Dokumen tersebut membahas pelanggaran hukum internasional oleh Amerika Serikat dalam upaya untuk menggulingkan pemerintahan Suriah dengan menggunakan kelompok teroris seperti Al-Qaeda. Dokumen tersebut juga menyinggung peran penting para pejabat pemerintah Amerika Serikat seperti Presiden Obama dan Hillary Clinton dalam kampanye tersebut, yang mungkin melanggar prinsip-prinsip hukum internasional seperti yang ditetapkan dalam Peradilan Nurember

1. UNITED STATES OF AMERICA'S
NUREMBERG PELANGGARAN:
MEMAHAMI AMERIKA SERIKAT BARACK OBAMA PRESIDEN'S dan
PERAN KONGRES '
DALAM upaya untuk menggulingkan LAIN "NEGARA TIMUR
TENGAH" - SYRIA - DENGAN MENGGUNAKAN SEL ASING TERORIS
AMERIKA SERIKAT '(AL-QEADA) DIBUAT OLEH BADAN INTELIJEN
TENGAH ("CIA")
SETELAH KONTRIBUSI KEPADA TENTANG 60.000 KEMATIAN DI
KONFLIK SYRIA, tampak seolah terakhir sebagai sekitar 4 Januari 2013 Amerika Serikat Sekretaris
Amerika dari PERTAHANAN (Leon Panetta) Order AS PASUKAN Militer ke Turki / Suriah Perbatasan muncul
untuk TUJUAN dari FINISHING Off apa AL-Qaeda your Teroris yang telah GAGAL untuk melakukan -
menggulingkan pemerintahan Suriah:
http://www.slideshare.net/VogelDenise/nuremberg-violations-us-troops-arrive-in-turkey-to-finish-its-terrorist-attacks-on-syria
SYRIA'S PRESIDEN Bashar al-Assad - TUGAS dan KEWAJIBAN
sebagai Presiden Suriah / Pemimpin untuk MEMBELA MELAWAN TERORIS
Serangan 'TERHADAP Nya dan WARGA NEGARA DARI SYRIA!
Untuk memahami Amerika Serikat PRESIDEN Amerika '/ Anggota EXECUTIVE (Barack
Obama, George W. Bush, William "Bill" Clinton, George HW Bush, Ronald Reagan, Hillary
Clinton, Leon Panetta, Raymond Mabus, dll) Kongres Anggota (John Boehner, Mitchell
McConnell, John McCain, Harry Reid, Nancy Pelosi, dll), PERADILAN Anggota (Hakim Agung
John G. Roberts, dll), Vogel Denise Newsome telah menciptakan (yaitu produk kerja HER)
PowerPoint berikut Presentasi / PDF dokumen berjudul, "The SERANGAN Benghazi - Obama
Penipuan Gerbang" serta dokumen-dokumen berikut:

2. http://www.slideshare.net/VogelDenise/obamafraudgate-the-benghazi-coverup
https://www.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a7269885f5e7075ad6c
Hillary Clinton - MENGHADAPI Dengan Amerika Serikat sengatan Amerika:
http://www.slideshare.net/VogelDenise/indonesian-hillary-clinton-stingers
untuk MEMBANTU MEMAHAMI baik dalam apa yang tampaknya menjadi Amerika Serikat
PELANGGARAN Amerika dari PRINSIP NUREMBERG dan bagaimana mereka telah pergi akan
MENUTUP-UP ini Kisah PIDANA dengan menggunakan fronting Teroris Grup (yaitu Al Qaeda,
dll) - menurut Menteri Luar Negeri Hillary Clinton - diciptakan oleh Amerika Serikat
BADAN INTELIJEN TENGAH Amerika (CIA) untuk melaksanakan Teroris Kisah untuk
memberikan Amerika Serikat dengan FALSE dan MELANGGAR HUKUM / ILEGAL alasan
PERENCANAAN, MEMULAI dan MEMBAWA OUT LAUNCHING Wars untuk alasan
BERBAHAYA (yaitu untuk menggulingkan Pemerintah Asing Tengah Timur, kejahatan
perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan terhadap perdamaian, GENOCIDE,
RASIS dan AGAMA tujuan).
