Presentasi ini membahas tentang usulan pembentukan bank tanah di Kota Balikpapan untuk mempermudah proses pembangunan. Namun, kepala badan perencanaan kota menyatakan bahwa pembentukan bank tanah belum bisa dilakukan karena tidak ada regulasi yang mengatur. Presentasi ini menganalisis keuntungan dan kerugian jika usulan tersebut disetujui, serta merekomendasikan agar usulan tidak disetujui sampai ada regulasi yang meng
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
Hukum bisnis
1. P R E S E N T AS I
by:
ERVA SANTOSO
LIA RAMAYANTI
IMELDA FRANSISKA
IRMA INDRIANI
BULAN
TWINI IGATI
HASIAN SITUMORANG
RINALDI ASERTUA COST
DIMAS WINNER
JERRY STEFAN
4. DEFINITION OF PROBLEM
Kepala badan perencanaan
dan pembangunan daerah
Balikpapan menyatakan
penyediaan tanah melalui
bank tanah belum bisa
dimungkinkan akibat tidak
adanya regulasi yang
mengatur hal tersebut.
6. AREAS OF CONSIDERATION
1.Apabila ada regulasi yang
mengatur hal tersebut, pihaknya
bisa menjadikan masukkan salah
satu pertimbangan untuk dilakukan
dasar pertimbangan.
2.Pemerintah bisa memanfaatkan
lahan yang dikuasai oleh
masyarakat untuk digunakan dalam
pembangunan fasilitas umum.
7. ALTERNATIVE COURSE OF ACTION
1. Membuat bank tanah untuk
mengurangi jumlah mafia tanah
yang biasa muncul ketika
pemerintah melakukan pembangunan.
2. Membuat kepastian harga agar
investor menanamkan modal di
Balikpapan.
3. Kepastian hokum adanya
kepemilikan tanah tersebut.
8. ANALYSIS BY ADVANTAGE AND/OR DISADVANTAGE
Apabila pemerintah menyetujui
permintaan Kadin Balikpapan
untuk memenuhi keinginannya
untuk membuat atau membentuk
bank tanah, maka akan
menyebabkan keuntungan dan
kerugian.
9. Keuntungannya:
Pemerintah bisa mengurangi langkah
yang harus diselesaikan dalam
melakukan proses pembangunan.
Mengurangi jumlah mafia tanah
ketika pemerintah melakukan
pembangunan.
Tanah yang terdapat dalam bank bisa
menjadi asset pemerintah kota.
Investor yang ingin menanamkan
modal di Balikpapan akan memiliki
kepastian hukum atas kepemilikan
tanah.
Kepastian harga bagi investor
11. RECOMMENDATION
Kelompok kami
merekomendasikan untuk tidak
mengesahkan adanya “Bank
tanah” karena sangat
berpotensi terhadap
pengaturan kecuali adanya
regulasi yang mengatur maka
kemungkinan pihak pemerintah