Peraturan Daerah ini mengatur tentang pajak air tanah di Kabupaten Klaten. Pajak air tanah merupakan sumber pendapatan daerah penting untuk pembiayaan pembangunan. Peraturan ini menjelaskan ketentuan pemungutan, penagihan, sanksi, dan penyelesaian sengketa pajak air tanah sesuai dengan undang-undang terkait.

1. 14
PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 8 TAHUN 2010
TENTANG
AIR TANAH
I. PENJELASAN UMUM
Sumber daya air yang berupa air tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa
yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat
Indonesia dalam segala bidang. Sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa sumber daya air dikuasai oleh
Negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat secara adil. Selain itu, air
tanah juga merupakan potensi Pendapatan Daerah yang cukup penting guna pembiayaan
pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.
Pajak Daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan
Peraturan Daerah (Perda) yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh Pemerintah
Daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Pemerintah Daerah dalam
melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. berdasarkan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
khususnya mengenai Pajak Air Tanah pengaturannya menjadi kewenangan
Kabupaten/Kota sebagai Pajak Daerah;
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 : Cukup Jelas
Pasal 2 : Cukup Jelas
Pasal 3 : Cukup Jelas
Pasal 4 : Cukup Jelas
Pasal 5 : Cukup Jelas
Pasal 6 : Cukup Jelas

2. 15
Pasal 7 : Cukup Jelas
Pasal 8 : Cukup Jelas
Pasal 9 : Cukup Jelas
Pasal 10 : Cukup Jelas
Pasal 11 : Cukup Jelas
Pasal 12 : Cukup Jelas
Pasal 13 : Cukup Jelas
Pasal 14 : Cukup Jelas
Pasal 15 : Cukup Jelas
Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2) : Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding
terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
Ayat (3) : Cukup Jelas
Ayat (4) : Cukup Jelas
Pasal 16 : Cukup Jelas
Pasal 17 : Cukup Jelas
Pasal 18 : Cukup Jelas
Pasal 19 : Cukup Jelas
Ayat (1) : Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan
kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari
keadilan terhadap Sengketa Pajak.
Ayat (2) : Cukup Jelas
Ayat (3) : Cukup Jelas
Pasal 20 : Cukup Jelas
Pasal 21 : Cukup Jelas
Pasal 22 : Cukup Jelas

3. 16
Pasal 23 : Cukup Jelas
Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2) : Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur
kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.
Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya
penagihan pajak.
Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, kedaluwarsa
penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
Ayat (3) : Cukup Jelas
Ayat (4) : Cukup Jelas
Ayat (5) : Cukup Jelas
Pasal 24 : Cukup Jelas
Pasal 25 : Cukup Jelas
Pasal 26 : Cukup Jelas
Pasal 27 : Cukup Jelas
Pasal 28 : Cukup Jelas
Pasal 29 : Cukup Jelas
Pasal 30 : Cukup Jelas
Pasal 31 : Cukup Jelas
Pasal 32 : Cukup Jelas
Pasal 33 : Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 57