SlideShare a Scribd company logo
1 of 17
Download to read offline
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02 / MENKES / 523 / 2015
TENTANG
FORMULARIUM NASIONAL
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02 / MENKES / 137 / 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR HK.02.02 / MENKES / 523 / 2015 TENTANG
FORMULARIUM NASIONAL
KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02 / MENKES / 523 / 2015
TENTANG
FORMULARIUM NASIONAL
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02 / MENKES / 137 / 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR HK.02.02 / MENKES / 523 / 2015 TENTANG
FORMULARIUM NASIONAL
KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/523/2015
TENTANG
FORMULARIUM NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan
kesehatan perlu menjamin aksesibilitas obat yang
aman, berkhasiat, bermutu, dan terjangkau dalam
jenis dan jumlah yang cukup;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) perlu disusun daftar obat dalam bentuk
Formularium Nasional;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang
Formularium Nasional;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang
Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3671);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);
iii
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5256);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun
2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 255);
8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
189/Menkes/SK/III/2006 tentang Kebijakan Obat
Nasional;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
HK.02.02/Menkes/068/I/2010 tentang Kewajiban
Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.02.02/Menkes/140/2015 tentang Komite Nasional
Penyusunan Formularium Nasional 2015;
iv
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
FORMULARIUM NASIONAL.
KESATU : Formularium Nasional sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan Menteri ini.
KEDUA : Formularium Nasional sebagaimana dimaksud dalam
Diktum Kesatu merupakan daftar obat terpilih yang
dibutuhkan dan harus tersedia di fasilitas pelayanan
kesehatan dalam rangka pelaksanaan Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN).
KETIGA : Dalam hal obat yang dibutuhkan tidak tercantum dalam
Formularium Nasional, dapat digunakan obat lain secara
terbatas berdasarkan persetujuan komite medik atau
Direktur Utama Rumah Sakit setempat.
KEEMPAT : Penambahan dan/atau pengurangan daftar obat yang
tercantum dalam Formularium Nasional ditetapkan oleh
Menteri Kesehatan setelah mendapat rekomendasi dari
Komite Nasional Formularium Nasional.
KELIMA : Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan
Keputusan Menteri ini dilaksanakan oleh Kementerian
Kesehatan, BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi,
dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sesuai dengan
tugas dan fungsi masing-masing.
KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku,
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
328/MENKES/SK/IX/2013 tentang Formularium
Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2015
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
NILA FARID MOELOEK
v
KELAS
TERAPI
SUB KELAS TERAPI/NAMA
GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN
RESTRIKSI PENGGUNAAN
FASILITAS KESEHATAN PERESEPAN
MAKSIMALTK 1 TK 2 TK 3
23.2 ANTIDEPRESI
1 amitriptilin
1. tab sal selaput 25 mg    60 tab/bulan
2 fluoksetin
1. kaps 10 mg   30 kaps/bulan
2. kaps 20 mg    30 kaps/bulan
3 maprotilin
1. tab sal selaput 25 mg   30 tab/bulan
2. tab sal selaput 50 mg   30 tab/bulan
4 sertralin
1. tab sal 50 mg   30 tab/bulan
23.3 ANTIOBSESI KOMPULSI
1 fluoksetin
1. kaps 10 mg   30 kaps/bulan
2. kaps 20 mg    30 kaps/bulan
2 klomipramin 
Dapat digunakan untuk cataplexy
yang berhubungan dengan narcolepsy
1. tab 25 mg   30 tab/bulan
23.4 ANTIPSIKOSIS
1 flufenazin
Hanya untuk monoterapi rumatan
pada pasien schizoprenia yang tidak
dapat menggunakan terapi oral.
1. inj 25 mg/mL (i.m.)    1 amp/2 minggu
2 haloperidol
1. tab 0,5 mg*    90 tab/bulan
2. tab 1,5 mg*    90 tab/bulan
3. tab 2 mg*    90 tab/bulan
4. tab 5 mg*    90 tab/bulan
5. drops 2 mg/mL   
6. inj 5 mg/mL (i.m.)    1 amp/2 minggu
Untuk agitasi akut.
Untuk kasus kedaruratan
psikiatrik (tidak untuk pemakaian
jangka panjang).
7. inj 50 mg/mL    1 amp/2 minggu
Hanya untuk monoterapi rumatan
pada pasien schizophrenia yang
tidak dapat menggunakan terapi
oral.
3 klorpromazin
1. tab sal selaput 100 mg*    90 tab/bulan
2. inj 5 mg/mL (i.m.)   
23. PSIKOFARMAKA
67
KELAS
TERAPI
SUB KELAS TERAPI/NAMA
GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN
RESTRIKSI PENGGUNAAN
FASILITAS KESEHATAN
PERESEPAN
MAKSIMALTK 1 TK 2 TK 3
4 klozapin
Hanya untuk pengobatan psikosis
yang sudah resisten terhadap
antipsikotik lain.
1. tab 25 mg   60 tab/bulan
2. tab 100 mg   90 tab/bulan
a) Hanya untuk schizophrenia yang
resisten/intoleran.
b) Lakukan cek leukosit secara
berkala (hati-hati agranulositosis).
5 olanzapin
1. tab sal selaput 5 mg   60 tab/bulan
a) Monoterapi schizophrenia.
b) Adjunctive treatment pada
kasus bipolar yang tidak
memberikan respon dengan
pemberian litium atau
valproat.
2. tab sal selaput 10 mg   60 tab/bulan
a) Monoterapi schizophrenia.
b) Adjunctive treatment pada
kasus bipolar yang tidak
memberikan respon dengan
pemberian litium atau
valproat.
3. inj 10 mg/2 mL  
Diperlukan hanya untuk
serangan schizophrenic acute
yang tidak memberikan
respon dengan terapi lini
pertama.
Tidak boleh digunakan untuk
pemakaian jangka panjang.
Hanya untuk agitasi akut
pada penderita schizophrenia.
6 risperidon*
a) Monoterapi schizophrenia.
b) Adjunctive treatment pada pasien
bipolar yang tidak memberikan
respon dengan pemberian litium
atau valproat.
1. tab 1 mg   60 tab/bulan
2. tab 2 mg    60 tab/bulan
3. tab 3 mg   60 tab/bulan
7 trifluoperazin*
1. tab sal selaput 5 mg   60 tab/bulan
23.4 ANTIPSIKOSIS
68
KELAS
TERAPI
SUB KELAS TERAPI/NAMA
GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN
RESTRIKSI PENGGUNAAN
FASILITAS KESEHATAN
PERESEPAN
MAKSIMALTK 1 TK 2 TK 3
23.5 OBAT untuk ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)
1 metilfenidat
1. tab lepas lambat 10 mg   30 tab/bulan
23.6 OBAT untuk GANGGUAN BIPOLAR
1 litium karbonat
Harus dilakukan pemeriksaan fungsi
ginjal dan memonitor kadar litium.
1. tab 200 mg  
2. tab 400 mg  
2 valproat
1. tab sal enterik 250 mg    60 tab/bulan
2. tab lepas lambat 250 mg    30 tab/bulan
3. tab lepas lambat 500 mg    30 tab/bulan
23.7 OBAT untuk PROGRAM KETERGANTUNGAN
Catatan : Disediakan oleh program
Kemenkes
1 metadon
1. sir 50 mg/5 mL  
24. RELAKSAN OTOT PERIFER dan PENGHAMBAT KOLINESTERASE
24.1 PENGHAMBAT dan PEMACU TRANSMISI NEUROMUSKULER
1 atrakurium
Hanya untuk tindakan anestesi dan
pasien ICU yang memerlukan karena
menggunakan ventilator.
1. inj 10 mg/mL (i.v.)  
2 neostigmin
1. inj 0,5 mg/mL (i.v.)  
3 pankuronium  
1. inj 2 mg/mL  
4 rokuronium
1. inj 10 mg/mL (i.v.)  
5 suksinilkolin
1. inj 20 mg/mL  
24.2 OBAT untuk MIASTENIA GRAVIS
1 neostigmin
1. inj 0,5 mg/mL (i.v.)  
2 piridostigmin
1. tab 60 mg   120 tab/bulan
24.3 PENGHAMBAT KOLINESTERASE
1 donepezil  
Hanya untuk demensia alzheimer
ringan sampai sedang.
 
