Contoh Perjanjian Produksi Kayu Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))

1. 1
SURAT PERJANJIAN KERJA
antara
PT. ___________ Dengan PT. ________________
No. _______________________
Surat Perjanjian Kerja (untuk selanjutnya disebut sebagai: “PERJANJIAN”) ini ditandatangani
pada hari ini ..........., tanggal ..................... bulan ................... tahun ................................ (Tgl- Bln - Thn) di
..............., oleh dan antara :
1. PT ___________, sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum Republik
Indonesia yang berkedudukan di ..................................................................... NPWP
:......................................, dalam hal ini diwakili oleh ................ selaku Direktur Utama (Untuk
selanjutnya disebut sebagai “PIHAKPERTAMA”).
2. PT ________________, sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum
Republik Indonesia yang beralamat di ......................................................................., NPWP :
..........................................., dalam hal ini diwakili oleh ......................... selaku Direktur Utama
(Untukselanjutnya disebut sebagai “PIHAKKEDUA”).
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai: “PARA PIHAK”
dan masing-masing sebagai “PIHAK”.
PARA PIHAK setuju untuk mengikatkan diri dalam satu perjanjian pekerjaan produksi kayu
(penebangan, penarikan dan hauling sampai di log yard pabrik .............. di ............), di kawasan
blok “X” di Distrik ............., Kabupaten ........................................., dengan syarat-syarat dan ketentuan
yang diatur dalam pasal-pasal berikut:
PASAL 1
KETENTUAN UMUM
Definisi kata dan ungkapan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah :
a. PERJANJIAN adalah perjanjian kerjasama yang telah disepakati antara PIHAK PERTAMA dan
PIHAK KEDUA yang menetapkan ketentuan dan syarat-syarat, berikut lampiran, addendum
dan/atau perubahannya apabila ada.
b. Pekerjaan adalah produksi kayu (penebangan, penarikan dan hauling sampai di log yard
pabrik ............ di Asiki), di kawasan Blok “X” di Distrik ........................................................................
c. PIHAK PERTAMA adalah Unit Managemen pemegang Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) di
Kabupaten ....................................., seluas ± .......... (.............................) hektar.
d. PIHAK KEDUA adalah PT ___________________ (PT. _____) bergerak dalam bidang kontraktor
pelaksana pemungutan kayu/produksi hasil hutan, land clearing, pembuatan jalan termasuk
pembuatan mating-mating dan pembuatan parit untuk perkebunan kelapa sawit.
e. Force Majeure/Keadaan Memaksa adalah hal-hal yang mempengaruhi jalannya pelaksanaan
Pekerjaan/kegiatan di luar kemampuan kedua belah pihak seperti: bencana alam (gempa
bumi, banjir, dan sebagainya), sehingga tidak dapat menyelesaikan target Pekerjaan sesuai
dengan waktu yang telah ditetapkan.

2. 2
PASAL 2
RUANG LINGKUP DAN JENIS PEKERJAAN
Ruang lingkup dan jenis Pekerjaan adalah sebagai berikut :
1. PIHAK KEDUA akan melaksanakan Pekerjaan tersebut sesuai dengan Pasal 1 huruf b di atas
dengan mengikuti tanda-tanda areal yang ditentukan oleh wakilPIHAK PERTAMAdi Asiki.
2. Tim-tim PIHAK KEDUA yang melaksanakan Pekerjaan wajib menyelesaikan produksi kayu
(penebangan, penarikan dan hauling sampai di log yard PIHAK PERTAMA atau pabrik ............
di Asike, yang ditentukan sesuai dengan standard dan cara yang dituangkan dalam
PERJANJIANini yang telah disepakati oleh wakilPARA PIHAK.
3. PIHAK KEDUA akan menempatkan wakilnya yang berkuasa penuh untuk melaksanakan
Pekerjaan ini, sedangkan wakil PIHAK PERTAMA akan ditunjuk oleh Direktur PIHAK
PERTAMAdi Asike.
4. PIHAK PERTAMA menjamin Pekerjaan dalam PERJANJIAN ini seluas ± ......... ha (.............
hektar). Apabila PIHAK KEDUA mendapat tambahan luas kebun ± ......... ha dari masyarakat
dengan izin memakai tanah, sehingga menjadi seluas ..........(............) hektar.
PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA
1. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab tentang perizinan dan masalah sosial terhadap
masyarakat berkaitan dengan kegiatan produksi kayu, dalam PERJANJIANini.
2. PIHAK PERTAMA dapat memberikan kepada PIHAK KEDUA fasilitas pengangkutan barang-
barang yang terkait dengan kegiatan dalam PERJANJIAN ini. Tarif angkut tentang barang-
barang tersebut disamakan dengan tarif barang-barang PIHAKPERTAMA.
3. Biaya mobilisasi alat-alat berat akan ditanggung oleh PIHAK PERTAMA. Sedangkan biaya
demobilisasi alat-alat berat akan ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
4. PIHAK PERTAMA bersedia membayar Pekerjaan PIHAK KEDUA sesuai dengan nilai
Pekerjaan, syarat dan cara pembayaran yang telah disepakati bersama dalam PERJANJIAN
ini.
5. PIHAK PERTAMAberhak memperoleh koreksi Pekerjaan (apabila ada) dari PIHAK KEDUA.
6. PIHAK PERTAMA berhak memperoleh laporan tertulis dan/atau keterangan dan/atau
informasi dan/atau penjelasan dari PIHAK KEDUA sehubungan dengan pelaksanaan
Pekerjaan atau hal-hal lainnya yang berhubungan dengan Pekerjaan.
PASAL 4
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
1. PIHAK KEDUA wajib menyelesaikan target Pekerjaan seluas ..........ha (............. hektar) untuk
produksi kayu. Apabila PIHAK KEDUA mendapat tambahan luas kebun ± ............... ha dari
masyarakat dengan izin memakai tanah, sehingga luas menjadi ..........(............) hektar dengan
waktu PERJANJIAN 4(empat) tahun.