Sementara Amerika Serikat selama bertahun-tahun telah dipromosikan dan dikomersialkan
tindakan mengerikan dari Adolf Hitler dan menginginkan PUBLIC-AT-BESAR merasa
kasihan korban YAHUDI dari HOLOCAUST tersebut, Newsome telah menempatkan
presentasi sebagai "The SERANGAN Benghazi - Obama Penipuan Gate" dan pelepasan
dokumen yang diperoleh melalui penelitian untuk INFORMASI / PENDIDIKAN tujuan untuk
EXPOSE bagaimana Amerika Serikat Pejabat KORUP Amerika Pemerintah MENJALANKAN /
MENGENDALIKAN Instansi Pemerintah adalah supremasi kulit putih / YAHUDI Zionis
menggunakan posisi mereka dan Amerika Serikat Miltary Amerika untuk melaksanakan
Agenda MEREKA:
http://www.slideshare.net/VogelDenise/obama-us-wars-used-to-train-white-supremacist-indonesian
Untuk MEMAHAMI para PASUKAN BEHIND kerusuhan "Timur Tengah", Vogel Denise
Newsome sebagai dengan "The ATTACK Benghazi - Obama Penipuan Gerbang" dan
"HILLARY CLINTON - MENGHADAPI Dengan Amerika Serikat Amerika penyengat"
Wawancara informasi rilis dia percaya adalah masalah PUBLIK / GLOBAL / INTERNASIONAL
Bunga.
Berikut FACES dari YAHUDI Zionis di TOP / KUNCI posisi
di Amerika Serikat FEDERAL RESERVE Amerika serta DEPARTEMEN TREASURY dapat

3. memberikan informasi tambahan dalam MEMAHAMI bagaimana Amerika Serikat Amerika
'Dolar WAJIB PAJAK telah digunakan untuk KEUANGAN para Zionis YAHUDI' dan supremasi
kulit putih 'Agenda - yaitu MEMIMPIN ke RUNTUHNYA KEUANGAN dari Amerika Serikat ini
Amerika dan REZIM nya TERORIS / EMPIRE!
Baker Donelson Bearman Caldwell & Berkowitz adalah Counsel HUKUM / Jaksa untuk
Anggota Cabang EKSEKUTIF, Cabang LEGISLATIF, dan Cabang PERADILAN dari Amerika
Serikat Pemerintah Amerika dan muncul adalah FORCE yang menciptakan / DRAFT
Legislatif dan Hukum untuk PUSH dan MEMPROMOSIKAN RASIS dan AGAMA Agenda. Di
atas adalah Howard Henry Baker Yang ayahnya ( merupakan FOUNDER Baker Donelson)
digambarkan dengan Joseph Biden yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden Amerika
Serikat.
Beberapa FACES Pimpinan / Kepala Negara BERTANGGUNG JAWAB untuk
KEJAHATAN PERANG - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan
Amerika Serikat Presiden Barack Obama.
MEMENUHI FACES kaum Zionis YAHUDI dalam posisi (s) sebagai penjaga
gerbang dan untuk menjaga WORLD / PUBLIK dari BELAJAR KEBENARAN belakang Amerika
Serikat TINDAK PIDANA Amerika, WAR KEJAHATAN, KEUANGAN RUNTUH, dan lain-lain

4. Ben Shalom Bernanke - Ketua FEDERAL RESERVE
Donald Kohn Lewis - Wakil Ketua Dewan Gubernur Sistem CADANGAN FEDERAL
Stephen James Friedman - Ketua Dewan Direksi FEDERAL RESERVE
Neal Steven Wolin - Wakil Sekretaris Amerika Serikat Departemen TREASURY
Paul Adolph Volcker - Ketua PEMULIHAN EKONOMI Presiden DEWAN PENASEHAT
Kenneth Feinberg - Guru Khusus DANA KOMPENSASI 9/11 KORBAN AS Pemerintah
Barney Frank - Ketua DPR AS Komite JASA KEUANGAN
Douglas Shulman - Komisaris SERVICE PENDAPATAN INTERNAL
Bernard "Bernie" Madoff - Mantan Ketua NASDAQ - Dikenal SCAM Ponzi (Penipuan Terbesar
Dalam Sejarah KEUANGAN AS - Perbankan dengan JP MORGAN CHASE yang Penasehat Hukum
/ Pengacara adalah Baker Donelson Bearman Caldwell & Berkowitz yang JUGA Penasehat
Hukum kepada Presiden AS Barack Obama , Anggota Cabang LEGISLATIF dan Anggota Cabang
PERADILAN)
Mary L. Schapiro - Ketua SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (SEC)
Alan Greenspan - Mantan Ketua FEDERAL RESERVE
Peter R. Orszag - Direktur KANTOR PENGELOLAAN ANGGARAN dan
John E. Bowman - Direktur FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION (FDIC)

5. Dianne Feinstein - KETUA dari Amerika Serikat Senat KECERDASAN KOMITE (Yahudi)
Berikut ini adalah KUTIPAN diperoleh melalui PENELITIAN dan INFORMASI ditarik dari Wikipedia ke dalam
MEMBANTU MEMAHAMI Amerika Serikat PELANGGARAN Amerika NUREMBERG:
http://en.wikipedia.org/wiki/Nuremberg_principles
Nuremberg prinsip Dari Wikipedia, ensiklopedia bebas
Untuk denaturalization dari Yahudi Jerman, lihat Hukum Nuremberg. Untuk seperangkat prinsip-prinsip etika penelitian untuk
eksperimen manusia, lihat Kode Nuremberg.
Prinsip-prinsip Nuremberg adalah seperangkat pedoman untuk menentukan apa yang merupakan kejahatan perang. Dokumen
ini dibuat oleh Komisi Hukum Internasional PBB untuk menyusun prinsip-prinsip hukum yang mendasari Peradilan Nuremberg
dari anggota partai Nazi setelah Perang Dunia II.
Prinsip-prinsip
Prinsip I
orang yang melakukan suatu perbuatan yang merupakan kejahatan menurut
Prinsip I menyatakan, "Setiap
hukum internasional adalah bertanggung jawab dan untuk itu dikenakan hukuman. "
Prinsip II
Prinsip II menyatakan, "apakah Fakta bahwa hukum internal tidak memaksakan hukuman untuk perbuatan yang merupakan
kejahatan menurut hukum internasional tidak meringankan orang yang melakukan tindakan dari tanggung
jawab di bawah hukum internasional. "

6. Prinsip III
Prinsip III menyatakan, "Kenyataan bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan
yang merupakan
kejahatan menurut hukum internasional bertindak sebagai Kepala Negara atau pejabat
pemerintah yang
bertanggung jawab tidak membebaskannya dari tanggung jawab di bawah hukum internasional. "
Prinsip IV
"Fakta bahwa seseorang bertindak sesuai dengan memesan Pemerintah-nya
Prinsip IV menyatakan:
atau dari seorang atasan tidak membebaskannya dari tanggung jawab di bawah hukum
internasional, disediakan pilihan moral sebenarnya mungkin baginya ".
"Ini bukan alasan yang bisa diterima untuk
Prinsip ini bisa diparafrasekan sebagai berikut:
mengatakan 'Saya hanya mengikuti perintah atasan saya'".
