Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to 46 pencegahan dan-penangkalan-ditjen-imigrasi
Similar to 46 pencegahan dan-penangkalan-ditjen-imigrasi (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
46 pencegahan dan-penangkalan-ditjen-imigrasi
- 1. MODUL BEST PRACTICE PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN Teknis Substantif Bidang Keimigrasian Eliza Wulandari M.J. Barimbing BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA 2020
- 2. PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN Teknis Substantif Bidang Keimigrasian
- 3. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Pasal 1 (1) Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 113 (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah). (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (l) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- 4. PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN Teknis Substantif Bidang Keimigrasian Penulis: Eliza Wulandari M.J. Barimbing BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA 2020
- 5. MODUL BEST PRACTICE PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN Teknis Substantif Bidang Keimigrasian Eliza Wulandari M.J. Barimbing BPSDM KUMHAM Press Jalan Raya Gandul No. 4 Cinere – Depok 16512 Telepon (021) 7540077, 754124 Faksimili (021) 7543709, 7546120 Laman : http://bpsdm.kemenkumham.go.id Cetakan ke-1 : September 2020 Perancang Sampul : M. Ari Penata Letak : M. Ari Ilustrasi sampul : https://snappygoat.com/free-public-domain-images-cgk_t2_check_ in/zIO1RGi7Oisyg3y3Ltlt9mWJXDDvCakoASEXb9piQmmp.html x+42 hlm.; 18 × 25 cm ISBN: 978-623-6869-56-7 Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang mengutip dan memublikasikan sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin dari Penerbit Dicetak oleh: PERCETAKAN POHON CAHAYA isi di luar tanggung jawab percetakan
- 6. v BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA < < < < < < SAMBUTAN Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia- Nya Modul Best Practice berjudul “Pencegahan dan Penangkalan” telah terselesaikan. Modul ini disusun untuk membekali para pembaca agar mengetahui dan memahami salah satu tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Modul Best Practice merupakan strategi pendokumentasian pengetahuan tacit yang masih tersembunyi dan tersebar di banyak pihak, untuk menjadi bagian dari aset intelektual organisasi. Langkah ini dilakukan untuk memberikan sumber- sumber pengetahuan yang dapat disebarluaskan sekaligus dipindahtempatkan atau replikasi guna peningkatan kinerja individu maupun organisasi. Keberadaan Modul Best Practice dapat mendukung proses pembelajaran mandiri, pengayaan materi pelatihan, dan peningkatan kemampuan organisasi dalam konteks pengembangan kompetensi yang terintegrasi (Corporate University) dengan pengembangan karier. Modul Best Practice pada artinya dapat menjadi sumber belajar guna memenuhi hak dan kewajiban pengembangan kompetensi paling sedikit 20 jam pelajaran (JP) bagi setiap pegawai. Hal ini sebagai implementasi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam kesempatan ini, kami atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusinya dalam penyelesaian modul ini. Segala kritik dan saran sangat kami harapkan guna peningkatan kualitas publikasi ini. Semoga modul ini dapat berkontribusi positif bagi para pembacanya dan para pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
- 7. PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN vi <<< <<< Selamat Membaca.... Salam Pembelajar.... Jakarta, Agustus 2020 Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Dr. Asep Kurnia
- 8. vii BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA < < < < < < KATA PENGANTAR Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Mahakuasa, karena atas kehendak dan perkenanan-Nya, kita masih diberi kesempatan dan kesehatan dalam rangka penyusunan Modul Best Practice berjudul “Pencegahan dan Penangkalan”. Modul Best Practice “Pencegahan dan Penangkalan” menjadi sumber pembelajaran dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terhadap keberagaman bidang tugas dan fungsi serta kinerja organisasi Kemenkumham. Selain itu modul ini juga menjadi upaya untuk memperkuat dan mengoptimalkan kegiatan pengabadian aset intelektual dari pengetahuan tacit individu menjadi pengetahuan organisasi. Pengetahuan tacit yang berhasil didokumentasikan akan sangat membantu sebuah organisasi dalam merumuskan rencana strategis pengembangan kompetensi baik melalui pelatihan maupun belajar mandiri, serta implementasi Kemenkumham Corporate University (CorpU). Demikian Modul Best Practice “Pencegahan dan Penangkalan” ini disusun, dengan harapan modul ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi para pembaca khususnya pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Depok, 26 Oktober 2020 Kepala Pusat Pengembangan Diklat Teknis dan Kepemimpinan, Hantor Situmorang NIP 196703171992031001
- 10. ix BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA < < < < < < DAFTAR ISI SAMBUTAN ............................................................................................... v KATA PENGANTAR .................................................................................. vii DAFTAR ISI................................................................................................ ix BAB I PENDAHULUAN .......................................................................... 1 A. Latar Belakang....................................................................... 1 B. Deskripsi Singkat ................................................................... 3 C. Tujuan Pembelajaran............................................................. 3 D. Materi Pokok .......................................................................... 3 E. Petunjuk Belajar..................................................................... 4 BAB II PENCANTUMAN DALAM DAFTAR PENCEGAHAN ATAU PENANGKALAN ............................................................... 5 A. Tindakan Administratif Keimigrasian...................................... 5 B. Pencegahan........................................................................... 8 C. Penangkalan .......................................................................... 11 BAB III PERAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN DALAM MENDUKUNG PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA .............. 13 A. Pelaksanaan Keputusan Pencegahan Menteri Keuangan Republik Indonesia .................................. 17 B. Pelaksanaan Keputusan Pencegahan Jaksa Agung Republik Indonesia........................................... 22 C. Pelaksanaan Perintah Pencegahan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi .................................. 25
- 11. PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN x <<< <<< BAB IV PERAN PELAKSANAAN PENANGKALAN DALAM MENJAGA KEDAULATAN NEGARA............................ 28 A. Kasus Narkotika..................................................................... 31 B. Kasus Pedofilia ...................................................................... 36 BAB V PENUTUP..................................................................................... 40 A. Simpulan ................................................................................ 40 B. Saran dan Rekomendasi........................................................ 40 DAFTAR PUSTAKA................................................................................... 41
- 12. 1 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA < < < < < < BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Data terbaru dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bekerja sama dengan University of Washington menemukan fakta bahwa pada tahun 2050, bumi akan dihuni sebanyak 9,6 miliar. Bahkan pada tahun 2100 bumi akan semakin sesak karena ditempati 11 miliar orang. Selain mengenai isu perkembangan teknologi dan transportasi, Isu utama dunia saat ini adalah mengenai lingkungan, seperti perubahan iklim, energi, ketersediaan makanan, dan ketersediaan air bersih. Beberapa kondisi terebut menjadi penyebab terjadinya ketidakseimbangan kondisi ekonomi sosial di setiap negara. Selain hal tersebut, semakin kompleksnya persoalan sosial politik dan keamanan suatu negara mengakibatkan pesatnya perpindahan penduduk lintas negara yang selalu diimbangi dengan meningkatnya dan berkembangnya bentuk kejahatan antar negara sehingga bukan tidak mungkin menimbulkan masalah yang dapat mengganggu kedaulatan negara. Dalam halnya penerapan kebijakan bebas visa kunjungan bagi 169 (seratus enam puluh sembilan) negara yang masuk wilayah Indonesia menimbulkan dampak signifikan bagi Indonesia. Dampak positif dari kebijakan tersebut dapat kita lihat dari sisi ekonomi dan kesejahteraan dapat kita lihat pada sektor pariwisata dan pendapatan negara. Namun terdapat sisi lain yang tidak dapat kita hindari adalah sisi keamanan dan ketertiban masyarakat, dan juga beberapa sektor lain seperti ketenagakerjaan maupun di sektor teknologi informasi. Perkembangan tindak pidana lintas batas antar negara ini melibatkan warga negara asing yang dalam keberadaan dan kegiatannya diawasi oleh keimigrasian. Sebagai entitas negara yang diakui dan berdaulat, pengaturan keluar masuk orang dalam suatu negara merupakan kewenangan mutlak yang tidak boleh dicampuri oleh negara lain. Pengaturan keluar masuk orang dari dan ke
- 13. PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN 2 <<< <<< wilayah Indonesia dilaksanakan oleh Institusi Direktorat Jenderal Imigrasi di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Dengan demikian, Imigrasi di samping termasuk salah satu instansi pemerintah yang salah satu kegiatannya melayani administrasi keimigrasian masyarakat, juga sebagai instansi pengawas terhadap segala keberadaan dan kegiatan orang asing. Terhadap Orang Asing pelayanan dan pengawasan di bidang keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip selektif (selective policy). Berdasarkan prinsip ini maka Orang Asing yang dapat diberikan izin masuk ke Indonesia hanyalah Orang Asing yang memiliki manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tidak membahayakan keamanan dan ketertiban, serta tidak bermusuhan dengan rakyat dan pemerintah. Pengawasan terhadap Orang Asing tidak hanya dilakukan pada saat mereka masuk, tetapi juga selama mereka berada di Wilayah Indonesia, termasuk kegiatannya. Pengawasan keimigrasian mencakup penegakan hukum keimigrasian, baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana keimigrasian. Penegakan hukum keimigrasian memerlukan tindak lanjut melalui suatu penindakan jika terdapat suatu penyimpangan. Penindakan yang dimaksud di bidang keimigrasian adalah penindakan justitia melalui proses peradilan dan penindakan non justitia tanpa melalui proses peradilan berupa Tindakan Administratif Keimigrasian. Salah satu jenis Tindakan Administratif Keimigrasian adalah pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan institusi yang salah satu fungsinya terkait dengan pelaksanaan pencegahan dan penangkalan.
