SlideShare a Scribd company logo
1 of 16
AHLI KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA
(AHLI K3)
YULIANTI MARHENI
PEMBINAAN AHLI K3
• Ahli K3 adalah tenaga teknis berkeahlian
khusus dari luar Departemen Tenaga Kerja
dan Transmigrasi yang ditunjuk oleh Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk
mengawasi ditaatinya Undang-undang No.1
Tahun 1970.
• Keberadaan Ahli K3 pada Perusahaan/Tempat
Kerja ataupun Perusahaan Jasa K3
Pengertian :
1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 (pasal 1
ayat 6 dan pasal 5 ayat 1 dan 2)
2. Permenaker No. 02/Men/1992
tentang Tata Cara Penunjukan
Ahli K3
Ahli K3
• Sebagai sekretaris pada P2K3 di lini fungsional
• Memfollow up rekomendasi atau saran dan
perkembangan yang telah disepakati kedua belah
pihak di lini struktural
• Sebagai kepanjangan tangan Pemerintah dalam
pelaksanaan pengawasan ditaatinya UU No. 1
Tahun 1970
• Diajukan oleh pengusaha atau pengurus
(Permen No. 02/Men/1992)
Ketentuan Ahli K3
 Pendidikan Sarjana dengan pengalaman kerja
sesuai bidang keahliannya sekurang-kurangnya 2
tahun, atau
 Pendidikan Sarjana Muda/sederajat dengan
pengalaman kerja sesuai bidang keahliannya
sekurang-kurangnya 4 tahun
 Berbadan sehat & berkelakuan baik
 Bekerja penuh di instansi/perusahaan yang
bersangkutan.
 Penunjukan Ahli K3 ditetapkan berdasarkan
permohonan tertulis dari pengurus atau pimpinan
instansi kepada Menteri Tenaga Kerja atau Pejabat
yang ditunjuk
 Permohonan harus melampirkan :
- Daftar riwayat hidup
- Surat keterangan pengalaman kerja di bidang K3
- Surat keterangan berbadan sehat dari dokter
- Surat keterangan pemeriksaan psikologi
- Surat keterangan berkelakuan baik dari Polisi
- Surat keterangan pernyataan bekerja penuh dari
perusahaan/instansi yang bersangkutan
- Foto copy ijazah / STTB terakhir
- Sertifikat pendidikan khusus K3
 Masa berlaku penunjukan selama 3 (tiga)
tahun
Page 7
•
PERMOHONAN
MENAKER cq
Dirjen
Binwasnaker
Keputusan
SK PENUNJUKAN
Masa berlaku : 3 tahun
 dapat diperpanjang
TIM PENILAI
• Daftar riwayat hidup
• Surat keterangan pengalaman
kerja di bidang K3
• Surat keterangan berbadan
sehat dari dokter
• Surat keterangan
pemeriksaan psikologi
• Surat keterangan berkelakuan
baik dari Polisi
• Surat keterangan pernyataan
bekerja penuh dari
perusahaan/instansi yang
bersangkutan
• Foto copy ijazah / STTB
terakhir
• Sertifikat pendidikan khusus
K3
PROSEDUR & TATA CARA
 syarat-syarat administrasi
 kemampuan pengetahuan
teknis K3
Page 8
Contoh sertifikat Contoh SKP Ahli K3
Page 9
KARTU TANDA KEWENGAN AHLI K3
 Perpanjangan penunjukan dapat diajukan kepada
Menteri Tenaga Kerja atau Pejabat yang ditunjuk
 Permohonan perpanjangan dengan melampirkan :
- semua lampiran sebagaimana permohonan awal
- salinan keputusan penunjukan Ahli K3 yang lama
- surat pernyataan dari pengurus/pimpinan
instansi
mengenai prestasi yang bersangkutan
- rekapitulasi laporan kegiatan
 SKP Ahli K3 tidak berlaku apabila :
– Pindah tugas ke instansi/perusahaan lain
– Mengundurkan diri
– Meninggal dunia
 SKP Ahli K3 dicabut apabila :
– Tidak memenuhi per-UU-an K3
– Melakukan kesalahan & kecerobohan
– Dengan sengaja atau kecerobohan terbuka rahasia
perusahaan
KEWAJIBAN DAN WEWENANG
AHLI K3
1. Membantu mengawasi pelaksanaan
peraturan perundang-undangan K3 sesuai
dengan bidang yang ditentukan
2. Memberikan laporan kepada Menteri atau
pejabat yang ditunjuk.
Kewajiban
3. Memberikan laporan kpd menteri tenaga kerja
dengan ketentuan sebagai berikut ;
- Ahli K3 di tempat kerja satu kali dalam 3 (tiga)
bulan, kecuali ditentukan lain
- Ahli K3 di perusahaan yang memberikan jasa
di bidang K3 setiap saat setelah selesai
melakukan kegiatan
Tembusan laporan ditujukan kepada :
- Dinas Tenaga Kerja Propinsi
- Direktur Pengawasan Norma K3
Kewajiban
4. Merahasiakan segala keterangan tentang
rahasia perusahaan / instansi yang
didapat berhubungan dengan jabatannya
Kewajiban
a. Memasuki tempat kerja sesuai dengan penunjukan
b. Meminta keterangan dan atau informasi mengenai
pelaksanaan syarat-syarat K3 di tempat kerja sesuai
dengan penunjukan
c. Memonitor, memeriksa, menguji, menganalisa,
mengevaluasi dan memberikan persyaratan serta
pembinaan K3 yang meliputi :
 Keadaan dan fasilitas tenaga kerja
 Keadaan mesin, pesawat, alat-alat kerja, instalasi
serta peralatan lainnya
 Penanganan bahan-bahan
 Proses produksi
 Sifat pekerjaan
 Cara kerja
 Lingkungan kerja
Wewenang Ahli K3
2 Ahli K3.ppt

