BAB II memberikan gambaran umum tentang Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai. Tugas pokok dan fungsinya meliputi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan lalu lintas dan angkutan laut serta kegiatan kepelabuhanan. Terdiri atas Bagian Tata Usaha dan Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhanan.

1. iii
KATA PENGANTAR
Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan
rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan makalah ini dengan judul “
PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUASIA DALAM RANGKA
PERBAIKAN PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN
OTORITAS PELABUHAN KELAS I DUMAI ”.
Makalah ini penulis susun dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat dalam
mengikuti ujian Penyesuaian Ijazah Tingkat Sarjana (S1) di Lingkungan Kementerian
Perhubungan.
Penulis menyadari bahwa makalah ini jauh dari sempurna baik dari segi
penyusunan maupun materi, walaupun demikian penulis berusaha semaksimal
mungkin untuk dapat memenuhi kualifikasi ilmiah. Kritik maupun saran penulis
harapkan agar dapat memperbaiki segala kekurangannya.
Akhirnya penulis berharap semoga yang terbaik dalam tugas akhir ini bisa
bermanfaat, khususnya bagi penulis dan bagi pembaca umumnya.
Dumai, Mei 2023
TEGUH SURANTO, S.A.P
NIP.198001282007121002

2. iv
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ................................................................................ i
HALAMAN PENGESAHAN ................................................................... ii
KATA PENGANTAR ............................................................................. iii
DAFTAR ISI .......................................................................................... iv
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ................................................................. 1
B. Maksud dan Tujuan ......................................................... 3
C. Permasalahan .................................................................. 4
D. Ruang Lingkup ................................................................. 5
E. Metodologi ....................................................................... 5
F. Sistematika Penulisan ...................................................... 6
BAB II GAMBARAN UMUM OBJEK PENULISAN
A. Tugas Pokok dan Fungsi ................................................ 7
B. Struktur Organisasi dan Peta Jabatan ............................. 10
C. Data Dukung .................................................................... 12
BAB III PEMBAHASAN
A. Analisa Masalah .............................................................. 15
B. Pemecahan Masalah ....................................................... 18
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan ...................................................................... 25
B. Saran ............................................................................... 26
C. Daftar Pustaka .................................................................. 28

3. 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Pemerintah telah meluncurkan core values dan employer branding ASN dalam
rangka akselerasi transformasi ASN guna mendukung reformasi birokrasi yang
diharapkan dapat membentuk karakter ASN professional. Peran core values ASN
sebagai pedoman ASN dalam berperilaku, berpikir dan bertutur, penerapannya
dalam kata “BerAkhlak” (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis,
Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif), yang artinya bahwa ASN dalam melaksanakan
pekerjaannya berorientasi memberikan pelayanan prima untuk kepuasan
masyarakat, bertanggung jawab jika diberikan kepercayaan, mau belajar dan mampu
mengembangkan kompetensi, saling memperhatikan dan menghargai perbedaan,
mengutamakan kepentingan negara dan bangsa diatas kepentingan pribadi,
berdedikasi, mempunyai inovasi, bersemangat menghadapi perubahan dan
membangun kerja sama terintegrasi. Adapun employer branding adalah moto ASN
dalam bekerja dengan semboyan “bangga melayani bangsa”, yang mempunyai arti
ASN adalah profesi bangga melayani bangsa.
Pemerintah menjadi pelayan masyarakat dalam arti pemerintah melayani dengan
baik masyarakat, sehingga masyarakat merasa puas dalam memenuhi keinginan
serta kebutuhan masyarakat. Memberikan layanan publik yang baik dan berkualitas
merupakan kewajiban dan tanggung jawab dari birokrasi publik. Tujuan utama
pelayanan adalah kepuasaan dari layanan yang menuntut setiap unsur pada
lembaga tersebut, memberikan pelayanan baik dan berkualitas kepada masyarakat,
sehingga masyarakat merasa puas dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini
akan terjadi jika pelayanan yang sesuai standar pelayanan yang disahkan.
Sesuai dengan PERMEN PAN RB Nomor 15 Tahun 2014, tolok ukur pedoman
pelaksanaan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan yang merupakan
kewajiban dan janji pelaksana kepada masyarakat dalam rangka pelayanan
berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur adalah standar pelayanan.

4. 2
Penyelenggaraan pemerintahan pada saat ini untuk pelaksanaan reformasi birokrasi
adalah pencapain tata kelola pemerintah yang baik (good governance). Adapun area
perubahan reformasi birokrasi terdiri dari tata laksana, organisasi, sumber daya
manusia, peraturan, bertanggung jawab, pelayanan publik, budaya kerja serta pola
pikir (mind set).
Perubahan reformasi birokrasi salah satunya adalah pelayanan publik yang
diarahkan menjadi pelayanan prima, yaitu melakukan perubahan manajemen
dengan menerapkan model pelayanan satu pintu disebut juga One Stop
Service (OSS) dengan cara inovasi dan perubahan untuk memperbaiki pelayanan
selama ini menjadi keluhan masyarakat. Pemerintah menyelenggarakan pelayanan
satu pintu (One Stop Service) merupakan kegiatan pelayanan dimana prosesnya
mulai tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan melalui satu
pintu dalam satu tempat. Tujuan dari pelayanan satu pintu adalah meningkatkan
kualitas dan memberikan akses luas kepada masyarakat untuk memberikan
pelayanan publik. Adapun sasaran pelayanan publik adalah mewujudkan pelayanan
publik efektif, efisien, pasti, transparan dan cepat. Pelayanan satu pintu membawa
perubahan pelayanan sehingga lebih baik dan ringkas, tetapi permasalahan masih
ada karena dipengaruhi oleh unsur sumber daya manusia (SDM) tersedia belum
kompeten, kurang kreatif dan budaya kerja masih kurang baik yang menyebabkan
pelayanan kurang efisien dan efektif sehingga menimbulkan rasa ketidakpuasan
masyarakat terhadap pelayanan. SDM yang dimiliki dalam pelayanan prima harus
mempunyai kriteria kompeten. terampil, cerdas, mempunyai kemauan dan
kemampuan belajar.
Pengembangan pegawai dapat dilakukan dengan melakukan perencanaan
mengembangkan SDM, memberikan diklat dan evaluasi kemampuan dengan
menggunakan sistem berbasis kompetensi terhadap informasi sumber daya
manusia. Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas memberikan pelayanan harus
memiliki kompetensi sesuai kualifikasi bidang ilmunya, inovasi kreatif dan budaya
kerja baik sehingga profesional dalam menjalankan tugasnya. Mutu pelayanan dari
pegawai ASN yang rendah akan dikaitkan dengan profesionalitas pegawai tersebut.