- 14. 3 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA < < < < < < B. Deskripsi Singkat Modul Pencegahan dan Penangkalan dibuat dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada para pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang konsep pencegahan dan penangkalan dan perannya dalam mendukung penegakan hukum di Indonesia dan menjaga kedaulatan negara. C. Tujuan Pembelajaran Setelah mempelajari modul ini, pembaca diharapkan mampu memahami konsep Pencegahan dan Penangkalan serta Peran Pencegahan dan Penangkalan dalam Mendukung Penegakan Hukum di Indonesia dan menjaga kedaulatan negara. D. Materi Pokok Materi pokok yang dibahas dalam modul ini adalah: 1. Pencantuman dalam Daftar Pencegahan atau Penangkalan a) Tindakan Administratif Keimigrasian b) Pencegahan c) Penangkalan 2. Peran Pelaksanaan Pencegahan dalam Mendukung Penegakan Hukum di Indonesia a) Pelaksanaan Keputusan Pencegahan Menteri Keuangan Republik Indonesia b) Pelaksanaan Keputusan Pencegahan Jaksa Agung Republik Indonesia c) Pelaksanaan Perintah Pencegahan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi 3. Peran Pelaksanaan Penangkalan dalam Menjaga Kedaulatan Negara a) Kasus Narkotika b) Kasus Pedofilia
- 15. PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN 4 <<< <<< E. Petunjuk Belajar Pembaca dianjurkan membaca seluruh materi yang ada secara berurutan mulai dari Bab I sampai dengan Bab V.
- 16. 5 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA < < < < < < BAB II PENCANTUMAN DALAM DAFTAR PENCEGAHAN ATAU PENANGKALAN A. Tindakan Administratif Keimigrasian Tindakan Administratif Keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan, sebagaimana dijelaskan pada ketentuan umum Pasal 1 butir 31 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Tindakan Administratif Keimigrasian dilakukan terhadap Orang Asing di wilayah Indonesia karena melakukan kegiatan berbahaya serta patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan pengertian di atas, lingkup tugas dan fungsi keimigrasian berada di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan, dan kependudukan. Dalam konteks lalu lintas dan mobilitas manusia yang semakin meningkat, peran dan fungsi imigrasi menjadi bagian yang penting dan strategis yaitu meminimalkan dampak negatif yang dapat timbul akibat kedatangan orang asing sejak masuk, selama berada, dan melakukan kegiatan di Indonesia sampai keluar wilayah negara Indonesia. Untuk menggambarkan operasionalisasi peran keimigrasian secara jelas dalam pembahasan Tindakan Administratif Keimigrasian, perlu pemahaman kerangka teoretis yang mendasari yaitu adanya pengakuan masyarakat internasional mengenai hak eksklusif setiap negara dalam batas wilayah negara yang bersangkutan, yang dikenal sebagai kedaulatan negara. Konsep Indikator Keberhasilan: Setelah mempelajari modul ini pembaca diharapkan mengerti konsep Tindakan Administratif Keimigrasian, Pencegahan, dan Penangkalan.
- 17. PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN 6 <<< <<< kedaulatan menetapkan bahwa suatu negara memiliki kekuasaan atas suatu wilayah hak teritorial serta hak-hak yang kemudian timbul dari penggunaan kekuasaan teritorial tersebut. Konsep kedaulatan mengandung arti bahwa negara mempunyai hak kekuasaan penuh untuk melaksanakan hak teritorialnya dalam batas-batas wilayah negara yang bersangkutan. Hal inilah yang menjadikan instansi imigrasi perlu melakukan tindakan terhadap Orang Asing yang memasuki wilayah teritorial Indonesia. Adanya konsep kedaulatan teritorial negara, maka dalam melakukan perlintasan antarnegara digunakan paspor. Pada dasarnya setiap paspor memuat identitas kewarganegaraan pemegangnya sehingga negara yang mengeluarkan berkewajiban memberi perlindungan hukum di mana pun pemegang berada. Sedangkan dalam rangka menyeleksi Orang Asing yang ingin masuk dan melakukan perjalanan ke negara lain, dibutuhkan visa atau tanda yang diterakan pada paspor sebagai bentuk telah diperiksa atau disetujui oleh pejabat negara tujuan. Pemeriksaan paspor dan visa inilah sebagai bagian dari proses keimigrasian yang dapat dilanjutkan dengan tindakan administratif keimigrasian. Melakukan suatu tindakan administrasi terhadap orang yang tidak menaati peraturan dan melakukan kegiatan yang berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, terdiri dari: A. Warga negara Indonesia berupa pencegahan, penolakan keluar wilayah Indonesia, pencabutan hal-hal yang berkaitan Surat Perjalanan Republik Indonesia. B. Orang Asing berupa pencegahan atau penangkalan, penolakan keluar dan masuk wilayah Indonesia, pengenaan biaya beban, deportasi, pengarantinaan, pembatasan/pembatalan/perubahan izin keberadaan, larangan berada di suatu atau beberapa tempat, dan keharusan bertempat tinggal di tempat tertentu. C. Penanggung jawab alat angkut, berupa biaya beban, membawa kembali Orang Asing yang tidak diberi izin masuk, menempatkan Orang Asing yang tidak diberi izin masuk untuk tetap tinggal atau diisolasi di alat angkut.
- 18. 7 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA < < < < < < Tindakan Administratif Keimigrasian diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pada Pasal 75 ayat 1, yang berbunyi: “Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan”. Penjelasan pelaksanaan atas peraturan tersebut diatur kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pengaturan tentang jenis-jenis Tindakan Administratif Keimigrasian diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 75 ayat 2, yang meliputi: a. pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan; b. pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal; c. larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia; d. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia; e. pengenaan biaya beban; f. Deportasi dari wilayah Indonesia.
