SlideShare a Scribd company logo
1 of 22
HASIL SURVEI CRC
LAYANAN PUBLIK DESA SEBORO
Indonesia Corruption Watch (ICW) & Forum
Masyarakat Sipil (FORMASI) Kebumen
Profil Responden
Perempuan
67%
Laki-Laki
33%
Profil Pendidikan Responden
15
70
154
7
32
1
16
1 4
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Tidak
Pernah
Sekolah
Tidak
Tamat SD
Tamat SD Tidak
Tamat
SLTP
Tamat
SLTP
Tidak
Tamat
SLTA
Tamat
SLTA
Tidak
Tamat
Perguruan
Tinggi
Masih
Kuliah
Tamat
Kuliah
Hasil CRC Berdasarkan Kategori Tingkat Pendidikan
Profil Pekerjaan Responden
3 5
16 14
103
150
9
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Pedagang PNS/Guru Karyawan
Swasta
Pensiunan Wiraswasta Polisi/TNI Petani/Buruh
Tani
Ibu Rumah
Tangga
Lainnya
Hasil CRC Berdasarkan Kategori Pekerjaan
Profil Pendapatan Bulanan
85
70
30
58
48
6
1
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Kurang dari 300 Ribu Rp 300 Ribu - Rp 500 Ribu Rp 500 Ribu - Rp 750 Ribu Rp 750 Ribu - Rp 1 Juta Rp 1 Juta - Rp 2,5 Juta Rp 2,5 Juta - Rp 5 Juta Lebih Dari Rp 5 Juta
Pengetahuan Soal Dana Desa
TAHU
11%
TIDAK TAHU
89%
TAHU TIDAK TAHU
• Sebanyak 288 orang atau 89 persen
warga yang disurvei menyatakan tidak
tahu informasi soal kebijakan dana
desa
• Hanya 34 orang atau 11 persen warga
yang tahu soal kebijakan dana desa
• Itu berarti sosialiasasi yang dilakukan
selama ini oleh pemerintah desa
belum cukup efektif menambah
pengetahuan warga desa
Jumlah Warga Yang Tahu Dana Desa
Digunakan Untuk Apa Saja
31
14
18 19
5
8
6 7
2
18
14 13
26
23
25
21
0
5
10
15
20
25
30
35
PEMBANGUNAN
JALAN DESA
PEMBANGUNAN
IRIGASI DESA
OPERASIONAL
KANTOR DESA
GAJI DAN
HONOR
PERANGKAT
DESA
MEMBANGUN
GEDUNG
POSYANDU
MEMBANGUN
GEDUNG PAUD
REHAB GEDUNG
DESA
LAINNYA
YA TIDAK
Keterbukaan Informasi Dana Desa (DD)
24
16
34
0
5
10
15
20
25
30
35
40
TERBUKA TIDAK TERBUKA TIDAK TAHU
• 24 dari 74 warga menyatakan bahwa
pengelolaan sudah terbuka
• 16 dari 74 warga menyatakan bahwa
pengelolaan tidak terbuka
• Sedangkan 34 dari 74 warga menyatakan
tidak tahu
• Masih ada pekerjaan rumah bagi
pemerintah desa untuk lebih intensif
menyosialisasikan kebijakan, dan
pertanggungjawaban dana desa
keseluruh warga
Pendapat Warga Soal Prioritas Penggunaan Dana Desa
57
37
22
20
37
16
25
19
1
12
19
17 16
22 21
14
0
10
20
30
40
50
60
PEMBANGUNAN JALAN
DESA
PEMBANGUNAN IRIGASI
DESA
OPERASIONAL KANTOR
DESA
GAJI DAN HONOR
PERANGKAT DESA
MEMBANGUN GEDUNG
POSYANDU
MEMBANGUN GEDUNG
PAUD
REHAB GEDUNG DESA LAINNYA
YA TIDAK
Pengetahuan Soal Alokasi Dana Desa (ADD)
20
280
0
50
100
150
200
250
300
YA TIDAK
• Sebanyak 280 dari 300 warga
menyatakan tidak tahun terkait
kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD)
• Hanyak 20 orang yang tahu soal
Alokasi Dana Desa.
• Tingginya ketidaktahuan warga
terkait juga menutup peluang bagi
warga untuk berpartisipasi dalam
pembangunan desa dan pengawasan
terhadap pelaksanaan kegiatan yang
di dibiayai dari ADD
Jumlah warga yang tahu Alokasi Dana Desa
(ADD)digunakan untuk apa saja
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
PEMBANGUNAN
JALAN DESA
PEMBANGUNAN
IRIGASI DESA
OPERASIONAL
KANTOR DESA
GAJI DAN
HONOR
PERANGKAT
DESA
MEMBANGUN
GEDUNG
POSYANDU
MEMBANGUN
GEDUNG PAUD
REHAB
GEDUNG DESA
LAINNYA
YA TIDAK
• 24 dari 300 responden yang tahu soal ADD, ternyata seluruhnya tidak ada yang tahu soal
kebijakan dan pembiayaan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa
• Situasi ini cukup mengkhawatirkan karena pemerintah desa, meskipun secara positif
menjalankan pembangunan namun minus pengawasan warga (Pembangunan secara top down)
Pelayanan Publik Yang Paling Sering Digunakan
105
55
12 2 2 11
0 2 0
39
175
225
268 278 278 269
280 278 280
241
0
50
100
150
200
250
300
PELAYANAN KTP PELAYANAN KK PELAYANAN
KELAHIRAN
PELAYANAN
AKTE KEMATIAN
PELAYANAN
SURAT
KETERANGAN
BERSIH
LINGKUNGAN