1. tab sal selaput 5 mg  √ 30 tab/bulan
2. tab dispersible 10 mg  √ 30 tab/bulan
24. RELAKSAN OTOT PERIFER dan PENGHAMBAT KOLINESTERASE
69
KELAS
TERAPI
SUB KELAS TERAPI/NAMA
GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN
RESTRIKSI PENGGUNAAN
FASILITAS KESEHATAN PERESEPAN
MAKSIMALTK 1 TK 2 TK 3
14 retinol (vitamin A)
1. kaps lunak 100.000 IU   
2. kaps lunak 200.000 IU   
15 sianokobalamin (vitamin B12)*
1. tab 50 mcg    30 tab/bulan
16 tiamin (vitamin B1)*
1. tab 50 mg    30 tab/bulan
17 vitamin B kompleks
1. tab   
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
ttd
NILA FARID MOELOEK
82
29. VITAMIN dan MINERAL
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI
NOMOR HK.02.02/MENKES/137/2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/MENKES/523/2015 TENTANG
FORMULARIUM NASIONAL
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI
83
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/137/2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR
HK.02.02/MENKES/523/2015 TENTANG FORMULARIUM NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa Formularium Nasional yang ditetapkan dalam
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.
02.02/Menkes/523/2015 tentang Formularium
Nasional perlu disesuaikan dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan hukum
sesuai kajian pola penyakit yang terjadi di masyarakat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Kesehatan tentang Perubahan Atas Keputusan
Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/523/2015
tentang Formularium Nasional;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang
Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3671);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
- 2 -
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun
2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 255);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
189/Menkes/SK/III/2006 tentang Kebijakan Obat
Nasional;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
HK.02.02/Menkes/068/I/2010 tentang Kewajiban
Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Pemerintah;
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI
84
- 3 -
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1508);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.02.02/Menkes/140/2015 tentang Komite Nasional
Penyusunan Formularium Nasional;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.02.02/Menkes/320/2015 tentang Daftar Obat
Essensial Nasional;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.02.02/Menkes/523/2015 tentang Formularium
Nasional;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR
HK.02.02/MENKES/523/2015 TENTANG FORMULARIUM
NASIONAL.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.02.02/Menkes/523/2015 tentang Formularium Nasional diubah sebagai
berikut:
1. Ketentuan angka 9 pada Kelas Terapi 5 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:
KELAS
TERAPI
SUB KELAS TERAPI/NAMA
GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN
DAN RESTRIKSI
FASILITAS
KESEHATAN
PERESEPAN
MAKSIMAL
TK 1 TK 2 TK 3
5. ANTIEPILEPSI – ANTIKONVULSI
9 topiramat


1. tab 25 mg
 
 
2. tab 50 mg
 
 
3. tab 100 mg
 
 60 tab/bulan
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI
85
- 26 -
17. Ketentuan Kelas Terapi 21 Sub Kelas Terapi 21.4 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:
KELAS
TERAPI
SUB KELAS TERAPI/NAMA
GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN
RESTRIKSI
FASILITAS
KESEHATAN
PERESEPAN
MAKSIMAL
TK 1 TK 2 TK 3
21. OBAT untuk MATA
21.4 MIDRIATIK
1 atropin
1. tts mata 0,5%   
2. tts mata 1%   
2 homatropin   
1 tts mata 2%   1 btl/kasus
3 tropikamid 
1. tts mata 0,5%    
18. Ketentuan Kelas Terapi 23 Sub Kelas Terapi 23.4 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:
KELAS
TERAPI
SUB KELAS TERAPI/NAMA
GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN
DAN RESTRIKSI
FASILITAS
KESEHATAN
PERESEPAN
MAKSIMAL
TK 1 TK 2 TK 3
23. PSIKOFARMAKA
23.4 ANTIPSIKOSIS
1 aripiprazol
1. tab discmelt 10 mg    tab/bulan
2. tab discmelt 15 mg    tab/bulan
3. oral solution 1 mg/mL     btl/bulan
2 flufenazin    
Hanya untuk monoterapi
rumatan pada pasien
schizophrenia yang tidak dapat
menggunakan terapi oral.
   
1. inj 25 mg/mL (i.m.)    1 amp/2
minggu
3 haloperidol    
1. tab 0,5 mg*    90 tab/bulan
2. tab 1,5 mg*    90 tab/bulan
3. tab 2 mg*    90 tab/bulan
4. tab 5 mg*    90 tab/bulan
5. drops 2 mg/mL    
6. inj 5 mg/mL (i.m.)    1 amp/2
minggu
Untuk agitasi akut.    
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI
108
- 27 -
KELAS
TERAPI
SUB KELAS TERAPI/NAMA
GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN
DAN RESTRIKSI
FASILITAS
KESEHATAN
PERESEPAN
MAKSIMAL
TK 1 TK 2 TK 3
Untuk kasus kedaruratan
psikiatrik (tidak untuk
pemakaian jangka panjang).
   
7. inj 50 mg/mL    1 amp/2
minggu
Hanya untuk monoterapi
rumatan pada pasien
schizophrenia yang tidak
dapat menggunakan terapi
oral.
   
4 klorpromazin    
1. tab sal selaput 100 mg*    90 tab/bulan
2. inj 5 mg/mL (i.m.)    
5 klozapin    
Hanya untuk pengobatan
psikosis yang sudah resisten
terhadap antipsikotik lain.
   
1. tab 25 mg    60 tab/bulan
2. tab 100 mg    90 tab/bulan
a) Hanya untuk schizophrenia
yang resisten/intoleran.
   
b) Lakukan cek leukosit secara
berkala (hati-hati
agranulositosis).
   


6 olanzapin    
1. tab sal selaput 5 mg    60 tab/bulan
a) Monoterapi
schizophrenia.
   
b) Adjunctive treatment
pada kasus bipolar
yang tidak memberikan
respon dengan
pemberian lithium atau
valproat.
   
2. tab sal selaput 10 mg    60 tab/bulan
a) Monoterapi
schizophrenia.
   
b) Adjunctive treatment
pada kasus bipolar
yang tidak memberikan
respon dengan
pemberian lithium atau
valproat.
   
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI
109
- 28 -
KELAS
TERAPI
SUB KELAS TERAPI/NAMA
GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN
DAN RESTRIKSI
FASILITAS
KESEHATAN
PERESEPAN
MAKSIMAL
TK 1 TK 2 TK 3
3. inj 10 mg/2 mL    
Diperlukan hanya untuk
serangan schizophrenic acute
yang tidak memberikan
respon dengan terapi lini
pertama.
   
Tidak boleh digunakan
untuk pemakaian jangka
panjang.
   
Hanya untuk agitasi akut
pada penderita
schizophrenia.
   
7 quetiapin*    
a. Untuk schizophrenia.    
b. Untuk pasien bipolar yang
tidak memberikan respon
terhadap pemberian lithium
atau valproat.
   
1. tab SR 200 mg    tab/bulan
2. tab SR 300 mg    tab/bulan
3. tab SR 400 mg    tab/bulan
8 risperidon*    
a) Monoterapi schizophrenia.    
b) Adjunctive treatment pada
pasien bipolar yang tidak
memberikan respon dengan
pemberian lithium atau
valproat.
   