- 19. PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN 8 <<< <<< Keputusan mengenai Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana di atas dilakukan secara tertulis dan harus disertai dengan alasan. Oleh karena itu penting memahami masing-masing tindakan administratif yang diatur tersebut. Namun pada kesempatan kali ini pembahasan hanya dibatasi pada Tindakan administratif berupa pencegahan atau penangkalan. B. Pencegahan Pada ketentuan umum Pasal 1 butir 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dijelaskan bahwa Pencegahan adalah larangan sementara terhadap orang untuk keluar dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh undang-undang. Aturan hukum yang menjadi pandai dalam proses pencegahan terhadap Orang Asing karena adanya alasan keimigrasian diatur dalam Undang- Undang Keimigrasian. Pencegahan terhadap Orang Asing yang masuk dalam daftar hitam (black list) pencegahan dan penangkalan merupakan wewenang dan tanggung jawab menteri, yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada berbagai pertimbangan berikut: 1. Hasil pengawasan keimigrasian dan keputusan Tindakan Administratif Keimigrasian. 2. Keputusan Menteri Keuangan dan Jaksa Agung sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Permintaan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Perintah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Permintaan Kepala Badan Narkotika Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Keputusan, perintah, atau permintaan pimpinan kementerian/lembaga lain yang berdasarkan undang-undang memiliki kewenangan pencegahan.
- 20. 9 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA < < < < < < Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepala Badan Narkotika Nasional, atau pimpinan kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan pencegahan bertanggung jawab atas keputusan, permintaan, dan perintah pencegahan yang dibuatnya. Meskipun demikian, dalam kondisi darurat atau mendesak, para pejabat yang memiliki kewenangan pencegahan dapat meminta langsung kepada Pejabat Imigrasi tertentu (pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau Kantor Imigrasi) untuk melaksanakan tindakan pencegahan terhadap Orang Asing yang memenuhi kriteria untuk dilakukannya tindakan administratif berupa pencegahan keluar dari wilayah Indonesia. Dalam hal pejabat yang berwenang tidak ada, keputusan, permintaan, atau perintah pencegahan dapat dilakukan oleh Pejabat Imigrasi yang ditunjuk. Untuk selanjutnya pejabat yang berwenang dan pejabat yang ditunjuk wajib menyampaikan keputusan tertulis kepada Menteri dalam waktu 20 (dua puluh) hari terhitung sejak permintaan secara langsung disampaikan.
- 21. PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN 10 <<< <<< Keputusan pencegahan disampaikan kepada orang yang dikenakan tindakan pencegahan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan ditetapkan dan dalam hal keputusan pencegahan dikeluarkan oleh pejabat yang mendapat kewenangan, keputusan tersebut juga disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal keputusan ditetapkan dengan permintaan untuk dilaksanakan. Menteri Hukum dan HAM dapat menolak permintaan pelaksanaan pencegahan apabila keputusan pencegahan dianggap tidak memenuhi ketentuan seperti tidak adanya informasi identitas atau alasan pencegahan atau limit waktu pencegahan yang akan diberlakukan. Pemberitahuan penolakan pelaksanaan pencegahan oleh Menteri Hukum dan HAM disampaikan kepada pejabat yang mengeluarkan keputusan pencegahan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan pencegahan diterima yang disertai dengan alasan penolakan. Untuk permintaan pelaksanaan pencegahan yang tidak ditolak, Menteri Hukum dan HAM atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk selanjutnya memasukkan identitas orang yang dikenai keputusan pencegahan ke dalam daftar pencegahan melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian. Selanjutnya berdasarkan daftar pencegahan, maka pejabat imigrasi wajib menolak Orang Asing yang dikenai pencegahan keluar dari wilayah Indonesia. Dalam hal penindakan administratif berupa pencegahan keluar dari wilayah Indonesia tersebut, undang-undang memberikan hak kepada pihak Keputusan pencegahan memuat sekurang- kurangnya tiga unsur berikut: Nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir atau umur, serta foto yang dikenai pencegahan. Alasan pencegahan. Jangka waktu pencegahan.
- 22. 11 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA < < < < < < yang dikenai tindakan pencegahan untuk mengajukan keberatan kepada pejabat yang mengeluarkan keputusan pencegahan. Pengajuan keberatan dilakukan secara tertulis disertai dengan alasan dan disampaikan dalam jangka waktu berlakunya masa pencegahan. Namun demikian, pengajuan keberatan tidak dapat menunda proses pelaksanaan pencegahan. Terkait dengan jangka waktu pencegahan berlaku batas waktu paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan. Apabila tidak ada keputusan perpanjangan, suatu pencegahan berakhir demi hukum. Hal lain yang dapat menyebabkan pencegahan berakhir demi hukum adalah dalam hal terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bebas atas perkara yang menjadi alasan pencegahan. C. Penangkalan Penangkalan adalah larangan terhadap orang asing untuk masuk wilayah Indonesia berdasarkan alasan keimigrasian, sebagaimana dijelaskan pada ketentuan umum Pasal 1 butir 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Kewenangan penangkalan merupakan wujud dari pelaksanaan kedaulatan negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum yang dilaksanakan berdasarkan alasan keimigrasian. Black list adalah istilah yang dipakai dalam bahasa sehari-hari untuk menggantikan daftar orang-orang yang tidak diperbolehkan meninggalkan Indonesia dan orang-orang yang tidak diperbolehkan memasuki wilayah Indonesia. Di dalam istilah keimigrasian daftar ini disebut “daftar pencegahan dan penangkalan (Cekal)”. Pejabat yang berwenang dapat meminta kepada Menteri Hukum dan HAM untuk melakukan penangkalan, di mana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM atau Pejabat imigrasi yang ditunjuk. Keputusan penangkalan ditetapkan secara tertulis oleh Menteri Hukum dan HAM atau Pejabat terkait dan dikeluarkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak permintaan penangkalan diajukan oleh Pejabat yang berwenang tersebut.
- 23. PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN 12 <<< <<< Jika salah satu unsur tersebut di atas tidak ada maka Menteri dapat menolak permintaan penangkalan yang diajukan oleh Pejabat yang berwenang, yang disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari dari sejak tanggal permintaan penangkalan diterima kepada Pejabat bersangkutan, yang disertai dengan alasan penolakan permintaan penangkalan seperti yang dimintakan Pejabat berwenang. Identitas orang yang dikenai keputusan penangkalan akan dimasukkan ke dalam daftar penangkalan melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian, dan dengan diterbitkannya daftar penangkalan tersebut, maka Pejabat Imigrasi wajib menolak Orang Asing yang dikenai tindakan penangkalan untuk masuk wilayah Indonesia. Masa penangkalan berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan. Apabila tidak ada keputusan perpanjangan, maka penangkalan berakhir demi hukum. Keputusan penangkalan seumur hidup dapat dikenakan terhadap Orang Asing yang dianggap dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Keputusan penangkalan memuat sekurang- kurangnya tiga unsur berikut: Nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir atau umur, serta foto yang dikenai penangkalan. Alasan penangkalan. Jangka penangkalan.
