Dokumen tersebut membahas kebijakan reforma agraria di Indonesia sejak masa Soekarno hingga Jokowi. Pada masa Soekarno, didirikan kementerian agraria dan UUPA 1960 untuk mendistribusikan kembali tanah. Masa Soeharto menghapus perangkat reforma agraria Soekarno dan mempromosikan program transmigrasi dan revolusi hijau. Habibie menyatakan kembali berlakunya UUPA 1960. Pemerintahan berikut mulai

1. 1960-1965 (Soekarno)
• Membentuk Kementerian Agraria
• Meletakkan dasar-dasar kebijakan LR/RA
• Membentuk UUPA (UU 1960)
• Perpu 56/1960
• PP 224/1961
• Keppres 131/1961 Panitia LR sampai desa
• Pengadilan LR dan Melakukan Redistribusi 1961
1966 – 1998 (Soeharto)
• Meruntuhkan semua perangkat LR cipataan
Soekarno, Counter LR, Mempetieskan UUPA,
mengganti dengan :
• Program Transmigrasi
• Program Revolusi Hijau
• Program Tanah untuk Pembangunan dan
Industri
1998 - 1999 (BJ Habibie)
• Keppres 49/1999 (Tim Landreform):
• Menyatakan kembali berlakunya UUPA/1960
• Mengusulkan peninjauan kembali perundang-
undangan terkait pengelolaan SDA dan tumpang
tindih hukum terkait UUPA
2000 - 2004 (Abdurahman Wahid-
Megawati)
• Tap MPR IX/2001
• Kran RA dibuka kembali
• Gerakan sosial terkait RA semakin terbuka
2004-2014 (SBY)
• Mendesain RA dengan pendekatan baru yaitu
PPAN (RA = LR + AR)
• Legalisasi Asset
• PMK 35/2012
• Hutan Adat bukan Hutan Negara
• PerBer 4 Menteri
2015 - 2019 (JOKOWI)
• NawaCita
• Keputusan TORA 9 juta Ha
• Perpres 88/2017 dan Permenko Ekon 3/2018
• Perpres 86/2018
• Inver PPTKH
• Perhutanan Sosial
• Legalisasi Asset (Prona-PTSL) dan Transmigrasi