3. 3
2. PIHAK KEDUA akan menyediakan alat-alat berat yang mencukupi untuk digunakan dalam
kegiatan pemanfaatan kayu dalam keadaaan baik dan siap pakai.
4. PIHAK KEDUA akan menyiapkan tenaga kerja, operator yang terampil dan berpengalaman,
dan PIHAKKEDUA akan menyiapkan alat Kompas untuk masing masing operator Traktor.
5. PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya untuk perumahan dan makanan untuk
pekerja dan barang-barang konsumsi serta spare part untuk kendaraan kecil dan alat-alat
berat.
6. PIHAK KEDUA wajib membantu menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul di
lapangan akibat adanya beberapa gangguan oleh masyarakat sekitar areal perkebunan.
7. PIHAK KEDUA wajib mentaati setiap dan seluruh ketentuan dan petunjuk yang
diberikan/dikeluarkan oleh PIHAKPERTAMA dan/atau wakilnyayang sah di lapangan.
8. PIHAK KEDUA tidak dibenarkan bekerja di luar lokasi yang telah ditentukan oleh PIHAK
PERTAMA dan/atau wakilnya yang sah di lapangan, dan akibat yang timbul dari pekerjaan
di luar lokasi PIHAK PERTAMA tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya PIHAK
KEDUA.
9. Mematuhi setiap dan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan
dengan pelaksanaan PERJANJIANini.
PASAL 5
SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN PEKERJAAN
1. Pada saat jalan dan tata batas telah ditetapkan, PIHAK KEDUA akan memulai operasi
produksi kayu, cara prosedur kerja seperti tersebut di bawah ini :
a. Kegiatan produksi kayu adalah berupa penebangan, penarikan dan hauling sampai di log
yard PIHAK PERTAMA atau pabrik ................ di ............... dan dilakukan trimming ujung dan
pangkal log di TPn sesuai dengan ukuran dan kualitas yang diminta pabrik ............. Jenis
maupun diameter akan disesuaikan dengan ketentuan dari PIHAK PERTAMA. Yaitu,
limit diameter pada ujung adalah 25cm (dua puluh lima centimeter), dan panjangnya
sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan pabrik ............, yaitu 6.6m (enam koma enam
meter), 7.8m (tujuh koma delapan meter), 9.2m (sembilan koma dua meter), 10.4m
(sepuluh koma empat meter), 11.8m (sebelas koma delapan meter), 13m (tiga belas
meter), 14.4m (empat belas koma empat meter), 15.6m (lima belas koma enam meter).
Apabila panjang kayu lebih dari 16 m (enam belas meter), dipotong menjadi 2 (dua)
batang.
b. Jenis pohon nama lokal yang tidak bisa diterima secara total atau sebagian adalah Nani
Hitam, Nani Merah, Kasuari, Kayu Cina, Kayu Bus Merah dan Kayu Cankalan. Akan tetapi,
ukuran dan jenis kayu dapat diberikan toleransi sesuai dengan kebijakan dari PIHAK
PERTAMA. TPN ditentukan sebanyak maksimal 3 (tiga) titik untuk 2 (dua) blok
berdekatan.
PASAL 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
1. Jangka waktu PERJANJIAN adalah sampai selesainya Pekerjaan seluruh areal kebun PIHAK
PERTAMA seluas ± ......... ha (............. hektar) atau berlaku sampai dengan 3 (tiga) tahun sejak
ditandatanganinya PERJANJIANini mana yang lebih cepat dicapai.

