Bab 3. contoh kasus
- 1. BAB 3. CONTOHKASUS 3.1. KASUS-KASUS Pada bab kali ini, akan dibahas beberapa contoh kasus pada beberpa bangunan yang sekiranya telah melanggar hukum pranata pembangunan. Dan berikut ini adalah contoh kasusnya, antara lain: 1. Noor Hotel Lokasi: Jalan Madura, Bandung Sumber: http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/11/30/nymgoh384-ini- dia-13-bangunan-yang-melanggar-imb-di-kota-bandung (07/11/2017 18:36) 2. Hotel Tune Lokasi: Jalan Sumur Bandung No 7 Bandung. Sumber: http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/11/30/nymgoh384-ini- dia-13-bangunan-yang-melanggar-imb-di-kota-bandung (07/11/2017 18:36)
- 2. 3. Rumah SakitHasan Sadikin (RSHS) Lokasi: Jalan Pasteur No 38 Bandung Sumber: http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/11/30/nymfv9384- tak-punya-imb-rs-hasan-sadikin-bandung-terancam-dibongkar (07/11/2017, 20:09) 4. Universitas Langlangbuana (Unla) Lokasi: Jalan Karapitan No 116 Bandung Sumber: http://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/2015/12/07/352768/unla- klarifikasi-perizinan-imb-baru (07/11/2017, 20:51) 3.2. PEMBAHASAN Bisa dilihat dalam poin sebelumnya, terdapat 4 contoh kasus bangunan yang melanggar hukum pranata dan pembangunan. Berdasarkan sumbernya, bangunan nomor 1, yaitu Hotel Noor, dan nomor 2, yaitu Hotel Tune, telah melanggar ketentuan yang sudah diatur
- 3. dalam IMB KotaBandung. Banyaknya lantai pada bangunan yang boleh dibangun hanyalah sebanyak 4 lantai, sedangkan yang terjadi pada praktiknya, kedua hotel tersebut membangun lebih dari yang seharusnya, dimana Hotel Noor membangun setinggi 5 lantai dan Hotel Tune membangun setinggi 6 lantai. Sedangkan kasus yang terjadi pada nomor 3, yaitu Rumah Sakit Hasan Sadikin, dan nomor 4, yaitu Universitas Langlangbuana (pada gedung barunya, setinggi 8 lantai), telah melanggar ketentuan yang lebih berat. Dimana kedua bangunan tersebut bahkan. belum memiliki IMB. Seperti yang sudah dibahas pada Bab 2 poin 2.6. yang dimulai pada paragraph kedua mengenai betapa pentingnya sebuah IMB. Bahkan keberadaannya pun di atur dalam Pasal 5 Ayat 1 Perda 7 Tahun 2009. Peraturan dan perundang-undangan yang memuat IMB adalah sebagai berikut: 1. Undang-undang no. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 2. Undang-undang no. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang 3. PP no. 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang no. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Dimana pada PP RI no. 36 tahun 2005 BAB IV Bagian Keempat Paragraf 2 mengenai Penetapan Pembongkaran, berisi: Pasal 91, ayat (2): "Bangunan gedung yang dapat dibongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. bangunan gedung yang tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki lagi; b. bangunan gedung yang pemanfaatannya menimbulkan bahaya bagi pengguna, masyarakat, dan lingkungannya; dan/atau c. bangunan gedung yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan gedung." Pasal 91, ayat (6): "Untuk bangunan gedung yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, pemerintah daerah menetapkan bangunan gedung tersebut untuk dibongkar dengan surat penetapan pembongkaran."
- 4. Dan pada PPRI no. 36 tahun 2005 BAB VII Bagian Pertama mengenai Umum, berisi: Pasal 113, ayat (1): "Pemilik dan/atau pengguna yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah ini dikenakan sanksi administratif, berupa: 1. peringatan tertulis; 2. pembatasan kegiatan pembangunan; 3. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan; 4. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung; 5. pembekuan izin mendirikan bangunan gedung; 6. pencabutan izin mendirikan bangunan gedung; 7. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; 8. pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atau 9. perintah pembongkaran bangunan gedung."