Peraturan Menteri Agama No 29 Tahun 2014 mengatur tentang persyaratan, pengangkatan, masa tugas, dan pemberhentian Kepala Madrasah serta kebijakan terkait. Dokumen ini menjelaskan tugas dan tanggung jawab Kepala Madrasah dalam memimpin dan mengelola Madrasah sesuai standar nasional pendidikan.
2. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4941);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5135);
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan
Organisasi Kementerian Negara;
3. DASAR HUKUM (Lanjt)
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan
Angka Kreditnya;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang
Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1382);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kepala
Madrasah;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan Teknis di Lingkungan Kementerian Agama
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 448);
4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
TUGAS
Kepala Madrasah mempunyai tugas
merencakan, mengelola, memimpin, dan
mengendalikan program dan komponen
penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah
berdasarkan standar nasional pendidikan
FUNGSI
Perencanaan, pengelolaan, dan
kepemimpinan serta pengendalian program
komponen penyelenggaraan pendidikan pada
Madrasah
5. Wewenang
a) Menetapkan dan mengembangkan kurikulum madrasah
b) Menetapkan RKT yg merupakan jabaran rinci dari RKM 4
tahunan
c) Menetapkan kebijakan teknis terkait efektifitas
pengelolaan Madrasah sesuai dengan ketentuan
d) Menetapkan pembagian tugas dan pendayagunaan guru
dan tendik di Madrasah
e) Menerbitka ijazah/STTB, Surat keterangan pengganti ijzah
dll, sesuai dengan ketentuan
f) Melakukan penilaian prestasi kerja guru dan tenaga
administrasi kependidikan PNS dan PKG PNS bagi Kamad
PNS
g) Melakukan penilaian kinerja guru dan tendik non PNS bagi
Kamad Non PNS
6. Tanggung Jawab
■ Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran
dalam rangka pencapaian visi dan misi tujuan madrasah
■ Pelaksanan dan pencapaian SNP di Madrash
7. Persyaratan
a. Beragama Islam dan beraklak mulia;
b. Memiliki kemampuan baca tulis al Qur’an dengan tartil;
c. Memiliki kualifikasi akademik minimal Sarjana (S1) atau
Diploma Empat (D-IV) dari Perguruan Tinggi terakreditasi;
d. Berusia paling tinggi 56 tahun;
e. Sehat Jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan
dokter pemerintah;
f. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang
dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
g. Memiliki NUPTK dan sertifikat pendidik;
8. Persyaratan (lanjt)
h. Memilki pengalaman mengajar minimal 5 tahun di madrasah,
kecuali di RA minimal 3 tahun; ( Guru di MI hanya dapat diangkat
Kamad pada jenjang MI demikian seterusnya)
i. Memiliki golongan ruang minimal III/C bagi guru PNS, sedangkan
Non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan
Pemerintah atau Organisasi penyelenggara pendidikan;
j. Memiliki nilai prestasi kerja dan nilai kinerja guru minimal baik
dalam 2 (dua) tahun terakhir bagi guru PNS; (Pernah memimpin
organisasi profesi, menemukan inovasi pembelajaran, dll)
k. Memiliki nilai kinerja guru minimal baik dalam 2 (dua) tahun
terakhir bagi guru non PNS;
l. Mengerti seluk beluk ICT dan fasih berbahasa asing (dikhususkan
bagi Kepala Madrasah Insan Cendekia dan Madrasah di kota
besar)
m. Memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)
Kepala Madrasah yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
9. Kompetensi Kepala Madrasah
a. Kompetensi Kepribadian
b. Kompetensi Manajerial
c. Kompetensi Kewirausahaan
d. Kompetensi Supervisi, dan
e. Kompetensi Sosial
10. PENGANGKATAN
■ Pengangkatan KAMAD dilakukan melalui rekruitmen,
seleksi, asesmen kompetensi dan rapat baperjakat;
■ rekruitmen, seleksi, asesmen kompetensi dilakukan oleh
Kanwil
■ Kepala Kanwil menetapkan pengangkatan dan pelantikan
Kepala Madrasah
■ pelantikan Kepala Madrasah dapat didelegasikan ke Kepala
Kantor Kementerian Agama
11. MASA TUGAS
■ Masa tugas Kamad PNS pada Madrasah Negeri adalah 4
tahun
■ Masa tugas tsb diatas dapat diperpanjang 1(satu) kali masa
tugas apabila memiliki prestasi kerja minimal baik
berdasarkan penilaian kinerja
■ Kamad yg telah bertugas 2 periode berturut-turut dapat
ditugaskan kembali menjadi Kamad apabila:
– Telah melewati tenggang waktu minimal 1 kali masa
tugas
– Memiliki prestasi istimewa di tingkat provinsi dan/atau
nasional
12. Pemberhentian Kepala Madrasah
■ Permohonan sendiri;
■ Masa penugasan berakhir;
■ Telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
■ Diangkat pada jabatan lain;
■ Dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat;
■ Dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas
■ Berhalangan tetap;
■ Tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan;
dan/atau Meninggal dunia.
13. Kebijakan tentang kepala
madrasah
■ Sesuai dengan PMA no 29 Tahun 2014, Kepala Madrasah
Negeri diberikan masa tenggang 3 tahun untuk memiliki
sertifikat diklat kepala madrasah dari Balai
Diklat/Pusdiklat
■ Tahun 2015 BDK Surabaya terdapat program diklat
kompetensi kepala madrasah, namun hanya 156 Kamad
Negeri yang mengikuti selebihnya diikuti oleh kepala
madrasah swasta
■ Kamad Negeri jika sampai batas peralihan PMA 29 thn
2014 belum punya sertifikat diklat maka pengangkatan
periode selanjutnya tidak dapat dilakukan
■ Guru PNS dpk pada Madrasah swasta dapat diangkat
menjadi Kepala Madrasah dengan sk pengangkatan dari
yayasan dan ekuvilansinya diakui 18 JTM, Konsekuensinya
akan ada Revisi PMA 29 thn 2014
14. Kebijakan tentang kepala
madrasah (lanj.)
■ Guru PNS dpk pada Madrasah swasta yang menjadi Kepala Madrasah
swasta statusnya adalah “GURU” dalam kepegawaiannya,
konsekuensinya penilaian Prestasi Kerja atasan langsungnya adalah
PNS yang menjabat sebagai Kepala Madrasah yaitu kamad negeri
■ Sesuai dengan edaran Dirjen Pendis No Dj.I/Dt.I.I/PP.00/112.B/2015
tgl 23 Maret 2015 ttg Status PNS Guru DPK pada Madrasah Swasta
bahwa guru PNS pada madrasah swasta secara administrasi harus
berada di Madrasah Negeri
■ Kepala Madrasah yang menjabat pada jenjang Madrasah Ibtidaiyah
dapat ditugaskan kembali menjadi Kepala Madrasah pada jenjang
Madrasah Tsanawiyah dengan syarat telah menjadi guru pada MTs
tersebut minimal 5 (lima) tahun. Demikian pula dengan jenjang
berikutnya atau sebaliknya
■ Kepala Madrasah yang masa tugasnya berakhir tetap melaksanakan
tugas sebagai Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan
