Dokumen ini membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila merupakan hasil pergumulan para pendiri negara untuk menemukan landasan kokoh membangun negara merdeka. Pancasila kemudian dijabarkan dalam Pembukaan UUD 1945 dengan empat pokok pikiran yaitu persatuan, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan ketuhanan yang maha esa. Pancasila juga diimplementasikan dalam kebijak
2. KELOMPOK 2
NAMA ANGGOTA :
AYU RAHMAWATI
DINA ARTIKA SARI
NADYA TAMARA
NANDA DIAN PERTIWI
RISKA ZALUSA
TIKA WULANDARI
YOLANDA ANGGUN SARI
3. PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA
Dasar negara Indonesia, secara
historisnya merupakan hasil pergumulan
pemikiran para pendiri negara (The
Founding Fathers) untuk menemukan
landasan atau pijakan yang kokoh untuk di
atasnya didirikan negara Indonesia
merdeka.
Rumusan dasar negara baru dikemukakan
pada saat sidang Badan Penyidik Usaha-
Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia,
atas usul Dr. KRT. Radjiman
Wedyodiningrat, selaku ketua BPUPKI
kepada anggota sidang BPUPKI.
4. A. Hubungan Pancasila dengan
Pembukaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia
(UUD NRI) Tahun 1945
5. Pancasila sebagai dasar
Negara Republik Indonesia
mempunyai implikasi bahwa
Pancasila terikat oleh suatu
kekuatan secara hukum,
terikat oleh struktur
kekuasaan secara formal
yang meliputi suasana
kebatinan atau cita-cita
hukum yang menguasai dasar
Negara (Suhadi, 1998).
8. Sesuai dengan Penjelasan UUD NRI tahun 1945, Pembukaan
mengandung empat pokok pikiran yang diciptakan dan dijelaskan
dalam batang tubuh. Keempat pokok pikiran tersebut adalah sebagai
berikut.
1. Pokok pikiran pertama berintikan ‘Persatuan’, yaitu “negara
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan
mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
2. Pokok pikiran kedua berintikan ‘Keadilan sosial’, yaitu “negara
hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat”.
3. Pokok pikiran ketiga berintikan ‘Kedaulatan rakyat’, yaitu; “negara
yang berkedaulatan
rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan”.
35
4. Pokok pikiran keempat berintikan ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’,
yaitu; “negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut
dasar kemanusiaan yang adil dan beradab’
9. C. Implementasi Pancasila Dalam
Pembuatan Kebijakan Negara Dalam
Bidang Politik, Ekonomi, Sosial
Budaya Dan Hankam