PELAYANAN
SURAT
KETERANGAN
MISKIN
PELAYANAN IMB PELAYANAN
JUAL BELI
TANAH
PELAYANAN
JUAL BELI
PELAYANAN
ADMINISTRASI
DESA LAINNYA
YA TIDAK
• Hanya 280 dari 300 warga yang berkenan menjawab
• Warga paling sering mengurus pelayanan publik yang berkaitan dengan KTP (105orang ), Kartu
Keluarga (55 Orang), Akte Kelahiran (12 Orang) dan Surat Keterangan Miskin (11 orang)
Pendapat Masyarakat Terkait Kemudahan Administrasi
Pelayanan
18
8
3
1
47
26
6
34
13
1
12
7
3
11 1
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
PELAYANAN
KTP
PELAYANAN
KK
PELAYANAN
KELAHIRAN
PELAYANAN
AKTE
KEMATIAN
PELAYANAN
SURAT
KETERANGAN
BERSIH
LINGKUNGAN
PELAYANAN
SURAT
KETERANGAN
MISKIN
PELAYANAN
IMB
PELAYANAN
JUAL BELI
TANAH
PELAYANAN
JUAL BELI
PELAYANAN
ADMINISTRASI
DESA LAINNYA
SANGAT MUDAH DIPENUHI MUDAH DIPENUHI BIASA SAJA SULIT DIPENUHI SANGAT SULIT DIPENUHI
• Dari 300 responden, sebagian besar hanya memberikan pendapat pada pelayanan administrasi KTP, KK,
kelahiran dan Akte Kematian
• 112 dari 300 responden yang menjawab soal pelayanan KTP, sebagian besar pelayanan administrasi KTP mudah
dipenuhi, biasa saja dan sangat mudah dipenuhi. Hanya 1 yang merasa sangat sulit dipenuhi
• Secara umum, pemerintah desa sudah cukup memberikan kemudahan bagi warga dalam memberikan
pelayanan administrasi
Pendapat Masyarakat Terhadap Jangka Waktu Pelayanan
25
22
4
1
62
27
4
23
6
3 1
0
10
20
30
40
50
60
70
PELAYANAN
KTP
PELAYANAN
KK
PELAYANAN
KELAHIRAN
PELAYANAN
AKTE
KEMATIAN
PELAYANAN
SURAT
KETERANGAN
BERSIH
LINGKUNGAN
PELAYANAN
SURAT
KETERANGAN
MISKIN
PELAYANAN
IMB
PELAYANAN
JUAL BELI
TANAH
PELAYANAN
JUAL BELI
PELAYANAN
ADMINISTRASI
DESA LAINNYA
CEPAT SEDANG LAMBAT
• Dari 300 responden, sebagian besar hanya memberikan pendapat pada pelayanan administrasi KTP, KK, kelahiran dan
Akte Kematian
• 110 dari 300 responden yang menjawab soal pelayanan KTP, sebagian besar pelayanan administrasi KTP dipenuhi
dalam waktu sedang (62 orang), menyatakan cepat (25 orang) dan warga yang menyatakan lambat cukup banyak (23
orang). Hampir serupa, pelayanan KK, akte kelahiran dan kematian secara umum jangka waktu pelayanan dalam
kategori biasa dan cepat, serta masih ada yang menyatakan pelayanannya lambat.
• Secara umum, jangka waktu petugas di kantor desa sudah cukup baik namun harusnya diperbaiki dengan
memberikan kepastian waktu pelayanan.
Pendapat Warga Terhadap Sikap Petugas
63
37
8
40
16
5
8
2
0
10
20
30
40
50
60
70
PELAYANAN KTP PELAYANAN KK PELAYANAN
KELAHIRAN
PELAYANAN
AKTE KEMATIAN
PELAYANAN
SURAT
KETERANGAN
BERSIH
LINGKUNGAN
PELAYANAN
SURAT
KETERANGAN
MISKIN
PELAYANAN IMB PELAYANAN
JUAL BELI
TANAH
PELAYANAN
JUAL BELI
PELAYANAN
ADMINISTRASI
DESA LAINNYA
RAMAH BIASA SAJA BURUK
• Sebagian besar responden hanya berkenan memberikan pendapatnya pada pelayanan KTP, KK dan Akte
Kelahiran
• Secara umum, petugas yang memberikan pelayanan pada KTP, KK dan Akte Kelahiran dinilai warga
melayani dengan ramah dan biasa saja. Namun masih ada yang menilai petugas melayani dengan buruk
khususnya dalam pelayanan KTP (8 orang) dan Pelayanan KK (2 orang)
• Meskipun sikap petugas sudah dianggap baik, ada baiknya Kepala desa juga mengawasi, mengingatkan
bahkan melatih perangkatnya agar memberikan pelayanan prima dengan ramah
Tingkat Kepuasan Warga Atas Mutu Layanan
Yang Didapatkan
4 3
52
32
9
44
16
2 1
6
1 23 2 1
0
10
20
30
40
50
60
PELAYANAN KTP PELAYANAN KK PELAYANAN
KELAHIRAN
PELAYANAN AKTE
KEMATIAN
PELAYANAN
SURAT
KETERANGAN
BERSIH
LINGKUNGAN
PELAYANAN
SURAT
KETERANGAN
MISKIN
PELAYANAN IMB PELAYANAN JUAL
BELI TANAH
PELAYANAN JUAL
BELI
PELAYANAN
ADMINISTRASI
DESA LAINNYA
SANGAT PUAS PUAS BIASA SAJA TIDAK PUAS SANGAT TIDAK PUAS
• Sebagian besar responden hanya berkenan memberikan pendapatnya pada pelayanan KTP, KK, Akte
Kelahiran dan Akte Kematian
