SlideShare a Scribd company logo

Perpres Nomor 91 Tahun 2013 Tentang Tunjangan Kinerja pegawai dilingkungan kementrian sosial

•
•
Parja Negara
Parja Negara

Perpres Nomor 91 Tahun 2013 Tentang Tunjangan Kinerja pegawai dilingkungan kementrian sosial

Law
1 of 9
Download to read offline
Perpres Nomor 91 Tahun 2013 Tentang Tunjangan Kinerja pegawai dilingkungan kementrian sosial
Perpres Nomor 91 Tahun 2013 Tentang Tunjangan Kinerja pegawai dilingkungan kementrian sosial
Perpres Nomor 91 Tahun 2013 Tentang Tunjangan Kinerja pegawai dilingkungan kementrian sosial
Perpres Nomor 91 Tahun 2013 Tentang Tunjangan Kinerja pegawai dilingkungan kementrian sosial
Perpres Nomor 91 Tahun 2013 Tentang Tunjangan Kinerja pegawai dilingkungan kementrian sosial
Perpres Nomor 91 Tahun 2013 Tentang Tunjangan Kinerja pegawai dilingkungan kementrian sosial
Perpres Nomor 91 Tahun 2013 Tentang Tunjangan Kinerja pegawai dilingkungan kementrian sosial
Perpres Nomor 91 Tahun 2013 Tentang Tunjangan Kinerja pegawai dilingkungan kementrian sosial
Perpres Nomor 91 Tahun 2013 Tentang Tunjangan Kinerja pegawai dilingkungan kementrian sosial

Recommended

Primero mining-corp. relaciones industriales
Primero mining-corp. relaciones industrialesPrimero mining-corp. relaciones industriales
Primero mining-corp. relaciones industrialesGabriela Mathers Lara
 
Uu nomor 5 tahun 2014 tentang asn
Uu nomor 5 tahun 2014 tentang asnUu nomor 5 tahun 2014 tentang asn
Uu nomor 5 tahun 2014 tentang asnParja Negara
 
Analis uu 32 tahun 2004
Analis uu 32 tahun 2004Analis uu 32 tahun 2004
Analis uu 32 tahun 2004Parja Negara
 
UU NOMOR 32 TAHUN 2004
UU NOMOR 32 TAHUN 2004 UU NOMOR 32 TAHUN 2004
UU NOMOR 32 TAHUN 2004 Parja Negara
 
Kesimpulan undang no 5 tahun 2014
Kesimpulan undang no 5 tahun 2014Kesimpulan undang no 5 tahun 2014
Kesimpulan undang no 5 tahun 2014Parja Negara
 
PP 43 TAHUN 2014
PP 43 TAHUN 2014PP 43 TAHUN 2014
PP 43 TAHUN 2014Parja Negara
 
Tisna andayani
Tisna andayaniTisna andayani
Tisna andayaniParja Negara
 
Undang undang Nomor 5 Tahun 2014
Undang undang Nomor 5 Tahun 2014Undang undang Nomor 5 Tahun 2014
Undang undang Nomor 5 Tahun 2014Parja Negara
 

Recommended

Primero mining-corp. relaciones industriales
Primero mining-corp. relaciones industrialesPrimero mining-corp. relaciones industriales
Primero mining-corp. relaciones industrialesGabriela Mathers Lara
 
Uu nomor 5 tahun 2014 tentang asn
Uu nomor 5 tahun 2014 tentang asnUu nomor 5 tahun 2014 tentang asn
Uu nomor 5 tahun 2014 tentang asnParja Negara
 
Analis uu 32 tahun 2004
Analis uu 32 tahun 2004Analis uu 32 tahun 2004
Analis uu 32 tahun 2004Parja Negara
 
UU NOMOR 32 TAHUN 2004
UU NOMOR 32 TAHUN 2004 UU NOMOR 32 TAHUN 2004
UU NOMOR 32 TAHUN 2004 Parja Negara
 
Kesimpulan undang no 5 tahun 2014
Kesimpulan undang no 5 tahun 2014Kesimpulan undang no 5 tahun 2014
Kesimpulan undang no 5 tahun 2014Parja Negara
 