5. 3
Pelayanan yang baik sangat didambakan oleh semua penyelenggara
administrasi atau administrator karena pekerjaan yang membutuhkan ketepatan
waktu, kejelasan kerja, keterbukaan dan kesederhanaan agar mereka yang dilayani
menjadi puas. Harapan seperti ini tentunya akan mengarah kepada pelayanan publik
yang baik, namun demikian pelaksanaan pelayanan yang baik hingga saat ini
menjadi pekerjaan yang rumit bahkan terjadi penundaan pekerjaan yang
menyebakan pelayanan publik menjadi tidak efektif.mampu menguasai belum dapat
mengimbangi perkembangan teknologi terutama dalam penggunaan surat elektronik
dan lain sebagainya.
Oleh karenanya untuk meningkatkan pelayanan kepada Pengguna Jasa yang
sesuai dengan PM 19 Tahun 2017 Tentang Pedoman Standar Pelayanan maka
penulis mengambil judul : “ PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA
MANUASIA DALAM RANGKA PERBAIKAN PELAYANAN PUBLIK PADA
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS I DUMAI ”.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
1. Maksud
Maksud dari penulisan makalah ini sebagai salah satu syarat untuk mengikuti
Ujian Penyesuaian Ijazah Tingkat Sarjana ( S1 ) di Lingkungan Kementerian
Perhubungan.
2. Tujuan
Tujuan yang ingin dicapai di dalam makalah ini adalah untuk meningkatkan
pelayanan publik kepada pengguna jasa pada Kantor KESYAHBANDARAN DAN
OTORITAS PELABUHAN KELAS I DUMAI Sehinga mempermudah Pengguna Jasa
merasa nyaman dan mudah dalam memperoleh haknya untuk dilayani.

6. 4
C. PERMASALAHAN
Dari latar belakang yang penulis paparkan ada beberapa masalah yang
menjadi sorotan dalam karya tulis ini, yang penulis fikir perlu mendapatkan
penyelesaian tuntas bagi terciptanya Pelayanan Prima pada Kantor
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai.
Di antara Masalah-masalah tersebut, masalah yang paling menarik perhatian
bagi penulis adalah masalah sumber daya manusia pegawai, yang menjadi subjek
dalam proses pelayanan itu berlangsung. Dari masalah tersebut dapat dirumuskan
beberapa masalah yang akan dikaji dalam makalah ini.
Menurut indeks pembangunan manusia, setidaknya ada tiga kategori yang
menunjukan bahwa sumber daya manusia itu berkualitas dan berkembang,
diantaranya :
1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Ekonomi
Dengan demikian dapat dirumuskan beberapa rumusan permasalahan
sebagai berikut :
1. Bagaimanakah sumber daya manusia pegawai di Kantor Kesyahbandaran
dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai?
2. Bagaimanakah pelaksanaan pelayanan publik pada Kantor Kesyahbandaran
dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai?

7. 5
D. RUANG LINGKUP
Dalam penyusunan makalah ini, ruang lingkup dibatasi pada permasalahan
mengenai peran pengembangan kompetensi pegawai terhadap peningkatan
pelayanan prima pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I
Dumai.
E. METODOLOGI
Dalam melakukan penyusunan makalah ini, penulis menggunakan penelitian
deskriptif analisis, yaitu suatu metode penelitian yang memaparkan dan
menggambarkan permasalahan dengan cara menganalisa data yang berasal dari
berbagai sumber data, antara lain :
1. Studi Kepustakaan
Yaitu melakukan penelitian dengan membaca dan mempelajari buku, peraturan
perundang - undangan serta sumber - sumber data lainnya untuk mendapatkan
landasan teori guna memecahkan masalah.
2. Studi Lapangan (Observasi)
Yaitu melakukan penelitian secara langsung ke objek penelitian, dengan
mengambil data yang berkaitan dengan data nominatif kepegawaian pada Kantor
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai.

