penyerahanminyak bumi dan/atau gas bumi sebagaimana dimaksudpada ayat (8)dengan harga yang ditetapkan oleh Menteri.BAB V . . .
  17. 17. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 1 7 -BAB VPENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN(1) Penghasilan kena pajak untuk 1 (satu) tahun pajak bagikontraktor untuk kontrak bagi hasil, dihitung berdasarkanpenghasilan dalam rangka kontrak bagi hasil sebagaimanadimaksud dalam Pasal9 ayat (2) dikurangi biaya bukanmodal tahun berjalan dikurangi penyusutan biaya modaltahun berjalan dikurangi biaya operasi yang belum dapatdikembalikan pada tahun-tahun sebelumnya.(2) Dalam ha1 jumlah pengurang sebagaimana dimaksud padaayat (1) lebih besar dari penghasilan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), sisa kurangnyadiperhitungkan pada tahun pajak berikutnya sampaidengan berakhirnya kontrak.(3) Besarnya pajak penghasilan yang terutang bagi kontraktor,dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dikalikan dengan tarif pajak yangditentukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangandi bidang pajak penghasilan.(4) Besarnya pajak penghasilan yang terutang bagi kontraktoryang kontraknya ditandatangani sebelum berlakunyaperaturan Pemerintah ini, dihitung berdasarkan tarif pajakperseroan atau pajak penghasilan pada saat kontrakditandatangani.(5) Atas penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud padaayat (1) setelah dikurangi pajak penghasilan sebagaimanadimaksud pada ayat (3) atau ayat (4), terutang pajakpenghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.(6) Dalam ha1 kontraktor berbentuk badan hukum Indonesia,penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud padaayat (1) setelah dikurangi pajak penghasilan sebagaimanadimaksud pada ayat (3) diperlakukan sebagai deviden yangdisediakan untuk dibayarkan dan terutang pajakpenghasilan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.(7) Atas pemenuhan kewajiban pajak penghasilan sebagaimanadimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6)diterbitkan surat ketetapan pembayaran pajak penghasilanminyak bumi dan gas bumi setelah dilakukan pemeriksaanpajak,8. Sebelum . . .
  18. 18. PRESlbENREPUBLIK INDONESIA(8) Sebelum surat ketetapan pembayaran pajak penghasilanminyak bumi dan gas bumi diterbitkan, dapat diterbitkansurat keterangan pembayaran pajak penghasilan minyakbumi dan gas bumi sementara,(9) Icetentuan rnengenai penerbitan surat ketetapanpembayaran pajak penghasilan minyak bumi dan gas bumisebagaimana dimaksud pada ayat (7)dan surat keteranganpembayaran pajak penghasilan minyak bumi dan gas bumisementara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diaturdengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.(10)Kontraktor dibebaskan dari pemungutan bea masuk danpajak dalam rangka impor atas barang yang digunakandalam operasi perminyakan pada kegiatan eksplorasi dankegiatan eksploitasi.(11)Ketentuan mengenai tata cara pembebasan bea masuk danpemungutan pajak dalam rangka impor sebagaimanadimaksud pada ayat (10)diatur sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan,(1) Penghasilan kena pajak untuk 1 (satu) tahun pajak bagikontraktor dalam rangka kontrak jasa, berdasarkanpenghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal9 ayat (3)dikurangi biaya bukan modal tahun berjalan dikurangipenyusutan biaya modal tahun berjalan dikurangi seluruhbiaya operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 yangbelum dikembalikan.(2) Ketentuan mengenai jumlah maksimum pengurangsebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah imbalanyang diberikan oleh Pemerintah kepada kontraktor diaturdengan Peraturan Menteri.(3) Dalam ha1 jumlah pengurang sebagaimana dimaksud padaayat (1) lebih besar dari penghasilan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), sisa kurangnyadiperhitungkan pada tahun pajak berikutnya sampaidengan berakhirnya kontrak.(4) Besarnya pajak penghasilan yang terutang bagi kontraktorberdasarkan penghasilan kena pajak sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dikalikan dengan tarif sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pajak penghasilan.
