Ringkasan dokumen:
1. Dokumen tersebut membahas tentang penataan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur, jabatan fungsional, dan perkembangan karier PNS di lingkungan Kementerian Pertanian.
2. Dibahas pula dasar hukum terkait transformasi birokrasi dan jabatan fungsional serta tahapan pengusulan formasi jabatan.
3. Diberikan contoh ruang lingkup jabatan fungsional dalam tim kerja.
2. PENATAAN SDM APARATUR
1. Birokrasi Berdampak
harus dirasakan langsung
oleh masyarakat
2.Bukan Tumpukan Kertas
Memberikan hasil konkrit
3.Lincah dan Cepat
Mampu beradaptasi
1. ASN Pertanian Kerja Emas
menjadi jangkar dan
kompas bagi petani
2.Tanamkan dalam pikiran,
berorientasi pelayanan
dan bangga melayani
bangsa
3. DASAR HUKUM
Transformasi Birokrasi
Penyetaraan JA - JF
PERBKN
No. 11 Tahun 2022
Pedoman Teknis JF
UU No. 5 tahun 2014
Aparatur Spil Negara
2023
PP 11 tahun 2017
Jo. PP 17 Tahun 2020 tentang
Manajemen PNS
2014
2017
PERMENPANRB
No. 13 tahun 2019
Pengusulan, Penetapan, dan
Pembinaan JF
2019 2021
2022
PERMENPANRB NO. 1 TAHUN 2023
JABATAN FUNGSIONAL (JF)
PERBKN NO. 3 TAHUN 2023
ANGKA KREDIT, KP DAN JENJANG JF
PERBKN NO. 4 TAHUN 2023
PERIODE KENAIKAN PANGKAT
4. • PENILAIAN INTEGRASI
B-132
• PENILAIAN MASA TRANSISI
B-814
• IMPLEMENTASI PERMENPANRB NO 1
TAHUN 2023 PADA JF BIDANG PERTANIAN
B-2459
6. UNIT PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL
04
01
02
03
08
05
06
07
PENYULUH PERTANIAN
BADAN PPSDM
PERTANIAN
PENGAWAS BENIH TANAMAN
DITJEN TANAMAN
PANGAN
PENGENDALI ORGANISME
PENGGANGGU TUMBUHAN
DITJEN PERKEBUNAN
ANALIS PASAR HASIL
PERTANIAN
PENGAWAS MUTU HASIL
PERTANIAN
DITJEN
HORTIKULTURA
ANALIS PRASARANA DAN
SARANA PERTANIAN DITJEN PRASARANA
DAN SARANA
PERTANIAN
PENGAWAS ALAT DAN MESIN
PERTANIAN
PEMERIKSA PERLINDUNGAN
VARIETAS TANAMAN
PUSAT PERLINDUNGAN
VARIETAS TANAMAN DAN
PERIZINAN PERTANIAN
12
09
10
11
MEDIK VETRINER
DITJEN PETERNAKAN
DAN KESEHATAN
HEWAN
PARAMEDIK VETERINER
PENGAWAS MUTU PAKAN
PENGAWAS BIBIT TERNAK
fungsionalpertanian@pertanian.go.id | jabfung.pertanian@gmail.com
10. SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP)
TARGET KINERJA PIMPINAN
RENCANA KINERJA PEGAWAI
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
JABATAN FUNGSIONAL
RUANG LINGKUP
1. …
2. …
CASCADING
non-direct
direct
13. NO PROVINSI LUAS LAHAN PRODUKSI BERAS
1 JAWA TIMUR 1.693.211 9.526.516
2 JAWA BARAT 1.662.404 9.433.723
3 JAWA TENGAH 1.688.670 9.356.445
4 SULAWESI SELATAN 1.038.084 5.360.169
5 SUMATERA SELATAN 513.378 2.775.069
6 LAMPUNG 518.256 2.688.160
7 SUMATERA UTARA 411.462 2.088.584
8 BANTEN 337.240 1.788.583
9 ACEH 271.750 1.509.456
10 NUSA TENGGARA BARAT 270.092 1.452.945
11 SUMATERA BARAT 271.883 1.373.532
12 KALIMANTAN SELATAN 214.908 819.419
13 NUSA TENGGARA TIMUR 183.092 756.049
14 SULAWESI TENGAH 168.993 744.408
15 KALIMANTAN BARAT 241.478 731.225
16 BALI 112.320 680.601
17 DI YOGYAKARTA 110.927 561.699
18 SULAWESI TENGGARA 118.258 478.958
19 SULAWESI BARAT 69.323 353.513
20 KALIMANTAN TENGAH 108.226 343.918
21 BENGKULU 57.151 281.610
22 JAMBI 60.539 277.743
23 SULAWESI UTARA 58.195 243.730
24 GORONTALO 46.823 240.134
25 KALIMANTAN TIMUR 64.970 239.425
26 RIAU 51.054 213.557
27 PAPUA 49.741 193.943
14. SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP)
PRODUKSI BERAS 45 JUTA TON
RENCANA KINERJA
???