8. 6
F. SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penulisan makalah ini meliputi hal-hal sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
B. MAKSUD DAN TUJUAN
C. PERMASALAHAN
D. RUANG LINGKUP
E. METODOLOGI
F. SISTEMATIKA PENULISAN
BAB II : GAMBARAN UMUM OBYEK PENULISAN
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
B. STRUKTUR ORGANISASI
C. NOMENKLATUR JABATAN DAN URAIAN BUTIR KEGIATAN
D. DATA DUKUNG
BAB III : PEMBAHASAN
A. ANALISA MASALAH.
B. PEMECAHAN MASALAH
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN
B. SARAN

9. 7
BAB II
GAMBARAN UMUM OBYEK PENULISAN
A. Tugas Pokok dan Fungsi
Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai merupakan
implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No. PM. 36 Tahun 2012 tanggal 1
Juni 2012 sebagai mana telah diubah menjadi No.PM.135 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan adalah
salah satu instansi pemerintah yang secara vertikal bertanggung jawab langsung
kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan yang
berpusat di Jakarta, dari 9 (sembilan) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas
Pelabuhan Kelas I yang ada di Indonesia maka Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas
Pelabuhan Kelas I Dumai ditetapkan berlokasi di daerah Kota Dumai,
menyelenggarakan :
a. Bagian Tata Usaha
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan keuangan,
kepegawaian dan umum, hukum dan hubungan masyarakat serta pelaporan
pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai.
b. Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhanan
Seksi Lala dan Usaha Kepelabuhanan mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan lalu lintas dan
angkutan laut, tenaga kerja bongkar muat asan kegiatan keagenan dan
perwakilan perusahaan angkutan kapal asing, penjamin kelancaran arus barang,
keamanan dan ketertiban di pelabuhan, pengaturan dan penyelenggaraan lalu
lintas kapal keluar/masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal, penyiapan
bahan pengawasan dan evaluasi penerapan standar penggunaan peralatan
kegiatan bongkar muat serta Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), penyusunan
Rencana Induk Pelabuhan, rencana dan program pembangunan dan
pemeliharaan sarana prasarana pelabuhan, penjaminan dan pemeliharaan
kelestarian lingkungan di pelabuhan, program pembangunan dan pemeliharaan
sarana dan prasarana pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum disediakan

10. 8
oleh Badan Usaha Pelabuhan serta penyusunan desain kontruksi fasilitas pokok
pelabuhan dan fasilitas penunjang kepelabuhanan, pelaksanaan pengaturan,
pengendalian dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan
pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan
pelabuhan, fasilitas dan operasional pelabuhan, penetapan dan evaluasi standar
kinerja operasional pelayanan jasa, penyiapan bahan pemberian rekomendasi
persetujuan lokasi pelabuhan, pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri
serta peningkatan kemampuan terminal dan operasional pelabuhan 24 (dua
puluh empat) jam, penyusunan pemberian konsesi, atau bentuk lainnya kepada
Badan Usaha Pelabuhan serta penyediaan dan/ atau pelayanan jasa
kepelabuhanan yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan,
penyusunan dan pengusulan tarif penggunaan daratan dan/ atau perairan,
fasilitas pelabuhan serta jasa kepelabuhanan, analisa dan evaluasi
pembangunan penahan gelombang, alur pelayaran, jaringan jalan, dan sarana
bantu navigasi pelayaran serta sarana dan prasarana pelayanan jasa
kepelabuhanan yang diperlukan oleh pengguna jasa yang belum disediakan oleh
Badan Usaha Pelabuhan dan penyusunan sistem dan prosedur pelayanan jasa
kepelabuhanan, usaha jasa terkait dengan kepelabuhanan dan angkutan di
perairan serta penyediaan dan pengelolaan sistem informasi angkutan di
perairan dan sistem informasi pelabuahan.
c. Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli.
Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli mempunyai tugas
melakukan penilikan pemenuhan persyaratan pengawakan kapal, penyiapan
bahan penerbitan dokumen kepelautan perjanjian kerja laut dan penyijilan awak
kapal serta perlindungan awak kapal, pelaksanaan pengawasan tertib bandar,
pergerakan kapal (Shifting), pemanduan dan penundaan kapal di perairan
pelabuhan dan tertib berlayar, lalu lintas keluar masuk kapal, kapal asing (Port
State Control), Flag State Control dan pemenuhan persyaratan kelaiklautan
kapal dan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, penjagaan, pengamanan dan
penertiban embarkasi dan debarkasi penumpang di pelabuhan, pengawasan
kegiatan bongkar muat barang khusus, barang berbahaya dan beracun (B3),
pembangunan fasilitas pelabuhan serta pengerukan dan reklamasi, patroli di

11. 9
perairan pelabuhan, pengawasan dan pengamanan terhadap keselamatan kapal
yang masuk keluar pelabuhan, kapal sandar dan berlabuh, penyiapan bahan
koordinasi dan pemberian bantuan pencarian dan penyelamatan (Search And
Rescue/SAR), penanggulangan pencemaran laut serta pencegahan dan
pemadaman kebakaran di perairan pelabuhan, pengawasan kegiatan alih muat
di perairan pelabuhan, salvage dan pekerjaan bawah air, pelaksanaan
pemeriksaan dan verifikasi pelaksanaan pemeriksaan dan verifikasi sistem
keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan (International Ship and Port Facility
Security Code/ ISPS-CODE), penyiapan bahan pemeriksaan pendahuluan pada
kecelakaan kapal, serta pelaksanaan penyidikkan tindak pidana di bidang
pelayaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
d. Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal
Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan pengukuran, pendaftaran, balik nama, hipotek dan surat tanda
kebangsaan, penggantian bendera kapal serta pemasangan tanda selar dan
melakukan pemeriksaan, penilikan rancang bangun kapal, pengawasan
pembangunan, perombakan dan docking kapal, pemeriksaan dan pengujian
nautis, teknis, radio elektronika kapal, perhitungan dan pengujian stabilitas kapal,
percobaan berlayar, pengujian peralatan, verifikasi dan penyiapan bahan
penerbitan sertifikat keselamatan kapal, sertifikat manajemen keselamatan dan
pencegahan pencemaran dari kapal, pembersihan tangki serta perlindungan
ganti rugi pencemaran.
B. Peta Jabatan
Menurut Peraturan Menteri Perhubungan 73 Tahun 2017 Tentang Peta Jabatan
Dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Direktorat
Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Peta Jabatan merupakan
susunan jabatan yang menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan
kedudukannya dalam unit kerja, baik secara vertikal maupun horizontal menurut
struktur kewenangan tugas, dan tanggung jawab, serta kompetensi jabatan. Peta
Jabatan wajib digunakan sebagai bahan dalam melaksanakan penyusunan formasi,
analisis beban kerja, dan pengangkatan dan penetapan pegawai Aparatur Sipil
Negara ke dalam jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum di