• Secara umum, warga puas dengan mutu layanan yang didapatkan khususnya dalam pelayanan KTP, KK dan
Akte Kelahiran, selebihnya menganggap biasa saja.
• Jumlah tidak puas dan sangat tidak puas relatif kecil, namun diharapkan pemerintah desa terus
meningkatkan kualitas layanannya
Pendapat Masyarakat Terhadap Situasi Kantor Desa
96
134
50
0
50
100
150
NYAMAN BIASA SAJA TIDAK
NYAMAN
KENYAMANAN
105
151
24
0
50
100
150
200
TERTIB BIASA SAJA TIDAK TERTIB
KETERTIBAN
88
124
68
0
50
100
150
BERSIH BIASA SAJA TIDAK BERSIH
KEBERSIHAN
111 126
43
0
50
100
150
DISIPLIN BIASA SAJA TIDAK
DISIPLIN
KEDISIPLINAN PERANGKAT
DESA
• Secara umum pendapat warga desa terhadap situasi dikantor desa sudah cukup baik, dimana
rata-rata sekitar 80 persen
• Pendapat warga yang menyatakan tidak nyaman, tidak tertib, tidak bersih dan tidak siplin ada
dalam rata-rata sekitar 10-20 persen dari yang berhasil di mintai pendapatnya
Pendapat Warga Terhadap Fasilitas/
Sarana Belajar Sekolah
1 5
38
59
185
3 5
60
32
54
120
77
46
26
4
45
82
52
32
77
113
86
108
69
17
103
127
53
91
102
5 7 11 7 7
57
16
23
11
27
41
105
77
120
66
72
49
92
114
20
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
RUANG BELAJAR / KELAS RUANGAN PERPUSTAKAAN TEMPAT
BERMAIN/FASILITAS
OLAHRAGA
RUANG UKS (UNIT
KESEHATAN SISWA)
RUANG KOPERASI SEKOLAH
/
KANTIN/WARUNGSEKOLAH
KAMAR MANDI/WC/TOILET FASILITAS RUANG BELAJAR BUKU PELAJARAN POKOK
YANG DIPINJAMKAN
SEKOLAH SECARA GRATIS
UNTUK SETIAP SISWA
SESUAI DENGAN
KURIKULUM YANG BERLAKU
ALAT PERAGA PRAKTEK
YANG SESUAI DENGAN
KEPERLUAN PENDIDIKAN
DAN PEMBELAJARAN
PAGAR SEKOLAH
TIDAK ADA BAIK SEDANG BURUK TIDAK TAHU
Tingkat Kepuasan Warga Terhadap
Sarana Belajar Sekolah
138
72
27
43
0
20
40
60
80
100
120
140
160
PUAS TIDAK PUAS RAGU RAGU TIDAK TAHU
• 280 dari 300 warga yang berkenan untuk di
wawancara survei
• Secara umum ada sekitar 138 dari 280 warga
(49,3 persen) yang puas dengan kondisi
sarana belajar sekolah
• Sedangkan yang tidak puas, ragu dan tidak
tahu jika di total mencapai 142 warga dari
280 warga (50,7 persen)
• Meskipun tingkat kepuasannya sudah cukup
baik namun secara keseluruhan angka tidak
puas, ragu-ragu dan tidak tahu juga cukup
tinggi.Artinya mutu sarana belajar masih
perlu ditingkatkan.
Pendapat Masyarakat Terhadap Pelayanan
Kesehatan di Puskesmas
3 4 2 4 2 3 2 3 6 4
73
8 9
78
65
72 71 74
54
73 71
64
72
19
66
51
91
78
88
126 131
108
134
125
101
110
33
71
43
2 2 5 6 8
14
4 7
15 12
2
11 14
106
131
112
73
65
101
67 73
92
81
153
124
163
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
POLI UMUM POLI GIGI POLI
KESEHATAN IBU
DAN ANAK (IKA)
TEMPAT
PENDAFTARAN /
BELI
TIKET/LOKET
RUANG TUNGGU TOILET / KAMAR
MANDI / WC
RUANG PERIKSA RUANG BELI
OBAT
PERALATAN
MEDIS
OBAT-OBATAN RUANG IBU
MENYUSUI ANAK
AMBULAN SOPIR AMBULAN
TIDAK ADA BAIK SEDANG BURUK TIDAK TAHU
Pendapat Warga Terhadap Fasilitas/ Sarana
di Puskesmas
177
103
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
MEMADAI TIDAK MEMADAI
• 280 dari 300 warga yang berkenan
untuk di wawancara survei
• 177 dari 280 warga (63,2 persen)
menyatakan bahwa fasilitas/ sarana di
puskesmas memadai
• 103 dari 280 warga (36,7 persen)
menyatakan bahwa fasilitas/ sarana di
puskesmas tidak memadai
• Meskipun sudah fasilitas/sarana
puskesmas sudah memadai namun
belum kondisi belum luar biasa sehingga
dinas kesehatan masih perlu
mengoptimalisasi kondisinya.
Tingkat Kepuasan Warga Terhadap Fasilitas/ Sarana di
Puskesmas
89
69
122
0
20
40
60
80
100
120
140
PUAS TIDAK PUAS BIASA SAJA
• 280 dari 300 warga yang berkenan untuk
di wawancara survei
• Hanya 89 dari 280 warga (31,7 persen)
yang puas terhadap fasilitas/ sarana
puskesmas
• 69 dari 280 warga (24,6 persen) yang
tidak puas terhadap fasilitas/ sarana
puskesmas
• 122 dari 280 warga (43,5 persen) menilai
biasa saja terhadap kondisi fasilitas/
sarana puskesmas

More Related Content

More from Pemdes Seboro Sadang

Sk pengelola no. 15 tahun 2021 bumdes
Sk pengelola no.  15  tahun 2021  bumdesSk pengelola no.  15  tahun 2021  bumdes
Sk pengelola no. 15 tahun 2021 bumdesPemdes Seboro Sadang
 
Program kerja bum desa terbaru seboro seboro
Program kerja bum desa terbaru seboro seboroProgram kerja bum desa terbaru seboro seboro
Program kerja bum desa terbaru seboro seboroPemdes Seboro Sadang
 
Pp nomor 11 tahun 2021 tentang bumdes
Pp nomor 11 tahun 2021 tentang bumdesPp nomor 11 tahun 2021 tentang bumdes
Pp nomor 11 tahun 2021 tentang bumdesPemdes Seboro Sadang
 
Perkades seboro no. 6 ttg artbumdes
Perkades seboro no. 6  ttg artbumdesPerkades seboro no. 6  ttg artbumdes
Perkades seboro no. 6 ttg artbumdesPemdes Seboro Sadang
 
Perdes no. 2 pendirian dan anggaran dasar kridabo
Perdes no. 2 pendirian dan anggaran dasar kridaboPerdes no. 2 pendirian dan anggaran dasar kridabo
Perdes no. 2 pendirian dan anggaran dasar kridaboPemdes Seboro Sadang
 
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.ok
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.okAnggaran dasar dan anggaran rumah tangga.ok
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.okPemdes Seboro Sadang
 
5. sop kepegawaian, keuangan, pengawasan
5. sop kepegawaian, keuangan, pengawasan 5. sop kepegawaian, keuangan, pengawasan
5. sop kepegawaian, keuangan, pengawasan Pemdes Seboro Sadang
 
Perbup no.19. tahun 2021 pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan ...
Perbup no.19. tahun 2021 pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan ...Perbup no.19. tahun 2021 pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan ...
Perbup no.19. tahun 2021 pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan ...Pemdes Seboro Sadang
 
Se bupati gerakan kebumen dirumah saja
Se bupati gerakan kebumen dirumah sajaSe bupati gerakan kebumen dirumah saja
Se bupati gerakan kebumen dirumah sajaPemdes Seboro Sadang
 
Intruksi mendagri nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan inmendagri nomor 15 t...
Intruksi mendagri nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan inmendagri nomor 15 t...Intruksi mendagri nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan inmendagri nomor 15 t...
Intruksi mendagri nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan inmendagri nomor 15 t...Pemdes Seboro Sadang
 
Bahan sosialisasi pbj desa 2020pdf
Bahan sosialisasi pbj desa 2020pdfBahan sosialisasi pbj desa 2020pdf
Bahan sosialisasi pbj desa 2020pdfPemdes Seboro Sadang
 
Ucapan hari raya idul fitri 1442 h, tahun 2021
Ucapan hari raya idul fitri 1442 h, tahun 2021Ucapan hari raya idul fitri 1442 h, tahun 2021
Ucapan hari raya idul fitri 1442 h, tahun 2021Pemdes Seboro Sadang
 
Permen desapdtt nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman ppmd & sd gs
Permen desapdtt nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman ppmd & sd gsPermen desapdtt nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman ppmd & sd gs
Permen desapdtt nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman ppmd & sd gsPemdes Seboro Sadang
 
Perbup no.11 ta 2020 tentang pengadaan barang dan jasa
Perbup no.11 ta 2020 tentang pengadaan barang dan jasaPerbup no.11 ta 2020 tentang pengadaan barang dan jasa
Perbup no.11 ta 2020 tentang pengadaan barang dan jasaPemdes Seboro Sadang
 

More from Pemdes Seboro Sadang (20)

Doc gambar
Doc gambarDoc gambar
Doc gambar
 
Refleksi tupoksi rt & rw
Refleksi tupoksi rt & rwRefleksi tupoksi rt & rw
Refleksi tupoksi rt & rw
 
Sk pengelola no. 15 tahun 2021 bumdes
Sk pengelola no.  15  tahun 2021  bumdesSk pengelola no.  15  tahun 2021  bumdes
Sk pengelola no. 15 tahun 2021 bumdes
 
Program kerja bum desa terbaru seboro seboro
Program kerja bum desa terbaru seboro seboroProgram kerja bum desa terbaru seboro seboro
Program kerja bum desa terbaru seboro seboro
 
Pp nomor 11 tahun 2021 tentang bumdes
Pp nomor 11 tahun 2021 tentang bumdesPp nomor 11 tahun 2021 tentang bumdes
Pp nomor 11 tahun 2021 tentang bumdes
 
Perkades seboro no. 6 ttg artbumdes
Perkades seboro no. 6  ttg artbumdesPerkades seboro no. 6  ttg artbumdes
Perkades seboro no. 6 ttg artbumdes
 
Perdes no. 2 pendirian dan anggaran dasar kridabo
Perdes no. 2 pendirian dan anggaran dasar kridaboPerdes no. 2 pendirian dan anggaran dasar kridabo
Perdes no. 2 pendirian dan anggaran dasar kridabo
 
Anggaran dasar bumdes
Anggaran dasar bumdesAnggaran dasar bumdes
Anggaran dasar bumdes
 
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.ok
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.okAnggaran dasar dan anggaran rumah tangga.ok
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.ok
 
5. sop kepegawaian, keuangan, pengawasan
5. sop kepegawaian, keuangan, pengawasan 5. sop kepegawaian, keuangan, pengawasan
5. sop kepegawaian, keuangan, pengawasan
 
Perbup no.19. tahun 2021 pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan ...
Perbup no.19. tahun 2021 pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan ...Perbup no.19. tahun 2021 pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan ...
Perbup no.19. tahun 2021 pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan ...
 
Himbauan mui kab. kebumen
Himbauan mui kab. kebumenHimbauan mui kab. kebumen
Himbauan mui kab. kebumen
 
Se bupati gerakan kebumen dirumah saja
Se bupati gerakan kebumen dirumah sajaSe bupati gerakan kebumen dirumah saja
Se bupati gerakan kebumen dirumah saja
 
Intruksi mendagri nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan inmendagri nomor 15 t...
Intruksi mendagri nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan inmendagri nomor 15 t...Intruksi mendagri nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan inmendagri nomor 15 t...
Intruksi mendagri nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan inmendagri nomor 15 t...
 
Skb uu ite
Skb uu iteSkb uu ite
Skb uu ite
 
Skb uu ite
Skb uu iteSkb uu ite
Skb uu ite
 
Bahan sosialisasi pbj desa 2020pdf
Bahan sosialisasi pbj desa 2020pdfBahan sosialisasi pbj desa 2020pdf
Bahan sosialisasi pbj desa 2020pdf
 
Ucapan hari raya idul fitri 1442 h, tahun 2021
Ucapan hari raya idul fitri 1442 h, tahun 2021Ucapan hari raya idul fitri 1442 h, tahun 2021
Ucapan hari raya idul fitri 1442 h, tahun 2021
 
Permen desapdtt nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman ppmd & sd gs
Permen desapdtt nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman ppmd & sd gsPermen desapdtt nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman ppmd & sd gs
Permen desapdtt nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman ppmd & sd gs
 
Perbup no.11 ta 2020 tentang pengadaan barang dan jasa
Perbup no.11 ta 2020 tentang pengadaan barang dan jasaPerbup no.11 ta 2020 tentang pengadaan barang dan jasa
Perbup no.11 ta 2020 tentang pengadaan barang dan jasa
 

Recently uploaded

UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukumbrunojahur
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (8)

UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 

SEKOLAH

  • 1. HASIL SURVEI CRC LAYANAN PUBLIK DESA SEBORO Indonesia Corruption Watch (ICW) & Forum Masyarakat Sipil (FORMASI) Kebumen
  • 3. Profil Pendidikan Responden 15 70 154 7 32 1 16 1 4 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 Tidak Pernah Sekolah Tidak Tamat SD Tamat SD Tidak Tamat SLTP Tamat SLTP Tidak Tamat SLTA Tamat SLTA Tidak Tamat Perguruan Tinggi Masih Kuliah Tamat Kuliah Hasil CRC Berdasarkan Kategori Tingkat Pendidikan
  • 4. Profil Pekerjaan Responden 3 5 16 14 103 150 9 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Pedagang PNS/Guru Karyawan Swasta Pensiunan Wiraswasta Polisi/TNI Petani/Buruh Tani Ibu Rumah Tangga Lainnya Hasil CRC Berdasarkan Kategori Pekerjaan
  • 5. Profil Pendapatan Bulanan 85 70 30 58 48 6 1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Kurang dari 300 Ribu Rp 300 Ribu - Rp 500 Ribu Rp 500 Ribu - Rp 750 Ribu Rp 750 Ribu - Rp 1 Juta Rp 1 Juta - Rp 2,5 Juta Rp 2,5 Juta - Rp 5 Juta Lebih Dari Rp 5 Juta
  • 6. Pengetahuan Soal Dana Desa TAHU 11% TIDAK TAHU 89% TAHU TIDAK TAHU • Sebanyak 288 orang atau 89 persen warga yang disurvei menyatakan tidak tahu informasi soal kebijakan dana desa • Hanya 34 orang atau 11 persen warga yang tahu soal kebijakan dana desa • Itu berarti sosialiasasi yang dilakukan selama ini oleh pemerintah desa belum cukup efektif menambah pengetahuan warga desa
  • 7. Jumlah Warga Yang Tahu Dana Desa Digunakan Untuk Apa Saja 31 14 18 19 5 8 6 7 2 18 14 13 26 23 25 21 0 5 10 15 20 25 30 35 PEMBANGUNAN JALAN DESA PEMBANGUNAN IRIGASI DESA OPERASIONAL KANTOR DESA GAJI DAN HONOR PERANGKAT DESA MEMBANGUN GEDUNG POSYANDU MEMBANGUN GEDUNG PAUD REHAB GEDUNG DESA LAINNYA YA TIDAK
  • 8. Keterbukaan Informasi Dana Desa (DD) 24 16 34 0 5 10 15 20 25 30 35 40 TERBUKA TIDAK TERBUKA TIDAK TAHU • 24 dari 74 warga menyatakan bahwa pengelolaan sudah terbuka • 16 dari 74 warga menyatakan bahwa pengelolaan tidak terbuka • Sedangkan 34 dari 74 warga menyatakan tidak tahu • Masih ada pekerjaan rumah bagi pemerintah desa untuk lebih intensif menyosialisasikan kebijakan, dan pertanggungjawaban dana desa keseluruh warga
  • 9. Pendapat Warga Soal Prioritas Penggunaan Dana Desa 57 37 22 20 37 16 25 19 1 12 19 17 16 22 21 14 0 10 20 30 40 50 60 PEMBANGUNAN JALAN DESA PEMBANGUNAN IRIGASI DESA OPERASIONAL KANTOR DESA GAJI DAN HONOR PERANGKAT DESA MEMBANGUN GEDUNG POSYANDU MEMBANGUN GEDUNG PAUD REHAB GEDUNG DESA LAINNYA YA TIDAK
  • 10. Pengetahuan Soal Alokasi Dana Desa (ADD) 20 280 0 50 100 150 200 250 300 YA TIDAK • Sebanyak 280 dari 300 warga menyatakan tidak tahun terkait kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) • Hanyak 20 orang yang tahu soal Alokasi Dana Desa. • Tingginya ketidaktahuan warga terkait juga menutup peluang bagi warga untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang di dibiayai dari ADD
  • 11. Jumlah warga yang tahu Alokasi Dana Desa (ADD)digunakan untuk apa saja 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 PEMBANGUNAN JALAN DESA PEMBANGUNAN IRIGASI DESA OPERASIONAL KANTOR DESA GAJI DAN HONOR PERANGKAT DESA MEMBANGUN GEDUNG POSYANDU MEMBANGUN GEDUNG PAUD REHAB GEDUNG DESA LAINNYA YA TIDAK • 24 dari 300 responden yang tahu soal ADD, ternyata seluruhnya tidak ada yang tahu soal kebijakan dan pembiayaan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa • Situasi ini cukup mengkhawatirkan karena pemerintah desa, meskipun secara positif menjalankan pembangunan namun minus pengawasan warga (Pembangunan secara top down)
