Dokumen tersebut membahas tentang kesehatan lingkungan pemukiman. Tiga aspek utama yang dibahas adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas lingkungan pemukiman, persyaratan lingkungan pemukiman yang sehat, dan upaya-upaya untuk menjamin kesehatan di lingkungan pemukiman.
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukimaninideedee
Undang-undang ini mengatur tentang perumahan dan kawasan permukiman yang meliputi pembinaan, penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, pemeliharaan, pencegahan perumahan kumuh, penyediaan tanah, pendanaan, hak dan kewajiban, larangan, sanksi, dan ketentuan peralihan. Tujuannya adalah memenuhi hak masyarakat atas perumahan yang layak dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, dan berkelanjutan.
Uu no 1 2011 tentang perumahan dan kawasan permukimanharris87an
1. Undang-undang ini mengatur tentang perumahan dan kawasan permukiman di Indonesia dengan tujuan memberikan rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.
2. Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman melalui pembinaan, perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan yang dilakukan pemerintah pusat, provinsi
Dokumen tersebut membahas tentang kesehatan lingkungan pemukiman. Tiga aspek utama yang dibahas adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas lingkungan pemukiman, persyaratan lingkungan pemukiman yang sehat, dan upaya-upaya untuk menjamin kesehatan di lingkungan pemukiman.
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukimaninideedee
Undang-undang ini mengatur tentang perumahan dan kawasan permukiman yang meliputi pembinaan, penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, pemeliharaan, pencegahan perumahan kumuh, penyediaan tanah, pendanaan, hak dan kewajiban, larangan, sanksi, dan ketentuan peralihan. Tujuannya adalah memenuhi hak masyarakat atas perumahan yang layak dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, dan berkelanjutan.
Uu no 1 2011 tentang perumahan dan kawasan permukimanharris87an
1. Undang-undang ini mengatur tentang perumahan dan kawasan permukiman di Indonesia dengan tujuan memberikan rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.
2. Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman melalui pembinaan, perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan yang dilakukan pemerintah pusat, provinsi
Dokumen tersebut membahas tentang IPS 1 dan pembelajarannya. Terdiri dari beberapa poin utama yaitu pola kegiatan ekonomi penduduk berdasarkan mata pencaharian dan penggunaan lahan, pola pemukiman, serta kegiatan pokok ekonomi yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi.
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang masalah kesehatan lingkungan perumahan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, termasuk pertumbuhan penduduk perkotaan yang tinggi. Dokumen ini juga membahas definisi sanitasi perumahan dan kriteria rumah sehat menurut teori-teori kesehatan masyarakat."
Strategi penanggulangan lingkungan kumuh kota surakarta 2012Bagus ardian
Strategi penanggulangan lingkungan kumuh dan rumah tidak layak huni meliputi (1) melembagakan sistem penyelenggaraan perumahan yang melibatkan berbagai pihak, (2) memwujudkan perumahan layak huni dan terjangkau, (3) pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.
Makalah permukiman antang dan bukit baruga makassarTedi Eka
Dokumen tersebut membahas tentang kondisi perumahan dan permukiman di dua lokasi yaitu perumahan elite Bukit Baruga dan permukiman di sekitar TPA Antang, dengan menjelaskan tentang penyediaan air bersih, sarana pembuangan sampah, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat di kedua lokasi tersebut."
DOKUMEN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN KOTABARU.pptxChrisPutra1
Dokumen tersebut memberikan ringkasan tentang perumahan dan permukiman di Kabupaten Kotabaru. Terdapat data jumlah rumah tidak layak huni, realisasi anggaran, dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Dokumen ini juga memaparkan kriteria rumah layak huni dan tidak layak huni serta usulan kegiatan perumahan di masa depan.
Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan perspektif kehutanan Indonesia dalam konteks global dan lingkungan hidup. Termasuk di dalamnya adalah evolusi pengelolaan hutan, peran hutan terhadap lingkungan hidup dan perubahan iklim, serta pendekatan baru dalam pengelolaan sumber daya alam berbasis landscape.