- 24. 13 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA < < < < < < BAB III PERAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN DALAM MENDUKUNG PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA Dalam melaksanakan fungsi keimigrasian di Indonesia, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Imigrasi melaksanakan suatu kebijaksanaan di bidang keimigrasian yang bertujuan melindungi kepentingan bangsa dan menyelaraskan apa yang menjadi tujuan nasional. Untuk melaksanakan hal tersebut maka peraturan keimigrasian dibuat oleh pemerintah sedemikian rupa agar dapat melindungi kepentingan nasional dan menjaga kedaulatan dari hal-hal yang dapat merugikan bangsa, demikian pula halnya dengan pengaturan terkait dengan pelaksanaan pencegahan dan penangkalan. Pencegahan dan penangkalan pada hakikatnya merupakan pembatasan terhadap hak dan kebebasan manusia, karena bertentangan dengan prinsip- prinsip umum yang berlaku secara internasional, bahwa setiap orang berhak melakukan perjalanan ke luar atau masuk ke wilayah suatu negara. Namun demikian, dengan pertimbangan demi kepentingan keamanan negara dan masyarakat Indonesia, serta dalam rangka melindungi hak asasi manusia agar lebih menjamin adanya perlindungan dan kepastian hukum, maka pencegahan dan penangkalan diatur secara khusus di dalam peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan hal tersebut maka pelaksanaan pencegahan dan penangkalan dilakukan dengan sangat hati-hati dan selektif penuh dengan ketelitian dan ketepatan, baik yang berkaitan dengan pejabat-pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam hal pencegahan dan penangkalan, Indikator Keberhasilan: Setelah membaca modul ini pembaca diharapkan mengerti peran pelaksanaan pencegahan dalam mendukung penegakan hukum di Indonesia
- 25. PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN 14 <<< <<< alasan-alasan yang digunakan untuk melakukan pencegahan dan penangkalan, jangka waktu, maupun tata cara pelaksanaannya. Hal-hal tersebut telah disampaikan pada bab sebelumnya. Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM di bidang keimigrasian mempunyai kewenangan dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan pencegahan dan penangkalan. Bab ini secara khusus akan membahas peran pelaksanaan pencegahan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dalam mendukung penegakan hukum di Indonesia. Direktorat Jenderal Imigrasi menerima permohonan pelaksanaan pencegahan dari Kementerian/Lembaga yang berdasarkan peraturan perundang- undangan memiliki kewenangan pencegahan, antara lain adalah Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara RI, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Narkotika Nasional. Penyampaian permohonan tersebut dapat terdiri dari permohonan pencegahan baru, perpanjangan maupun pencabutan pencegahan. Selain itu dalam hal alasan keimigrasian maka Direktorat Jenderal Imigrasi menerima usulan permintaan pencegahan dari internal organisasi yaitu Kepala Divisi Keimigrasian, Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala Rumah Detensi Imigrasi. Berdasarkan Laporan Tahunan Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian diperoleh data bahwa pada tahun 2017 Direktorat Jenderal Imigrasi menerima 1.355 (seribu tiga ratus lima puluh lima) permohonan pelaksanaan pencegahan. Yang terdiri dari 1.096 (seribu sembilan puluh enam) permohonan pencegahan baru, 129 (seratus dua puluh sembilan) permohonan perpanjangan pencegahan, dan 130 (seratus tiga puluh) permohonan pencabutan pencegahan, sebagaimana grafik berikut:
- 26. 15 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA < < < < < < Grafik 1. Statistik Pencegahan Tahun 2017 Sedangkan pada tahun 2018 Direktorat Jenderal Imigrasi menerima 1.187 (seribu seratus delapan puluh tujuh) permohonan pelaksanaan pencegahan. Yang terdiri dari 999 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan) permohonan pencegahan baru, 120 (seratus dua puluh) permohonan perpanjangan pencegahan, dan 68 (enam puluh delapan) permohonan pencabutan pencegahan, sebagaimana grafik berikut: Grafik 2. Statistik Pencegahan Tahun 2018
- 27. PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN 16 <<< <<< Selanjutnya berdasarkan Laporan Tahunan Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian tahun 2019, diketahui bahwa pada tahun tersebut Direktorat Jenderal Imigrasi menerima 1.367 (seribu tiga ratus enam puluh tujuh) permohonan pelaksanaan pencegahan. Yang terdiri dari 978 (sembilan ratus tujuh puluh delapan) permohonan pencegahan baru, 322 (tiga ratus dua puluh dua) permohonan perpanjangan pencegahan, dan 67 (enam puluh tujuh) permohonan pencabutan pencegahan, sebagaimana grafik berikut: Grafik 3. Statistik Pencegahan Tahun 2019 Ketiga grafik di atas menggambarkan betapa banyaknya permohonan pelaksanaan yang diterima oleh Direktorat Jenderal Imigrasi setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa pencegahan juga mempunyai peran yang penting dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia. Namun karena data yang terdapat dalam daftar pencegahan merupakan rahasia negara, maka bab ini hanya akan menggambarkan peran tersebut dengan mengambil contoh penerapannya pada beberapa Kementerian/Lembaga Negara yang berdasarkan peraturan perundang- undangan memiliki kewenangan pencegahan.
- 28. 17 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA < < < < < < A. Pelaksanaan Keputusan Pencegahan Menteri Keuangan Republik Indonesia Pasal 91 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menyatakan bahwa Menteri Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya dan ketentuan peraturan perundang-undangannya dapat menetapkan keputusan pencegahan dan menyampaikannya kepada Menteri Hukum dan HAM (Direktorat Jenderal Imigrasi) untuk dilaksanakan. Keputusan pencegahan yang dikeluarkan Menteri Keuangan sebagian besar terkait dengan utang pajak dan piutang negara. Grafik 4. Statistik Pelaksanaan Keputusan Pencegahan Kementerian Keuangan Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2017, Kementerian Keuangan mengajukan permohonan pelaksanaan keputusan pencegahan sebanyak 668 (enam ratus enam puluh delapan), yang rinciannya terdapat pada grafik 1, yaitu 488 (empat ratus delapan puluh delapan) permohonan pencegahan baru, 67 (enam puluh tujuh) permohonan perpanjangan pencegahan, dan 113 (seratus tiga belas) permohonan pencabutan pencegahan. Sedangkan pada tahun 2018 menurun menjadi hanya berjumlah 411 (empat ratus sebelas) permohonan, dengan rincian sesuai dengan grafik 2 terdiri dari 314 (empat ratus delapan puluh delapan) permohonan
- 29. PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN 18 <<< <<< pencegahan baru, 60 (enam puluh) permohonan perpanjangan pencegahan, dan 37 (tiga puluh tujuh) permohonan pencabutan pencegahan. Namun permohonan pelaksanaan keputusan pencegahan dari Kementerian Keuangan meningkat lagi pada tahun 2019 menjadi sebanyak 946 (sembilan ratus empat puluh enam), yang terdiri dari 634 (enam ratus tiga puluh empat) permohonan pencegahan baru, 262 (dua ratus enam puluh dua) permohonan perpanjangan pencegahan, dan 50 (lima puluh) permohonan pencabutan pencegahan sebagaimana digambarkan pada grafik 3. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya alasan permohonan pelaksanaan keputusan pencegahan dari Kementerian Keuangan sebagian besar adalah terkait dengan utang pajak dan piutang negara. Dalam hal utang pajak, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, surat permintaan pencegahan termasuk salah satu dari surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak. Jika ada kewajiban perpajakan dari wajib pajak yang belum dilaksanakan (utang pajak), tentunya Kantor Pelayanan Pajak akan melakukan langkah-langkah pembinaan dan persuasif terlebih dahulu, seperti mengirim surat imbauan, konseling, dan memberikan kesempatan wajib pajak untuk melapor atau membetulkan SPT dan membayar pajaknya. Tindakan represif seperti pencegahan merupakan opsi paling akhir yang ditempuh oleh Kantor Pelayanan Pajak. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-09/PJ.2020 dinyatakan bahwa ada 2 (dua) kondisi di mana wajib pajak bisa dicegah bepergian ke luar negeri. Pertama ketika wajib pajak atau Penanggung Pajak memiliki utang pajak atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) minimal Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang sudah berkekuatan hukum tetap dan dinilai tidak memiliki niat baik untuk melunasi utangnya. Kedua, pencegahan dilakukan jika penanggung pajak tersebut sedang menjalani penyidikan tindak pidana perpajakan. Oleh karenanya dalam hal adanya penanggung pajak (baik WNI maupun WNA) dengan kondisi tersebut di atas, maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak
- 30. 19 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA < < < < < < dapat mengajukan permintaan penetapan keputusan pencegahan atas nama penanggung pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak. Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 657/KMK.01/2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, maka Direktur Jenderal Pajak telah diberikan mandat untuk menetapkan keputusan Menteri Keuangan mengenai pencegahan penanggung pajak bepergian ke luar negeri dan untuk selanjutnya mengirimkan permohonan pelaksanaannya kepada Direktur Jenderal Imigrasi. Salinan surat keputusan pencegahan penanggung pajak tersebut juga disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan. Usulan pencegahan harus didahului dengan pelaksanaan gelar perkara oleh Kantor Pelayanan Pajak untuk memberikan keyakinan bahwa suatu utang pajak valid dan penanggung pajak yang diusulkan pencegahan adalah pihak yang menurut kewajaran dan kepatutan harus dimintai pertanggungjawaban atas pembayaran utang pajak. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan efektivitas pelaksanaan penagihan pajak, usulan pencegahan harus dilakukan secara sangat selektif dan hati-hati. Jika langkah-langkah penagihan dengan pembinaan dan persuasif yang telah diambil tetap tidak dapat membuat penanggung pajak melaksanakan kewajibannya membayar pajak, dan gelar perkara telah dilaksanakan, barulah usulan pencegahan dapat diajukan. Pencegahan dalam hal alasan utang pajak, merupakan upaya penegakan hukum terakhir yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka penagihan pajak terhadap penanggung pajak yang telah memenuhi persyaratan kuantitatif dan kualitatif, yaitu masih mempunyai utang pajak dalam jumlah tertentu dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan keputusan pencegahan mempunyai peran penting antara lain sebagai berikut:
- 31. PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN 20 <<< <<< 1. Pencantuman penanggung pajak ke dalam daftar pencegahan dan pemberitahuan akan hal tersebut kepada yang bersangkutan dianggap dapat mendorong penanggung pajak untuk melunasi utang pajaknya. Bagi seorang penunggak pajak yang sering bepergian ke luar negeri untuk kepentingan bisnisnya, maka larangan ini tentu akan menyulitkan sehingga diharapkan yang bersangkutan mempunyai itikad baik untuk segera menyelesaikan kewajibannya; 2. Utang pajak yang dapat membuat penanggungnya dikenakan pencegahan berjumlah minimal Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Nominal tersebut bukanlah jumlah yang kecil, dan jika dilihat dari statistik pengajuan pelaksanaan keputusan pencegahan yang sekitar 50%nya karena alasan utang pajak, maka hal ini dapat menggambarkan berapa banyaknya pertambahan pendapatan negara dari sektor pajak jika wajib pajak-wajib pajak tersebut melakukan kewajibannya; 3. Penanggung pajak yang sedang menjalani penyidikan tindak pidana perpajakan dimasukkan dalam daftar pencegahan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan penyidikan dan mengantisipasi yang bersangkutan melarikan diri ke luar negeri. Hal-hal tersebut di atas menggambarkan peran pelaksanaan keputusan pencegahan dalam mendukung penegakan hukum di bidang perpajakan. Di samping itu pelaksanaan pencegahan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan para wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Sedangkan dalam hal alasan pengurusan piutang negara, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, bahwa untuk kepentingan keuangan negara, hutang kepada negara atau badan-badan, baik yang langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh negara perlu segera diurus oleh panitia urusan piutang negara di tingkat pusat dan daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang salah satu
- 32. 21 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA < < < < < < tugasnya menyangkut perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang piutang negara memegang peran utama dalam kepanitiaan dimaksud. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 240/PMK.06//2016 tentang Pengurusan Piutang Negara pencegahan hanya dapat dilakukan setelah SP3N (Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara) diterbitkan oleh panitia sebagai pernyataan menerima penyerahan pengurusan piutang negara dari penyerah piutang. Usul penetapan pencegahan, perpanjangan pencegahan, dan pencabutan pencegahan diajukan oleh Kepala Kantor Pelayanan melalui Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Objek pencegahan dalam hal piutang negara, adalah: 1. Penanggung hutang (orang ataupun pengurus badan hukum); 2. Penjamin hutang (penjamin hutang pribadi, penjamin atas pembayaran wesel, atau pengurus dari badan hukum yang mengikat diri sebagai penjamin); 3. Pemegang saham; 4. Ahli waris yang telah menerima warisan dari penanggung hutang. Pencegahan dapat dilakukan dalam hal sisa hutang lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau kurang dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tetapi objek pencegahan sering bepergian keluar wilayah Indonesia. Dianggap demikian jika dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan yang bersangkutan paling sedikit 2 (dua) kali keluar negeri. Pencegahan juga dapat dilakukan dalam hal objek pencegahan tidak beritikad baik yaitu: 1. Tidak pernah atau jarang memenuhi panggilan Kantor Pelayanan; 2. Belum pernah membayar atau pernah membayar dalam jumlah yang relatif kecil dibanding sisa hutangnya; 3. Menunda-nunda pembayaran tanpa alasan yang sah; dan/atau; 4. Bergaya hidup mewah. Pengusulan penetapan pencegahan dilaksanakan dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi dan setelah melalui proses pemeriksaan-pemeriksaan terlebih dahulu. Sama seperti pencegahan karena
- 33. PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN 22 <<< <<< alasan hutang pajak, maka pelaksanaan pencegahan karena alasan piutang negara juga berperan mendukung pelaksanaan penegakan hukum terkait pengurusan piutang negara. Dengan jumlah hutang yang harus dibayarkan cukup besar, yaitu lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) maka penambahan pendapatan negara dari penyelesaian piutang negara juga signifikan. Dengan pencantuman dalam daftar pencegahan yang membatasi objek pencegahan untuk bepergian ke luar negeri, maka diharapkan yang bersangkutan dapat segera menyelesaikan pembayaran hutang melalui Kantor Pelayanan. Koordinasi dan kerja sama antara Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam hal pelaksanaan pencegahan selama ini sudah berjalan dengan baik, dan tentunya akan lebih ditingkatkan lagi di masa yang akan datang Secara khusus dengan adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Ditjen Pajak dengan Ditjen Imigrasi sejak tahun 2018 di mana ke dua instansi menandatangani kesepakatan beberapa hal antara lain yaitu untuk melakukan pertukaran data dan informasi, maka kerja sama antara Ditjen Imigrasi dengan Ditjen Pajak dalam hal pencegahan juga dapat ditingkatkan. B. Pelaksanaan Keputusan Pencegahan Jaksa Agung Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasal 35 huruf f, Jaksa Agung Republik Indonesia mempunyai tugas dan wewenang mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Kewenangan ini juga dipertegas dalam Pasal 91 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Oleh karena itu Jaksa Agung dapat menetapkan keputusan pencegahan dan menyampaikannya kepada Menteri Hukum dan HAM (Direktorat Jenderal Imigrasi) untuk dilaksanakan.