More Related Content

Similar to 2 Ahli K3.ppt

Download strategi-implementasi-peraturan-k3l-picnya
Download strategi-implementasi-peraturan-k3l-picnyaDownload strategi-implementasi-peraturan-k3l-picnya
Download strategi-implementasi-peraturan-k3l-picnya
Handoko Soerowidjojo
 
Pelatihan AL^LLLMDI^LLLMIL^LLLMTL Rev.RBP.03.pdf
Pelatihan AL^LLLMDI^LLLMIL^LLLMTL Rev.RBP.03.pdfPelatihan AL^LLLMDI^LLLMIL^LLLMTL Rev.RBP.03.pdf
Pelatihan AL^LLLMDI^LLLMIL^LLLMTL Rev.RBP.03.pdf
naztamabumiraya
 
13. smk3 dan p2 k3
13. smk3 dan p2 k313. smk3 dan p2 k3
13. smk3 dan p2 k3
Winarso Arso
 

Similar to 2 Ahli K3.ppt (18)

SKT MIGAS 087882070022
SKT MIGAS 087882070022SKT MIGAS 087882070022
SKT MIGAS 087882070022
 
Download strategi-implementasi-peraturan-k3l-picnya
Download strategi-implementasi-peraturan-k3l-picnyaDownload strategi-implementasi-peraturan-k3l-picnya
Download strategi-implementasi-peraturan-k3l-picnya
 
AUDIT 3 PENILAIAN
AUDIT 3 PENILAIANAUDIT 3 PENILAIAN
AUDIT 3 PENILAIAN
 
2. PENGGUNAAN TENAGA KERJA.2023 jULI.pdf
2. PENGGUNAAN TENAGA KERJA.2023 jULI.pdf2. PENGGUNAAN TENAGA KERJA.2023 jULI.pdf
2. PENGGUNAAN TENAGA KERJA.2023 jULI.pdf
 
Pelatihan AL^LLLMDI^LLLMIL^LLLMTL Rev.RBP.03.pdf
Pelatihan AL^LLLMDI^LLLMIL^LLLMTL Rev.RBP.03.pdfPelatihan AL^LLLMDI^LLLMIL^LLLMTL Rev.RBP.03.pdf
Pelatihan AL^LLLMDI^LLLMIL^LLLMTL Rev.RBP.03.pdf
 