4. 4
2. Apabila PIHAK KEDUA mendapat tambahan luas kebun ± ............... ha dari masyarakat
dengan izin memakai tanah, atas lahan yang sudah di lepaskan maka PIHAK PERTAMA akan
memperpanjang jangka waktuPERJANJIANmenjadi 4 (empat) tahun.
PASAL 7
SYARAT DAN CARA PEMBAYARAN
1. PIHAK PERTAMA setuju membayar dan PIHAK KEDUA setuju menerima harga borongan
sesuai dengan harga satuan seperti dalam tabel berikut:
Jenis Pekerjaan Satuan Harga Borongan
Produksi LogIPK
1 Tebang, Tarik dan Trimming
- 30cm Up m3 ............
2 Hauling m3 ............
Rata2 Per m3 Rp/m3 .................
2. Pembayaran untuk biaya produksi kayu dilakukan dalam Rupiah sesuai dengan jumlah
volume Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) dan BAP (Berita Acara Pemeriksaan)
pada setiap bulan nya.
3. Sebelum menerima pembayaran PIHAK KEDUA harus melengkapi bukti-bukti atau Berita
Acara Serah Terima Kerja dan pengukuran yang dibuat oleh wakil Proyek PIHAK KEDUA
bersama PIHAK PERTAMA atas Pekerjaan PIHAK KEDUA yang dinyatakan sah selesai oleh
wakil proyek PIHAK PERTAMAdan dilengkapi dengan faktur pajak dan kwitansi.
4. Setelah semua bukti-bukti dilengkapi, pembayaran akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA
melalui transfer ke rekening PIHAKKEDUA:
Nomor Rekening : .............................................
Bank : .............................................
Atas Nama : PT.___________________
5. PIHAK PERTAMA melalui wakil PIHAK PERTAMA berwenang penuh memeriksa kegiatan
lapangan, menetapkan pekerjaan, menunda pembayaran atau membatalkan hasil pekerjaan
yang tidak memenuhi persyaratan yang diinginkan. Sebelum pekerjaan tersebut diperbaiki
oleh PIHAK KEDUA.
6. Selain yang telah ditentukan dalam PERJANJIAN ini, biaya-biaya lainnya yang mungkin
timbul sehubungan dengan PERJANJIANiniakan ditanggung oleh masing-masing PIHAK.
PASAL 8
PAJAK DAN BIAYA METERAI
1. Harga satuan pekerjaan belum termasuk PPN dan atas Pajak yang timbul sebagai akibat dari
kegiatan pekerjaan di atas dikenakan sesuai dengan perpajakan yang berlaku dan
ditanggung oleh masing-masing PIHAK.
2. Atas biaya meterai yang timbul sebagai akibat dari kegiatan Pekerjaan di atas dikenakan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditangung oleh masing-masing PIHAK.

5. 5
PASAL 9
ASURANSI TENAGA KERJA
1. Biaya premi Jamsostek dari harga borongan Pekerjaan adalah menjadi tanggungan PIHAK
KEDUAsepenuhnya.
2. Asuransi tenaga kerja atas diri para tenaga kerja yang dipekerjakan untuk pelaksanaan-
Pekerjaan sebagaimana tersebut di atas, wajib diurus dan dibayar oleh PIHAK KEDUA dan
untuk itu kepada PIHAK PERTAMA tidak dapat dibebankan biaya-biaya dan/atau kewajiban
apapun juga.
PASAL 10
KECELAKAAN DALAM PEKERJAAN
1. Segala insiden yang terjadi sewaktu PIHAK KEDUA melaksanakan Pekerjaan sehingga
merugikan PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA sendiri dan/atau pihak ketiga lainnya,
maka dalam hal ini PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya serta menyanggupi
membayar ganti rugi yang diperlukan kepada pihak yang dirugikan tersebut.
2. Kecelakaan yang terjadi pada saat PIHAK KEDUA melaksanakan Pekerjaan dilapangan,
melaksanakan transport dan lain-lain adalah menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA
sepenuhnya.
PASAL 11
SANKSI KETERLAMBATAN
1. Ganti rugi tidak dapat dilakukan apabila keterlambatan Pekerjaan tersebut disebabkan oleh
Force Majeure seperti banjir, bencana alam, gempa bumi, huru-hara dan bencana alam
lainnya. Untuk itu PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis mengenai
keterlambatan yang disebabkan oleh Force Majeure tersebut selambat-lambatnya 5 (lima)
hari kalender setelah terjadinya kejadian Force Majeure tersebut. Kelalaian dalam
menyampaikan pemberitahuan dapat berakibat alasan keterlambatan karena Force Majeure
tidak dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA berhak untuk
memberikan sanksi keterlambatan kepada PIHAK KEDUA berupa denda sebesar ____
(_______________)perhari dari nilai invoiceyang harus dibayarkan (“DendaKeterlambatan”).
2. Denda Keterlambatan tidak boleh melebihi ___% dari nilai invoice yang ditagihkan. Dalam
hal Denda Keterlambatan sudah melampaui maximum, maka PIHAK PERTAMA mempunyai
hak untuk mengakhiri PERJANJIAN ini, dengan tidak menghapuskan kewajiban PARA PIHAK
yang belum diselesaikan sebelum PERJANJIANinidiakhiri.
PASAL 12
PERUBAHAN PERJANJIAN
Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau terdapat penambahan jenis Pekerjaan dalam
PERJANJIAN ini, akan diatur lebih lanjut secara tertulis atas mufakat PARA PIHAK yang akan
dituangkan dalam Addendum Perjanjian dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak
terpisahkan dalam PERJANJIANini.

