Dokumen tersebut merangkum ruang lingkup materi pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di madrasah ibtidaiyah yang terdiri atas 8 topik utama meliputi persatuan bangsa, norma dan hukum, hak asasi manusia, kebutuhan warga negara, kekuasaan dan politik, konstitusi negara, Pancasila, dan globalisasi.
Sehat Itu Hak/ Roem Topatimasang (ed.)/ INSISTPress, 2005INSISTPress
Pelayaan kesehatan dasar sebagai bagian dari hak azasi manusia dan hak dasar warga negara_sehingga merupakan kewajiban negara yang tak dapat ditawar-tawar lagi_sudah menjadi keputusan politik dan hukum internasional, juga amanah konsultasi nasional.
Advokasi dibutuhkan untuk menjamin apakah pemerintah memang benar-benar telah melaksanakan kewajibannya tersebut? Jika selama ini belum, mengapa? Lalai? Korupsi? Salah-urus? Keliru cara-pandang? Sekadar kesalahan teknis, ataukah paradigmatis? Buku ini adalah panduan praktis untuk melakukan advokasi kebijakan pemerintah di sektor kesehatan masyarakat, ditulis berdasarkan dan dengan contoh-contoh pengalaman praktis selama beberapa tahun terakhir.
Sitasi: Sehat Itu Hak/ Roem Topatimasang (ed.)/ INSISTPress, 2005.
Makalah ini membahas tentang pendidikan HAM, pendidikan sepanjang hayat, dan pendidikan untuk semua. Tujuannya adalah memberikan pengetahuan tentang HAM, konsep pendidikan yang relevan, dan pentingnya pendidikan bagi semua."
Etika dalam Praktik Kebidanan membahas prinsip-prinsip etika dan kode etik yang harus diterapkan oleh bidan dalam pelayanan kesehatan. Bidan memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak pasien, menjaga kerahasiaan, dan bertindak secara profesional sesuai standar kebidanan. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai isu etika yang mungkin muncul seperti konflik antara kewajiban melaporkan kondisi pasien dan men
UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa setiap orang berhak atas hak asasi manusia yang melekat pada keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya. Negara bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak asasi tersebut."
Dokumen tersebut merangkum ruang lingkup materi pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di madrasah ibtidaiyah yang terdiri atas 8 topik utama meliputi persatuan bangsa, norma dan hukum, hak asasi manusia, kebutuhan warga negara, kekuasaan dan politik, konstitusi negara, Pancasila, dan globalisasi.
Sehat Itu Hak/ Roem Topatimasang (ed.)/ INSISTPress, 2005INSISTPress
Pelayaan kesehatan dasar sebagai bagian dari hak azasi manusia dan hak dasar warga negara_sehingga merupakan kewajiban negara yang tak dapat ditawar-tawar lagi_sudah menjadi keputusan politik dan hukum internasional, juga amanah konsultasi nasional.
Advokasi dibutuhkan untuk menjamin apakah pemerintah memang benar-benar telah melaksanakan kewajibannya tersebut? Jika selama ini belum, mengapa? Lalai? Korupsi? Salah-urus? Keliru cara-pandang? Sekadar kesalahan teknis, ataukah paradigmatis? Buku ini adalah panduan praktis untuk melakukan advokasi kebijakan pemerintah di sektor kesehatan masyarakat, ditulis berdasarkan dan dengan contoh-contoh pengalaman praktis selama beberapa tahun terakhir.
Sitasi: Sehat Itu Hak/ Roem Topatimasang (ed.)/ INSISTPress, 2005.
Makalah ini membahas tentang pendidikan HAM, pendidikan sepanjang hayat, dan pendidikan untuk semua. Tujuannya adalah memberikan pengetahuan tentang HAM, konsep pendidikan yang relevan, dan pentingnya pendidikan bagi semua."
Etika dalam Praktik Kebidanan membahas prinsip-prinsip etika dan kode etik yang harus diterapkan oleh bidan dalam pelayanan kesehatan. Bidan memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak pasien, menjaga kerahasiaan, dan bertindak secara profesional sesuai standar kebidanan. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai isu etika yang mungkin muncul seperti konflik antara kewajiban melaporkan kondisi pasien dan men
UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa setiap orang berhak atas hak asasi manusia yang melekat pada keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya. Negara bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak asasi tersebut."
Konsep kesehatan reproduksi dan keluarga berencanaLinda Meliati
Dokumen tersebut membahas konsep kesehatan reproduksi dan keluarga berencana, mencakup pengertian, ruang lingkup, hak-hak reproduksi, gender dalam kespro, konsep KB, sasaran dan tujuan program kespro, faktor-faktor yang mempengaruhi kespro, dan strategi pelayanan kespro terpadu.
Bahan perlindungan perempuan tgl 11 4-13Afrizal Bob
Dokumen tersebut membahas tentang implementasi perlindungan hak-hak perempuan dan anak di Kabupaten Solok. Terdapat beberapa poin penting yaitu upaya pemerintah Kabupaten Solok dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak melalui pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak serta forum-forum terkait. Dokumen juga menjelaskan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sering dialami
Makalah fungsi tanggung jawab warga negara dalam proses demokrasiSyifa Lailatul
Makalah ini membahas tentang fungsi dan tanggung jawab warga negara dalam proses demokrasi di Indonesia. Secara garis besar, makalah ini menjelaskan pengertian tanggung jawab, warga negara, dan demokrasi. Kemudian juga membahas hak dan kewajiban warga negara Indonesia serta tanggung jawab-tanggung jawab yang harus dilaksanakan warga negara dalam mendukung proses demokrasi di tanah air."