  19. 19. PRESJDENREPUBLIK INDONESIA(5) Atas penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud padaayat (1) setelah dikurangi pajak penghasilan sebagaimanadimaksud pada ayat (4) diperlakukan sebagai deviden yangdisediakan untuk dibayarkan dan terutang pajakpenghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.BAB VIPENGHASILAN DI LUAR KONTRAK KERJA SAMAPasal 27(1) Atas penghasilan lain kontraktor berupa uplift atau imbalanlain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal9ayat (4) huruf a dikenakan pajak penghasilan yang bersifatfinal dengan tarif 20% (dua puluh persen) dari jumlahbruto.(2) Atas penghasilan kontraktor dari pengalihan participatinginterest sebagaimana dimaksud dalam Pasal9 ayat (4)huruf b dikenakan pajak penghasilan yang bersifat finaldengan tarif:a. 5% (lima persen) dari jumlah bruto, untuk pengalihanparticipating interest selama masa eksplorasi; ataub. 7% (tujuh persen) dari jumlah bruto, untuk pengalihanparticipating interest selama masa eksploitasi.(3) Pengenaan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud padaayat (2)huruf b, dikecualikan sepanjang untuk melakukankewajiban pengalihan participating interest sesuai kontrakkerja sama kepada perusahaan nasional sebagaimanatertuang dalam kontrak kerja sama.(4) Ketentuan mengenai tata cara pemotongan danpembayaran atas pajak penghasilan sebagaimana dimaksudpada ayat (I),ayat (2),dan ayat (3)diatur dengan PeraturanMenteri Keuangan.Dalam rangka membagi risiko dalam masa eksplorasi,pengalihan participating interest tidak termasuk penghasilansebagaimana dimaksud dalam Pasal9 ayat (4) huruf b apabilamemenuhi kriteria:a. tidak . . .
  20. 20. PRESIDENREPUBLlK INDONESIAa. tidak mengalihkan seluruh participating interest yangdimilikinya;b. participating interest telah dirniliki lebih dari 3 (tiga)tahun;c. di wilayah kerja telah dilakukan eksplorasi (telah adapengeluaran investasi);dand. pengalihan participating interest tidak dimaksudkan untukmemperoleh keuntungan.BAB VIIPEMBUKUAN KONTRAKTOR(1) Pembukuan atau pencatatan hams diselenggarakan denganmemperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaanatau kegiatan usaha yang sebenarnya.(2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan diIndonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab,dan disusun dalam bahasa Indonesia atau bahasa asingsetelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.(3) Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas,sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan,dan sesuai prinsip kontrak bagi hasil.(4) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatanmengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya,serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitungbesarnya pajak yang terutang.(5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasarpembukuan atau pencatatan dan dokurnen lain termasukhasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secaraelektronik atau secara program aplikasi online wajibdisediakan di Indonesia selama biaya sebagaimanadimaksud dalam Pasal 12 belum dikembalikan.(1) Untuk perhitungan pajak, Direktorat Jenderal Pajakmenetapkan besarnya biaya pada tahapan eksplorasi setiaptahunnya di bidang usaha hulu minyak bumi dan gas bumisetelah mendapat rekomendasi dari Badan Pelaksana,(2)Sebelum . . .
  21. 21. PRESIDE NREPUBLIK INDONESIASebelum menetapkan besarnya biaya sebagaimanadimaksud pada ayat (I), auditor Pemerintah atas namaDirektorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan.Dalam ha1 besaran biaya yang direkomendasikan BadanPelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbedadengan besaran biaya hasil pemeriksaan auditorPemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), auditorPemerintah dan Badan Eelaksana wajib menyelesaikanperbedaan tersebut.BAB VIIIICEWAJIBAN KONTRAKTOR DAN/ATAU OPERATOR(1) Setiap kontraktor pada suatu wilayah kerja wajib:a. mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokokwajib pajak;b. melaksanakan pembukuan;c. menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajakpenghasilan (SPTTahunan PPh);d. membayar angsuran pajak dalam tahun berjalan untuksetiap bulan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas)bulan berikutnya, dan dihitung atas penghasilan kenapajak dari lifting yang sebenarnya terjadi dalam suatubulan takwim;e. memenuhi ketentuan lain sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan di bidang perpajakan .(2) Dalam*ha1 terjadi pengalihan participating interest ataupengalihan saham, kontraktor wajib melaporkan nilainyakepada Direktur Jenderal Pajak.(3) Dalam ha1 pengalihan participating interest, hak dankewajiban perpajakan beralih kepada kontraktor yang baru.(4) Bentuk dan isi SPT Tahunan PPh sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan DirekturJenderal Pajak.