PP 43 TAHUN 2014
PP 43 TAHUN 2014PP 43 TAHUN 2014
PP 43 TAHUN 2014Parja Negara
 
Tisna andayani
Tisna andayaniTisna andayani
Tisna andayaniParja Negara
 
Undang undang Nomor 5 Tahun 2014
Undang undang Nomor 5 Tahun 2014Undang undang Nomor 5 Tahun 2014
Undang undang Nomor 5 Tahun 2014Parja Negara
 
UU Nomor 4 Tahun 2014
UU Nomor 4 Tahun 2014UU Nomor 4 Tahun 2014
UU Nomor 4 Tahun 2014Parja Negara
 
Undang undang Nomor 3 Tahun 2014
Undang undang Nomor 3 Tahun 2014Undang undang Nomor 3 Tahun 2014
Undang undang Nomor 3 Tahun 2014Parja Negara
 
UU Nomor 2 Tahun 2014
UU Nomor 2 Tahun 2014UU Nomor 2 Tahun 2014
UU Nomor 2 Tahun 2014Parja Negara
 
UU Nomor 01 Tahun 2014
UU Nomor 01 Tahun 2014UU Nomor 01 Tahun 2014
UU Nomor 01 Tahun 2014Parja Negara
 
UU Nomor 06 Tahun 2014
UU Nomor 06 Tahun 2014 UU Nomor 06 Tahun 2014
UU Nomor 06 Tahun 2014 Parja Negara
 
Surat edaran Sekab. dalam Pesiapan menghadapi pemilu 2014
Surat edaran Sekab. dalam Pesiapan menghadapi pemilu 2014Surat edaran Sekab. dalam Pesiapan menghadapi pemilu 2014
Surat edaran Sekab. dalam Pesiapan menghadapi pemilu 2014Parja Negara
 
Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2014
Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2014Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2014
Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2014Parja Negara
 
Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2014 Parja Negara
 
Perpres Nomor 1 Tahun 2014
Perpres Nomor 1 Tahun 2014Perpres Nomor 1 Tahun 2014
Perpres Nomor 1 Tahun 2014Parja Negara
 
Perpres Nomor 14 Tahun 2014
Perpres Nomor 14 Tahun 2014Perpres Nomor 14 Tahun 2014
Perpres Nomor 14 Tahun 2014Parja Negara
 
Perpres Nomor 13 Tahun 2014
Perpres Nomor 13 Tahun 2014Perpres Nomor 13 Tahun 2014
Perpres Nomor 13 Tahun 2014Parja Negara
 
Perpres Nomor 09 Tahun 2014
Perpres Nomor 09 Tahun 2014Perpres Nomor 09 Tahun 2014
Perpres Nomor 09 Tahun 2014Parja Negara
 
Perpres Nomor 08 Tahun 2014
Perpres Nomor 08 Tahun 2014Perpres Nomor 08 Tahun 2014
Perpres Nomor 08 Tahun 2014Parja Negara
 
Perpres nomor 07 Tahun 2014
Perpres nomor 07 Tahun 2014Perpres nomor 07 Tahun 2014
Perpres nomor 07 Tahun 2014Parja Negara
 
Perpres Nomor 04 Tahun 2014
Perpres Nomor 04 Tahun 2014Perpres Nomor 04 Tahun 2014
Perpres Nomor 04 Tahun 2014Parja Negara
 
Perpres Nomor 03 Tahun 2014
Perpres Nomor 03 Tahun 2014Perpres Nomor 03 Tahun 2014
Perpres Nomor 03 Tahun 2014Parja Negara
 
Perpres Nomor 02 Tahun 2014
Perpres Nomor 02 Tahun 2014Perpres Nomor 02 Tahun 2014
Perpres Nomor 02 Tahun 2014Parja Negara
 
Permendagri no.4 tahun2010
Permendagri no.4 tahun2010Permendagri no.4 tahun2010
Permendagri no.4 tahun2010Parja Negara
 