  • 12. Pelayanan Publik Yang Paling Sering Digunakan 105 55 12 2 2 11 0 2 0 39 175 225 268 278 278 269 280 278 280 241 0 50 100 150 200 250 300 PELAYANAN KTP PELAYANAN KK PELAYANAN KELAHIRAN PELAYANAN AKTE KEMATIAN PELAYANAN SURAT KETERANGAN BERSIH LINGKUNGAN PELAYANAN SURAT KETERANGAN MISKIN PELAYANAN IMB PELAYANAN JUAL BELI TANAH PELAYANAN JUAL BELI PELAYANAN ADMINISTRASI DESA LAINNYA YA TIDAK • Hanya 280 dari 300 warga yang berkenan menjawab • Warga paling sering mengurus pelayanan publik yang berkaitan dengan KTP (105orang ), Kartu Keluarga (55 Orang), Akte Kelahiran (12 Orang) dan Surat Keterangan Miskin (11 orang)
  • 13. Pendapat Masyarakat Terkait Kemudahan Administrasi Pelayanan 18 8 3 1 47 26 6 34 13 1 12 7 3 11 1 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 PELAYANAN KTP PELAYANAN KK PELAYANAN KELAHIRAN PELAYANAN AKTE KEMATIAN PELAYANAN SURAT KETERANGAN BERSIH LINGKUNGAN PELAYANAN SURAT KETERANGAN MISKIN PELAYANAN IMB PELAYANAN JUAL BELI TANAH PELAYANAN JUAL BELI PELAYANAN ADMINISTRASI DESA LAINNYA SANGAT MUDAH DIPENUHI MUDAH DIPENUHI BIASA SAJA SULIT DIPENUHI SANGAT SULIT DIPENUHI • Dari 300 responden, sebagian besar hanya memberikan pendapat pada pelayanan administrasi KTP, KK, kelahiran dan Akte Kematian • 112 dari 300 responden yang menjawab soal pelayanan KTP, sebagian besar pelayanan administrasi KTP mudah dipenuhi, biasa saja dan sangat mudah dipenuhi. Hanya 1 yang merasa sangat sulit dipenuhi • Secara umum, pemerintah desa sudah cukup memberikan kemudahan bagi warga dalam memberikan pelayanan administrasi
  • 14. Pendapat Masyarakat Terhadap Jangka Waktu Pelayanan 25 22 4 1 62 27 4 23 6 3 1 0 10 20 30 40 50 60 70 PELAYANAN KTP PELAYANAN KK PELAYANAN KELAHIRAN PELAYANAN AKTE KEMATIAN PELAYANAN SURAT KETERANGAN BERSIH LINGKUNGAN PELAYANAN SURAT KETERANGAN MISKIN PELAYANAN IMB PELAYANAN JUAL BELI TANAH PELAYANAN JUAL BELI PELAYANAN ADMINISTRASI DESA LAINNYA CEPAT SEDANG LAMBAT • Dari 300 responden, sebagian besar hanya memberikan pendapat pada pelayanan administrasi KTP, KK, kelahiran dan Akte Kematian • 110 dari 300 responden yang menjawab soal pelayanan KTP, sebagian besar pelayanan administrasi KTP dipenuhi dalam waktu sedang (62 orang), menyatakan cepat (25 orang) dan warga yang menyatakan lambat cukup banyak (23 orang). Hampir serupa, pelayanan KK, akte kelahiran dan kematian secara umum jangka waktu pelayanan dalam kategori biasa dan cepat, serta masih ada yang menyatakan pelayanannya lambat. • Secara umum, jangka waktu petugas di kantor desa sudah cukup baik namun harusnya diperbaiki dengan memberikan kepastian waktu pelayanan.
  • 15. Pendapat Warga Terhadap Sikap Petugas 63 37 8 40 16 5 8 2 0 10 20 30 40 50 60 70 PELAYANAN KTP PELAYANAN KK PELAYANAN KELAHIRAN PELAYANAN AKTE KEMATIAN PELAYANAN SURAT KETERANGAN BERSIH LINGKUNGAN PELAYANAN SURAT KETERANGAN MISKIN PELAYANAN IMB PELAYANAN JUAL BELI TANAH PELAYANAN JUAL BELI PELAYANAN ADMINISTRASI DESA LAINNYA RAMAH BIASA SAJA BURUK • Sebagian besar responden hanya berkenan memberikan pendapatnya pada pelayanan KTP, KK dan Akte Kelahiran • Secara umum, petugas yang memberikan pelayanan pada KTP, KK dan Akte Kelahiran dinilai warga melayani dengan ramah dan biasa saja. Namun masih ada yang menilai petugas melayani dengan buruk khususnya dalam pelayanan KTP (8 orang) dan Pelayanan KK (2 orang) • Meskipun sikap petugas sudah dianggap baik, ada baiknya Kepala desa juga mengawasi, mengingatkan bahkan melatih perangkatnya agar memberikan pelayanan prima dengan ramah
  • 16. Tingkat Kepuasan Warga Atas Mutu Layanan Yang Didapatkan 4 3 52 32 9 44 16 2 1 6 1 23 2 1 0 10 20 30 40 50 60 PELAYANAN KTP PELAYANAN KK PELAYANAN KELAHIRAN PELAYANAN AKTE KEMATIAN PELAYANAN SURAT KETERANGAN BERSIH LINGKUNGAN PELAYANAN SURAT KETERANGAN MISKIN PELAYANAN IMB PELAYANAN JUAL BELI TANAH PELAYANAN JUAL BELI PELAYANAN ADMINISTRASI DESA LAINNYA SANGAT PUAS PUAS BIASA SAJA TIDAK PUAS SANGAT TIDAK PUAS • Sebagian besar responden hanya berkenan memberikan pendapatnya pada pelayanan KTP, KK, Akte Kelahiran dan Akte Kematian • Secara umum, warga puas dengan mutu layanan yang didapatkan khususnya dalam pelayanan KTP, KK dan Akte Kelahiran, selebihnya menganggap biasa saja. • Jumlah tidak puas dan sangat tidak puas relatif kecil, namun diharapkan pemerintah desa terus meningkatkan kualitas layanannya
