Dokumen tersebut membahas sejarah Kamboja hingga masalah yang timbul akibat intervensi Vietnam. Upaya penyelesaian dilakukan melalui Konferensi Paris dan pemilu PBB 1993 yang menghasilkan pemerintahan koalisi di bawah dua Perdana Menteri. Masalah Kamboja berkepanjangan ini menimbulkan protes karena melanggar kedaulatan negara.
2. MASALAH KAMBOJA
1. Perkembangan kamboja hingga
Perang Dunia II
Perkembangan Kamboja atau kambodia,yg dikenal sebagai Republik
Rakyat Kampuchea adalah negara di kawasan Indocina, Asia Tenggara
yang berbatasan dengan Laos di utara ,thailand di utara dan barat,dan
vietnam di timur. Sejak zaman kuno,kamboja merupakan wilayah
kerajaan Hindu,Fu Nan. Negara ini mengalami pergolakan yg
berkepanjangan. Pada abad ke 19 (1863),wilayah indonesia termasuk
kamboja diduduki Prancis dan merupakan daerah protektorat. Pada
tahun 1941,Norodom Sihanouk diangkat oleh Prancis menjadi Raja
Kamboja. Pada masa Perang Dunia II untuk sementara Kamboja
diduduki Jepang. Setelah jepang Perang Dunia II berakhir, Kamboja
kembali dikuasai Prancis
3. 2. Perkembangan Kamboja sejak
Perang Dunia II hingga 1979
Setelah lama di bawah kekuasaan prancis, pada tanggal 9
november 1953, kamboja berhasil memerdekaan diri, Sejak
itu,Norodom Sihanouk berkuasa penuh atas seluruh wilayah
Kamboja. Pada tahun 1955,untuk lebih memusatkan
perhatiannya pada bidang politik, Norodom Sihanouk
melepas jabatan raja lalu memegang jabatan Perdana
Mentari. Selanjutnya pada tahun 1960, Sihanouk menjadi
kepala negara.
Di bawah kepemimpiannya, Kambojs menjalin hubungan baik
dengan RRC danVietnam Utara. Hal ini membuatAmerika
Serikat merasa khawatir atas keamanan regional di Asia
Tenggara.
4. Pada tahun 1975 Lon Nol berhasil dilanjutkan oleh Plo Pot yg
mendptkan dukungan dari Vietnam utar. Akan tetapi
setelah berkuasa,Pol Pot menolak dominasi Vietnam dan
lebih cendong ke RRC. Padahal antarang Hanoi dan Peking
merupakan dua rezim yang tidak pernah rukun, sehingga
akan memperbesar pertentangan antara Vietnam dan
Kamboja.
Melihat sikap Sihanoukyg memberi angin kepada pihak komunis,
maka Perdana menteri Letjen Lon Nol yang pro-Amerika Serikat
pada tanggal 18 Maret 1970 melancarkan kudeta. Norodom
Sihanouk melarikan diri, lalu mendirikan pemerintahan
pengasingan di Peking (Beijing), yang dikenal dengan nama Royal
Government National Union of Cambodia (RGNUC) yang didukung
oleh Khmer merah pimpinan Pol Pot. Pada tanggal 9 Oktober 1970,
Lon Nol mengangkat dirinya menjadi Presiden Kamboja.
5. Sehingga pada tanggal 8 Januari 1979 Pol Pot
berhasil digulingkan oleh Heng Samrin yang
mendapat dukunganVietnam.
Pemerintahan Pol Pot penuh dengan kekejaman,
dimana sekitar 800.000 sampai dengan 1.000.000
rakyat Kamboja meninggal. Adanya tindakan brutal
dan tanpa perikemanusiaan tersebut menimbulkan
rasa benci di kalangan rakyat sendiri. Kemudian
muncul kelompok perlawanan di bawah pimpinan
Heng Samrin dukunganVietnam. Pada tanggal 3
Desember 1978 terbentuklah
“Front Persatuan Nasional” di bawah pimpinan Heng
Samrin. Posisi rezim Pol Pot semakin kritis,
6. Sementara itu, muncul tiga kelompok yang melawan rezim Heng Samrin.
Pertama, kelompok Khmer Merah yang berhaluan komunis di bawah
pimpinan Pol Pot, Kieu Shampan, dan Leng SaryKedua, kelompok
nonkomunis di bawah pimpinan mantan Perdana Menteri Kamboja, Son San;
dan
Ketiga, kelompok netralis Moulinaka di bawah pimpinan mantan kepala Negara
Kamboja, Pangeran Norodom Sihanouk. Ketiga kelompok tersebut kemudian
membentuk “Koalisi Longgar” untuk menentang Vietnam. Pada tanggal 17 juni 1982,
ketiga kelompok berhasil membentuk Pemerintahan Koalisi Demokratik
Kamboja(CGDK).
.
3. Masalah Kamboja
Munculnya Heng Samrin dan adanya intervensi vietnam ke
kamboja ternyata menimbulkan masalah kamboja yang
berkepanjangan.
Bagi ASEAN, tindakanVietnam seperti penyerangannya ke
kamboja merupakan tindakan yang melanggar kedaulatan
dan integrasi negara lain. Hal ini bertentangan dengan
prinsip-perinsip Dasa Sila Bandung dan Piagam PBB,
sehingga muncul banyak protes.
7. 4. Upaya Penyelesaian
Untuk mencapai cita-cita Pemerintahan Koalisi, ternyata mendapat banyak
tantangan. Selain harus menghadapi pihak Heng Samrin-Hun Sen dukungan Vietnam,
ternyata di dalam CGDK juga terdapat banyak perselisihan.
Dalam upaya menyelesaikan masalah Kamboja, pihak Indonesia yang
menganut politik luar negeri bebas aktif memprakarsai dengan menyelenggarakan
Jakarta Informal Meeting(JIM) atau pertemuan tidak resmi di Jakarta. JIM
berlangsung dua kali (tahun 1988 dan 1989) yang di hadiri oleh empat fraksi yang
bertikai dengan enam Negara ASEAN, Laos, dan Kamboja.
Berikut ini formasi Pemerintahan Koalisi Demokratik
Kamboja(CGDK):
a. Presiden : Norodom Sihanouk
b.Wakil Presiden : Khieu Shampan
c. Perdana Menteri : Son San
Terbentuknya Pemerintahan Koalisi membuat PBB mengakui bahwa
pemerintahan yang sah di Kamboja adalah Pemerintahan Koalisi
CGDK.
8. Untuk melancarkan jalannya Konferensi Paris tersebut, Negara-negara maju
seperti Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Prancis, Jepang, dan Australia bersedia
akan memberikan bantuan guna membangun kembali Negara Kamboja yang telah
hancur akibat perang saudara yang berkepanjangan. setelah melalui proses yang
panjang, akhirnya perjajian Paris berhasil di tandatangani pada tanggal 23
oktober 1991 sebagai awal perdamaian Kamboja. Sejak saat itu, pemerintahan
Kamboja merupaka pemerintahan transisi oleh PBB yang di sebut UNTAC(United
Nations Transitional Authority in Cambodia). Di samping UNTAC, ada semacam
badan penasihat yang di sebut Dewan Naional Tertinggi Kamboja. Kedua
lembaga inilah yang akan membentuk pemerintahan baru untuk Kamboja.
Upaya Indonesia di teruskan oleh Perancis dengan menyelenggarakan
Konferensi tingkat Internasional di Paris yakni dengan mengundang
Menteri luar negeri ASEAN,Vietnam, Laos,Amerika Serikat, Uni Soviet,
dan RRC serta keempat fraksi yang bertikai. Dalam konferensi tersebut
hadir wakil-wakil dari Inggris, India, dan Australia. Pada kesempatan itu
juga diundang Sekjen PBB Javier Perez de Cuellar. Konferensi Paris I di
langsungkan pada tanggal 30 juli-1 agustus 1989, sedangkan konferensi
Paris II di langsungkan pada tanggal 28-30 agustus 1989.
9. -TERIMA KASIH-
Pada tanggal 23-25 mei 1993, di Kamboja di langsungkan
Pemilu yang di prakarsai oleh PBB. Pemiu menghasilkan
bentuk pemerintahan koalisi yang terpecah, sebab dalam
pemilu tersebut muncul dua perdana menteri, yakni:
Perdana Menteri I : Norodom Ranaridh
Perdana Menteri II : Hun Sen
Adapun yang terpilih sebagai Presiden Kamboja
adalahTokoh Legendaris dan mantan Presiden Kamboja,
yakni Norodom Sihanouk. Berdasarkan hasil Pemilu
tersebut, maka di mungkinkan bahwa Kamboja merupakan
satu-satunya Negara yang pemerintahannya di pimpin oleh
dua orang perdana menteri. Hal ini terbukti, dengan
hadirnya kedua perdana menteri tersebut dalam KTT
informal ASEAN di Jakarta , tanggal 30 november 1996
sebagai wakil Pemerintahan Kamboja.