Kepses Nomor 03 Tahun 2014
Kepses Nomor 03 Tahun 2014Kepses Nomor 03 Tahun 2014
Kepses Nomor 03 Tahun 2014Parja Negara
 
Kepres Nomor 01 Tahun 2014
Kepres Nomor 01 Tahun 2014Kepres Nomor 01 Tahun 2014
Kepres Nomor 01 Tahun 2014Parja Negara
 
HUKUM PEMERIKSAAN GUGATAN DI PENGADILAN
HUKUM PEMERIKSAAN GUGATAN DI PENGADILANHUKUM PEMERIKSAAN GUGATAN DI PENGADILAN
HUKUM PEMERIKSAAN GUGATAN DI PENGADILANsucisrirezeky02
 
Clinical Legal Education - Jurnal Penyuluhan Komunitas Mantan PSK - A.pdf
Clinical Legal Education - Jurnal Penyuluhan Komunitas Mantan PSK - A.pdfClinical Legal Education - Jurnal Penyuluhan Komunitas Mantan PSK - A.pdf
Clinical Legal Education - Jurnal Penyuluhan Komunitas Mantan PSK - A.pdfNandaAuliaRahmaD
 

More Related Content

More from Parja Negara

UU Nomor 4 Tahun 2014
UU Nomor 4 Tahun 2014UU Nomor 4 Tahun 2014
UU Nomor 4 Tahun 2014Parja Negara
 
Undang undang Nomor 3 Tahun 2014
Undang undang Nomor 3 Tahun 2014Undang undang Nomor 3 Tahun 2014
Undang undang Nomor 3 Tahun 2014Parja Negara
 
UU Nomor 2 Tahun 2014
UU Nomor 2 Tahun 2014UU Nomor 2 Tahun 2014
UU Nomor 2 Tahun 2014Parja Negara
 
UU Nomor 01 Tahun 2014
UU Nomor 01 Tahun 2014UU Nomor 01 Tahun 2014
UU Nomor 01 Tahun 2014Parja Negara
 
UU Nomor 06 Tahun 2014
UU Nomor 06 Tahun 2014 UU Nomor 06 Tahun 2014
UU Nomor 06 Tahun 2014 Parja Negara
 
Surat edaran Sekab. dalam Pesiapan menghadapi pemilu 2014
Surat edaran Sekab. dalam Pesiapan menghadapi pemilu 2014Surat edaran Sekab. dalam Pesiapan menghadapi pemilu 2014
Surat edaran Sekab. dalam Pesiapan menghadapi pemilu 2014Parja Negara
 
Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2014
Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2014Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2014
Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2014Parja Negara
 
Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2014 Parja Negara
 
Perpres Nomor 1 Tahun 2014
Perpres Nomor 1 Tahun 2014Perpres Nomor 1 Tahun 2014
Perpres Nomor 1 Tahun 2014Parja Negara
 
Perpres Nomor 14 Tahun 2014
Perpres Nomor 14 Tahun 2014Perpres Nomor 14 Tahun 2014
Perpres Nomor 14 Tahun 2014Parja Negara
 
Perpres Nomor 13 Tahun 2014
Perpres Nomor 13 Tahun 2014Perpres Nomor 13 Tahun 2014
Perpres Nomor 13 Tahun 2014Parja Negara
 
Perpres Nomor 09 Tahun 2014
Perpres Nomor 09 Tahun 2014Perpres Nomor 09 Tahun 2014
Perpres Nomor 09 Tahun 2014Parja Negara
 
Perpres Nomor 08 Tahun 2014
Perpres Nomor 08 Tahun 2014Perpres Nomor 08 Tahun 2014
Perpres Nomor 08 Tahun 2014Parja Negara
 
Perpres nomor 07 Tahun 2014
Perpres nomor 07 Tahun 2014Perpres nomor 07 Tahun 2014
Perpres nomor 07 Tahun 2014Parja Negara
 
Perpres Nomor 04 Tahun 2014
Perpres Nomor 04 Tahun 2014Perpres Nomor 04 Tahun 2014
Perpres Nomor 04 Tahun 2014Parja Negara
 