12. 10
lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Kementerian Perhubungan.
Peta Jabatan pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I
Dumai dibagi menjadi 14 (empat belas) jabatan struktural yakni Kepala Kantor, 1
(satu) Kepala Bagian, 3 (empat) Kepala Bidang, 2 (dua) Kepala Sub Bagian dan 7
(tujuh) Kepala Seksi. Selain jabatan struktural, juga terdapat jabatan fungsional
Pengawas Keselamatan Pelayaran dan juga jabatan pelaksana yang dibagi di
masing-masing Bagian dan Bidang. Satu Jabatan bisa terdiri dari beberapa orang
pagawai yang melaksanakan tugas tersebut, tergantung beban kerja dan uraian jenis
kerja yang telah ditentukan oleh Peraturan Menteri Perhubungan 73 Tahun 2017
Tentang Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Unit Pelaksana Teknis Di
Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.
Struktur Organisasi dan Peta Jabatan pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas
Pelabuhan Kelas I Dumai dapat dilihat pada gambar berikut ini:
Gambar II. B.1 Struktur Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan
Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai

13. 11
Gambar II. B.2 Peta Jabatan Kantor Kesyahbandaran
dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai
Sumber Data : Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I
Dumai, 2023

14. 12
C. DATA DUKUNG
Pegawai Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I
Dumai berjumlah 105 orang, dengan perincian sebagai berikut:
a. Pegawai berdasarkan jabatan:
(1) Eselon II : 1 orang
(2) Eselon III : 4 orang
(3) Eselon IV : 9 orang
(4) Fungsional : 91 orang
Jumlah : 105 orang
b. Pegawai berdasarkan golongan:
(1) Golongan IV : 8 orang
(2) Golongan III : 69 orang
(3) Golongan II : 28 orang
Jumlah : 105 orang
c. Berdasarkan tingkat Pendidikan:
(1) Strata 2 : 10 orang
(2) Strata 1 : 27 orang
(3) Diploma IV : 5 orang
(4) Diploma III : 17 orang
(5) SLTA : 45 orang
Jumlah : 105 orang
D. Jenis Pelayanan Publik secara Online pada Kantor
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai.
Pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I
Dumai telah melaksanakan pelayanan berbasis online antara lain:
1. E Persuratan
Aplikasi E-Persuratan merupakan aplikasi korespondensi
elektronik sebagai pengelolaan surat masuk dan surat keluar

15. 13
serta nota dinas dan disposisi persuratan yang dilakukan secara
elektronik.
Mengikuti perkembangan teknologi saat ini, Aplikasi E-
Persuratan sudah menerapkan Tanda Tangan Elektronik pada
Surat Keluar, dimana Sertifikat Elektroniknya diterbitkan oleh
Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi
Negara (BSSN) sehingga terjamin keamanannya.
2. PNBP Online
Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI), merupakan sistem
billing yang dikelola oleh DJA untuk memfasilitasi
pembayaran/penyetoran PNBP dan penerimaan non anggaran
3. Inaportnet
Penerapan Inaportnet di Pelabuhan dilaksanakan berdasarkan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 154 tahun 2015
tentang Surat Persetujuan Syahbandar (SPS) On line di
pelabuhan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 8
tahun 2022 tentang Tata Cara Pelayanan Kapal Melalui
Inaportnet merupakan pengganti atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM. 192 Tahun 2015 Perubahan atas
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 157 tahun 2015
tentang Penerapan Inaportnet untuk pelayanan kapal dan
barang di Pelabuhan yang bertujuan untuk meningkatkan
pelayanan dan kelancaran arus barang di pelabuhan,
memangkas waktu pelayanan menjadi lebih cepat dan efisien,
menurunkan biaya logistic dan sebagai langkah transparansi
pelayanan di pelabuhan.
4. Buku Pelaut Online

16. 14
Buku Pelaut ONLINE untuk para pelaut yang bekerja baik
dikapal lokal maupun asing per tanggal 30 April 2016. Buku
Pelaut ONLINE berlaku bukan hanya untuk yang belum memiliki
Buku Pelaut tapi juga berlaku untuk yang sudah memiliki baik
yang sudah habis masa berlakunya maupun yang belum habis
masa berlakunya.
5. Pendaftaran Kapal Online
Aplikasi Pendaftaran Kapal Online merupakan layanan yang
digunakan untuk membantu proses permohonan pendaftaran
kapal baru ataupun balik nama, penyusunan Grosse Akta
dan Minute Akta, kemudian penomoran Grosse Akta dan Minute
Akta, serta Daftar Pendaftaran Kapal Baru.
6. Simlala (Sistem Informasi Manajemen Lalu lintas)
Sistem Informasi ini merupakan layanan yang digunakan untuk
membantu proses permohonan Izin Usaha Perusahaan
Angkutan Laut (SIUPAL), Izin Operasi Angkutan .

17. 15
BAB III
PEMBAHASAN
A. ANALISA MASALAH
Semangat kerja dapat diukur melalui keinginan dan kesungguhan
seseorang mengejarkan pekerjaannya dengan baik serta berdisiplin untuk
mencapai prestasi kerja yang maksimal. (Halimah, 2014;68).Dengan
adanya tingkat absensi yang baik maka dapat meningkatkan disiplin
pegawai. Sedangkan yang dimaksud dengan disiplin adalah suatu sikap,
tingkah laku dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan dari perusahan
atau instansi baik tertulis maupun tidak (Nitisemito, 2002; 56).
Upaya meningkatkan kualitas kerja dan mutu pelayanan yang di
berikan oleh para sumber daya aparatur dalam penegakan peraturan
dilaut harus pula dikaitkan dengan pengetahuan dan keterampilan para
pegawai tersebut sehingga dapat dikatakan berproduktivitas. Artinya
rendahnya kualitas kerja, dan mutu pelayanan tidak semata - mata di
sebabkan oleh tindakan dan prilaku yang disfungsional, akan tetapi
sangat mungkin tingkat pengetahuan dan keterampilan yang tidak sesuai
sengan tuntutan – tuntutan tugas yang di emban.
Menurut (Komara, 2019) tidak berkualitasnya kerja pegawai ASN
karena tidak berimbangnya perbandingan antara jumlah pegawai ASN
dengan stakeholder-nya, disamping kompetensi yang rendah dari pegawai
ASN tersebut. Pegawai ASN mempunyai peran yang sangat dalam
menentukan kualitas pelayanan, oleh karena itu pemerintah berusaha
meningkatkan kualitas ASN yang mempunyai kompetensi dilengkapi

18. 16
keterampilan baik di bidang teknologi maupun pelayanan dengan cara
memberikan pelatihan, lokakarya atau seminar, dan mengikuti bimbingan
teknis.
Pengertian Kompetensi
Pengertian kompetensi menurut para ahli (Robbins P Stephen,
2013), kompetensi adalah kemampuan (ability) atau kapasitas seseorang
untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan, dimana
kemampuan ini ditentukan oleh dua faktor yaitu kemampuan intelektual
dan kemampuan fisik.
Menurut (Armstrong, 2006) kemampuan khusus atau kompetensi
inti menggambarkan apa yang secara khusus atau unik mampu dilakukan
oleh organisasi, apa yang dilakukan perusahaan dibandingkan dengan
para pesaingnya dengan hasil yang baik, kemampuan utama dapat eksis
di bidang seperti teknologi, inovasi, pemasaran, penyampaian kualitas,
dan memanfaatkan sumber daya manusia dan keuangan dengan baik.
Dapat dikatakan bahwa kemampuan yang paling khas dari semuanya
adalah pengetahuan, keterampilan, keahlian dan komitmen pegawai
organisasi. Keyakinan ini memberikan dasar bagi filosofi manajemen
sumber daya manusia strategis.
Pada gilirannya, tingkat pengetahuan dan keterampilan yang
rendah berkaitan pula dengan berbagai aspek manajemen sumber daya
manusia dalam organisasi yang bersangkutan. Misalnya apabila
adanya kesempatan untuk mengikuti pendidikan kepelautan, karena
kurangnya minat dan keinginan para pegawai untuk meningkatkan
keahlian nya sehingga dalam menjawab tantangan yang semakin berat
dimana tehknologi semakin maju sehingga dalam pelaksanaan tugas di
lapangan akan mendapat kendala.
Dengan demikian potensi yang ada pada pegawai tersebut
tidak dapat di maksimalkan sehingga tidak akan berkembang sebagai
mana yang diharapkan. Dalam hal demikian kualitas, dan produktivitas

19. 17
kerja dan mutu pelayanan akan menjadi rendah sehingga para pegawai
akan sering melakukan kesalahan dan kesulitan. Berbagai konsekwensi
pengetahuan dan keterampilan yang rendah itulah yang menjadi salah
satu penyebabnya.
Dengan demikian jelas menujukkan bahwa masalah atau
kesalahan akan dapat timbul apabila tingkat pengetahuan dan
keterampilan pegawai tersebut rendah. Oleh karena itu, sangatlah
penting untuk menekankan bahwa program pendidikan bagi para
pegawai harus di pandang sebagai bagian yang amat penting
untuk menghilangkan ataupun mengurangi berbagai tingkat kesulitan,
kesalahan yang dapat menimbulkan bagi organisasi umumnya dan
pelaksanaan khususnya.
Jika di analisa permasalahan yang terjadi mengenai kompetensi
sumber daya manusia di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan
Kelas I Dumai ini, ditinjau dari segi managerial dapat diurai menjadi dua
faktor :
1. Faktor individu pegawai
a. Individu masing-masing memiliki kekuatan / potensi, kelemahan,
peluang, dan tantangan yang dapat dijadikan acuan untuk
pengembangan kualitas kompetensinya.
b. Kekuatan yang dimiliki oleh setiap individu mungkin berbeda,
namun secara akumulatif para pegawai di lingkungan Kantor
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai memiliki
masa kerja yang cukup lama, sehingga sudah dapat dipastikan
mereka memiliki kemampuan pengalaman kerja yang cukup
diandalkan. Jam terbang dalam bekerja inilah semestinya dapat
dijadikan cermin bagi konsolidasi setiap indivdu dalam

20. 18
mengembangkan kesatuan kompetensi pendidikan, kesehatan, dan
ekonomi.
c. Kelemahan, rata-rata yang berusia di atas 40 tahun, mereka
kebanyakan tertinggal dalam perkembangan Ilmu dan Teknologi,
sehingga sedikit banyak dapat menghambat proses
pengembangan kompetensi. Namun tidak demikian seharusnya,
justru hal ini lebih jadi motivasi untuk dapat membuktikan bahwa
pendidikan adalah sepanjang masa, long live education. Tidak
mengenal usia maupun kondisi fisik.
2. Faktor kolektifitas tim di dalam unit kerja
a. Kekuatan yang dimiliki berupa kebersamaan dari segi waktu yang
di atas 10 tahun, mengakibatkan telah terbentuknya chemistry kerja
antar karyawan sehingga mempermudah komunikasi di dalam
pelaksanaan pekerjaan, setiap konflik yang timbul dimungkinkan
dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan lebih mudah untuk
saling memahami.
b. Tantangan yang timbul bagi kesatuan unit kerja adalah berupa
image di masyarakat bahwa aparatur pemerintahan termasuk
Kementerian Perhubungan sedang mengalamai degradasi seiring
terungkapnya kasus - kasus kriminal ataupun penyelewengan
anggaran.
B. PEMECAHAN MASALAH
Untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul berkenaan dengan
pengembangan kompetensi pegawai dalam meningkatkan pelayanan
prima pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I
Dumai dapat dilakukan langkah sebagai berikut :

21. 19
a. Menyusun program jangka pendek (Program Tahunan).
Terutama di bidang peningkatan sumber daya manusia, minimal target
berupa frekuensi minimal 80 % dalam tiap tahun. Ini dijabarkan dengan
pelaksanaan pelatihan baik secara formal ataupun non formal minimal
2 bulan satu kali. Dilaksanakan tiap minggu kedua untuk program
pelatihan swadaya. Dilaksanakan di lingkungan Kantor
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai dengan
menghadirkan tenaga ahli/pakar/narasumber dari lingkup Kementerian
Perhubungan.
b. Menyusun Program Jangka Panjang berupa.
 Pembangunan ruang atau gedung pelatihan keterampilan
adminstrasi perkantoran.
 Penataan ruang dan tempat pelayanan.
 Penyediaan pusat layanan manual ataupun online.
c. Koordinasi dengan instansi atau lembaga lain.
Untuk mengadakan sosialisasi kebijakan dan aturan yang
berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesyahbandaran
dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai, di antaranya melalui media
massa cetak atau elektronik. Mengadakan event akbar berupa
seminar untuk menggali informasi untuk peningkatan kualitas
pelayanan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I
Dumai.
Di dalam makalah ini penulis ingin mengungkapkan beberapa
program yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas kondisi pada
kompetensi dan sumber daya manusia pegawai Kantor Kesyahbandaran
dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai. Tapi mungkin saja tidak dapat
sepenuhnyan dilaksanakan di setiap unit kerja, hal ini lebih tergantung

22. 20
pada pengaruh lokasi dan pengaruh lingkungan yang berada di sekitar
unit kerja masing– masing.
1. Di bidang pendidikan pegawai.
Untuk meningkatkan kemampuan akademik sudah waktunya mengikuti
jenjang akademik selanjutnya, baik melalui program beasiswa maupun
secara pribadi. Dan untuk meningkatkan kemampuan keterampilan
non akademik dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut :
a. Pelatihan formal melalui Badan Pengembangan SDM Perhubungan
secara berkala. Sudah waktunya para karyawan Kantor
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai mengikuti
pelatihan di setiap bidang garapan, bidang peningkatan kualitas
pelayanan, kepelabuhanan, ketatausahaan, peningkatan
manajemen pelayanan di bidang kepelabuhanan, serta garapan
yang lain.
b. Mengadakan program pelatihan swadana dan swadaya dengan
mendatangkan tutor atau tenaga ahli di bidang yang diperlukan.
Alokasi waktu dan dananya perlu disepakati dan ditanggung oleh
seluruh karyawan dengan swadaya. Atau dengan mengikuti
kegiatan seminar di luar jam kerja.
c. Mengadakan knowledge and skill sharing secara terprogram dan
berkala, baik di intern unit kerja, dengan memanfaatkan waktu
senggang / istirahat, atau dengan lintas unit kerja lain dengan
seringnya mengadakan studi banding dan lawatan koordinasi baik
secara vertikal maupun horisontal.
2. Seperti halnya bidang pendidikan, akselerasi di bidang kesehatan
dilakukan dengan metode fun and healthy. Diharapkan dengan adanya
kualitas kesehatan pegawai, maka akan menambah pelayanan prima
bagi masyarakat dengan tidak terganggu oleh kondisi fisik maupun

23. 21
mental yang lemah. Diharapkan pula setiap karyawan senantiasa siap
dalam menghadapi berbagai kondisi lingkungan dan kondisi alam yang
kian hari semakin tidak bersahabat. Perubahan cuaca semestinya
disiasati dengan baik agar jangan sampai mengakibatkan menurunnya
daya tahan tubuh.
3. Di bidang ekonomi, diharapkan seluruh pegawai dapat meningkatkan
skill dan pengetahuannya di bidang ekonomi baik secara finansial dan
managerial, melalui perencanaan dan manajerial ekonomi. Pegawai
dapat mengatur neraca pengeluaran kantor jangan sampai
menimbulkan over cost. Bila perlu setiap bulan diadakan evaluasi dan
audit intern. Hal ini akan berdampak pada keterbukaan dan tanggung
jawab di setiap nilai belanja yang dikeluarkan.
Pemecahan masalah bagaimanakah pelaksanaan pelayanan publik
pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai.
Adapun beberapa strategi dalam peningkatan pelayanan
publik tersebut meliputi:
1. Budaya Pelayanan Prima
Peningkatan kualitas dan keprofesionalan aparatur pemerintah adalah
salah satu cara dalam menciptakan pelayanan publik yang baik
kepada stakeholder. Sebab dewasa ini, keluhan-keluhan dari
para stakeholder yang menilai pelayanan publik yang diberikan kepada
mereka terkendala akibat masih belum tingginya sikap atau perilaku
sumber daya aparatur yang langsung berhadapan dengan stakeholder.
Oleh karena itu diperlukan adanya aparatur yang profesional dengan
sikap atau budaya melayani dengan setulus hati sehingga diharapkan
tidak ada lagi keluhan-keluhan dari stakeholder atas pelayanan yang
diberikan.

24. 22
Satu hal lagi yang perlu dicermati dalam upaya peningkatan pelayanan
publik melalui peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan
keprofesionalan pegawai terkait masalah attitude atau perilaku. Yaitu,
diperlukan sikap mental yang baik dari setiap aparatur pemerintah yang
langsung berhadapan dengan stakeholder dalam pemberian layanan.
Sikap baik ini tentunya bukanlah seperti yang terjadi selama ini,
dimana stakeholder dibuat susah dengan adanya pungutan-pungutan liar
yang dilakukan oleh pegawai yang melayani. Hal ini perlu diperhatikan,
sebab seprofesional apapun aparatur penyelenggara pelayanan publik
bila memiliki sikap yang bobrok dan integritas yang rendah hanya akan
menimbulkan ketidakpuasan lain dari stakeholder.
Dengan demikian peningkatan sumber daya manusia dan profesionalitas
pegawai menjadi suatu aspek yang patut diperhatikan dalam upaya
peningkatan pelayanan publik. Kondisi birokrat yang
memiliki kompetensi, kecakapan, ketrampilan, perilaku yang patuh pada
hukum dan peraturan yang berlaku, serta penempatan posisi yang sesuai
dengan bidangnya, tentunya akan memberikan dampak yang positif
kepada terciptanya pelayanan publik yang andal.
2. Standar Pelayanan Publik
Langkah selanjutnya sebagai salah satu cara peningkatan pelayanan
publik yaitu dengan menciptakan kebijakan-kebijakan yang mendukung
terselenggaranya peningkatan kualitas pelayanan kepada publik.
Diharapkan dengan penerbitan kebijakan mengenai peningkatan
pelayanan publik itu akan semakin mendorong terciptanya kualitas
pelayanan yang efektif, efisien dan akuntabel.
Salah satu tujuan dari pembuatan kebijakan itu untuk
mengubah image dan citra pelayanan publik selama ini yang cenderung
berbelit-belit, boros dan memakan waktu yang lama. Sehingga, dengan

25. 23
adanya standar yang baku diharapkan pada akhirnya
nanti stakeholder akan semakin terpuaskan dengan setiap layanan yang
diberikan oleh pemerintah.
Di samping itu adalah dengan membuat kebijakan standar pelayanan
minimal. Standar pelayanan minimal merupakan sebuah kebijakan publik
yang mengatur jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh
setiap stakeholder secara minimal.
Selain untuk mempercepat proses pelaksanaan pelayanan publik
bagi stakeholder, kebijakan pemerintah dengan menerbitkan standar
pelayanan minimal juga bertujuan memberikan jenis pelayanan beserta
transparansi dan akuntabilitasnya kepada stakeholder. Sehingga dengan
kebijakan itu, akan menghindari perilaku-perilaku menyimpang yang
selama ini dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam memberikan
layanan.
3. Peningkatan Fasilitas Penunjang
Selain memperhatikan kedua aspek diatas, salah satu sisi lain yang patut
diperhatikan oleh pemerintah dalam upaya peningkatan pelayanan publik
adalah dengan meningkatkan penyediaan fasilitas yang menunjang
kualitas pelayanan publik tersebut. Sebab, tanpa didukung tersedianya
fasilitas yang lengkap maka akan menghambat proses penyelenggaraan
pelayanan publik kepada stakeholder.
Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, maka
sudah sepatutnya pemerintah menerapkan kemajuan teknologi itu untuk
menunjang penyelenggaraan pelayanan publik dengan membuat inovasi-
inovasi yang bermanfaat bagi stakeholder.
Ketersediaan fasilitas berupa sarana dan prasarana disadari atau tidak
akan semakin mempercepat sekaligus meningkatkan penyelenggaraan
pelayanan publik. Dan untuk mewujudkannya maka tentunya diperlukan
alokasi dana untuk penyediaan sarana dan prasarana tersebut. Dengan

26. 24
begitu, maka segala kendala yang menghalangi penyelenggaraan
pelayanan publik kepada stakeholder akan dapat teratasi.
4. Penilaian Kepuasan Terhadap Layanan
Pelayanan yang sudah diberikan kepada stakeholder tidak akan dapat kita
ketahui tanpa adanya penilaian. Penilaian menggambarkan sejauh mana
pelayanan yang sudah kita berikan selama ini. Penilaian tersebut dapat
berbentuk kuesioner maupun survey kepuasan. Dari hasil survey maupun
kuesioner inilah nanti yang menentukan apakah pelayanan yang kita
berikan sudah baik, cukup, ataukah masih perlu diperbaiki lagi.

