sistem pemerintahan indonesia

1. Sistem pemerintahan negara dibagi menjadi dua klasifikasi besar, yaitu:
1. sistem pemerintahan presidensial;
2. sistem pemerintahan parlementer.
Sistem Pemerintahan Di
Indonesia

2. Klasifikasi sistem pemerintahan presidensial dan
parlementer didasarkan pada hubungan antara
kekuasaan eksekutif dan legislatif.
Sistem pemerintahan disebut parlementer apabila
badan eksekutif sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif
mendapat pengawasan langsung dari badan legislatif.
(Contoh Negara: Kerajaan Inggris, Belanda, India,
Australia, Malaysia)
Sistem pemerintahan disebut presidensial apabila
badan eksekutif berada di luar pengawasan langsung
badan legislatif. (Contoh Negara: AS, Pakistan,
Argentina, Filiphina, Indonesia)

3. 1. Sistem Pemerintahan
Negara Indonesia
Berdasar UUD 1945
sebelum
Diamandemen.
2. Sistem Pemerintahan
Negara Indonesia
Berdasar UUD 1945
sesudah
Diamandemen
Sistem
Pemerintahan di
Indonesia

4. Sistem pemerintahan ini tertuang dalam penjelasan UUD 1945 tentang 7 kunci
pokok sistem pemerintahan. Yaitu :
Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Berdasar UUD 1945
sebelum Diamandemen.

5. 1. Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum
(rechtsstaat)
2. Sistem Konstitusional.
3. Kekuasaan tertinggi di tangan MPR
4. Presiden adalah penyelenggara pemerintah Negara yang
tertinggi di bawah MPR.
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.
6. Menteri Negara adalah pembantu presiden, dan tidak
bertanggung jawab terhadap DPR.
7. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas.
Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Berdasar UUD 1945
sebelum Diamandemen.

6. Berdasarkan tujuh kunci pokok tersebut, sistem
pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945
menganut sistem pemerintahan presidensial.
Sistem pemerintahan ini dijalankan semasa Orde
Baru dibawah kepemimpinan Presiden Suharto.

7. Ciri dari sistem pemerintahan
presidensial ini adalah adanya
kekuasaan yang amat besar
pada lembaga kepresidenan.

8. 1. Pemegang kekuasaan eksekutif.
2. Pemegang kekuasaan sebagai kepala pemerintahan.
3. Pemegang kekuasaan sebagai kepala Negara.
4. Panglima tertinggi dalam kemiliteran.
5. Berhak mengangkat & melantik para anggota MPR dari utusan daerah atau
golongan.
6. Berhak mengangkat para menteri dan pejabat Negara.
7. Berhak menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan
Negara lain.
8. Berhak mengangkat duta dan menerima duta dari Negara lain.
9. Berhak memberi gelaran, tanda jasa, dan lain – lain tanda kehormatan.
10. Berhak memberi grasi, amnesty, abolisi, dan rehabilitasi
Pada saat sistem pemerintahan ini, kekuasaan presiden
berdasar UUD 1945 adalah sebagai berikut :

9. Grasi: pengurangan pidana (stafverminderend)
Amnesti: tindakan hukum yang mengembalikan
status tak bersalah kepada orang yang sudah
dinyatakan bersalah secara hukum sebelumnya.
Abolisi: keputusan menghentikan pengusutan dan
pemeriksaan perkara
Rehabilitasi: memulihkan nama baik warganegara
yang sebelumnya tercemar oleh putusan hukuman
yang kemudian terbukti bahwa hukuman tersebut
ternyata oleh satu dan lain hal terbukti keliru.

10. 1. Terjadi pemusatan kekuasaan Negara
pada satu lembaga, yaitu presiden.
2. Peran pengawasan & perwakilan DPR
semakin lemah.
3. Pejabat – pejabat Negara yang diangkat
cenderung dimanfaat untuk loyal dan
mendukung kelangsungan kekuasaan
presiden.
4. Kebijakan yang dibuat cenderung
menguntungkan orang – orang yang
dekat presiden.
5. Menciptakan perilaku KKN.
6. Terjadi personifikasi bahwa presiden
dianggap Negara.
7. Rakyat dibuat makin tidak berdaya, dan
tunduk pada presiden
Dampak negative
yang terjadi dari
sistem
pemerintahan
yang bersifat
presidensial

11. 1. Presiden dapat mengendalikan
seluruh penyelenggaraan
pemerintahan.
2. Presiden mampu menciptakan
pemerintahan yang kompak
dan solid.
3. Sistem pemerintahan lebih
stabil, tidak mudah jatuh atau
berganti.
4. Konflik dan pertentangan antar
pejabat Negara dapat dihindari.
Dampak positif
yang terjadi dari
sistem
pemerintahan
yang bersifat
presidensial