  22. 22. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA(1) Setiap operator pada suatu wilayah kerja wajib:a. mendaftarkan kontrak kerja sama untuk memperolehnomor pokok wajib pajak yang berbeda dengan nomorpokok wajib pajak sebagaimana dimaksud dalarn Pasal31 ayat (1)huruf a;b. melakukan pemenuhan kewajiban pemotongandan/ atau pernungutan pajak;c. menyelenggarakan pembukuan untuk kegiatan operasiperminyakan untuk wilayah kerja yang bersangkutan.(2) Dalam ha1 terjadi pergantian operator, kewajibansebagaimana dimaksud pada ayat (1) beralih kepadaoperator yang baru.(1) Minyak bumi dan/atau gas bumi bagian pemerintah darikontrak bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24dihitung berdasarkan volume minyak bumi dan/atau gasburni.(2) Dalam hal Pemerintah membutuhkan minyak bumidan/atau gas bumi untuk keperluan pemenuhankebutuhan dalam negeri, pajak penghasilan kontraktor darikontrak bagi hasil, dapat berupa volume minyak burnidan/atau gas bumi dari bagian kontraktor.(3) Ketentuan mengenai perhitungan dan tata cara penyerahanbagian Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dengan Peraturan Menteri.(4) Ketentuan mengenai perhitungan dan tata carapembayaran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksudpada ayat.(2)diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.BAB IXKEWAJIBAN BADAN PELAKSANA(1) Badan Pelaksana wajib menerbitkan standar atau norma,jenis, kategori, dan besaran biaya yang digunakan padakegiatan operasi perminyakan bersamaan denganberlakunya Peraturan Pemerintah ini.(2)Badan . . .
  23. 23. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA(2) Badan Pelaksana wajib menyampaikan laporan pembukuanmengenai pelaksanaan pengembalian biaya operasi kepadaDirektur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Minyak danGas Bumi secara periodik setiap tahun dan sewaktu-waktuapabila diperlukan.BAB XKETENTUAN LAIN-LAIN(1) Kontraktor harus melakukan transaksinya di Indonesia danmenyelesaikan pembayarannya melalui sistem perbankandi Indonesia.(2) Transaksi dan penyelesaian pembayaran sebagaimanadimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di luarIndonesia setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.(1)Menteri Keuangan dalam keadaan tertentu dapat rnenunjukpihak ketiga yang independen untuk melakukan verifikasifinansial dan teknis setelah berkoordinasi dengan Menteri.(2)Penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa.Dalam ha1 terjadi perubahan bentuk hukum danlatauperubahan status domisili dan/atau pengalihan participatinginterest atau kepemilikan saham danlatau ha1 lain darikontraktor yang mengakibatkan perubahan perhitungan pajakpenghasilan, besaran bagian penerimaan negara harus tetap.BAB XIKETENTUAN PERALIHANPada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:a. Kontrak . . .
  24. 24. PRESIDENREPUBLIK INDONESIAa. Kontrak kerja sama yang telah ditandatangani sebelumPeraturan Pemerintah ini diundangkan, dinyatakan tetapberlaku sampai dengan tanggal berakhirnya kontrak yangbersangkutan.b. Hal-ha1 yang belum diatur atau belum cukup diatur secarategas dalam kontrak kerja sama sebagaimana dimaksudpada huruf a untuk ketentuan mengenai:1. besaran bagian penerimahn negara;2. persyaratan biaya operasi yang dapat dikembalikan dannorma pembebanan biaya operasi;3. biaya operasi yang tidak dapat dikembalikan;4. penunjukan pihak ketiga yang independen untukmelakukan verifikasi finansial dan teknis;5, penerbitan surat ketetapan pajak penghasilan;6. pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka imporatas barang pada kegiatan eksplorasi dan kegiataneksploitasi;7. pajak penghasilan kontraktor berupa volume minyakbumi dan/atau gas bumi dari bagian kontraktor; dan8. penghasilan di luar kontrak kerja sama berupa uplij?dan/ atau pengalihan participating interest,dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan wajibmenyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini.BAB XI1KETENTUANPENUTUPKontrak kerja .sama dalam kegiatan usaha hulu minyak bumidan gas bumi yang dibuat atau diperpanjang setelah berlakunyaPeraturan Pemerintah ini wajib mematuhi ketentuan dalamPeraturan Pemerintah ini.Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.Agar . . .