1. tab 1 mg    60 tab/bulan
2. tab 2 mg    60 tab/bulan
3. tab 3 mg    60 tab/bulan
9 trifluoperazin*    
1. tab sal selaput 5 mg    60 tab/bulan
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI
110
- 31 -
KELAS
TERAPI
SUB KELAS TERAPI/NAMA
GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN
DAN RESTRIKSI
FASILITAS
KESEHATAN
PERESEPAN
MAKSIMAL
TK 1 TK 2 TK 3
Hanya untuk serangan asma
akut dan atau
bronkospasme yang
menyertai PPOK, SOPT
(Sindrom Obstruksi Paska
Tuberkulosis).
  
7. serb ih 200 mcg/kaps +
rotahaler*
  
23. Ketentuan angka 3 pada Kelas Terapi 27 Sub Kelas Terapi 27.1 diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut:
KELAS
TERAPI
SUB KELAS TERAPI/NAMA
GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN
DAN RESTRIKSI
FASILITAS
KESEHATAN
PERESEPAN
MAKSIMAL
TK 1 TK 2 TK 3
27. OBAT yang MEMPENGARUHI SISTEM IMUN
27.1 SERUM dan IMUNOGLOBULIN
3 imunoglobulin intravena   
Hanya digunakan bila
plasmafaresis tidak memberikan
respon pada terapi:
a. Guillain–Barré syndrome (GBS)
b. krisis miastenia
1. inj 50 mg/mL √ 40
amp/kasus
Pasal II
Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2016
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
NILA FARID MOELOEK
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI
113

More Related Content

What's hot

KepMenKes NOMOR 89/MENKES/SK/II/2013
KepMenKes NOMOR 89/MENKES/SK/II/2013KepMenKes NOMOR 89/MENKES/SK/II/2013
KepMenKes NOMOR 89/MENKES/SK/II/2013Nur Fadillah
 
Kmk no. hk_.01_.07-menkes-659-2017_ttg_formularium_nasional_
Kmk no. hk_.01_.07-menkes-659-2017_ttg_formularium_nasional_Kmk no. hk_.01_.07-menkes-659-2017_ttg_formularium_nasional_
Kmk no. hk_.01_.07-menkes-659-2017_ttg_formularium_nasional_Ulfah Hanum
 
Keputusan Menteri Kesehatan No.HK_.01_.07/menkes-395-2017/ttg_daftar_obat_ese...
Keputusan Menteri Kesehatan No.HK_.01_.07/menkes-395-2017/ttg_daftar_obat_ese...Keputusan Menteri Kesehatan No.HK_.01_.07/menkes-395-2017/ttg_daftar_obat_ese...
Keputusan Menteri Kesehatan No.HK_.01_.07/menkes-395-2017/ttg_daftar_obat_ese...Ulfah Hanum
 
Perubahan ke dua atas Formularium nasional 2013
Perubahan ke dua atas Formularium nasional 2013Perubahan ke dua atas Formularium nasional 2013
Perubahan ke dua atas Formularium nasional 2013Ulfah Hanum
 
Kepmenkes 312 2013 daftar obat esensial nasional 2013
Kepmenkes 312 2013 daftar obat esensial nasional 2013Kepmenkes 312 2013 daftar obat esensial nasional 2013
Kepmenkes 312 2013 daftar obat esensial nasional 2013Operator Warnet Vast Raha
 
Formularium nasional 2019
Formularium nasional 2019Formularium nasional 2019
Formularium nasional 2019Ulfah Hanum
 
Kmk no. hk.01.01 menkes-191-2017 ttg eliminasi campak dan pengendalian rubela
Kmk no. hk.01.01 menkes-191-2017 ttg eliminasi campak dan pengendalian rubelaKmk no. hk.01.01 menkes-191-2017 ttg eliminasi campak dan pengendalian rubela
Kmk no. hk.01.01 menkes-191-2017 ttg eliminasi campak dan pengendalian rubelaSiska Oktavia
 
Pmk no. 67_ttg_penanggulangan_tuberkolosis_
Pmk no. 67_ttg_penanggulangan_tuberkolosis_Pmk no. 67_ttg_penanggulangan_tuberkolosis_
Pmk no. 67_ttg_penanggulangan_tuberkolosis_Putri Lenggogeni
 
Materi jogo tonggo tingkat kawedanan
Materi jogo tonggo tingkat kawedananMateri jogo tonggo tingkat kawedanan
Materi jogo tonggo tingkat kawedananPuskesmasKarangpanda
 
Pmk no. 03_th_2010_ttg_saintifikasi_jamu_dalam_penelitian_berbasis
Pmk no. 03_th_2010_ttg_saintifikasi_jamu_dalam_penelitian_berbasisPmk no. 03_th_2010_ttg_saintifikasi_jamu_dalam_penelitian_berbasis
Pmk no. 03_th_2010_ttg_saintifikasi_jamu_dalam_penelitian_berbasisKusuma Wijayanti
 

What's hot (12)

KepMenKes NOMOR 89/MENKES/SK/II/2013
KepMenKes NOMOR 89/MENKES/SK/II/2013KepMenKes NOMOR 89/MENKES/SK/II/2013
KepMenKes NOMOR 89/MENKES/SK/II/2013
 
Kmk no. hk_.01_.07-menkes-659-2017_ttg_formularium_nasional_
Kmk no. hk_.01_.07-menkes-659-2017_ttg_formularium_nasional_Kmk no. hk_.01_.07-menkes-659-2017_ttg_formularium_nasional_
Kmk no. hk_.01_.07-menkes-659-2017_ttg_formularium_nasional_
 
Keputusan Menteri Kesehatan No.HK_.01_.07/menkes-395-2017/ttg_daftar_obat_ese...
Keputusan Menteri Kesehatan No.HK_.01_.07/menkes-395-2017/ttg_daftar_obat_ese...Keputusan Menteri Kesehatan No.HK_.01_.07/menkes-395-2017/ttg_daftar_obat_ese...
Keputusan Menteri Kesehatan No.HK_.01_.07/menkes-395-2017/ttg_daftar_obat_ese...
 
Perubahan ke dua atas Formularium nasional 2013
Perubahan ke dua atas Formularium nasional 2013Perubahan ke dua atas Formularium nasional 2013
Perubahan ke dua atas Formularium nasional 2013
 
Kepmenkes 312 2013 daftar obat esensial nasional 2013
Kepmenkes 312 2013 daftar obat esensial nasional 2013Kepmenkes 312 2013 daftar obat esensial nasional 2013
Kepmenkes 312 2013 daftar obat esensial nasional 2013
 
Formularium nasional 2019
Formularium nasional 2019Formularium nasional 2019
Formularium nasional 2019
 
Kmk no. hk.01.01 menkes-191-2017 ttg eliminasi campak dan pengendalian rubela
Kmk no. hk.01.01 menkes-191-2017 ttg eliminasi campak dan pengendalian rubelaKmk no. hk.01.01 menkes-191-2017 ttg eliminasi campak dan pengendalian rubela
Kmk no. hk.01.01 menkes-191-2017 ttg eliminasi campak dan pengendalian rubela
 
Doen daftar obat esensial nasional
Doen   daftar obat esensial nasionalDoen   daftar obat esensial nasional
Doen daftar obat esensial nasional
 
Pmk no. 67_ttg_penanggulangan_tuberkolosis_
Pmk no. 67_ttg_penanggulangan_tuberkolosis_Pmk no. 67_ttg_penanggulangan_tuberkolosis_
Pmk no. 67_ttg_penanggulangan_tuberkolosis_
 
Pesawat
PesawatPesawat
Pesawat
 
Materi jogo tonggo tingkat kawedanan
Materi jogo tonggo tingkat kawedananMateri jogo tonggo tingkat kawedanan
Materi jogo tonggo tingkat kawedanan
 