INDIKATOR
???
RUANG LINGKUP
1. ???
2. ???
APA YANG HARUS
DILAKUKAN ?
19. PENGANGKATAN PERTAMA
Maksimal 1 (satu) tahun dari TMT CPNS
harus diangkat ke dalam Jabatan Fungsional
Diberikan kelas
jabatan sesuai kelas
JF mulai dari CPNS
Dinilai AK
berdasarkan SKP
mulai dari CPNS
PNS yang belum diangkat ke dalam JF,
tapi telah menerima kenaikan pangkat
maka status JF gugur
21. PENGUSULAN CALON PESERTA
1. SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL/BADAN
untuk pejabat fungsional di lingkungan Kementerian Pertanian
2. KEPALA BIRO YANG MEMBIDANGI KEPEGAWAIAN
untuk pejabat fungsional di lingkungan Instansi Pusat
3. KEPALA BKD/BKPP/BKPSDM
untuk pejabat fungsional di lingkungan dinas daerah
22. Rekomendasi berupa surat
keterangan uji kompetensi
dicetak secara digital
e-ujian.com
INSTANSI
PEMBINA
TAHAPAN
PELAKSANAAN
UJI KOMPETENSI
PENDAFTARAN
Verifikasi Dan
Validasi
Pelaksanaan
Hasil
Pengumuman
Hasil
Kepegawaian pusat atau
BKD/BKPSDM Prov/Kab/Kota
menyampaikan usulan melalui :
fungsional.pertanian.go.id/ujikompjf
23. Calon Peserta Mengumpulkan
Berkas Administrasi
ALUR PENDAFTARAN PESERTA
Dinas Mengusulkan
Daftar Calon Peserta
BKD/BKPP/BKPSDM input data peserta
dan upload berkas administasi
fungsional.pertanian.go.id/
ujikompjf
Unit pembina melakukan
verifikasi dan validasi data
Pengumuman peserta uji kompetensi.
Catatan:
1. Pengumuman peserta berisi data peserta yang lulus verifikasi administrasi uji kompetensi.
2. Calon peserta yang lulus ujian kompetensi dapat menghubungi BKD/BKPP/BKPSDM untuk mendapatkan data login
24. JENIS UJI KOMPETENSI
1. KENAIKAN JENJANG
2. KENAIKAN PANGKAT 1 KALI KARENA TIDAK TERSEDIA
LOWONGAN FORMASI
3. PERPINDAHAN KETERAMPILAN KE KEAHLIAN
4. PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
25. JENIS UJI KOMPETENSI
1. UJIAN COMPUTER ASSESSMENT TEST (CAT)
2. UJIAN WAWANCARA
a. TEKNIS
b. MANAJERIAL
26. COMPUTER
ASSISTED
TEST
Teknis 100%
Soal = 100 Per Jenjang Jabatan
Waktu = 120 menit
Lokasi = online / daring
Perangkat = PC/Laptop
dan Internet yang stabil
Assessment
Teknis = 70%
Manajerial = 15%
Sosial – Kultural = 15%
Ahli Madya &
Ahli Utama
https://e-ujian.com/login
Link Uji Kompetensi:
29. PENGANGKATAN KEMBALI
29
2023 Fungsional.pertanian.go.id
27/26
Pejabat Fungsional yang diberhentikan karena ditugaskan secara penuh
pada JPT, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana
dapat menduduki Jabatan Fungsional melalui:
PENGANGKATAN KEMBALI
PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
PANGKAT DAN JENJANG KEMBALI PADA STATUS TERAKHIR
ANGKA KREDIT KEMBALI PADA PEROLEHAN TERAKHIR
PANGKAT DAN JENJANG DISESUAIKAN
ANGKA KREDIT DIHITUNG SESUAI PENGALAMAN
PADA BIDANG YANG SAMA
30. RUANG LINGKUP JF
DALAM TIM KERJA
UTAMA
MADYA
MUDA
PERTAMA
MUDA
PERTAMA
MADYA
MUDA
PERTAMA PERTAMA
UTAMA
MADYA MADYA
MUDA
PERTAMA
MADYA
MUDA
31. a.menyusun petunjuk pelaksanaan & petunjuk teknis;
b.memberikan rekomendasi penambahan formasi;
c.menetapkan standar kompetensi jabatan fungsional;
d.mensosialisasikan jabatan fungsional;
e.menyusun kurikulum pelatihan;
f. menyelenggarakan pelatihan fungsional dan teknis;
g.melakukan uji kompetensi untuk kenaikan jenjang jabatan;
h.mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional;
i. menyusun standar kualitas hasil kerja pejabat fungsional;
j. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi
k.memfasilitasi penyusunan etika profesi dan kode etik;
l. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis; dan
m.melakukan monitoring dan evaluasi kualitas jabatan fungsional.