Usulan Revisi UU No. 22 Tahun 2001

1. Usulan Perubahan
UU NO. 22
TAHUN 2001
Kelas Pengelolaan Industri Migas dan Pabum - B
Dessy I. I. C. Roriwo
113200109

2. PASAL 14
(1) Jangka waktu Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan
paling lama 30 (tiga puluh) tahun
(2) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu Kontrak
Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) tahun.
Pasal 11 (1) : “Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan
oleh Badan Usaha atau Badan Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan
Pelaksana”
Pada pasal ini, harus ada penjelasan terkait batas maksimal berapa kali kontrak tersebut dapat
diperpanjang. Hal ini dikarenakan, sebagai BU maupun BUT tentu ingin memperoleh keuntungan
sebesar-besarnya sehingga akan memproduksikan secara besar-besaran tanpa memikirkan cadangan
energi nasional.
Halaman 2
Kelas Pengelolaan Industri Migas dan Pabum - B
KOMENTAR :

3. PASAL 14
(1) Jangka waktu Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan
paling lama 30 (tiga puluh) tahun
(2) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu Kontrak
Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan
maksimal perpanjangan sebanyak 1 kali.
Halaman 3
Kelas Pengelolaan Industri Migas dan Pabum - B
USULAN PERBAIKAN:

4. PASAL 22
(1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan paling banyak 25% (dua puluh lima
persen) bagiannya dari hasil produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk memenuhi kebutuhan
dalam negeri.
Peraturan ini menetapkan bahwa KKKS berkewajiban menyerahkan 25% bagiannya dari hasil produksi
migas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kewajiban penyerahan dilaksanakan setelah
dimulainya produksi komersial. Menurut saya, seiring dengan naiknya kebutuhan minyak dan gas bumi
sebagai energi utama, hendaknya nilai kewajiban untuk menyerahkan hasil produksinya ke dalam negeri
turut pula dinaikkan. Dapat diketahui bahwa naiknya persen kewajiban yang harus diserahkan ke dalam
negeri akan dapat mengurangi impor minyak dan gas bumi dari luar negeri
Halaman 4
Kelas Pengelolaan Industri Migas dan Pabum - B
KOMENTAR :

5. PASAL 22
(1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan paling sedikit 10% (sepuluh persen)
bagiannya dari hasil produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam
negeri.
USULAN PERBAIKAN:
Halaman 5
Kelas Pengelolaan Industri Migas dan Pabum - B

6. PASAL 12 AYAT 3
(3) Menteri menetapkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberi wewenang melakukan
kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi pada Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
Halaman 6
Kelas Pengelolaan Industri Migas dan Pabum - B
Pasal tersebut menjelaskan bahwa kewenangan Pemerintah yang diterima dari negara untuk
melakukan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi MIGAS secara bulat diserahkan kepada Badan Usaha
dan Bentuk Usaha Tetap yang ditentukan oleh Menteri selama masa kontrak. Hal ini bertetntangan
dengan Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan penguasaan oleh negara atas cabang-cabang produksi
yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak
KOMENTAR :
(3) Menteri menetapkan Badan Usaha Milik Negara yang diberi wewenang melakukan kegiatan usaha
Eksplorasi dan Eksploitasi pada Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
USULAN PERBAIKAN: