Kerusakan hutan mangrove di Indonesia sudah mencapai 68% akibat polusi, konversi lahan, dan pertumbuhan penduduk. Solusi yang diajukan adalah reboisasi, sosialisasi perlindungan mangrove, dan peran pemerintah dengan memperketat izin lahan serta penegakan hukum lingkungan.

1. Nama : Senna Meylisa
NIM : 1720525320026
Mata Kuliah : Ekologi dan Prinsip Dasar Lingkungan
Dosen : Prof. Dr. Idiannor Mahyudi, M.Si
1. Bagaimana keadaan hutan mangrove di Indonesia?
2. Apa penyebab kerusakan hutan mangrove tersebut?
3. Apa solusi untuk kerusakan hutan mangrove yang sudah terjadi?
1. Keadaan hutan mangrove di Indonesia menurut Pranawingtyas (2004) dalam
Sudarso (2005) mengatakan bahwa kerusakan hutan mangrove di Indonesia
sudah tergolong cukup parah, yaitu sudah mencapai 68% dan kawasan hutan
mangrove di Pantai Utara Pulau Jawa diperkirakan hanya tinggal 10% (Idris,
2004 dalam Sudarso).
2. Penyebab kerusakan hutan mangrove di Indonesia disebabkan oleh adanya
polusi panas dan polusi kimia yang menghasilkan logam berat, pestisida, dan
petroleum yang dapat menyebabkan kerusakan pada habitat mangrove, sampah
dari aliran sungai yang masuk ke dalam lingkungan mangrove, dan pencemaran
limbah minyak di kawasan hutan mangrove.
Pertumbuhan penduduk yang pesat juga menjadi salah satu penyebab
kerusakan hutan mangrove, konversi (perubahan tata guna lahan) hutan
mangrove yang dilakukan manusia secara berlebihan seperti perluasan tambak
dan membuka pemukiman baru mengakibatkan flora dan fauna hutan
mangrove berangsur musnah
Sedangkan penyebab kerusakan hutan mangrove lainnya adalah bencana alam,
misalnya saja tsunami, tetapi kerusakan akibat bencana ala ini tidak
menimbulkan kersukan sebesar dua penyebab sebelumnya.
3. Solusi untuk perbaikan kerusakan hutan mangrove di Indoesia antara lain
adalah dengan reboisasi (penghijauan) atau penanaman kembali (re-plantasi)
yang bisa diawali dengan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya
hutan mangrove agar nantinya bisa memperbaiki ekosistem pesisir yang
berbasis masyarakat.
Peran pemerintah juga diperlukan dengan cara memperketat ijin penggunaan
lahan mangrove, penegakan hukum yang adil dan memperluas program
komunikasi terhadap perlindungan lingkungan hutan mangrove.