13.Efektivitas anggota P2K3 dlm SMK3.ppt
13.Efektivitas anggota P2K3 dlm SMK3.ppt13.Efektivitas anggota P2K3 dlm SMK3.ppt
13.Efektivitas anggota P2K3 dlm SMK3.ppt
 
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/10/2009
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/10/2009Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/10/2009
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/10/2009
 
Kebijakan_K3.pptx
Kebijakan_K3.pptxKebijakan_K3.pptx
Kebijakan_K3.pptx
 
Hse plan pt arun
Hse plan pt arunHse plan pt arun
Hse plan pt arun
 
Interpretasi Kriteria Audit SMK3
Interpretasi Kriteria Audit SMK3Interpretasi Kriteria Audit SMK3
Interpretasi Kriteria Audit SMK3
 
Peraturan Pemerintah Tentang Barang dan Jasa
Peraturan Pemerintah Tentang Barang dan JasaPeraturan Pemerintah Tentang Barang dan Jasa
Peraturan Pemerintah Tentang Barang dan Jasa
 
Contoh Hak & Kewajiban Pengusaha (Based On UU Naker No.13 Th 2003)
Contoh Hak & Kewajiban Pengusaha (Based On UU Naker No.13 Th 2003)Contoh Hak & Kewajiban Pengusaha (Based On UU Naker No.13 Th 2003)
Contoh Hak & Kewajiban Pengusaha (Based On UU Naker No.13 Th 2003)
 
Hak & Kewajiban Pengusaha (Berdasarkan UU Ketenagakerjaan)
Hak & Kewajiban Pengusaha (Berdasarkan UU Ketenagakerjaan)Hak & Kewajiban Pengusaha (Berdasarkan UU Ketenagakerjaan)
Hak & Kewajiban Pengusaha (Berdasarkan UU Ketenagakerjaan)
 