  25. 25. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 25 -Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannyadalam Lembaran Negara Republik Indonesia.Ditetapkan di Jakartapada tanggal 20 Desember 2010PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,ttd.DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONODiundangkan di Jakartapada tanggal 20 Desember 2010MENTERI NUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIIC INDONESIAttd.PATRIALIS AKBARLEMBARAN NEGARA REPUBLIIC INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 139. Salinan sesuai dengan aslinyaSEK~EIARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIAKepala Biro Peraturan Perundang-undanganBidang Perekonomian dan Industri,rNugroho
  26. 26. PRESIDENREPUBLlK INDONESIAPENJELASANATASPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 79 TAHUN 20 10TENTANGBIAYA OPERAS1YANG DAPAT DIKEMBALIKAN DANPERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN DI BIDANG USAHA HULUMINYAK DAN GAS BUM1I. UMUMUndang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2)dan ayat (3)menegaskan bahwacabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajathidup orang banyak dikuasai oleh negara termasuk minyak dan gas bumi yangmerupakan sumber daya alam strategis yang tak dapat diperbaharui.Mengingat minyak dan gas bumi merupakan salah satu sumber penerimaannegara yang penting, maka pengelolaannya perlu dilakukan secara efisien danseoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnyakemakmuran dan kesejahteraan rakyat.Pengelolaan minyak dan gas bumi sampai saat ini dilakukan melalui sistemkontrak bagi hasil yang juga dianut oleh kebanyakan negara produsen minyak.Peraturan Pemerintah ini lebih menjamin penerimaan negara yang berasal daripenghasilan kontrak bagi hasil atau penghasilan lainnya menjadi lebih optimal,antara lain melalui:a. biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto akan sama denganbiaya yang dapat dikembalikan oleh Pemerintah;b. jenis, syarat, metode alokksi, dan batasan jumlah dari biaya tersebut akandiatur secara seksama agar penerimaan negara lebih optimal dan agartercipta kepastian hukum;C. pajak-pajak tidak langsung seperti pajak pertambahan nilai (PPN), beamasuk, pajak bumi dan bangunan (PBB),pajak daerah dan retribusi daerahyang selama ini menjadi beban Pemerintah diubah sehingga menjadi bebanbersama Pemerintah dan kontraktor dengan cara membukukanpembayaran pajak tidak langsung tersebut sebagai komponen biaya;d. kontraktor diwajibkan membayar sendiri pajak penghasilan yang terutangatas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar skema kontrak kerjasama.Dengan . . .
  27. 27. PRESIDENREPUBLIK INDONESIADengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untukmencegah terjadinya penyalahgunaan penerapan Persetujuan PenghindaranPajak Berganda (P3B).Dalam rangka optimalisasi penerimaan negara dari kontrak-kontrak yangsudah ada, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 mengamanatkanPemerintah untuk rnenerbitkan peraturan yang mengatur mengenaiPengembalian Biaya Operasi yang telah dikeluarkan kontraktor dalam rangkakontrak kerja sama. Untuk itu, ketentuan yang diatur dalam PeraturanPemerintah ini juga berlaku terhadap kontrak kerja sama yang telahditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini deligan beberapaketentuan peralihan.11. PASAL DEMI PASALPasal 1Cukup jelas.Pasal2Cukup jelas.Pasal3Ayat (1)Dalam ha1 kontrak kerja sama di bidang usaha hulu minyak dan gasbumi, Pemerintah menyediakan sumber daya alamnya sedangkankontraktor wajib membawa modal dan teknologi. Konsekuensinyabahwa kontraktor tidak diperkenankan membebankan biaya bungamaupun biaya royalti dan sejenisnya ke dalam biaya operasi yangdapat dikembalikan.Ayat (2)Cukup jelas.Pasal4Ayat (1)Pada dasarnya seluruh pengeluaran atas barang dan peralatan yangdibeli oleh kontraktor merupakan milik negara, sehinggapengeluaran tersebut merupakan biaya operasi yang dapatdikembalikan oleh Pemerintah kepada kontraktor berdasarkanharga perolehan.Ayat (2)Cukup jelas.Pasal 5 . . .