12. Pokok – pokok sistem pemerintahan ini
adalah sebagai berikut:
1. Bentuk Negara kesatuan dengan
prinsip otonomi yang luas
2. Bentuk pemerintahan adalah
Republik.
3. MPR bukan lembaga tertinggi lagi.
4. Presiden adalah kepala Negara
sekaligus kepala pemerintahan.
5. Kabinet atau menteri diangkat oleh
presiden dan bertanggung jawab
kepada presiden.
6. Parlemen terdiri atas dua (bikameral),
yaitu DPR dan DPD.
7. Kekuasaan Legislatif lebih dominan
8. Presiden dan wakil Presiden dipilih
langsung oleh rakyat
9. Presiden tidak dapat membubarkan
DPR
Sistem
Pemerintahan
Negara Indonesia
Berdasar UUD
1945 setelah
Diamandemen
(1999 – 2002)

13. Sistem pemerintahan ini pada dasarnya masih
menganut sitem presidensial Tapi dalam praktiknya
banyak elemen-elemen Sistem Pemerintahan
Parlementer.
terbukti dengan presiden sebagai kepala Negara
dan kepala pemerintahan. Presiden juga berada di
luar pengawasan langsung DPR dan tidak
bertanggung jawab terhadap parlemen.

14. 1. Presiden sewaktu – waktu dapat
diberhentikan MPR atas usul dan
pertimbangan dari DPR. (Pasal
7B)
2. Presiden dalam mengangkat
pejabat Negara perlu
pertimbangan dan/atau
persetujuan DPR.
3. Presiden dalam mengeluarkan
kebijakan tertentu perlu
pertimbangan dan/atau
persetujuan DPR.
4. Parlemen diberi kekuasaan yang
lebih besar dalam hal
membentuk undang – undang
dan hak budget (anggaran).
Beberapa
variasi dari
sistem
pemerintahan
presidensial di
Indonesia

15. 1. Pemilihan presiden secara
langsung
2. sistem bikameral
3. MPR bukan lembaga tertinggi
lagi
4. pemberian kekuasaan yang
lebih besar kepada parlemen
untuk melakukan pengawasan
dan fungsi anggaran.
perubahan –
perubahan
baru dalam
sistem
pemerintahan
Indonesia

17. ciri- ciri
1.Badan legislative atau parlemen adalah satu satunya badan
yang anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum.
Parlemen memiliki kekuasaan besar sebagai badan perwakilan
dan lembaga legislatif.
2.Anggota parlemen terdiri atas orang- orang dari partai politik
yang memenangkan pemilihan umum. Partai politik yang
menang dalam pemilihan umum memiliki peluang besar
menjadi mayoritas dan memiliki kekuasaan besar di parlemen.
3.Pemerintah atau kabinet terdiri atas para menteri dan perdana
meteri sebagai pemimpin kabinet. Perdana menteri dipilih oleh
parlemen untuk melaksanakan kekuasaan eksekutif. Dalam
system ini, kekuasaan eksekutif berada pada perdana meteri
sebagai kepala pemerintahan.
Sistem Pemerintahan Parlementer

18. 4. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan
dapat bertahan sepanjang mendapat dukungan mayoritas
anggota parlemen. Hal ini berarti bahwa sewaktu- waktu
perlemen dapat menjatuhkan cabinet jika mayoritas anggota
parlemen menyampaikan mosi tidak percaya kepada
kabinet.
5. Kepala Negara tidak sekaligus sebagai kepala
pemerintahan. Kepala pemerintahan adalah perdana
menteri, sedangkan kepala negara adalah
presiden/sultan/raja
6. Sebagai imbangan, parlemen dapat menjatuhkan
kabinet. Kepala Negara dapat membubarkan parlemen.
Dengan demikian, presiden/ raja atas saran perdana menteri
dapat membubarkan parlemen. Selanjutnya, diadakan
pemilihan umum lagi untuk memebentuk parlemen baru.

19. Kelebihan
Pembuatan kebijakan dapat
ditangani secara cepat
karena terjadi menyesuaian
pendapat antara eksekutif
dan legislative. Hal ini
disebabkan kekuasaan
eksekutif dn legislative
berada pada satu partai atau
koalisi partai.
Garis tanggung jawab dalam
pembuatan dan pelaksanaan
kebijakan public jelas.
 Adanya pengawasan yang
kuat dari parlemen terhadap
cabinet sehingga cabinet
menjadi berhati – hati dalam
menjalankan pemerintahan.
kelebihan dan
kelemahan sistem
pemerintahan
parlementer

20. • Kedudukan badan eksekutif/ cabinet sangat tergantung pada
mayoritas dukunga parlemen sehingga sewaktu- waktu cabinet dapat
dijatuhkan oleh parlemen.
• Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau cabinet tidak bias
ditentukan berakhir sesuai dengn masa jabatannya karena sewaktu-
waktu cabinet dapat bubar.
• Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para
anggota cabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai
mayoritas. Karena pengaruh mereka yang besar di parlemen dan
partai, anggota cabinet dapat menguasai parlemen.
• Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan- jabatan eksekutif.
Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan
menjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif
lainnya.
Kekurangan

22.  INGGRIS: MONARKI PARLEMENTER
 AMERIKA?
 INDONESIA?