Sebelumnya pada saat Ujian Nuremberg, alasan ini dikenal dalam bahasa umum sebagai "Pesanan Unggul". Setelah acara, profil
menonjol tinggi Ujian Nuremberg, alasan yang sekarang disebut oleh banyak orang sebagai "Nuremberg Pertahanan". Dalam
beberapa kali, masa jabatan ketiga, "perintah yang sah" telah menjadi istilah umum bagi sebagian orang. Ketiga istilah yang
digunakan saat ini, dan mereka semua memiliki nuansa yang sedikit berbeda makna, tergantung pada konteks di mana mereka
digunakan.
Nuremberg Prinsip IV secara hukum didukung oleh yurisprudensi ditemukan dalam artikel tertentu dalam Deklarasi Universal
Hak Asasi Manusia yang berhubungan langsung dengan protes keras. Hal ini juga didukung oleh prinsip-prinsip

7. yang ditemukan dalam ayat 171 dari Buku Pegangan pada Prosedur dan Kriteria untuk
Menentukan Status Pengungsi yang dikeluarkan oleh Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk
Pengungsi (UNHCR). Prinsip-prinsip tersebut berurusan dengan kondisi di mana penentang dapat mengajukan
permohonan status pengungsi di negara lain jika mereka menghadapi penyiksaan di negara mereka sendiri karena menolak untuk
berpartisipasi dalam perang ilegal.
Lihat juga: Pesanan Unggul
Prinsip V
Prinsip V menyatakan, "Setiap orang memiliki didakwa dengan kejahatan di bawah hukum internasional hak atas pengadilan
yang adil pada fakta-fakta dan hukum."
Prinsip VI
Prinsip VI menyatakan,
"Kejahatan yang selanjutnya ditetapkan dapat dihukum sebagai kejahatan di bawah hukum internasional:
(A) Kejahatan terhadap perdamaian:
(I) Perencanaan, persiapan, inisiasi atau melancarkan suatu perang agresi atau
perang yang melanggar internasional, perjanjian perjanjian atau jaminan;
Partisipasi dalam rencana bersama atau konspirasi untuk pemenuhan salah
(Ii)
satu tindakan yang disebutkan di bawah (i).
Hillary Clinton - MENGHADAPI Dengan Amerika Serikat sengatan Amerika:
http://www.slideshare.net/VogelDenise/indonesian-hillary-clinton-stingers
(B) Kejahatan perang:
Pelanggaran hukum atau kebiasaan perang yang meliputi, namun tidak terbatas
pada, pembunuhan, perlakuan kejam . . . untuk tujuan lain dari penduduk sipil atau di wilayah
pendudukan, pembunuhan atau penganiayaan terhadap tawanan perang. .
Pembunuhan sandera., Perampokan harta benda milik publik atau swasta, nakal
penghancuran kota-kota, kota, atau desa, atau kehancuran tidak dibenarkan
oleh kepentingan militer.