SKT MIGAS - 021 8225833
SKT MIGAS - 021 8225833SKT MIGAS - 021 8225833
SKT MIGAS - 021 8225833
 
SKT MIGAS
SKT MIGASSKT MIGAS
SKT MIGAS
 
UU no. 1 tahun 1970
UU no. 1 tahun 1970UU no. 1 tahun 1970
UU no. 1 tahun 1970
 
Adikara siaran
Adikara siaranAdikara siaran
Adikara siaran
 
13. smk3 dan p2 k3
13. smk3 dan p2 k313. smk3 dan p2 k3
13. smk3 dan p2 k3
 

2 Ahli K3.ppt

  • 1. AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (AHLI K3) YULIANTI MARHENI
  • 2. PEMBINAAN AHLI K3 • Ahli K3 adalah tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mengawasi ditaatinya Undang-undang No.1 Tahun 1970. • Keberadaan Ahli K3 pada Perusahaan/Tempat Kerja ataupun Perusahaan Jasa K3 Pengertian :
  • 3. 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 (pasal 1 ayat 6 dan pasal 5 ayat 1 dan 2) 2. Permenaker No. 02/Men/1992 tentang Tata Cara Penunjukan Ahli K3
  • 4. Ahli K3 • Sebagai sekretaris pada P2K3 di lini fungsional • Memfollow up rekomendasi atau saran dan perkembangan yang telah disepakati kedua belah pihak di lini struktural • Sebagai kepanjangan tangan Pemerintah dalam pelaksanaan pengawasan ditaatinya UU No. 1 Tahun 1970 • Diajukan oleh pengusaha atau pengurus (Permen No. 02/Men/1992)
  • 5. Ketentuan Ahli K3  Pendidikan Sarjana dengan pengalaman kerja sesuai bidang keahliannya sekurang-kurangnya 2 tahun, atau  Pendidikan Sarjana Muda/sederajat dengan pengalaman kerja sesuai bidang keahliannya sekurang-kurangnya 4 tahun  Berbadan sehat & berkelakuan baik  Bekerja penuh di instansi/perusahaan yang bersangkutan.  Penunjukan Ahli K3 ditetapkan berdasarkan permohonan tertulis dari pengurus atau pimpinan instansi kepada Menteri Tenaga Kerja atau Pejabat yang ditunjuk
  • 6.  Permohonan harus melampirkan : - Daftar riwayat hidup - Surat keterangan pengalaman kerja di bidang K3 - Surat keterangan berbadan sehat dari dokter - Surat keterangan pemeriksaan psikologi - Surat keterangan berkelakuan baik dari Polisi - Surat keterangan pernyataan bekerja penuh dari perusahaan/instansi yang bersangkutan - Foto copy ijazah / STTB terakhir - Sertifikat pendidikan khusus K3  Masa berlaku penunjukan selama 3 (tiga) tahun
  • 7. Page 7 • PERMOHONAN MENAKER cq Dirjen Binwasnaker Keputusan SK PENUNJUKAN Masa berlaku : 3 tahun  dapat diperpanjang TIM PENILAI • Daftar riwayat hidup • Surat keterangan pengalaman kerja di bidang K3 • Surat keterangan berbadan sehat dari dokter • Surat keterangan pemeriksaan psikologi • Surat keterangan berkelakuan baik dari Polisi • Surat keterangan pernyataan bekerja penuh dari perusahaan/instansi yang bersangkutan • Foto copy ijazah / STTB terakhir • Sertifikat pendidikan khusus K3 PROSEDUR & TATA CARA  syarat-syarat administrasi  kemampuan pengetahuan teknis K3
  • 8. Page 8 Contoh sertifikat Contoh SKP Ahli K3
  • 9. Page 9 KARTU TANDA KEWENGAN AHLI K3
  • 10.  Perpanjangan penunjukan dapat diajukan kepada Menteri Tenaga Kerja atau Pejabat yang ditunjuk  Permohonan perpanjangan dengan melampirkan : - semua lampiran sebagaimana permohonan awal - salinan keputusan penunjukan Ahli K3 yang lama - surat pernyataan dari pengurus/pimpinan instansi mengenai prestasi yang bersangkutan - rekapitulasi laporan kegiatan
  • 11.  SKP Ahli K3 tidak berlaku apabila : – Pindah tugas ke instansi/perusahaan lain – Mengundurkan diri – Meninggal dunia  SKP Ahli K3 dicabut apabila : – Tidak memenuhi per-UU-an K3 – Melakukan kesalahan & kecerobohan – Dengan sengaja atau kecerobohan terbuka rahasia perusahaan
  • 12. KEWAJIBAN DAN WEWENANG AHLI K3 1. Membantu mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan K3 sesuai dengan bidang yang ditentukan 2. Memberikan laporan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Kewajiban
  • 13. 3. Memberikan laporan kpd menteri tenaga kerja dengan ketentuan sebagai berikut ; - Ahli K3 di tempat kerja satu kali dalam 3 (tiga) bulan, kecuali ditentukan lain - Ahli K3 di perusahaan yang memberikan jasa di bidang K3 setiap saat setelah selesai melakukan kegiatan Tembusan laporan ditujukan kepada : - Dinas Tenaga Kerja Propinsi - Direktur Pengawasan Norma K3 Kewajiban
  • 14. 4. Merahasiakan segala keterangan tentang rahasia perusahaan / instansi yang didapat berhubungan dengan jabatannya Kewajiban
  • 15. a. Memasuki tempat kerja sesuai dengan penunjukan b. Meminta keterangan dan atau informasi mengenai pelaksanaan syarat-syarat K3 di tempat kerja sesuai dengan penunjukan c. Memonitor, memeriksa, menguji, menganalisa, mengevaluasi dan memberikan persyaratan serta pembinaan K3 yang meliputi :  Keadaan dan fasilitas tenaga kerja  Keadaan mesin, pesawat, alat-alat kerja, instalasi serta peralatan lainnya  Penanganan bahan-bahan  Proses produksi  Sifat pekerjaan  Cara kerja  Lingkungan kerja Wewenang Ahli K3