Perpres Nomor 03 Tahun 2014
Perpres Nomor 03 Tahun 2014Perpres Nomor 03 Tahun 2014
Perpres Nomor 03 Tahun 2014Parja Negara
 
Perpres Nomor 02 Tahun 2014
Perpres Nomor 02 Tahun 2014Perpres Nomor 02 Tahun 2014
Perpres Nomor 02 Tahun 2014Parja Negara
 
Permendagri no.4 tahun2010
Permendagri no.4 tahun2010Permendagri no.4 tahun2010
Permendagri no.4 tahun2010Parja Negara
 
Kepses Nomor 03 Tahun 2014
Kepses Nomor 03 Tahun 2014Kepses Nomor 03 Tahun 2014
Kepses Nomor 03 Tahun 2014Parja Negara
 
Kepres Nomor 01 Tahun 2014
Kepres Nomor 01 Tahun 2014Kepres Nomor 01 Tahun 2014
Kepres Nomor 01 Tahun 2014Parja Negara
 

More from Parja Negara (20)

UU Nomor 4 Tahun 2014
UU Nomor 4 Tahun 2014UU Nomor 4 Tahun 2014
UU Nomor 4 Tahun 2014
 
Undang undang Nomor 3 Tahun 2014
Undang undang Nomor 3 Tahun 2014Undang undang Nomor 3 Tahun 2014
Undang undang Nomor 3 Tahun 2014
 
UU Nomor 2 Tahun 2014
UU Nomor 2 Tahun 2014UU Nomor 2 Tahun 2014
UU Nomor 2 Tahun 2014
 
UU Nomor 01 Tahun 2014
UU Nomor 01 Tahun 2014UU Nomor 01 Tahun 2014
UU Nomor 01 Tahun 2014
 
UU Nomor 06 Tahun 2014
UU Nomor 06 Tahun 2014 UU Nomor 06 Tahun 2014
UU Nomor 06 Tahun 2014
 
Surat edaran Sekab. dalam Pesiapan menghadapi pemilu 2014
Surat edaran Sekab. dalam Pesiapan menghadapi pemilu 2014Surat edaran Sekab. dalam Pesiapan menghadapi pemilu 2014
Surat edaran Sekab. dalam Pesiapan menghadapi pemilu 2014
 
Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2014
Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2014Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2014
Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2014
 
Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2014
 
Perpres Nomor 1 Tahun 2014
Perpres Nomor 1 Tahun 2014Perpres Nomor 1 Tahun 2014
Perpres Nomor 1 Tahun 2014
 
Perpres Nomor 14 Tahun 2014
Perpres Nomor 14 Tahun 2014Perpres Nomor 14 Tahun 2014
Perpres Nomor 14 Tahun 2014
 
Perpres Nomor 13 Tahun 2014
Perpres Nomor 13 Tahun 2014Perpres Nomor 13 Tahun 2014
Perpres Nomor 13 Tahun 2014
 
Perpres Nomor 09 Tahun 2014
Perpres Nomor 09 Tahun 2014Perpres Nomor 09 Tahun 2014
Perpres Nomor 09 Tahun 2014
 
Perpres Nomor 08 Tahun 2014
Perpres Nomor 08 Tahun 2014Perpres Nomor 08 Tahun 2014
Perpres Nomor 08 Tahun 2014
 
Perpres nomor 07 Tahun 2014
Perpres nomor 07 Tahun 2014Perpres nomor 07 Tahun 2014
Perpres nomor 07 Tahun 2014
 
Perpres Nomor 04 Tahun 2014
Perpres Nomor 04 Tahun 2014Perpres Nomor 04 Tahun 2014
Perpres Nomor 04 Tahun 2014
 
Perpres Nomor 03 Tahun 2014
Perpres Nomor 03 Tahun 2014Perpres Nomor 03 Tahun 2014
Perpres Nomor 03 Tahun 2014
 