27. 25
BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Pelayanan prima merupakan tujuan dari sebuah lembaga publik
apalagi menyangkut pada pelayanan publik yang berhubungan dengan
kepentingan khalayak ramai, keberadaannya menjadi fokus perhatian
masyarakat, positif atau negatifnya akan cepat terindikasi dari setiap
respon yang timbul.
Upaya menuju pelayanan prima tersebut harus didukung oleh
kemampuan, kompetensi dan sumber daya manusia yang optimal, yang
senantia dinamis dan kokoh menjadi pilar di masyarakat menjadi panutan
sekaligus trend centre di dalam roda pembangunan. Pelaksanaan upaya
ini harus terus dipercepat dan disinergikan agar tidak tertinggal atau
bahkan tergilas oleh perkembangan global, yang menuntut persaingan
ketat di setiap elemen kehidupan.
Pengembangan sumberdaya manusia adalah suatu keniscayaan
yang tak bisa dipungkiri untuk menuju pembangunan ideal, sumber daya
manusia merupakan mata rantai bagi lahirnya budaya luhur dan
kehidupan berkualitas. Akselerasi tersebut bukan hanya sekedar wacana
melainkan suatu aksi kongkret dari sebuah program, yang
diimplementasikan pada setiap langkah dan aktifitas kehidupan setiap
pegawai. Akselerasi tersebut dapat dilakukan dengan cara :
1. Penyusunan program jangka pendek : program bulanan, triwulan,
semester dan tahunan.
2. Penyusunan program jangka penjang dan menengah berupa
program lima tahunan atau lebih.

28. 26
Program tersebut disusun dan dibukukan bersama job description
dan buku kerja tiap pegawai. Apapun yang kita programkan sudah
seharusnya mengorbankan setiap waktu dan potensi yang ada
demi hasil yang lebih baik di masa datang, tinggalkan kebiasaan
buruk menyimpan kotoran dan sampah di hari ini, Kementerian
Perhubungan harus menjadi mitra terdepan bagi masyarakat untuk
mencapai kualitas Reformasi Birokrasi yang diinginkan.
3. Koordinasi dengan instansi / lembaga dan pengguna jasa lainnya
dengan mengadakan sosialisasi atau even akbar berupa seminar
dan pemberdayaan masyarakat.
Makalah ini merupakan sebuah upaya untuk memberikan sebuah
gambaran sekaligus semoga mampu menjadi inspirasi bagi pelaku
pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sangat penting karena
bagaimanapun kualitas pelayanan prima harus terus ditingkatkan.
Peningkatan terhadap pelayanan kepada masyarakat secara tidak
langsung akan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan. Sehingga pembangunan yang berkesinambungan dan
bermanfaat bagi masyarakat akan tercapai.
B. SARAN
1. Untuk lingkup internal Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan
Kelas I Dumai, agar dengan adanya karya tulis ini dapat dijadikan
bahan instropeksi bahwa setiap kemajuan yang ingin dicapai
memerlukan komitmen yang kuat di dalam melaksanakan program
demi perubahan yang lebih baik pula,salah satunya dengan adanya
Sistem Aplikasi Disposisi Online yang di dalamnya mencakup isi surat,
alur surat dan waktu proses yang bisa diakses melalui internet.

29. 27
2. Bagi pihak umum terutama keluarga besar Kementerian Perhubungan
khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut semoga program
akselerasi ini dapat direalisasikan segera dengan niat yang ikhlas
untuk menciptakan Aparatur Kementerian Perhubungan yang bersih
dan berwibawa.
3. Setiap tujuan dalam menciptakan pelayanan tentunya bermuara pada
konsekuensi pengorbanan, bahwa kita sebagai pelayan di masyarakat
berfungsi sebagai fasilitas yang semestinya keberadaa kita menambah
kenyamanan dalam setiap kehidupannya , bukan malah menjadi beban
rakyat dengan ditimbulkannya pembengkakan anggaran belanja
pegawai jauh melebihi anggaran publik. Jadilah aparatur yang
merakyat jangan jadi aparatur yang menindas rakyat, analoginya
empatikan diri kita sebagai komponen rakyat itu sendiri, tentunya kita
pun menginginkan hal yang sama seperti yang diharapkan oleh
seorang rakyat.

30. 28
DAFTAR PUSTAKA
Halimah, Nur. (2014). Pengaruh Semangat Kerja Terhadap Efektivitas
Kerja Pegawai Di Kantor Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai
Timur. eJournal Administrasi Negara, Vol 2, No. 4.
I.G.A.K. Wardani, dll, 2007. Buku Materi Pokok, Teknik Menulis Karya
Ilmiah, , Jakarta : BPK-Pusat Penerbitan UT.
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM.76 Tahun 2018.
Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014.
PM 19 Tahun 2017 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
Prof. Dr. Wibowo, SE.,M.Phil. , 2007. Manajemen Kinerja, Jakarta : PT.
Raja Grafindo Persada.
Purwoto Wanasentana, DR, Materi Kuliah Evaluasi Kinerja, Program
Pascasarjana, Magister Manajemen, Universitas Krisnadwipayana
Robbins P Stephen, 2013, Kompetensi Sumber Daya manusia