  • 17. Pendapat Masyarakat Terhadap Situasi Kantor Desa 96 134 50 0 50 100 150 NYAMAN BIASA SAJA TIDAK NYAMAN KENYAMANAN 105 151 24 0 50 100 150 200 TERTIB BIASA SAJA TIDAK TERTIB KETERTIBAN 88 124 68 0 50 100 150 BERSIH BIASA SAJA TIDAK BERSIH KEBERSIHAN 111 126 43 0 50 100 150 DISIPLIN BIASA SAJA TIDAK DISIPLIN KEDISIPLINAN PERANGKAT DESA • Secara umum pendapat warga desa terhadap situasi dikantor desa sudah cukup baik, dimana rata-rata sekitar 80 persen • Pendapat warga yang menyatakan tidak nyaman, tidak tertib, tidak bersih dan tidak siplin ada dalam rata-rata sekitar 10-20 persen dari yang berhasil di mintai pendapatnya
  • 18. Pendapat Warga Terhadap Fasilitas/ Sarana Belajar Sekolah 1 5 38 59 185 3 5 60 32 54 120 77 46 26 4 45 82 52 32 77 113 86 108 69 17 103 127 53 91 102 5 7 11 7 7 57 16 23 11 27 41 105 77 120 66 72 49 92 114 20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 RUANG BELAJAR / KELAS RUANGAN PERPUSTAKAAN TEMPAT BERMAIN/FASILITAS OLAHRAGA RUANG UKS (UNIT KESEHATAN SISWA) RUANG KOPERASI SEKOLAH / KANTIN/WARUNGSEKOLAH KAMAR MANDI/WC/TOILET FASILITAS RUANG BELAJAR BUKU PELAJARAN POKOK YANG DIPINJAMKAN SEKOLAH SECARA GRATIS UNTUK SETIAP SISWA SESUAI DENGAN KURIKULUM YANG BERLAKU ALAT PERAGA PRAKTEK YANG SESUAI DENGAN KEPERLUAN PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN PAGAR SEKOLAH TIDAK ADA BAIK SEDANG BURUK TIDAK TAHU
  • 19. Tingkat Kepuasan Warga Terhadap Sarana Belajar Sekolah 138 72 27 43 0 20 40 60 80 100 120 140 160 PUAS TIDAK PUAS RAGU RAGU TIDAK TAHU • 280 dari 300 warga yang berkenan untuk di wawancara survei • Secara umum ada sekitar 138 dari 280 warga (49,3 persen) yang puas dengan kondisi sarana belajar sekolah • Sedangkan yang tidak puas, ragu dan tidak tahu jika di total mencapai 142 warga dari 280 warga (50,7 persen) • Meskipun tingkat kepuasannya sudah cukup baik namun secara keseluruhan angka tidak puas, ragu-ragu dan tidak tahu juga cukup tinggi.Artinya mutu sarana belajar masih perlu ditingkatkan.
  • 20. Pendapat Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 3 4 2 4 2 3 2 3 6 4 73 8 9 78 65 72 71 74 54 73 71 64 72 19 66 51 91 78 88 126 131 108 134 125 101 110 33 71 43 2 2 5 6 8 14 4 7 15 12 2 11 14 106 131 112 73 65 101 67 73 92 81 153 124 163 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 POLI UMUM POLI GIGI POLI KESEHATAN IBU DAN ANAK (IKA) TEMPAT PENDAFTARAN / BELI TIKET/LOKET RUANG TUNGGU TOILET / KAMAR MANDI / WC RUANG PERIKSA RUANG BELI OBAT PERALATAN MEDIS OBAT-OBATAN RUANG IBU MENYUSUI ANAK AMBULAN SOPIR AMBULAN TIDAK ADA BAIK SEDANG BURUK TIDAK TAHU
  • 21. Pendapat Warga Terhadap Fasilitas/ Sarana di Puskesmas 177 103 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 MEMADAI TIDAK MEMADAI • 280 dari 300 warga yang berkenan untuk di wawancara survei • 177 dari 280 warga (63,2 persen) menyatakan bahwa fasilitas/ sarana di puskesmas memadai • 103 dari 280 warga (36,7 persen) menyatakan bahwa fasilitas/ sarana di puskesmas tidak memadai • Meskipun sudah fasilitas/sarana puskesmas sudah memadai namun belum kondisi belum luar biasa sehingga dinas kesehatan masih perlu mengoptimalisasi kondisinya.
  • 22. Tingkat Kepuasan Warga Terhadap Fasilitas/ Sarana di Puskesmas 89 69 122 0 20 40 60 80 100 120 140 PUAS TIDAK PUAS BIASA SAJA • 280 dari 300 warga yang berkenan untuk di wawancara survei • Hanya 89 dari 280 warga (31,7 persen) yang puas terhadap fasilitas/ sarana puskesmas • 69 dari 280 warga (24,6 persen) yang tidak puas terhadap fasilitas/ sarana puskesmas • 122 dari 280 warga (43,5 persen) menilai biasa saja terhadap kondisi fasilitas/ sarana puskesmas