- 34. 23 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA < < < < < < Grafik 5. Statistik Pelaksanaan Keputusan Pencegahan Kejaksaan Agung RI Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2017, Kejaksaan Agung mengajukan permohonan pelaksanaan keputusan pencegahan sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh), yang rinciannya terdapat pada grafik 1, yaitu 197 (seratus sembilan puluh tujuh) permohonan pencegahan baru, 28 (dua puluh delapan) permohonan perpanjangan pencegahan, dan 5 (lima) permohonan pencabutan pencegahan. Sedangkan pada tahun 2018 meningkat menjadi sebanyak 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) permohonan, dengan rincian sesuai dengan grafik 2 terdiri dari 200 (dua ratus) permohonan pencegahan baru, 35 (tiga puluh lima) permohonan perpan- jangan pencegahan, dan 4 (empat) permohonan pencabutan pencegahan. Permohonan pelaksanaan keputusan pencegahan dari Kejaksaan Agung pada tahun 2019 berjumlah 206 (dua ratus enam), yang terdiri dari 173 (seratus tujuh puluh tiga) permohonan pencegahan baru, 27 (dua puluh tujuh) permohonan perpanjangan pencegahan, dan 6 (enam) permohonan pencabutan pencegahan sebagaimana digambarkan pada grafik 3. Keputusan pencegahan Jaksa Agung dibuat atas suatu perkara tindak pidana, baik pidana umum maupun pidana khusus yang ditangani oleh
- 35. PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN 24 <<< <<< Kejaksaan. Tindakan pencegahan keberangkatan ke luar negeri dapat dilakukan pada semua tahap baik dalam rangka penyidikan, penuntutan, maupun eksekusi dari suatu perkara pidana. Pasal 145 ayat (2) Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER- 006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia menegaskan bahwa kewenangan jaksa agung dalam hal pencegahan dan penangkalan dilaksanakan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen. Oleh karena itu, pengajuan penetapan keputusan pencegahan dapat diajukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri melalui Kepala Kejaksaan Tinggi kepada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen. Pada tingkat Kejaksaan Agung, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum juga mengajukan permohonan pencegahan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen. Pelaksanaan keputusan pencegahan Kejaksaan Agung tahun 2019 sebanyak 206 (dua ratus enam) sedangkan jumlah perkara yang ditangani oleh Kejaksaan tahun 2019 baik di tingkat penyidikan, penuntutan, dan eksekusi adalah 247.918 (dua ratus empat puluh tujuh sembilan ratus delapan belas) perkara (sumber: press release capaian kinerja kejaksaan tahun 2019, www.kejaksaan.go.id). Jika dilihat, keputusan pencegahan yang dikeluarkan kejaksaan agung, hanya untuk 0,08% perkara pidana yang sedang ditangani, namun hal ini tidak dapat menunjukkan besar atau kecilnya peran pen- cegahan. Sebagaimana instansi lain yang berwenang menetapkan keputusan pencegahan, Kejaksaan Agung juga menerapkan prinsip selektif dalam penetapannya karena terkait dengan efektivitas dan efisiensi dari penanganan suatu perkara pidana yang sedang ditangani. Oleh karena itu, pelaksanaan keputusan pencegahan tetap memegang peranan penting dalam mendukung penegakan hukum khususnya terkait dengan perkara pidana yang ditangani oleh Kejaksaan. Dengan pelaksanaan pencegahan pergerakan orang tertentu yang terkait dengan perkara pidana dapat dibatasi, karena hal ini dapat mencegah kemungkinan yang bersangkutan melarikan diri ke luar negeri, yang dapat menghambat proses hukum yang sedang berlangsung.
- 36. 25 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA < < < < < < C. Pelaksanaan Perintah Pencegahan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hingga Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan mana pun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi meliputi tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara
- 37. PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN 26 <<< <<< negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, KPK dapat memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri. Kewenangan ini juga dipertegas dalam Pasal 91 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Oleh karena itu Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menetapkan perintah pencegahan dan menyampaikannya kepada Menteri Hukum dan HAM (Direktorat Jenderal Imigrasi) untuk dilaksanakan. Grafik 6. Statistik Pelaksanaan Perintah Pencegahan KPK Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2017, KPK mengajukan permohonan pelaksanaan perintah pencegahan sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam), yang rinciannya terdapat pada grafik 1, yaitu 108 (seratus delapan) permohonan pencegahan baru dan 28 (dua puluh delapan)
- 38. 27 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA < < < < < < permohonan perpanjangan pencegahan. Sedangkan pada tahun 2018 meningkat menjadi sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat) permohonan, dengan rincian sesuai dengan grafik 2 terdiri dari 159 (seratus lima puluh sembilan) permohonan pencegahan baru, 19 (sembilan belas) permohonan perpanjangan pencegahan, dan 6 (enam) permohonan pencabutan pencegahan. Permohonan pelaksanaan perintah pencegahan dari KPK pada tahun 2019 berjumlah 133 (seratus tiga puluh tiga), yang terdiri dari 106 (seratus enam) permohonan pencegahan baru, 26 (dua puluh enam) permohonan perpanjangan pencegahan, dan 1 (satu) permohonan pencabutan pencegahan sebagaimana digambarkan pada grafik 3. Dilihat dari capaian kinerja KPK, tahun 2017 KPK melakukan 114 (seratus empat belas) penyelidikan, 118 (seratus delapan belas) penyidikan, dan 94 (sembilan puluh empat) penuntutan, sedangkan tahun 2018 KPK melakukan 157 (seratus lima puluh tujuh) penyelidikan, 178 (seratus tujuh puluh delapan) penyidikan, dan 128 (seratus dua puluh delapan) penuntutan, dan pada tahun 2019 KPK melakukan 131 (seratus tiga puluh satu) penyelidikan, 144 (seratus empat puluh empat) penyidikan, dan 134 (seratus tiga puluh empat) penuntutan (sumber: capaian dan kinerja KPK, www.kpk.go.id). Dengan membandingkan pelaksanaan perintah pencegahan KPK dengan proses penegakan hukum tersebut di atas, dapat dilihat bahwa tiap tahun KPK mengajukan permohonan pelaksanaan perintah pencegahan sebanyak sekitar 35% (tiga puluh lima persen) dari perkara yang sedang ditangani. Walaupun hal ini secara spesifik harus diidentifikasi lagi mengingat terdapat kemungkinan bahwa untuk 1 (satu) perkara yang sedang ditangani mempunyai beberapa perintah pencegahan, namun secara umum deskripsi tersebut dapat menunjukkan peran pelaksanaan perintah pencegahan dalam mendukung proses penegakan hukum tindak pidana korupsi. Dengan pencantuman identitas orang yang dicegah ke dalam daftar pencegahan tentu saja akan membatasi pergerakan objek cegah ke luar negeri dan diharapkan dapat memperlancar proses penegakan hukum yang sedang berlangsung.
- 39. PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN 28 <<< <<< BAB IV PERAN PELAKSANAAN PENANGKALAN DALAM MENJAGA KEDAULATAN NEGARA Penangkalan adalah larangan sementara terhadap orang asing untuk masuk wilayah Indonesia berdasarkan alasan keimigrasian. Sebagaimana telah disampaikan pada Bab 2, Direktorat Jenderal Imigrasi mempunyai kewenangan dan tanggung jawab baik terhadap pelaksanaan pencegahan maupun penangkalan. Bab ini secara khusus akan membahas peran pelaksanaan penangkalan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menjaga kedaulatan negara. Jika dalam pencegahan, Direktorat Jenderal Imigrasi menerima permohonan pelaksanaan keputusan, perintah, permintaan pencegahan dari Kementerian/Lembaga yang berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki kewenangan pencegahan, seperti Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara RI, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Narkotika Nasional. Maka dalam penangkalan, Menteri Hukum dan HAM yang dalam hal ini mendelegasikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi, menerima permintaan penangkalan dari Kementerian/Lembaga yang berwenang untuk selanjutnya mengeluarkan keputusan penangkalan atas nama Menteri Hukum dan HAM dan memasukkannya ke dalam daftar penangkalan. Dalam hal alasan keimigrasian maka Direktorat Jenderal Imigrasi menerima usulan permintaan penangkalan dari internal organisasi yaitu Kepala Divisi Keimigrasian, Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala Rumah Detensi Imigrasi. Di samping itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Indikator Keberhasilan: Setelah membaca modul ini pembaca diharapkan mengerti peran pelaksanaan penangkalan dalam menjaga kedaulatan negara.