  28. 28. PRESIDENREPUBLIK INDONESIAPasal 5Yang dimaksud dengan kaidah praktek bisnis yang baik meliputikaidah praktek bisnis yang umum berlaku dan wajar sesuai denganetika bisnis, sedangkan kaidah keteknikan yang baik meliputi:a. memenuhi ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja sertaperlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;b. memproduksikan minyak dan gas bumi sesuai dengan kaidahpengelolaan reservoar yang baik;c, memproduksikan sumur minyak dan gas bumi dengan cara yangtepat;d. menggunakan teknologi perolehan minyak tingkat lanjut yangtepat;e. meningkatkan usaha peningkatan kemampuan reservoar untukmengalirkan fluidadengan teknik yang tepat; danf. memenuhi ketentuan standar peralatan yang dipersyaratkan.Ayat (2)Huruf aPengeluaran rutin antara lain pembayaran gaji, biayapemeliharaan, dan biaya pasca operasi pertambangan.Huruf bPengeluaran proyek antara lain pembangunan fasilitas produksidan kegiatan survei seismik.Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Otorisasi pembelanjaan finansial adalah authorization for expenditure(AFE).Cukup jelas.Cukup jelas.Pasal 9
  29. 29. PRESIDENREPUBLIK INDONESIACukup jelas.Yang dimaksud dengan varian harga atas lifting adalah selisih hargayang terjadi karena perbedaan harga minyak mentah Indonesiabulanan dengan harga minyak. mentah Indonesia rata-ratatertimbang.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Pasal 10Cukup jelas.Pengembangan wilayah kerja dalam ketentuan ini meliputiekstensifikasi dan intensifikasi.Pasal 11Biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan adalah sama denganbiaya yang akan dikembalikan oleh Pemerintah kepada kontraktordalam rangka kontrak kerja sama, demikian pula sebaliknya. Prinsipini biasa dikenal dengan nama uniformity pnnciple.Biaya operasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakanbiaya yang menjadi dasar dalam penghitungan bagi hasil danpenghitungan Penghasilan Kena Pajak.Cukup jelas.Cukup jelas.Huruf aCukup jelas.Huruf b . . .
  30. 30. Huruf bCukup jelas.Huruf cCukup jelas.Huruf dCukup jelas.Huruf eYang termasuk biaya penyusutan antara lain berupa:1. fasilitas produksi;2. gedung kantor, gudang, perumahan;3. mesin dan peralatan.Ayat (4)Cukup jelas.Huruf aTermasuk dalam biaya pemindahan gas dari titik produksi ke titikpenyerahan adalah biaya untuk pemasaran.Huruf bCukup jelas.Pasal 12Huruf aBiaya untuk mendapatkan, menagih, dan memeliharapenghasilan disebut biaya sehari-hari yang boleh dibebankanpada tahun pengeluaran. Untuk dapat dibebankan sebagai biaya,pengeluaran tersebut hams mempunyai hubungan baik langsungmaupun tidak langsung dengan kegiatan usaha atau kegiatanuntuk mendapatkan, menagih, dan memelihara perighasilandengan kegiatan operasi perminyakan di lapangan yangberproduksi secara komersial di wilayah kerja yang bersangkutandi Indonesia.Dengan demikian, pengeluaran untuk mendapatkan, rnenagih,dan memelihara penghasilan yang bukan objek pajak sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidangpajak penghasilan dan/atau untuk penghasilan yang dikenakanpajak penghasilan yang bersifat final, tidak boleh dibebankansebagai biaya yang dapat dikembalikan.Huruf b . . .