Pmk no. 03_th_2010_ttg_saintifikasi_jamu_dalam_penelitian_berbasis
Pmk no. 03_th_2010_ttg_saintifikasi_jamu_dalam_penelitian_berbasisPmk no. 03_th_2010_ttg_saintifikasi_jamu_dalam_penelitian_berbasis
Pmk no. 03_th_2010_ttg_saintifikasi_jamu_dalam_penelitian_berbasis
 

Similar to Kepmenkes tentang Formularium Nasional dan Perubahannya (5.0, hanya bagian halaman menyangkut kesehatan jiwa)

Kmk no. hk.02.02 menkes-137-2016 ttg formularium nasional
Kmk no. hk.02.02 menkes-137-2016 ttg formularium nasionalKmk no. hk.02.02 menkes-137-2016 ttg formularium nasional
Kmk no. hk.02.02 menkes-137-2016 ttg formularium nasionalDokter Tekno
 
Formularium nasional untuk jkn
Formularium nasional untuk jknFormularium nasional untuk jkn
Formularium nasional untuk jknErie Gusnellyanti
 
FORNAS Tahun 2022.pdf
FORNAS Tahun 2022.pdfFORNAS Tahun 2022.pdf
FORNAS Tahun 2022.pdfalimadjid2
 
Formularium-Nasional.pdf
Formularium-Nasional.pdfFormularium-Nasional.pdf
Formularium-Nasional.pdfTonyRamirez52
 
Kepmenkes 328 tahun 2013 fornas
Kepmenkes 328 tahun 2013 fornasKepmenkes 328 tahun 2013 fornas
Kepmenkes 328 tahun 2013 fornaswidiastin
 
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 328/MENKES/SK/VIII/2013 ...
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 328/MENKES/SK/VIII/2013 ...Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 328/MENKES/SK/VIII/2013 ...
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 328/MENKES/SK/VIII/2013 ...BPJS Kesehatan RI
 
Kmk no. 159 ttg perubahan kmk no. 328 th 2013 ttg formularium nasional
Kmk no. 159 ttg perubahan kmk no. 328 th 2013 ttg formularium nasionalKmk no. 159 ttg perubahan kmk no. 328 th 2013 ttg formularium nasional
Kmk no. 159 ttg perubahan kmk no. 328 th 2013 ttg formularium nasionalDewi Zebua
 
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159/MENKES/SK/V/2014 ten...
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159/MENKES/SK/V/2014 ten...Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159/MENKES/SK/V/2014 ten...
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159/MENKES/SK/V/2014 ten...BPJS Kesehatan RI
 
FORMULARIUM Kel.2 Loc.B.pdf
FORMULARIUM Kel.2 Loc.B.pdfFORMULARIUM Kel.2 Loc.B.pdf
FORMULARIUM Kel.2 Loc.B.pdfAndinTheShadow
 
Daftar obat esensial nasional 2013
Daftar obat esensial nasional 2013Daftar obat esensial nasional 2013
Daftar obat esensial nasional 2013Ulfah Hanum
 
Pedoman-Pelayanan-Kefarmasian-untuk-terapi-antibiotik.pdf
Pedoman-Pelayanan-Kefarmasian-untuk-terapi-antibiotik.pdfPedoman-Pelayanan-Kefarmasian-untuk-terapi-antibiotik.pdf
Pedoman-Pelayanan-Kefarmasian-untuk-terapi-antibiotik.pdfRizal760252
 
Permenkes no. 33_ttg_uji_mutu_obat_pada_instalasi_farmasi_pemerintah_
Permenkes no. 33_ttg_uji_mutu_obat_pada_instalasi_farmasi_pemerintah_Permenkes no. 33_ttg_uji_mutu_obat_pada_instalasi_farmasi_pemerintah_
Permenkes no. 33_ttg_uji_mutu_obat_pada_instalasi_farmasi_pemerintah_Ulfah Hanum
 
Standar operasional prosedur vitamin a nifas
Standar operasional prosedur vitamin a nifasStandar operasional prosedur vitamin a nifas
Standar operasional prosedur vitamin a nifasyusup firmawan
 
Pmk no. 35_ttg_perubahan_standar_pelayanan_kefarmasian_di_apotek_
Pmk no. 35_ttg_perubahan_standar_pelayanan_kefarmasian_di_apotek_Pmk no. 35_ttg_perubahan_standar_pelayanan_kefarmasian_di_apotek_
Pmk no. 35_ttg_perubahan_standar_pelayanan_kefarmasian_di_apotek_Ulfah Hanum
 
Doen kepmenkes 312 2013 daftar obat esensial nasional 2013
Doen kepmenkes 312 2013 daftar obat esensial nasional 2013Doen kepmenkes 312 2013 daftar obat esensial nasional 2013
Doen kepmenkes 312 2013 daftar obat esensial nasional 2013Faiz Amri
 
DOEN 2013.pdf
DOEN 2013.pdfDOEN 2013.pdf
DOEN 2013.pdfEls P
 
SK PELAYANAN FARMASI.docx
SK PELAYANAN FARMASI.docxSK PELAYANAN FARMASI.docx
SK PELAYANAN FARMASI.docxKentutGede
 

Similar to Kepmenkes tentang Formularium Nasional dan Perubahannya (5.0, hanya bagian halaman menyangkut kesehatan jiwa) (20)

Kmk no. hk.02.02 menkes-137-2016 ttg formularium nasional
Kmk no. hk.02.02 menkes-137-2016 ttg formularium nasionalKmk no. hk.02.02 menkes-137-2016 ttg formularium nasional
Kmk no. hk.02.02 menkes-137-2016 ttg formularium nasional
 
Formularium nasional untuk jkn
Formularium nasional untuk jknFormularium nasional untuk jkn
Formularium nasional untuk jkn
 
FORNAS Tahun 2022.pdf
FORNAS Tahun 2022.pdfFORNAS Tahun 2022.pdf
FORNAS Tahun 2022.pdf
 
Formularium-Nasional.pdf
Formularium-Nasional.pdfFormularium-Nasional.pdf
Formularium-Nasional.pdf
 
Kepmenkes 328 tahun 2013 fornas
Kepmenkes 328 tahun 2013 fornasKepmenkes 328 tahun 2013 fornas
Kepmenkes 328 tahun 2013 fornas
 
Fornas 011113
Fornas 011113Fornas 011113
Fornas 011113
 
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 328/MENKES/SK/VIII/2013 ...
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 328/MENKES/SK/VIII/2013 ...Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 328/MENKES/SK/VIII/2013 ...
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 328/MENKES/SK/VIII/2013 ...
 
Kmk no. 159 ttg perubahan kmk no. 328 th 2013 ttg formularium nasional
Kmk no. 159 ttg perubahan kmk no. 328 th 2013 ttg formularium nasionalKmk no. 159 ttg perubahan kmk no. 328 th 2013 ttg formularium nasional
Kmk no. 159 ttg perubahan kmk no. 328 th 2013 ttg formularium nasional
 
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159/MENKES/SK/V/2014 ten...
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159/MENKES/SK/V/2014 ten...Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159/MENKES/SK/V/2014 ten...
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159/MENKES/SK/V/2014 ten...
 