6. 6
PASAL 13
PENGAKHIRAN PERJANJIAN
1. PERJANJIANini berakhir sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 tersebut di atas.
2. Apabila diketahui ternyata PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Pekerjaannya tidak sesuai
dan/atau tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam PERJANJIAN ini, maka PIHAK
PERTAMA berhak untuk mengakhiri PERJANJIAN ini setelah memberikan 3 (tiga) kali surat
peringatan dan diterima oleh PIHAKKEDUA.
3. Dalam hal terjadi pengakhiran PERJANJIAN ini, PARA PIHAK dengan ini mengesampingkan
ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
sehubungan dengan persyaratan untuk pengadilan, keputusan pernyataan, atau keputusan
untuk pengakhiran PERJANJIAN.
PASAL 14
LAIN-LAIN
1. PIHAK KEDUA tidak boleh menjual, mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan kembali
sebagian atau keseluruhan dari Pekerjaan tersebut di atas kepada pihak lain tanpa
persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAKPERTAMA.
2. Bilamana pengalihan/pensubkontrakkan Pekerjaan ini baik sebagian dan/atau seluruhnya
dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada pihak lain tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari
PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk membatalkan PERJANJIAN ini
secara sepihak tanpa melakukan pembayaran apapun kepada PIHAK KEDUA atas Pekerjaan
yang tersisa dan PIHAK KEDUAharus segera meninggalkan areal kerjanya.
3. PERJANJIANini diatur dan ditafsirkan menurut hukum di Republik Indonesia.
4. Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan PERJANJIAN, maka akan diselesaikan
dengan jalan musyawarah oleh kedua belah pihak dan apabila tidak dapat diselesaikan
secara musyawarah maka kedua belah pihak setuju menyelesaia- kannya di Pengadilan
Negeri Merauke.
5. Dalam hal salah satu atau lebih ketentuan dalam PERJANJIAN ini menjadi batal, tidak
berlaku, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan, baik seluruhnya atau sebagian
berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan suatu
penetapan dan/atau keputusan pengadilan dan/atau lembaga arbitrase dan/atau instansi
yang berwenang, hal itu tidak akan mempengaruhi keabsahan atau berlakunya ketentuan-
ketentuan lain dari PERJANJIAN ini. Para Pihak akan dan berkewajiban, dalam setiap
kejadian semacam itu, membuat suatu dokumen tambahan sebagaimana diperlukan untuk
dapat memberlakukan dan/atau menggantikan ketentuan-ketentuan yang menjadi batal,
tidak sah atau tidak berlaku tersebut.
6. Semua lampiran, tambahan, perubahan, amandemen dan/atau addendum atas PERJANJIAN
ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIANini.
7. PERJANJIAN ini merupakan keseluruhan perjanjian di antara PARA PIHAK berkenaan
dengan materi yang diperjanjikan, serta menghapuskan dan membatalkan kesepakatan
dan/atau perjanjian apapun baik secara lisan dan/atau tertulis yang dibuat sebelumnya
oleh PARA PIHAK berkenaan dengan materi yang diperjanjikan.

7. 7
Demikian PERJANJIAN ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani di atas kertas
bermeterai cukup dalam rangkap 2 (dua) oleh PARA PIHAK yang masing-masing mempunyai
kekuatan hukum yang sama.
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
PT. ___________ PT. _______________________
______________________ ______________________
DirekturUtama Direktur Utama