  31. 31. PRESIDENREPUBLIK INDONESIAHuruf bCukup jelas.Huruf cCukup jelas.Huruf dCukup jelas.Ayat (2)Huruf aCukup jelas.Huruf bYang dimaksud dengan "biaya langsung kantor pusat yangdibebankan ke proyek" adalah biaya yang terkait langsungdengan kegiatan operasi perminyakan di Indonesia dengansyarat:1. tidak dapat dikerjakan oleh institusillembaga di dalam negeri;2. tidak dapat dikerjakan oleh tenaga kerja Indonesia; dan3. tidak rutin.Huruf cCukup jelas.Huruf dCukup jelas.Huruf eCukup jelas.Huruf fCukup jelas. .Ayat (3)Peraturan Menteri Keuangan paling sedikit mengatur mengenaiwaktu pemberlakuan remunerasi.Pasal 13Huruf aCukup jelas.Huruf bCukup jelas.Huruf c . . .
  32. 32. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 7 -Huruf cHarta yang dihibahkan tidak boleh dibebankan sebagai biaya karenaharta tersebut merupakan milik negara.Huruf dCukup jelas.Huruf eCukup jelas.Huruf fCukup jelas.Huruf gCukup jelas.Huruf hCukup jelas.Huruf iCukup jelas.Huruf jCukup jelas.Huruf kCukup jelas.Huruf 1Cukup jelas.Huruf mCukup jelas.Huruf nBiaya yang terkait dengan merger dan akuisisi antara lain:a. biaya personal dan konsultan yang berkaitan dengan duediligence;b. biaya eksternal untuk press release, promosi, dan penggantianlogo perusahaan;c. biaya yang terkait dengan separation program dan retentionprogram, biaya yang berkaitan dengan teknologi sistem informasi(sepanjang sistem yang lama belum sepenuhnyadidepresiasikan), biaya yang terkait dengan perpindahan kantor,dan biaya yang timbul karena perubahan kebijakan tentangproyek yang sedang berjalan.Huruf o . . .
  33. 33. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 8 -Huruf oYang dimaksud dengan "bunga atas pinjaman" adalah bunga ataspinjaman untuk membiayai operasi perminyakan.Huruf pCukup jelas.Huruf qCukup jelas.Huruf rYang dimaksud dengan "kesalahan perencanaan" adalah perbuatankontraktor dalam menyusun rencana yang dapat dikategorikansebagai kelalaian berat atau perbuatan salah yang disengaja.Pengertian kelalaian berat atau perbuatan salah yang disengajaadalah setiap tindakan yang disengaja atau kecerobohan yangdilakukan oleh manajemen atau pejabat senior dari kontraktor yang:a. konsekuensi diketahui atau patut diketahui dapatmengakibatkan terjadinya kerugian orang atau terancamnyakeamanan atau kepemilikan orang atau badan lain; ataub. secara fatal melanggar standar kehati-hatian yang dalampengabaiannya atau ketidakpeduliannya yang fatalmengakibatkan konsekuensi yang merugikan.Huruf sYang dimaksud dengan "kelalaian ltontraktor" adalah kelalaian berat(gross negligance) atau perbuatan salah yang disengaja (willfulmisconduct).Sebagian biaya konstruksi fasilitas produksi/peralatan yang tidakdapat dibebankan menjadi biaya operasi yang tidak dapatdikembalikan dalam hal:a. tidak dapat membuktikan bahwa kapasitas fasilitas produksimemenuhi target yang disepakati sehingga pembebanan hanyadapat dibebankan proporsional terhadap kapasitas terbukti;b. tidak dapat membuktikan bahwa unjuk kerja fasilitas produksimemenuhi kriteria yang ditetapkan sehingga pembebanan hanyadapat dilakukan proporsional terhadap unjuk kerja terbukti.c. pada masa konstrultsi terjadi perbaikan atau pembuatanulang/penggantian seluruh dan/atau sebagian fasilitas produksiyang termasuk dalam pertanggungan asuransi construction allrisk;d. pada . . .