FORMULARIUM Kel.2 Loc.B.pdf
FORMULARIUM Kel.2 Loc.B.pdfFORMULARIUM Kel.2 Loc.B.pdf
FORMULARIUM Kel.2 Loc.B.pdf
 
Doen 2013
Doen 2013Doen 2013
Doen 2013
 
Daftar obat esensial nasional 2013
Daftar obat esensial nasional 2013Daftar obat esensial nasional 2013
Daftar obat esensial nasional 2013
 
Pedoman-Pelayanan-Kefarmasian-untuk-terapi-antibiotik.pdf
Pedoman-Pelayanan-Kefarmasian-untuk-terapi-antibiotik.pdfPedoman-Pelayanan-Kefarmasian-untuk-terapi-antibiotik.pdf
Pedoman-Pelayanan-Kefarmasian-untuk-terapi-antibiotik.pdf
 
Permenkes no. 33_ttg_uji_mutu_obat_pada_instalasi_farmasi_pemerintah_
Permenkes no. 33_ttg_uji_mutu_obat_pada_instalasi_farmasi_pemerintah_Permenkes no. 33_ttg_uji_mutu_obat_pada_instalasi_farmasi_pemerintah_
Permenkes no. 33_ttg_uji_mutu_obat_pada_instalasi_farmasi_pemerintah_
 
Standar operasional prosedur vitamin a nifas
Standar operasional prosedur vitamin a nifasStandar operasional prosedur vitamin a nifas
Standar operasional prosedur vitamin a nifas
 
Pmk no. 35_ttg_perubahan_standar_pelayanan_kefarmasian_di_apotek_
Pmk no. 35_ttg_perubahan_standar_pelayanan_kefarmasian_di_apotek_Pmk no. 35_ttg_perubahan_standar_pelayanan_kefarmasian_di_apotek_
Pmk no. 35_ttg_perubahan_standar_pelayanan_kefarmasian_di_apotek_
 
PERMENKES-75-2016.pdf
PERMENKES-75-2016.pdfPERMENKES-75-2016.pdf
PERMENKES-75-2016.pdf
 
Doen kepmenkes 312 2013 daftar obat esensial nasional 2013
Doen kepmenkes 312 2013 daftar obat esensial nasional 2013Doen kepmenkes 312 2013 daftar obat esensial nasional 2013
Doen kepmenkes 312 2013 daftar obat esensial nasional 2013
 
DOEN 2013.pdf
DOEN 2013.pdfDOEN 2013.pdf
DOEN 2013.pdf
 
SK PELAYANAN FARMASI.docx
SK PELAYANAN FARMASI.docxSK PELAYANAN FARMASI.docx
SK PELAYANAN FARMASI.docx
 

More from Lautan Jiwa

Gelombang Lautan Jiwa: Sebuah Psikomemoar (v2, 29.8)
Gelombang Lautan Jiwa: Sebuah Psikomemoar (v2, 29.8)Gelombang Lautan Jiwa: Sebuah Psikomemoar (v2, 29.8)
Gelombang Lautan Jiwa: Sebuah Psikomemoar (v2, 29.8)Lautan Jiwa
 
Mengenal Depresi (23.1)
Mengenal Depresi (23.1)Mengenal Depresi (23.1)
Mengenal Depresi (23.1)Lautan Jiwa
 
Mengenal Gangguan Bipolar (v2, 15.0)
Mengenal Gangguan Bipolar (v2, 15.0)Mengenal Gangguan Bipolar (v2, 15.0)
Mengenal Gangguan Bipolar (v2, 15.0)Lautan Jiwa
 
Surat Pernyataan PDSKJI Pusat (22 Februari 2018)
Surat Pernyataan PDSKJI Pusat (22 Februari 2018)Surat Pernyataan PDSKJI Pusat (22 Februari 2018)
Surat Pernyataan PDSKJI Pusat (22 Februari 2018)Lautan Jiwa
 
Antipsikotik (Terjemahan Bahasa Indonesia, 3.0)
Antipsikotik (Terjemahan Bahasa Indonesia, 3.0)Antipsikotik (Terjemahan Bahasa Indonesia, 3.0)
Antipsikotik (Terjemahan Bahasa Indonesia, 3.0)Lautan Jiwa
 
Sejarah Skizofrenia (3.0, Indonesian)
Sejarah Skizofrenia (3.0, Indonesian)Sejarah Skizofrenia (3.0, Indonesian)
Sejarah Skizofrenia (3.0, Indonesian)Lautan Jiwa
 
Depresi, Sebuah Panduan Ringkas (NIMH, v2, 6.0)
Depresi, Sebuah Panduan Ringkas (NIMH, v2, 6.0)Depresi, Sebuah Panduan Ringkas (NIMH, v2, 6.0)
Depresi, Sebuah Panduan Ringkas (NIMH, v2, 6.0)Lautan Jiwa
 
Mengenal Skizofrenia (8.4, NIMH)
Mengenal Skizofrenia (8.4, NIMH)Mengenal Skizofrenia (8.4, NIMH)
Mengenal Skizofrenia (8.4, NIMH)Lautan Jiwa
 
Perkenalan Singkat terhadap Beberapa Gangguan Jiwa (4.0)
Perkenalan Singkat terhadap Beberapa Gangguan Jiwa (4.0)Perkenalan Singkat terhadap Beberapa Gangguan Jiwa (4.0)
Perkenalan Singkat terhadap Beberapa Gangguan Jiwa (4.0)Lautan Jiwa
 
Gangguan Perkembangan pada Anak (2.0)
Gangguan Perkembangan pada Anak (2.0)Gangguan Perkembangan pada Anak (2.0)
Gangguan Perkembangan pada Anak (2.0)Lautan Jiwa
 
Penyebab Skizofrenia, Cara Kerja Obat, dan Penanganannya di Puskesmas
Penyebab Skizofrenia, Cara Kerja Obat, dan Penanganannya di PuskesmasPenyebab Skizofrenia, Cara Kerja Obat, dan Penanganannya di Puskesmas
Penyebab Skizofrenia, Cara Kerja Obat, dan Penanganannya di PuskesmasLautan Jiwa
 
Mengenal Lebih Dalam Masalah dan Gangguan Jiwa
Mengenal Lebih Dalam Masalah dan Gangguan JiwaMengenal Lebih Dalam Masalah dan Gangguan Jiwa
Mengenal Lebih Dalam Masalah dan Gangguan JiwaLautan Jiwa
 
Informasi Obat-obatan Kesehatan Jiwa (Edisi ke-4)
Informasi Obat-obatan Kesehatan Jiwa (Edisi ke-4)Informasi Obat-obatan Kesehatan Jiwa (Edisi ke-4)
Informasi Obat-obatan Kesehatan Jiwa (Edisi ke-4)Lautan Jiwa
 
Mengenal Gangguan Bipolar [dr. Lahargo Kembaren, SpKJ]
Mengenal Gangguan Bipolar [dr. Lahargo Kembaren, SpKJ]Mengenal Gangguan Bipolar [dr. Lahargo Kembaren, SpKJ]
Mengenal Gangguan Bipolar [dr. Lahargo Kembaren, SpKJ]Lautan Jiwa
 
Jarak antara Hati Kita (4.2), Kumpulan Cerpen oleh Tiga Orang dengan Masalah ...
Jarak antara Hati Kita (4.2), Kumpulan Cerpen oleh Tiga Orang dengan Masalah ...Jarak antara Hati Kita (4.2), Kumpulan Cerpen oleh Tiga Orang dengan Masalah ...
Jarak antara Hati Kita (4.2), Kumpulan Cerpen oleh Tiga Orang dengan Masalah ...Lautan Jiwa
 
Laporan 5 Tahunan Cahaya Jiwa (5.0)
Laporan 5 Tahunan Cahaya Jiwa (5.0)Laporan 5 Tahunan Cahaya Jiwa (5.0)
Laporan 5 Tahunan Cahaya Jiwa (5.0)Lautan Jiwa
 
Macam-Macam Gangguan Jiwa - oleh dr. Ida Rochmawati, SpKJ(K)
Macam-Macam Gangguan Jiwa - oleh dr. Ida Rochmawati, SpKJ(K)Macam-Macam Gangguan Jiwa - oleh dr. Ida Rochmawati, SpKJ(K)
Macam-Macam Gangguan Jiwa - oleh dr. Ida Rochmawati, SpKJ(K)Lautan Jiwa
 
Laporan Kegiatan Yayasan Cahaya Jiwa Periode 2012-2017
Laporan Kegiatan Yayasan Cahaya Jiwa Periode 2012-2017Laporan Kegiatan Yayasan Cahaya Jiwa Periode 2012-2017
Laporan Kegiatan Yayasan Cahaya Jiwa Periode 2012-2017Lautan Jiwa
 
Sejarah Kesehatan Jiwa (10.0)
Sejarah Kesehatan Jiwa (10.0)Sejarah Kesehatan Jiwa (10.0)
Sejarah Kesehatan Jiwa (10.0)Lautan Jiwa
 
Mengenal Kecemasan dan Serangan Panik (9.0, fr Mind UK Booklet)
Mengenal Kecemasan dan Serangan Panik (9.0, fr Mind UK Booklet)Mengenal Kecemasan dan Serangan Panik (9.0, fr Mind UK Booklet)
Mengenal Kecemasan dan Serangan Panik (9.0, fr Mind UK Booklet)Lautan Jiwa
 

More from Lautan Jiwa (20)

Gelombang Lautan Jiwa: Sebuah Psikomemoar (v2, 29.8)
Gelombang Lautan Jiwa: Sebuah Psikomemoar (v2, 29.8)Gelombang Lautan Jiwa: Sebuah Psikomemoar (v2, 29.8)
Gelombang Lautan Jiwa: Sebuah Psikomemoar (v2, 29.8)
 
Mengenal Depresi (23.1)
Mengenal Depresi (23.1)Mengenal Depresi (23.1)
Mengenal Depresi (23.1)
 
Mengenal Gangguan Bipolar (v2, 15.0)
Mengenal Gangguan Bipolar (v2, 15.0)Mengenal Gangguan Bipolar (v2, 15.0)
Mengenal Gangguan Bipolar (v2, 15.0)
 
Surat Pernyataan PDSKJI Pusat (22 Februari 2018)
Surat Pernyataan PDSKJI Pusat (22 Februari 2018)Surat Pernyataan PDSKJI Pusat (22 Februari 2018)
Surat Pernyataan PDSKJI Pusat (22 Februari 2018)
 
Antipsikotik (Terjemahan Bahasa Indonesia, 3.0)
Antipsikotik (Terjemahan Bahasa Indonesia, 3.0)Antipsikotik (Terjemahan Bahasa Indonesia, 3.0)
Antipsikotik (Terjemahan Bahasa Indonesia, 3.0)
 
Sejarah Skizofrenia (3.0, Indonesian)
Sejarah Skizofrenia (3.0, Indonesian)Sejarah Skizofrenia (3.0, Indonesian)
Sejarah Skizofrenia (3.0, Indonesian)
 
Depresi, Sebuah Panduan Ringkas (NIMH, v2, 6.0)
Depresi, Sebuah Panduan Ringkas (NIMH, v2, 6.0)Depresi, Sebuah Panduan Ringkas (NIMH, v2, 6.0)
Depresi, Sebuah Panduan Ringkas (NIMH, v2, 6.0)
 
Mengenal Skizofrenia (8.4, NIMH)
Mengenal Skizofrenia (8.4, NIMH)Mengenal Skizofrenia (8.4, NIMH)
Mengenal Skizofrenia (8.4, NIMH)
 
Perkenalan Singkat terhadap Beberapa Gangguan Jiwa (4.0)
Perkenalan Singkat terhadap Beberapa Gangguan Jiwa (4.0)Perkenalan Singkat terhadap Beberapa Gangguan Jiwa (4.0)
Perkenalan Singkat terhadap Beberapa Gangguan Jiwa (4.0)
 
Gangguan Perkembangan pada Anak (2.0)
Gangguan Perkembangan pada Anak (2.0)Gangguan Perkembangan pada Anak (2.0)
Gangguan Perkembangan pada Anak (2.0)
 
Penyebab Skizofrenia, Cara Kerja Obat, dan Penanganannya di Puskesmas
Penyebab Skizofrenia, Cara Kerja Obat, dan Penanganannya di PuskesmasPenyebab Skizofrenia, Cara Kerja Obat, dan Penanganannya di Puskesmas
Penyebab Skizofrenia, Cara Kerja Obat, dan Penanganannya di Puskesmas
 
Mengenal Lebih Dalam Masalah dan Gangguan Jiwa
Mengenal Lebih Dalam Masalah dan Gangguan JiwaMengenal Lebih Dalam Masalah dan Gangguan Jiwa
Mengenal Lebih Dalam Masalah dan Gangguan Jiwa
 
Informasi Obat-obatan Kesehatan Jiwa (Edisi ke-4)
Informasi Obat-obatan Kesehatan Jiwa (Edisi ke-4)Informasi Obat-obatan Kesehatan Jiwa (Edisi ke-4)
Informasi Obat-obatan Kesehatan Jiwa (Edisi ke-4)
 
Mengenal Gangguan Bipolar [dr. Lahargo Kembaren, SpKJ]
Mengenal Gangguan Bipolar [dr. Lahargo Kembaren, SpKJ]Mengenal Gangguan Bipolar [dr. Lahargo Kembaren, SpKJ]
Mengenal Gangguan Bipolar [dr. Lahargo Kembaren, SpKJ]
 
Jarak antara Hati Kita (4.2), Kumpulan Cerpen oleh Tiga Orang dengan Masalah ...
Jarak antara Hati Kita (4.2), Kumpulan Cerpen oleh Tiga Orang dengan Masalah ...Jarak antara Hati Kita (4.2), Kumpulan Cerpen oleh Tiga Orang dengan Masalah ...
Jarak antara Hati Kita (4.2), Kumpulan Cerpen oleh Tiga Orang dengan Masalah ...
 
Laporan 5 Tahunan Cahaya Jiwa (5.0)
Laporan 5 Tahunan Cahaya Jiwa (5.0)Laporan 5 Tahunan Cahaya Jiwa (5.0)
Laporan 5 Tahunan Cahaya Jiwa (5.0)
 
Macam-Macam Gangguan Jiwa - oleh dr. Ida Rochmawati, SpKJ(K)
Macam-Macam Gangguan Jiwa - oleh dr. Ida Rochmawati, SpKJ(K)Macam-Macam Gangguan Jiwa - oleh dr. Ida Rochmawati, SpKJ(K)
Macam-Macam Gangguan Jiwa - oleh dr. Ida Rochmawati, SpKJ(K)
 
Laporan Kegiatan Yayasan Cahaya Jiwa Periode 2012-2017
Laporan Kegiatan Yayasan Cahaya Jiwa Periode 2012-2017Laporan Kegiatan Yayasan Cahaya Jiwa Periode 2012-2017
Laporan Kegiatan Yayasan Cahaya Jiwa Periode 2012-2017
 
Sejarah Kesehatan Jiwa (10.0)
Sejarah Kesehatan Jiwa (10.0)Sejarah Kesehatan Jiwa (10.0)
Sejarah Kesehatan Jiwa (10.0)
 
Mengenal Kecemasan dan Serangan Panik (9.0, fr Mind UK Booklet)
Mengenal Kecemasan dan Serangan Panik (9.0, fr Mind UK Booklet)Mengenal Kecemasan dan Serangan Panik (9.0, fr Mind UK Booklet)
Mengenal Kecemasan dan Serangan Panik (9.0, fr Mind UK Booklet)
 

Recently uploaded

BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANharri34
 
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptxmohamadhafiz651
 
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfSumardi Arahbani
 
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usahamateri hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usahayunitahatmayantihafi
 
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum ViktimologiSaktaPrwt
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIdillaayuna
 