Dokumen tersebut membahas tentang rumah dan permukiman yang sehat sesuai dengan standar pemerintah. Terdapat beberapa kriteria rumah dan permukiman sehat seperti lokasi, kualitas udara, kebisingan, sarana prasarana, dan bahan bangunan yang tidak berbahaya bagi kesehatan. Dokumen juga menjelaskan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam membangun rumah seperti lingkungan alam, kondisi sosial ekonomi masy
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai persyaratan dasar perencanaan permukiman dan jenis-jenis rumah serta lingkungan yang ada. Dokumen tersebut juga membahas mengenai sarana dan prasarana lingkungan yang dibutuhkan untuk memfasilitasi kehidupan penduduk di lingkungan permukiman tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang Program Peningkatan Kualitas Permukiman (P2KP) dalam mencapai target Pemerintah 100-0-100. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, kriteria, konsep penanganan, dan kebijakan Pemerintah terkait penanganan permukiman kumuh serta penyusunan baseline data 100-0-100 dan profil kawasan kumuh.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengatur tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Indonesia. Undang-undang ini mengatur tentang pembinaan, penyelenggaraan, pemeliharaan, pendanaan, dan peran masyarakat dalam penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, sehat, aman, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Undang-undang ini mengatur tentang perumahan dan kawasan permukiman di Indonesia. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum dalam penyediakan perumahan dan permukiman yang layak serta terjangkau bagi masyarakat, mendukung penataan wilayah, dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Ruang lingkupnya meliputi pembinaan, penyediaan tanah, pendanaan, hak dan kewajiban, serta peran masyarakat. Pemerintah bertang
Pp no 14 2016 penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukimanharris87an
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman secara terkoordinasi dan terpadu. Tujuannya adalah mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum serta keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Lingkupnya meliputi penyelenggaraan perumahan, kawasan permukiman, prasarana dan sarana, pemeliharaan, pencegahan kumuh,
[Ringkuman]
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengatur tentang:
1. Pembinaan perumahan dan kawasan permukiman oleh pemerintah melalui perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.
2. Tugas dan wewenang pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
3. Penyelenggaraan perumahan meliputi perencanaan
Dokumen tersebut membahas tentang IPS 1 dan pembelajarannya. Terdiri dari beberapa poin utama yaitu pola kegiatan ekonomi penduduk berdasarkan mata pencaharian dan penggunaan lahan, pola pemukiman, serta kegiatan pokok ekonomi yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi.
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang masalah kesehatan lingkungan perumahan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, termasuk pertumbuhan penduduk perkotaan yang tinggi. Dokumen ini juga membahas definisi sanitasi perumahan dan kriteria rumah sehat menurut teori-teori kesehatan masyarakat."
Strategi penanggulangan lingkungan kumuh kota surakarta 2012Bagus ardian
Strategi penanggulangan lingkungan kumuh dan rumah tidak layak huni meliputi (1) melembagakan sistem penyelenggaraan perumahan yang melibatkan berbagai pihak, (2) memwujudkan perumahan layak huni dan terjangkau, (3) pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.
Makalah permukiman antang dan bukit baruga makassarTedi Eka
Dokumen tersebut membahas tentang kondisi perumahan dan permukiman di dua lokasi yaitu perumahan elite Bukit Baruga dan permukiman di sekitar TPA Antang, dengan menjelaskan tentang penyediaan air bersih, sarana pembuangan sampah, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat di kedua lokasi tersebut."
DOKUMEN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN KOTABARU.pptxChrisPutra1
Dokumen tersebut memberikan ringkasan tentang perumahan dan permukiman di Kabupaten Kotabaru. Terdapat data jumlah rumah tidak layak huni, realisasi anggaran, dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Dokumen ini juga memaparkan kriteria rumah layak huni dan tidak layak huni serta usulan kegiatan perumahan di masa depan.
Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan perspektif kehutanan Indonesia dalam konteks global dan lingkungan hidup. Termasuk di dalamnya adalah evolusi pengelolaan hutan, peran hutan terhadap lingkungan hidup dan perubahan iklim, serta pendekatan baru dalam pengelolaan sumber daya alam berbasis landscape.