Perpres Nomor 02 Tahun 2014
Perpres Nomor 02 Tahun 2014Perpres Nomor 02 Tahun 2014
Perpres Nomor 02 Tahun 2014
 
Permendagri no.4 tahun2010
Permendagri no.4 tahun2010Permendagri no.4 tahun2010
Permendagri no.4 tahun2010
 
Kepses Nomor 03 Tahun 2014
Kepses Nomor 03 Tahun 2014Kepses Nomor 03 Tahun 2014
Kepses Nomor 03 Tahun 2014
 
Kepres Nomor 01 Tahun 2014
Kepres Nomor 01 Tahun 2014Kepres Nomor 01 Tahun 2014
Kepres Nomor 01 Tahun 2014
 

Recently uploaded

HUKUM PEMERIKSAAN GUGATAN DI PENGADILAN
HUKUM PEMERIKSAAN GUGATAN DI PENGADILANHUKUM PEMERIKSAAN GUGATAN DI PENGADILAN
HUKUM PEMERIKSAAN GUGATAN DI PENGADILANsucisrirezeky02
 
Clinical Legal Education - Jurnal Penyuluhan Komunitas Mantan PSK - A.pdf
Clinical Legal Education - Jurnal Penyuluhan Komunitas Mantan PSK - A.pdfClinical Legal Education - Jurnal Penyuluhan Komunitas Mantan PSK - A.pdf
Clinical Legal Education - Jurnal Penyuluhan Komunitas Mantan PSK - A.pdfNandaAuliaRahmaD
 
pengantar delik NARKOTIKA.pptx termuat pasal - pasal
pengantar delik NARKOTIKA.pptx termuat pasal - pasalpengantar delik NARKOTIKA.pptx termuat pasal - pasal
pengantar delik NARKOTIKA.pptx termuat pasal - pasalilhamsyahh5053
 
PPt DEMOKRASI dan Infrastruktur Politik.
PPt DEMOKRASI dan Infrastruktur Politik.PPt DEMOKRASI dan Infrastruktur Politik.
PPt DEMOKRASI dan Infrastruktur Politik.TriHR
 
materi hukum perbankan di Indonesia untuk perguruan tinggi
materi hukum perbankan di Indonesia untuk perguruan tinggimateri hukum perbankan di Indonesia untuk perguruan tinggi
materi hukum perbankan di Indonesia untuk perguruan tinggissuser8b8170
 
aspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niaga
aspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niagaaspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niaga
aspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niagaastrinovianti699
 

Recently uploaded (6)

HUKUM PEMERIKSAAN GUGATAN DI PENGADILAN
HUKUM PEMERIKSAAN GUGATAN DI PENGADILANHUKUM PEMERIKSAAN GUGATAN DI PENGADILAN
HUKUM PEMERIKSAAN GUGATAN DI PENGADILAN
 
Clinical Legal Education - Jurnal Penyuluhan Komunitas Mantan PSK - A.pdf
Clinical Legal Education - Jurnal Penyuluhan Komunitas Mantan PSK - A.pdfClinical Legal Education - Jurnal Penyuluhan Komunitas Mantan PSK - A.pdf
Clinical Legal Education - Jurnal Penyuluhan Komunitas Mantan PSK - A.pdf
 
pengantar delik NARKOTIKA.pptx termuat pasal - pasal
pengantar delik NARKOTIKA.pptx termuat pasal - pasalpengantar delik NARKOTIKA.pptx termuat pasal - pasal
pengantar delik NARKOTIKA.pptx termuat pasal - pasal
 
PPt DEMOKRASI dan Infrastruktur Politik.
PPt DEMOKRASI dan Infrastruktur Politik.PPt DEMOKRASI dan Infrastruktur Politik.
PPt DEMOKRASI dan Infrastruktur Politik.
 
materi hukum perbankan di Indonesia untuk perguruan tinggi
materi hukum perbankan di Indonesia untuk perguruan tinggimateri hukum perbankan di Indonesia untuk perguruan tinggi
materi hukum perbankan di Indonesia untuk perguruan tinggi
 
aspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niaga
aspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niagaaspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niaga
aspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niaga