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docxpdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docxINTANAMALINURAWALIA
 
interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxekahariansyah96
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxmuhammadarsyad77
 
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...Indra Wardhana
 

Recently uploaded (10)

BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
 
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
 
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
 
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usahamateri hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
 
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
 
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docxpdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
 
interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptx
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
 
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
 

Kepmenkes tentang Formularium Nasional dan Perubahannya (5.0, hanya bagian halaman menyangkut kesehatan jiwa)

  • 1. KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.02.02 / MENKES / 523 / 2015 TENTANG FORMULARIUM NASIONAL KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.02.02 / MENKES / 137 / 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR HK.02.02 / MENKES / 523 / 2015 TENTANG FORMULARIUM NASIONAL KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
  • 2. KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.02.02 / MENKES / 523 / 2015 TENTANG FORMULARIUM NASIONAL KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.02.02 / MENKES / 137 / 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR HK.02.02 / MENKES / 523 / 2015 TENTANG FORMULARIUM NASIONAL KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
  • 3. KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.02.02/MENKES/523/2015 TENTANG FORMULARIUM NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan perlu menjamin aksesibilitas obat yang aman, berkhasiat, bermutu, dan terjangkau dalam jenis dan jumlah yang cukup; b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) perlu disusun daftar obat dalam bentuk Formularium Nasional; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Formularium Nasional; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671); 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); iii
  • 4. 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255); 8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59); 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 189/Menkes/SK/III/2006 tentang Kebijakan Obat Nasional; 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/068/I/2010 tentang Kewajiban Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah; 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741); 12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/140/2015 tentang Komite Nasional Penyusunan Formularium Nasional 2015; iv
  • 5. MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG FORMULARIUM NASIONAL. KESATU : Formularium Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. KEDUA : Formularium Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan daftar obat terpilih yang dibutuhkan dan harus tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). KETIGA : Dalam hal obat yang dibutuhkan tidak tercantum dalam Formularium Nasional, dapat digunakan obat lain secara terbatas berdasarkan persetujuan komite medik atau Direktur Utama Rumah Sakit setempat. KEEMPAT : Penambahan dan/atau pengurangan daftar obat yang tercantum dalam Formularium Nasional ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah mendapat rekomendasi dari Komite Nasional Formularium Nasional. KELIMA : Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Keputusan Menteri ini dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 328/MENKES/SK/IX/2013 tentang Formularium Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2015 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ttd NILA FARID MOELOEK v
  • 6. KELAS TERAPI SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI PENGGUNAAN FASILITAS KESEHATAN PERESEPAN MAKSIMALTK 1 TK 2 TK 3 23.2 ANTIDEPRESI 1 amitriptilin 1. tab sal selaput 25 mg    60 tab/bulan 2 fluoksetin 1. kaps 10 mg   30 kaps/bulan 2. kaps 20 mg    30 kaps/bulan 3 maprotilin 1. tab sal selaput 25 mg   30 tab/bulan 2. tab sal selaput 50 mg   30 tab/bulan 4 sertralin 1. tab sal 50 mg   30 tab/bulan 23.3 ANTIOBSESI KOMPULSI 1 fluoksetin 1. kaps 10 mg   30 kaps/bulan 2. kaps 20 mg    30 kaps/bulan 2 klomipramin  Dapat digunakan untuk cataplexy yang berhubungan dengan narcolepsy 1. tab 25 mg   30 tab/bulan 23.4 ANTIPSIKOSIS 1 flufenazin Hanya untuk monoterapi rumatan pada pasien schizoprenia yang tidak dapat menggunakan terapi oral. 1. inj 25 mg/mL (i.m.)    1 amp/2 minggu 2 haloperidol 1. tab 0,5 mg*    90 tab/bulan 2. tab 1,5 mg*    90 tab/bulan 3. tab 2 mg*    90 tab/bulan 4. tab 5 mg*    90 tab/bulan 5. drops 2 mg/mL    6. inj 5 mg/mL (i.m.)    1 amp/2 minggu Untuk agitasi akut. Untuk kasus kedaruratan psikiatrik (tidak untuk pemakaian jangka panjang). 7. inj 50 mg/mL    1 amp/2 minggu Hanya untuk monoterapi rumatan pada pasien schizophrenia yang tidak dapat menggunakan terapi oral. 3 klorpromazin 1. tab sal selaput 100 mg*    90 tab/bulan 2. inj 5 mg/mL (i.m.)    23. PSIKOFARMAKA 67
  • 7. KELAS TERAPI SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI PENGGUNAAN FASILITAS KESEHATAN PERESEPAN MAKSIMALTK 1 TK 2 TK 3 4 klozapin Hanya untuk pengobatan psikosis yang sudah resisten terhadap antipsikotik lain. 1. tab 25 mg   60 tab/bulan 2. tab 100 mg   90 tab/bulan a) Hanya untuk schizophrenia yang resisten/intoleran. b) Lakukan cek leukosit secara berkala (hati-hati agranulositosis). 5 olanzapin 1. tab sal selaput 5 mg   60 tab/bulan a) Monoterapi schizophrenia. b) Adjunctive treatment pada kasus bipolar yang tidak memberikan respon dengan pemberian litium atau valproat. 2. tab sal selaput 10 mg   60 tab/bulan a) Monoterapi schizophrenia. b) Adjunctive treatment pada kasus bipolar yang tidak memberikan respon dengan pemberian litium atau valproat. 3. inj 10 mg/2 mL   Diperlukan hanya untuk serangan schizophrenic acute yang tidak memberikan respon dengan terapi lini pertama. Tidak boleh digunakan untuk pemakaian jangka panjang. Hanya untuk agitasi akut pada penderita schizophrenia. 6 risperidon* a) Monoterapi schizophrenia. b) Adjunctive treatment pada pasien bipolar yang tidak memberikan respon dengan pemberian litium atau valproat. 1. tab 1 mg   60 tab/bulan 2. tab 2 mg    60 tab/bulan 3. tab 3 mg   60 tab/bulan 7 trifluoperazin* 1. tab sal selaput 5 mg   60 tab/bulan 23.4 ANTIPSIKOSIS 68
  • 8. KELAS TERAPI SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI PENGGUNAAN FASILITAS KESEHATAN PERESEPAN MAKSIMALTK 1 TK 2 TK 3 23.5 OBAT untuk ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) 1 metilfenidat 1. tab lepas lambat 10 mg   30 tab/bulan 23.6 OBAT untuk GANGGUAN BIPOLAR 1 litium karbonat Harus dilakukan pemeriksaan fungsi ginjal dan memonitor kadar litium. 1. tab 200 mg   2. tab 400 mg   2 valproat 1. tab sal enterik 250 mg    60 tab/bulan 2. tab lepas lambat 250 mg    30 tab/bulan 3. tab lepas lambat 500 mg    30 tab/bulan 23.7 OBAT untuk PROGRAM KETERGANTUNGAN Catatan : Disediakan oleh program Kemenkes 1 metadon 1. sir 50 mg/5 mL   24. RELAKSAN OTOT PERIFER dan PENGHAMBAT KOLINESTERASE 24.1 PENGHAMBAT dan PEMACU TRANSMISI NEUROMUSKULER 1 atrakurium Hanya untuk tindakan anestesi dan pasien ICU yang memerlukan karena menggunakan ventilator. 1. inj 10 mg/mL (i.v.)   2 neostigmin 1. inj 0,5 mg/mL (i.v.)   3 pankuronium   1. inj 2 mg/mL   4 rokuronium 1. inj 10 mg/mL (i.v.)   5 suksinilkolin 1. inj 20 mg/mL   24.2 OBAT untuk MIASTENIA GRAVIS 1 neostigmin 1. inj 0,5 mg/mL (i.v.)   2 piridostigmin 1. tab 60 mg   120 tab/bulan 24.3 PENGHAMBAT KOLINESTERASE 1 donepezil   Hanya untuk demensia alzheimer ringan sampai sedang.   1. tab sal selaput 5 mg  √ 30 tab/bulan 2. tab dispersible 10 mg  √ 30 tab/bulan 24. RELAKSAN OTOT PERIFER dan PENGHAMBAT KOLINESTERASE 69