- 40. 29 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA < < < < < < Direktorat Jenderal Imigrasi juga dapat menerima permintaan penangkalan dari Perwakilan Republik Indonesia yang disampaikan melalui Menteri Luar Negeri, Perwakilan Negara lain, dan Mahkamah Internasional. Berdasarkan kebijakan selektif (selective policy) dan dalam rangka melindungi kepentingan nasional, hanya orang asing yang memberikan manfaat dan tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia, hal inilah yang dimaksud dengan alasan keimigrasian. Penangkalan tidak dapat dikenakan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) karena hal itu tidak sesuai dengan prinsip dan kebiasaan Internasional, yang menyatakan bahwa seorang warga negara tidak boleh dilarang masuk ke negaranya sendiri. Kewenangan penangkalan merupakan wujud dari pelaksanaan kedaulatan negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum. Pelaksanaan keputusan penangkalan selain dilaksanakan berdasarkan pelanggaran maupun tindak pidana keimigrasian juga berdasarkan alasan lain yang dapat membahayakan keamanan dan ketertiban umum, antara lain kejahatan peredaran narkotika, pedofilia, terorisme, peredaran uang palsu, dan terkait dengan eks narapidana. Berdasarkan Laporan Tahunan Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Tahun 2017 diperoleh data bahwa pada tahun tersebut Direktorat Jenderal Imigrasi menetapkan 14.102 (empat belas ribu seratus dua) keputusan penangkalan. Yang terdiri dari 3.060 (tiga ribu enam puluh) penangkalan baru, dan 11.042 (sebelas ribu empat puluh dua) perpanjangan penangkalan sebagaimana grafik berikut:
- 41. PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN 30 <<< <<< Grafik 7. Statistik Penangkalan Tahun 2017 Selanjutnya pada tahun 2018 Direktorat Jenderal Imigrasi menetapkan 12.143 (dua belas ribu seratus empat puluh tiga) keputusan penangkalan. Yang terdiri dari 2.055 (dua ribu lima puluh lima) penangkalan baru, dan 10.088 (seribu delapan puluh delapan) perpanjangan penangkalan, sebagaimana grafik berikut: Grafik 8. Statistik Penangkalan Tahun 2018
- 42. 31 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA < < < < < < Sedangkan pada tahun 2019 Direktorat Jenderal Imigrasi menetapkan 14.818 (empat belas delapan ratus delapan belas) keputusan penangkalan. Yang terdiri dari 3.121 (dua ribu lima puluh lima) penangkalan baru, dan 11.697 (sebelas ribu enam ratus sembilan puluh tujuh) perpanjangan penangkalan, sebagaimana grafik berikut: Grafik 9. Statistik Penangkalan Tahun 2019 Ketiga grafik di atas menggambarkan betapa banyaknya permintaan pelaksanaan penangkalan yang diterima oleh Direktorat Jenderal Imigrasi setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa penangkalan juga mempunyai peran yang penting dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa data yang terdapat dalam daftar penangkalan bersifat rahasia, oleh karena itu bab ini hanya akan menggambarkan contoh peran tersebut dengan menggunakan statistik keputusan penangkalan terkait dengan kasus kejahatan narkotika dan pedofilia. A. Kasus Narkotika Pengertian narkotika, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan
- 43. PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN 32 <<< <<< penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa. Oleh karena itu perlu dilakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. Namun, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara, perlu dilakukan kerja sama, baik bilateral, regional, maupun internasional. Langkah lain yang perlu dilakukan adalah melaksanakan penangkalan terhadap orang asing yang terkait dengan peredaran narkotika. Pada pasal 146 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa terhadap Warga Negara Asing (WNA)
- 44. 33 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA < < < < < < yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika dan telah menjalani pidananya dilakukan pengusiran keluar wilayah Indonesia serta dilakukan penangkalan dengan pelarangan masuk kembali ke wilayah Indonesia. Selain itu penangkalan juga dilakukan terhadap WNA yang pernah melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di luar negeri. Dalam hal WNA terkait telah selesai menjalani hukuman maka Lembaga Pemasyarakatan/Balai Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara akan menyerahkan WNA kepada Kantor Imigrasi/Rumah Detensi Imigrasi untuk dideportasi dan selanjutnya Kantor Imigrasi/Rumah Detensi Imigrasi akan mengajukan permintaan penangkalannya kepada Direktorat Jenderal Imigrasi. Grafik 10. Statistik Keputusan Penangkalan Kasus Narkotika Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2017, Direktorat Jenderal Imigrasi menetapkan 61 (enam puluh satu) keputusan penangkalan untuk kasus narkotika yang semuanya merupakan keputusan penangkalan berdasarkan permintaan dengan kategori baru.
- 45. PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN 34 <<< <<< Sedangkan pada tahun 2018, keputusan penangkalan kasus narkotika yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Imigrasi meningkat menjadi sebanyak 101 (seratus satu) keputusan yang rinciannya terdapat pada grafik 8, yaitu 63 (enam puluh tiga) keputusan penangkalan baru dan 38 (tiga puluh delapan) keputusan perpanjangan penangkalan. Keputusan penangkalan kasus narkotika yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Imigrasi meningkat lagi pada tahun 2019 menjadi sebanyak 120 (seratus dua puluh) yang rinciannya terdapat pada grafik 9, yaitu 81 (delapan puluh satu) keputusan penangkalan baru dan 39 (tiga puluh sembilan) keputusan perpanjangan penangkalan. Jika statistik penangkalan karena kasus narkoba tahun 2018 diteliti lebih lanjut berdasarkan kewarganegaraan dan diambil 5 (lima) besar asal negaranya, diketahui bahwa WNA tersebut berasal dari negara Malaysia, Nigeria, RRT, Iran, dan Australia, sebagaimana grafik di bawah ini. Grafik 11. Statistik penangkalan kasus narkotika 2018 berdasarkan kewarganegaraan
- 46. 35 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA < < < < < < Sedangkan pada statistik penangkalan karena kasus narkoba tahun 2019, diketahui bahwa WNA tersebut Sebagian besar berasal dari negara Malaysia, Iran, Nigeria, Taiwan, dan India. Dapat dilihat bahwa ada 3 (tiga) negara yang selama 2 (dua) tahun berturut-turut selalu masuk ke dalam 5 (lima) besar statistik penangkalan kasus narkotika berdasarkan kewarganegaraan, yaitu Malaysia, Nigeria, dan Iran. Hal ini tentu saja akan memberikan kewaspadaan lebih kepada Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dalam melakukan pemeriksaan dan pemberian izin masuk bagi WNA. Grafik 12. Statistik penangkalan kasus narkotika 2019 berdasarkan kewarganegaraan Keputusan penangkalan terkait dengan kasus narkotika sangat berperan dalam menjaga kedaulatan negara, sehingga orang asing yang dapat membahayakan keamanan dan ketertiban umum seperti mereka yang terlibat dalam tindak pidana narkotika maupun orang asing yang diduga terkait dengan peredaran narkotika, tidak akan dapat masuk ke wilayah Indonesia.