Dokumen tersebut membahas mengenai implementasi perlindungan hak-hak perempuan di Kabupaten Solok. Ia menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah tersebut untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak, seperti membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, melakukan sosialisasi, serta menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dokumen ini juga
Tiga kalimat:
Dokumen tersebut membahas pentingnya perlindungan hak-hak anak sesuai dengan konvensi PBB dan peraturan perundang-undangan Indonesia. Sayangnya, banyak pelanggaran terhadap hak-hak anak yang terjadi akibat ketidakpedulian berbagai pihak. Diperlukan kerja sama seluruh komponen masyarakat dan pemerintah dalam memberikan perlindungan yang semestinya kepada anak.
Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mulai dari hak dan kewajiban dasar warga negara, substansi hak dan kewajiban dalam lima sila Pancasila beserta contoh-contohnya, penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, serta upaya penanganannya.
Konsep kesehatan reproduksi dan keluarga berencanaLinda Meliati
Dokumen tersebut membahas konsep kesehatan reproduksi dan keluarga berencana, mencakup pengertian, ruang lingkup, hak-hak reproduksi, gender dalam kespro, konsep KB, sasaran dan tujuan program kespro, faktor-faktor yang mempengaruhi kespro, dan strategi pelayanan kespro terpadu.
Bahan perlindungan perempuan tgl 11 4-13Afrizal Bob
Dokumen tersebut membahas tentang implementasi perlindungan hak-hak perempuan dan anak di Kabupaten Solok. Terdapat beberapa poin penting yaitu upaya pemerintah Kabupaten Solok dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak melalui pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak serta forum-forum terkait. Dokumen juga menjelaskan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sering dialami
Makalah fungsi tanggung jawab warga negara dalam proses demokrasiSyifa Lailatul
Makalah ini membahas tentang fungsi dan tanggung jawab warga negara dalam proses demokrasi di Indonesia. Secara garis besar, makalah ini menjelaskan pengertian tanggung jawab, warga negara, dan demokrasi. Kemudian juga membahas hak dan kewajiban warga negara Indonesia serta tanggung jawab-tanggung jawab yang harus dilaksanakan warga negara dalam mendukung proses demokrasi di tanah air."
Dokumen tersebut membahas mengenai implementasi perlindungan hak-hak perempuan di Kabupaten Solok. Ia menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah tersebut untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak, seperti membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, melakukan sosialisasi, serta menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dokumen ini juga
Tiga kalimat:
Dokumen tersebut membahas pentingnya perlindungan hak-hak anak sesuai dengan konvensi PBB dan peraturan perundang-undangan Indonesia. Sayangnya, banyak pelanggaran terhadap hak-hak anak yang terjadi akibat ketidakpedulian berbagai pihak. Diperlukan kerja sama seluruh komponen masyarakat dan pemerintah dalam memberikan perlindungan yang semestinya kepada anak.
Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mulai dari hak dan kewajiban dasar warga negara, substansi hak dan kewajiban dalam lima sila Pancasila beserta contoh-contohnya, penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, serta upaya penanganannya.
2. TUJUANPEMBELAJARAN
1. Pembagian peran dalam masyarakat
2. Kepedulian PBB terhadap perempuan
3. Kondisi masyarakat Indonesia
4. Instrumen-instrumen hukum nasional daninternasional yang melindungi hak-hak perempuan
5. Hak perempuan di bidang politik dan pemerintahan, kewarganegaraan, Pendidikan dan
pengajaran, profesi dan ketenagakerjaan, Kesehatan, serta untuk melakukan perbuatan hukum
3. SEJARAH HAK-HAK PEREMPUAN
a. Pembagianperan dalam masyarakat
b. KepedulianPBB terhadap perempuan
c. Kondisi masyarakat Indonesia
4. INSTRUMEN-INSTRUMEN HUKUM YANG
MELINDUNGI HAK-HAK PEREMPUAN
a. Instrumen-instrumen hukuminternasionalyang
melindungi hak-hakperempuan
b. Instrumen-instrumen hukumnasionalyang
melindungi hak-hakperempuan
5. PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN MENURUT
UNDANG-UNDANG HAM
a. Hak-hak perempuan di bidang politik dan
pemerintahan
b. Hak-hak perempuan di bidang
kewarganegaraan
c. Hak-hak perempuan di bidang Pendidikan dan
pengajaran
d. Hak-hak perempuan di bidang profesi dan
ketenagakerjaan
e. Hak-hak perempuan di bidang Kesehatan
f. Hak-hak perempuan untuk melakukan
perbuatan hukum
6. Permasalahanyang menimpaperempuan :
1. Kekerasan terhadap perempuan
2. Perempuan sebagai korban perkosaan
3. Perempuan sebagai pekerja seks komersial dalam praktik
prostitusi
4. Perempuan dan aborsi
5. Perempuan dan pornografi/pornoaksi
6. Perdagangan perempuan hak-hak perempuan dalam ikatan /
putusnya perkawinan