  • 9. KELAS TERAPI SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI PENGGUNAAN FASILITAS KESEHATAN PERESEPAN MAKSIMALTK 1 TK 2 TK 3 14 retinol (vitamin A) 1. kaps lunak 100.000 IU    2. kaps lunak 200.000 IU    15 sianokobalamin (vitamin B12)* 1. tab 50 mcg    30 tab/bulan 16 tiamin (vitamin B1)* 1. tab 50 mg    30 tab/bulan 17 vitamin B kompleks 1. tab    MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA ttd NILA FARID MOELOEK 82 29. VITAMIN dan MINERAL
  • 10. KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI NOMOR HK.02.02/MENKES/137/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR HK.02.02/MENKES/523/2015 TENTANG FORMULARIUM NASIONAL
  • 11. KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI 83 KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.02.02/MENKES/137/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR HK.02.02/MENKES/523/2015 TENTANG FORMULARIUM NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Formularium Nasional yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 02.02/Menkes/523/2015 tentang Formularium Nasional perlu disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan hukum sesuai kajian pola penyakit yang terjadi di masyarakat; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/523/2015 tentang Formularium Nasional; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671); 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  • 12. - 2 - 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255); 8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 189/Menkes/SK/III/2006 tentang Kebijakan Obat Nasional; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/068/I/2010 tentang Kewajiban Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah; KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI 84
  • 13. - 3 - 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508); 11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/140/2015 tentang Komite Nasional Penyusunan Formularium Nasional; 12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/320/2015 tentang Daftar Obat Essensial Nasional; 13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/523/2015 tentang Formularium Nasional; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR HK.02.02/MENKES/523/2015 TENTANG FORMULARIUM NASIONAL. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/523/2015 tentang Formularium Nasional diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan angka 9 pada Kelas Terapi 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: KELAS TERAPI SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI FASILITAS KESEHATAN PERESEPAN MAKSIMAL TK 1 TK 2 TK 3 5. ANTIEPILEPSI – ANTIKONVULSI 9 topiramat   1. tab 25 mg     2. tab 50 mg     3. tab 100 mg    60 tab/bulan KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI 85
  • 14. - 26 - 17. Ketentuan Kelas Terapi 21 Sub Kelas Terapi 21.4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: KELAS TERAPI SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI FASILITAS KESEHATAN PERESEPAN MAKSIMAL TK 1 TK 2 TK 3 21. OBAT untuk MATA 21.4 MIDRIATIK 1 atropin 1. tts mata 0,5%    2. tts mata 1%    2 homatropin    1 tts mata 2%   1 btl/kasus 3 tropikamid  1. tts mata 0,5%     18. Ketentuan Kelas Terapi 23 Sub Kelas Terapi 23.4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: KELAS TERAPI SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI FASILITAS KESEHATAN PERESEPAN MAKSIMAL TK 1 TK 2 TK 3 23. PSIKOFARMAKA 23.4 ANTIPSIKOSIS 1 aripiprazol 1. tab discmelt 10 mg    tab/bulan 2. tab discmelt 15 mg    tab/bulan 3. oral solution 1 mg/mL     btl/bulan 2 flufenazin     Hanya untuk monoterapi rumatan pada pasien schizophrenia yang tidak dapat menggunakan terapi oral.     1. inj 25 mg/mL (i.m.)    1 amp/2 minggu 3 haloperidol     1. tab 0,5 mg*    90 tab/bulan 2. tab 1,5 mg*    90 tab/bulan 3. tab 2 mg*    90 tab/bulan 4. tab 5 mg*    90 tab/bulan 5. drops 2 mg/mL     6. inj 5 mg/mL (i.m.)    1 amp/2 minggu Untuk agitasi akut.     KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI 108
  • 15. - 27 - KELAS TERAPI SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI FASILITAS KESEHATAN PERESEPAN MAKSIMAL TK 1 TK 2 TK 3 Untuk kasus kedaruratan psikiatrik (tidak untuk pemakaian jangka panjang).     7. inj 50 mg/mL    1 amp/2 minggu Hanya untuk monoterapi rumatan pada pasien schizophrenia yang tidak dapat menggunakan terapi oral.     4 klorpromazin     1. tab sal selaput 100 mg*    90 tab/bulan 2. inj 5 mg/mL (i.m.)     5 klozapin     Hanya untuk pengobatan psikosis yang sudah resisten terhadap antipsikotik lain.     1. tab 25 mg    60 tab/bulan 2. tab 100 mg    90 tab/bulan a) Hanya untuk schizophrenia yang resisten/intoleran.     b) Lakukan cek leukosit secara berkala (hati-hati agranulositosis).       6 olanzapin     1. tab sal selaput 5 mg    60 tab/bulan a) Monoterapi schizophrenia.     b) Adjunctive treatment pada kasus bipolar yang tidak memberikan respon dengan pemberian lithium atau valproat.     2. tab sal selaput 10 mg    60 tab/bulan a) Monoterapi schizophrenia.     b) Adjunctive treatment pada kasus bipolar yang tidak memberikan respon dengan pemberian lithium atau valproat.     KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI 109
  • 16. - 28 - KELAS TERAPI SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI FASILITAS KESEHATAN PERESEPAN MAKSIMAL TK 1 TK 2 TK 3 3. inj 10 mg/2 mL     Diperlukan hanya untuk serangan schizophrenic acute yang tidak memberikan respon dengan terapi lini pertama.     Tidak boleh digunakan untuk pemakaian jangka panjang.     Hanya untuk agitasi akut pada penderita schizophrenia.     7 quetiapin*     a. Untuk schizophrenia.     b. Untuk pasien bipolar yang tidak memberikan respon terhadap pemberian lithium atau valproat.     1. tab SR 200 mg    tab/bulan 2. tab SR 300 mg    tab/bulan 3. tab SR 400 mg    tab/bulan 8 risperidon*     a) Monoterapi schizophrenia.     b) Adjunctive treatment pada pasien bipolar yang tidak memberikan respon dengan pemberian lithium atau valproat.     1. tab 1 mg    60 tab/bulan 2. tab 2 mg    60 tab/bulan 3. tab 3 mg    60 tab/bulan 9 trifluoperazin*     1. tab sal selaput 5 mg    60 tab/bulan KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI 110
  • 17. - 31 - KELAS TERAPI SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI FASILITAS KESEHATAN PERESEPAN MAKSIMAL TK 1 TK 2 TK 3 Hanya untuk serangan asma akut dan atau bronkospasme yang menyertai PPOK, SOPT (Sindrom Obstruksi Paska Tuberkulosis).    7. serb ih 200 mcg/kaps + rotahaler*    23. Ketentuan angka 3 pada Kelas Terapi 27 Sub Kelas Terapi 27.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: KELAS TERAPI SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI FASILITAS KESEHATAN PERESEPAN MAKSIMAL TK 1 TK 2 TK 3 27. OBAT yang MEMPENGARUHI SISTEM IMUN 27.1 SERUM dan IMUNOGLOBULIN 3 imunoglobulin intravena    Hanya digunakan bila plasmafaresis tidak memberikan respon pada terapi: a. Guillain–Barré syndrome (GBS) b. krisis miastenia 1. inj 50 mg/mL √ 40 amp/kasus Pasal II Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Februari 2016 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ttd NILA FARID MOELOEK KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI 113