- 47. PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN 36 <<< <<< B. Kasus Pedofilia Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran penting dalam pembangunan nasional dan wajib mendapatkan perlindungan dari negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan dari kekerasan. Pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, memunculkan fenomena baru kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius (serious crimes) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketenteraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pedofilia adalah kelainan seksual yang menjadikan anak-anak sebagai objek seksual. Sedangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan yang dikenal sebagai pedofilia adalah perbuatan cabul yang dilakukan seorang dewasa dengan seorang di bawah umur. Penegakan hukum terkait dengan kejahatan seksual terhadap anak ini selain berdasarkan KUHP juga telah ditambahkan oleh Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Peraturan ini menambahkan pidana pokok berupa pidana mati dan pidana seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu, juga ada penambahan ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi. Hal ini menunjukkan Pemerintah sangat berkomitmen untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak dengan memberi efek jera terhadap pelaku. Seperti halnya kasus peredaran narkotika, maka terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang terlibat tindak pidana kekerasan seksual
- 48. 37 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA < < < < < < terhadap anak dan telah menjalani pidananya juga dilakukan pengusiran keluar wilayah Indonesia serta dilakukan penangkalan dengan pelarangan masuk kembali ke wilayah Indonesia. Selain itu penangkalan juga dilakukan terhadap WNA yang pernah melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di luar negeri. Keputusan penangkalan dilaksanakan dalam rangka mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia, di mana Direktorat Jenderal Imigrasi telah menerima permintaan penangkalan kasus pedofilia yang mayoritas berasal dari Perwakilan Indonesia di luar negeri dan Permintaan Negara lain. Keputusan penangkalan terkait dengan kasus pedofilia dapat digambarkan pada statistik berikut: Grafik 13. Statistik Keputusan Penangkalan Kasus Pedofilia Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2017, Direktorat Jenderal Imigrasi menetapkan 84 (delapan puluh empat) keputusan penangkalan untuk kasus pedofilia yang rinciannya terdapat pada grafik 7, yaitu 44 (empat puluh empat) keputusan penangkalan baru dan 40 (empat puluh) keputusan perpanjangan penangkalan.
- 49. PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN 38 <<< <<< Sedangkan pada tahun 2018, keputusan penangkalan kasus pedofilia yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Imigrasi meningkat menjadi sebanyak 286 (dua ratus delapan puluh enam) keputusan yang rinciannya terdapat pada grafik 8, yaitu 20 (dua puluh) keputusan penangkalan baru dan 266 (dua ratus enam puluh enam) keputusan perpanjangan penangkalan. Keputusan penangkalan kasus pedofilia yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Imigrasi meningkat lagi pada tahun 2019 menjadi sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) yang rinciannya terdapat pada grafik 9, yaitu 14 (empat belas) keputusan penangkalan baru dan 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) keputusan perpanjangan penangkalan. Jika statistik penangkalan karena kasus pedofilia tahun 2018 diteliti lebih lanjut berdasarkan kewarganegaraan, ada 5 (lima) besar asal negara WNA tersebut yaitu Australia, Amerika Serikat, Perancis, Afrika Selatan, dan Portugal, sebagaimana grafik di bawah ini. Grafik 14. Statistik penangkalan kasus pedofilia 2018 berdasarkan kewarganegaraan
- 50. 39 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA < < < < < < Yang menarik adalah pada statistik penangkalan tahun 2019 berdasarkan kewarganegaraan, ke 5 (lima) negara tersebut juga merupakan asal negara mayoritas orang asing yang dikenakan keputusan penangkalan terkait kasus pedofilia, sebagaimana grafik berikut. Grafik 15. Statistik penangkalan kasus pedofilia 2019 berdasarkan kewarganegaraan Keputusan penangkalan terkait dengan kasus pedofilia sangat berperan dalam menjaga kedaulatan negara, sehingga orang asing yang dapat membahayakan keamanan dan ketertiban umum seperti mereka yang terlibat dalam tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak tidak akan dapat masuk ke wilayah Indonesia. Hal ini juga menunjukkan komitmen Direktorat Jenderal Imigrasi untuk turut serta dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap anak Indonesia.
- 51. PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN 40 <<< <<< BAB IV PENUTUP A. Simpulan 1. Pencegahan adalah larangan sementara terhadap orang untuk keluar dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh undang-undang. 2. Pelaksanaan keputusan pencegahan mempunyai peran penting dalam mendukung penegakan hukum di Indonesia, baik dalam hal penanganan tindak pidana umum maupun khusus. Pencantuman identitas orang yang dicegah ke dalam daftar pencegahan akan membatasi pergerakan objek cegah ke luar negeri dan diharapkan dapat memperlancar proses penegakan hukum yang sedang berlangsung. 3. Penangkalan adalah larangan terhadap orang asing untuk masuk wilayah Indonesia berdasarkan alasan keimigrasian. 4. Keputusan penangkalan sangat berperan menjaga kedaulatan negara, sehingga orang asing yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum seperti orang asing yang terkait dengan tindak pidana narkotika, pedofilia, dan terorisme, tidak akan dapat masuk ke wilayah Indonesia. B. Saran dan Rekomendasi Saat ini Direktorat Jenderal Imigrasi sedang mengembangkan Sistem Cekal Online, di mana melalui sistem ini Kementerian/Lembaga yang mempunyai kewenangan memiliki kewenangan pencegahan dan penangkalan nantinya akan dapat mengajukan permohonan pelaksanaannya melalui input data dan pemindaian dokumen pada aplikasi Cekal online. Proses persetujuan/penolakan pencegahan dan penangkalan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi pun akan dilakukan melalui aplikasi ini. Untuk efektivitas dan efisiensi pengajuan permohonan pelaksanaan pencegahan dan penangkalan, diharapkan sistem Cekal online dapat segera diimplementasikan.
- 52. 41 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA < < < < < < DAFTAR PUSTAKA 1. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. 2009, Kumpulan Peraturan Keimigrasian, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta 2. Khamdan, Muhammad. 2014, Modul Teori dan Praktik Tindakan Administratif Keimigrasian, Akademi Imigrasi, Depok 3. Santoso, Muhammad Iman, 2014, Globalisasi, Keamanan, dan Keimigrasian. Pustaka Reka, Jakarta 4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 5. Kamus Besar Bahasa Indonesia 6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia 9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 12. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara 13. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 14. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan pelaksana
- 53. PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN 42 <<< <<< Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat 16. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan 17. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor 18. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 44 tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi 19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 240/PMK.06//2016 tentang Pengurusan Piutang Negara 20. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia 21. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 657/KMK.01/2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak 22. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-09/PJ.2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencegahan dalam Rangka Penagihan Pajak 23. Laporan Tahunan Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Tahun 2017 24. Laporan Tahunan Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Tahun 2018 25. Laporan Tahunan Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Tahun 2019 26. Press release capaian kinerja kejaksaan tahun 2019, www.kejaksaan.go.id 27. Capaian dan kinerja KPK, www.kpk.go.id
- 54. PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN Teknis Substantif Bidang Keimigrasian Pengaturan keluar masuk orang dari dan ke wilayah Indonesia di laksanakan oleh Institusi Direktorat Jenderal Imigrasi di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Terhadap Orang Asing pelayanan dan pengawasandibidangkeimigrasiandilaksanakanberdasarkanprinsipselektif (selective policy). Maka, Orang Asing yang dapat diberikan izin masuk ke Indonesia hanyalah Orang Asing yang memiliki manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tidak membahayakan keamanan dan ketertiban, serta tidak bermusuhan dengan rakyat dan pemerintah. Pengawasan terhadap Orang Asing tidak hanya dilakukan pada saat mereka masuk, tetapi juga selama mereka berada di Wilayah Indonesia, termasuk kegiatannya. Pengawasan keimigrasian mencakup penegakan hukum keimigrasian, baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana keimigrasian. Penegakan hukum keimigrasian memerlukan tindak lanjut melalui suatu penindakan jika terdapat suatu penyimpangan. Salah satu jenis Tindakan Administratif Keimigrasian adalah pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan. Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia, dalam hal ini Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan institusi yang salah satu fungsinya terkait dengan pelaksanaan pencegahan dan penangkalan. ISBN 9786236869567 BPSDM KUMHAM Press Jl. Raya Gandul No. 4, Cinere – Depok 16512 http://bpsdm.kemenkumham.go.id