  34. 34. PRESIDENREPUBLIK INDONESIAd. pada masa garansi terjadi kerusakan akibat kesalahanfabrikasil manufacturing, maka biaya perbaikan ataupunpenggantian menjadi tanggung jawab kontraktor penyediabarangljasa.Huruf tAngka 1Yang dimaksud dengan "transaksi yang merugikan negara"adalah transaksi yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan sehingga menimbulkan kerugianbagi negara seperti pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuaidengan spesifikasi yang ditetapkan dan lain-lain.Angka 2Yang dimaksud dengan tidak melalui proses tender dalamketentuan ini adalah seluruh pengadaan barang dan jasa wajibmelalui proses tender sesuai kebutuhan yang berlaku, namununtuk pengadaan barang dan jasa untuk keperluan daruratdapat tidak melalui proses tender.Angka 3Cukup jelas.Huruf uCukup jelas.Huruf vCukup jelas.Huruf wCukup jelas.Huruf xDalam ha1 adanya kepentingan nasional yang mendesak, antaralain kelangsungan produksi, percepatan peningkatan produksiminyak dan/atau gas bumi yang memberikan manfaat yangsebesar-besarnya bagi negara, dapat dilakukan pengecualianterhadap ketentuan ini.Pasal 14Pasal 16 . . .Yang dimaksud dengan penghasilan tambahan yang berasal dari hasilpenjualan produk sampingan antara lain penjualan belerang danpenjualan kapasitas lebih dari tenaga listrik.Pasal 15Cukup jelas.
  35. 35. Pasal 16Ayat (1)Cukup jelas.PRESIDENREPUBLIK INDONESIAYang dimaksud dengan "placed into service" adalah saat dimulainyasuatu harta berwujud digunakan dan telah memenuhi syarat-syaratyang ditetapkan oleh Badan Pelaksana.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Pasal 17Yang dimaksud dengan "tahun pajak" adalah tahun kalender.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelasPasal 18Cukup jelas.Pasal 19Ayat (1)Cukup jelas.Yang dimaksud dengan "kebijakan" adalah antara lain dalam rangkapengembalian biaya yang didasarkan atas keekonomian lapanganatau beberapa lapangan dalarn usulan satu rencana pengembanganlapangan (POD basis) atau pengembangan lapangan yangdidasarkan atas keekonomian dalam satu lapangan veld basis)ataupengembangan lapangan yang didasarkan atas keekonomian satusumur atau beberapa sumur dengan tidak membangun fasilitasproduksi sendiri (put onproduction).
  36. 36. PRESIDENREPUBLIK INDONESIAAyat (1)HurufaCukup jelas.Huruf bCukup jelas.Huruf cYang dimaksud dengan "biaya operasi yang belum dapatdikembalikan pada tahun-tahun sebelumnya" adalah bagian darisaldo biaya operasi yang belum dapat dikembalikan pada awaltahun, sehingga dapat dikembalikan pada tahun berjalan sesuaidengan pola bagi hasil.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.Ayat (6)Cukup jelas.Ayat (7)Cukup jelas.Ayat (8)Cukup jelas.Pasal2 1Yang dimaksud dengan "titik penyerahan" adalah titik terjadinyapengalihan hak kepemilikan (transferof title) minyak bumi dan/ataugas bumi dari Pemerintah kepada kontraktor.Pasal22Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2) . . .
  37. 37. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 12 -Ayat (2)Yang dimaksud dengan "harga minyak mentah Indonesia" adalahharga minyak mentah yang ditetapkan oleh Menteri secara periodik.Ayat (3)Cukup jelas.Pasal23Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Yang dimaksud dengan "komponen biaya penjualan" adalah biayayang berkaitan dengan kegiatan pemrosesan lebih lanjut gas sampaidengan penjualannya antara lain biaya pinjaman pembangunankilang, biaya operasi kilang, transportasi, dan biaya pemasaran.Pasal24Cukup jelas.Pasal25Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas,Ayat (3)Yang dimaksud dengan "tarif pajak" sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan dalam ketentuanini adalah pemberlakuan tarif pajak sesuai besaran tarif pajak yangdipilih oleh kantraktor yaitu tarif pajak yang berlaku pada saatkontrak kerja sama ditandatangani atau tarif pajak sesuaiketentuan peratultan perundang-undangan di bidang perpajakanyang berlaku dan dapat berubah setiap saat.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.Ayat (6)Cukup jelas.Ayat (7). . .
  38. 38. PRESIDENREPUBLlK INDONESIAYang dimaksud dengan "surat ketetapan pembayaran pajakpenghasilan minyak bumi dan gas bumi" adalah surat ketetapanpajak yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak setelahdilakukan pemeriksaan.Yang dimaksud dengan "surat . ketetapan pembayaran pajakpenghasilan minyak bumi dan gas bumi sementara" adalah suratketetapan pajak yang diterbitkan oleh birektur Jenderal Pajaksebelum dilakukan pemeriksaan yang kegunaannya antara lainuntuk kepentingan internal manajemen kantor pusat.Ayat (9)Cukup jelas.Ayat (10)Cukup jelas.Ayat (11)Cukup jelas.Pasal26. Cukup jelas.Pasal27Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Participating interest dilaksanakan berdasarkan peraturanperundang-undangan.Ayat (4)Cukup jelas.Pasal28Cukup jelas.Pasal29Cukup jelas.Pasal30Cukup jelas.
  39. 39. PRESlDENREPUBLIK INDONESIACukup jelas.Cukupjelas.Jika interest pada suatu wilayah kerja dimiliki oleh kontraktor A,kontraktor B, dan kontraktor C kemudian interest kontraktor Adialihkan kepada kontraktor D, maka kewajiban perpajakan atasinterest tersebut menjadi kewajiban kontraktor D sejak pengalihaninterest tersebut berlaku efektif.Cukup jelas.Ayat (1)Huruf aJika kontraktor A telah menandatangani kontrak kerja samaminyak dan gas bumi dengan Pemerintah pada wilayah kerja X,maka kontraktor A yang juga bertindak selaku operator wajibmendaftarkan wilayah kerja tersebut untuk memperoleh NPWPyang berbeda dengan NPWP kontraktor itu sendiri.Huruf bCukup jelas.Huruf cCukup jelas.Jika kontraktor B menjadi operator menggantikan kontraktor A,maka kewajiban beralih kepada kontraktor B sejak pengalihanoperator tersebut berlaku efektif.Pasal33Cukup jelas.
  40. 40. PRESIDENREPUBLIK INDONESIAYang dimaksud dengan "standar atau norma, jenis, kategori, danbesaran biaya" adalah suatu ukuran baik kualitatif dan/ataukuantitatif yang merupakan suatu rentang nilai yang mewakilikondisi keteknikan dan kewajaran unsur biaya barang dan jasayang digunakan sebagai pembanding dalam proses persetujuanrencana kerja dan anggaran serta otorisasi pembelanjaan finansial.Pembebanan biaya operasi didasarkan pada realisasi biaya yangdikeluarkan berdasarkan proses pengadaan barang dan jasa sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar ataunorma, jenis, kategori, dan besaran biaya tersebut akan dievaluasisesuai dengan keperluan.Ayat (2)Cukup jelas.Cukup jelas.Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah musibah karenaalam yang menimbulkan potensi kerugian negara berupapenurunan penerimaan dan/atau kerugian pada aset negara padakegiatan eksplorasi danlatau eksploitasi minyak bumi dan/atau gasbumi.Cukup jelas.Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga besaran penerimaannegara ljumlah pajak dan penerimaan negara bukan pajak) tidakmengalami perubahan sesuai dengan besaran penerimaan negarasebagairnana tercantum dalam kontrak kerja sama.Wuruf aCukup jelas.Wuruf bCukup jelas.
  41. 41. PRESIDENREPUBLIK INDONESIAPasal39Cukupjelas.Pasal40Cukup jelas.TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONGSIA NOMOR 5173
  42. 42. P R E S I D E NR E P U B L I K INDONESIALAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2010KELOMPOIC HARTA BERWUJUD, MASA MANFAAT, DAN TARIFPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,ttd.DR. H.SUSILO BAMBANG YUDHOYONOSalinan sesuai dengan aslinyaSEICRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIAKepala Biro Peraturan Perundang-undanganBidang Perekonomian dan Industri,

×