8. (C) Kejahatan terhadap kemanusiaan:
Pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, deportasi dan tindakan tidak
manusiawi lainnya yang dilakukan terhadap penduduk sipil, atau
penganiayaan atas dasar politik, ras, atau agama, apabila tindakan tersebut
dilakukan atau penganiayaan tersebut dilakukan di dalam pelaksanaan atau
berkaitan dengan kejahatan terhadap perdamaian atau kejahatan perang. "
Prinsip
Prinsip VII menyatakan, "Keterlibatan dalam tindakan kejahatan terhadap perdamaian,
perang, atau kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam
kejahatan
Prinsip VI merupakan kejahatan menurut hukum internasional. "
Prinsip 'kekuasaan atau kurangnya daya
Lihat juga: Sumber hukum internasional dan teori hukum Internasional
Dalam periode sesaat sebelum, 26 Juni 1945 penandatanganan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, pemerintah berpartisipasi
dalam penyusunan yang menentang berunding pada kekuatan PBB legislatif untuk memberlakukan aturan yang mengikat hukum
internasional. Sebagai konsekuensi, mereka juga menolak proposal untuk memberikan kepada Majelis Umum kekuasaan untuk
memaksakan konvensi umum tertentu pada negara oleh beberapa bentuk suara mayoritas. Ada, Namun, dukungan yang kuat
untuk berunding pada Majelis Umum kekuatan lebih terbatas penelitian dan rekomendasi, yang menyebabkan penerapan Pasal
13 dalam Bab IV dari Piagam [1]. Ini mewajibkan Majelis Umum PBB untuk melakukan studi dan untuk membuat rekomendasi
yang mendorong perkembangan progresif hukum internasional dan kodifikasi nya. Prinsip-prinsip Nuremberg dikembangkan
oleh organ PBB di bawah bahwa mandat yang terbatas. [2]
Tidak seperti hukum perjanjian, hukum kebiasaan internasional tidak tertulis. Untuk membuktikan bahwa aturan tertentu
merupakan salah satu adat harus menunjukkan bahwa itu tercermin dalam praktek negara dan bahwa ada keyakinan di
masyarakat internasional bahwa praktek tersebut diperlukan sebagai masalah hukum. (Misalnya, Peradilan Nuremberg adalah
"praktek" dari "hukum internasional" Prinsip Nuremberg,. Dan bahwa "praktik" didukung oleh masyarakat internasional) Dalam
konteks ini, "praktik" berhubungan dengan praktik resmi negara dan oleh karena itu termasuk pernyataan resmi oleh negara.
Sebuah praktik yang bertolak oleh beberapa negara adalah mungkin. Jika praktek ini bertentangan dikutuk oleh negara-negara
lain maka aturan dikonfirmasi [3] (Lihat juga: Sumber hukum internasional).
Pada tahun 1950, di bawah Resolusi Majelis Umum PBB 177 (II), ayat (a), Komisi Hukum Internasional diarahkan untuk
"merumuskan prinsip-prinsip hukum internasional yang diakui dalam Piagam Pengadilan Nuremberg dan dalam penghakiman
Pengadilan." Dalam rangka pertimbangan subjek ini, timbul pertanyaan, apakah atau tidak Komisi harus memastikan sejauh
mana prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam dan penghakiman merupakan prinsip-prinsip hukum internasional.
Kesimpulannya adalah bahwa sejak Prinsip Nuremberg telah ditegaskan oleh Majelis Umum, tugas yang dipercayakan kepada
Komisi itu tidak mengungkapkan apresiasi dari prinsip-prinsip sebagai prinsip-prinsip hukum internasional tetapi hanya untuk
merumuskan mereka. Teks di atas diadopsi oleh Komisi pada sesi kedua. Laporan Komisi juga berisi komentar tentang prinsip-
prinsip (lihat Yearbook Komisi Hukum Intemational 1950, Vol. II, hlm 374-378). [4]

9. Contoh prinsip didukung dan tidak didukung
Untuk contoh yang berkaitan dengan Prinsip VI, lihat Daftar kejahatan perang.
Untuk contoh yang berkaitan dengan Prinsip IV (dari sebelum, selama, dan setelah Ujian Nuremberg), lihat Pesanan Superior.
1998 Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional
Mengenai Prinsip Nuremberg IV, dan referensi untuk tanggung jawab individu, dapat dikatakan bahwa versi pertahanan Pesanan
Unggul dapat ditemukan sebagai pertahanan untuk kejahatan internasional dalam Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana
Internasional. (Statuta Roma telah disepakati pada tahun 1998 sebagai dokumen dasar dari Mahkamah Pidana Internasional,
yang didirikan untuk mencoba orang-orang yang dituduh melakukan kejahatan internasional yang serius.) Pasal 33, berjudul
"Pesanan Superior dan penetapan hukum," [5] menyatakan:
1. Fakta bahwa kejahatan dalam yurisdiksi Mahkamah telah dilakukan oleh seseorang sesuai
dengan perintah dari Pemerintah atau dari seorang atasan, baik militer maupun sipil, tidak
akan membebaskan orang dari tanggung jawab pidana kecuali:
 di bawah kewajiban hukum untuk mematuhi perintah dari
(A) orang itu
Pemerintah atau atasan yang bersangkutan;
  (B) Orang tidak tahu bahwa perintah itu tidak sah, dan
 (C) Perintah itu tidak nyata melanggar hukum.
perintah untuk melakukan genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan
2. Untuk tujuan pasal ini,
yang nyata melanggar hukum.
Ada dua penafsiran Pasal ini:
 Formulasi ini, terutama (1) (a), sementara secara efektif melarang
penggunaan Pertahanan Nuremberg dalam kaitannya dengan tuduhan
genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, tidak Namun,
tampaknya memungkinkan Pertahanan Nuremberg untuk digunakan sebagai
perlindungan terhadap tuduhan perang kejahatan, asalkan kriteria yang
relevan terpenuhi.
 Namun demikian, ini interpretasi Pasal 33 ICC terbuka untuk diperdebatkan:
Misalnya Pasal 33 (1) (c) melindungi terdakwa hanya jika The "order"
"perintah itu jelas-jelas melanggar hukum tidak." dapat dianggap
"sah" jika kita mempertimbangkan Nuremberg Prinsip IV
menjadi "hukum" yang berlaku dalam kasus ini. Jika demikian,
maka terdakwa tidak dilindungi. Diskusi mengenai apakah atau tidak
Nuremberg Prinicple IV adalah hukum yang berlaku dalam hal ini ditemukan
dalam diskusi kekuasaan Prinsip Nuremberg 'atau kurangnya kekuasaan.
Lihat juga: Negara-Negara Pihak pada Statuta Roma tentang Pengadilan Pidana Internasional
Kanada
Artikel utama: Jeremy Hinzman
Nuremberg Prinsip IV, dan referensi untuk tanggung jawab individu, juga pada masalah di Kanada dalam kasus Hinzman v
Kanada. Jeremy Hinzman adalah US Army desertir yang mengklaim status pengungsi di Kanada sebagai penentang, salah satu
dari Perang Irak banyak resisters. Pengacara Hinzman itu, Jeffry House, sebelumnya mengangkat isu legalitas Perang Irak
sebagai memiliki bantalan pada kasus mereka. Putusan Pengadilan Federal dirilis pada tanggal 31 Maret 2006, dan membantah
klaim status pengungsi [6] [7] Dalam keputusan tersebut, Hakim Anne L. MacTavish membahas masalah tanggung jawab
pribadi.:
"Seorang individu harus terlibat pada tingkat pembuatan kebijakan menjadi bersalah atas kejahatan
terhadap perdamaian ... prajurit kaki biasa tidak diharapkan untuk membuat penilaian pribadinya
sendiri mengenai legalitas konflik. Demikian pula, seperti seorang individu tidak dapat bertanggung
jawab pidana untuk memerangi dalam mendukung perang ilegal, dengan asumsi bahwa pribadinya
perang-waktu melakukan sebaliknya benar "[8]. [9] [10]

10. Pada 15 Nop 2007, Coram Mahkamah Agung Kanada yang terdiri dari Hakim Michel Bastarache, Rosalie Abella, dan Louise
Charron menolak aplikasi untuk memiliki Pengadilan mendengar kasus banding, tanpa memberikan alasan. [11] [12]
Lihat juga
 Tanggung jawab komando
 Kejahatan terhadap kemanusiaan
 Kejahatan terhadap perdamaian
 Konvensi Jenewa
 Pengadilan Kriminal Internasional
 Teori hukum internasional
 Hukum perang
 London Piagam Pengadilan Militer Internasional
 Nuremberg Pertahanan (Prinsip IV)
 Nuremberg Kode
 Nuremberg Trials
 Rule of Law di Proyek Konflik Bersenjata
 Aturan hukum
 Aturan Menurut UU Tinggi
 Sumber hukum internasional
 Pesanan superior: Pre-Nuremberg sejarah Prinsip IV
 Kejahatan perang
Referensi
 Prinsip-prinsip Hukum Internasional Diakui dalam Piagam N ü r nberg Pengadilan dan Putusan Pengadilan,
1950. di situs Komite Internasional Palang Merah (ICRC)
 Prinsip-prinsip Hukum Internasional Diakui dalam Piagam N ü r nberg Pengadilan dan Putusan Pengadilan,
1950. di situs Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
Bacaan lebih lanjut
 Pengantar catatan oleh Antonio Cassese untuk resolusi Majelis Umum PBB 95 (I) 11 Desember 1946
(Penegasan Prinsip Hukum Internasional yang diakui oleh Piagam N ü r nberg Tribunal) di situs Perpustakaan
Audiovisual PBB Hukum Internasional
 Nuremberg Pengadilan Proceedings Vol. 1 Piagam Pengadilan Militer Internasional yang terkandung di Avalon
Project arsip di Yale Law School
 Penghakiman: Hukum Berkaitan dengan Kejahatan Perang dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan yang
terkandung di Avalon Project arsip di Yale Law School
Catatan kaki
. 1 ^ "Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bab IV: Majelis Umum". PBB. 26 Juni 1945. Diakses pada 23 Desember 2010.
2. ^ Penyusunan dan pelaksanaan Pasal 13, ayat 1, dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa
3. Hukum ^ Komite Internasional Palang Merah (ICRC) kemanusiaan internasional Adat
4 ^ Komite Internasional Palang Merah (ICRC) Prinsip Referensi Hukum Internasional Diakui dalam Piagam Pengadilan
Nuremberg dan dalam Putusan Pengadilan, 1950:. Pendahuluan
5. ^ Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional (10 November 1998 dan 12 Juli 1999). "Statuta Roma tentang
Mahkamah Pidana Internasional, Bagian 3: Prinsip Umum Hukum Pidana, Pasal 33: perintah Superior dan penetapan hukum".
Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional. Diakses pada 21 Maret 2010.
6. ^ Mernagh, M. (2006/05/18). "GI AWOL Berkaitan pukulan Hukum". Toronto adalah Sekarang Magazine. Diakses 2008-06-
02.
7. ^ "Hinzman v Kanada (Menteri Kewarganegaraan dan Imigrasi) (FC), 2006 FC 420". Kantor Komisaris Urusan Peradilan
Federal. hal (lihat Held, Para (1).). Diakses 2008-06-16.
8 ^ Mernagh, M. (2006/05/18).. "GI AWOL Berkaitan pukulan Hukum". Toronto adalah Sekarang Magazine. Diakses 2008-06-
02.
9. ^ Hinzman v Kanada federal keputusan Mahkamah. Paras (157) dan (158). Diakses 2008/06/18
10 ^ Roman Goergen (Feb 23, 2011).. "Sanctuary Ditolak". Dalam These Times. Diakses pada 6 Maret 2011.

11. 11 ^ CBC News (2007/11/15).. "Pengadilan Top menolak untuk mendengar kasus desertir AS". CBC News. Diakses 2008-06-
02.
12 ^ "Mahkamah Agung Kanada - Keputusan - Bulletin 16 November 2007, (Lihat Bagian 32111 dan 32112)"..
Pranala luar
 Istv á n De á k, Retribusi terhadap Kepala Negara dan Perdana Menteri
SYRIA'S HAK Untuk menangkap dan mengadili UNITED STATES OF
AMERICA'S KEPALA NEGARA, TENTARA MILITER dan SEL TERORIS
(AL-Qaeda, dll) Anggota BERDASARKAN NUREMBERG dan
HUKUM INTERNASIONAL LAINNYA!