Dokumen tersebut membahas tentang rumah dan permukiman yang sehat sesuai dengan standar pemerintah. Terdapat beberapa kriteria rumah dan permukiman sehat seperti lokasi, kualitas udara, kebisingan, sarana prasarana, dan bahan bangunan yang tidak berbahaya bagi kesehatan. Dokumen juga menjelaskan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam membangun rumah seperti lingkungan alam, kondisi sosial ekonomi masy
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai persyaratan dasar perencanaan permukiman dan jenis-jenis rumah serta lingkungan yang ada. Dokumen tersebut juga membahas mengenai sarana dan prasarana lingkungan yang dibutuhkan untuk memfasilitasi kehidupan penduduk di lingkungan permukiman tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang Program Peningkatan Kualitas Permukiman (P2KP) dalam mencapai target Pemerintah 100-0-100. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, kriteria, konsep penanganan, dan kebijakan Pemerintah terkait penanganan permukiman kumuh serta penyusunan baseline data 100-0-100 dan profil kawasan kumuh.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengatur tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Indonesia. Undang-undang ini mengatur tentang pembinaan, penyelenggaraan, pemeliharaan, pendanaan, dan peran masyarakat dalam penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, sehat, aman, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Undang-undang ini mengatur tentang perumahan dan kawasan permukiman di Indonesia. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum dalam penyediakan perumahan dan permukiman yang layak serta terjangkau bagi masyarakat, mendukung penataan wilayah, dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Ruang lingkupnya meliputi pembinaan, penyediaan tanah, pendanaan, hak dan kewajiban, serta peran masyarakat. Pemerintah bertang
Pp no 14 2016 penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukimanharris87an
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman secara terkoordinasi dan terpadu. Tujuannya adalah mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum serta keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Lingkupnya meliputi penyelenggaraan perumahan, kawasan permukiman, prasarana dan sarana, pemeliharaan, pencegahan kumuh,
[Ringkuman]
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengatur tentang:
1. Pembinaan perumahan dan kawasan permukiman oleh pemerintah melalui perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.
2. Tugas dan wewenang pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
3. Penyelenggaraan perumahan meliputi perencanaan
2. Pengertian Perumahan dan Kawasan Permukiman
Berdasarkan UU No 1 Tahun 2011
1. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang laik huni, sarana
pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
2. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun
perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya
pemenuhan rumah yang laik huni.
3. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan
perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang
kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
4. Lingkungan Hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu
satuan permukiman.
5. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik
berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat
tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan
penghidupan
3. 1. RUMAH 2. PERUMAHAN
Kumpulan Rumah + PSU
3. PERMUKIMAN
Lebih Dari Satu Satuan
Perumahan & PSU
4. LINGKUNGAN HUNIAN
Lebih Dari Satu Satuan
Permukiman
5. KAWASAN PERMUKIMAN
Kawasan Di luar Kawasan Lindung
Dengan Fungsi sebagai Hunian
4. Pengertian Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
menurut UU No. 1Tahun 2011
1. Perumahan Kumuh adalah
perumahan yang mengalami
penurunan kualitas fungsi sebagai
tempat hunian.
2. Permukiman Kumuh adalah
permukiman yang tidak laik huni
karena ketidakteraturan bangunan,
tingkat kepadatan bangunan yang
tinggi, dan kualitas bangunan serta
sarana dan prasarana yang tidak
memenuhi syarat.
5. Faktor Penyebab
Timbulnya Perumahan
Kumuh dan
Permukiman Kumuh
FAKTOR PENYEBAB
FISIK
Alami
Kelayakan &
Ketersediaan
Lahan
Daya Dukung
Lahan
Binaan
Akses dan
Layanan
Sarana PSU
Struktur dan
Pola Tata
Letak
NON-FISIK
Sosial
Ekonomi
Kondisi
Ekonomi
Individu
Potensi
Ekonomi
Lingkungan
Sosial
Budaya
Pola Perilaku
Pola
Bermukim
Eksternal
Kejelasan Status
Kejelasan Status Teknis
Pengelolaan Lingkungan
Ketegasan Pemanfaatan Lahan
Marginalisasi Proses
Pembangunan
7. Karakteristik Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
1. Merupakan satuan entitas perumahan dan permukiman;
2. Kondisi bangunan tidak memenuhi syarat, tidak teratur dan memiliki kepadatan tinggi;
3. Kondisi sarana dan prasarana tidak memenuhi syarat (batasan sarana dan prasarana
ditetapkan dalam lingkup keciptakaryaan), yaitu:
a) Jalan Lingkungan,
b) Drainase Lingkungan,
c) Penyediaan Air Bersih/Minum,
d) Pengelolaan Persampahan,
e) Pengelolaan Air Limbah,
f) Pengamanan Kebakaran.
8. Kriteria
Perumahan Kumuhdan
Permukiman Kumuh
Kriteria Kekumuhan
Kekumuhan Ditinjaudari
Bangunan Gedung
Kekumuhan Ditinjau
dari JalanLingkungan
Kekumuhan Ditinjau
dari Penyediaan Air
Minum
Kekumuhan Ditinjau
dari Drainase
Lingkungan
Kekumuhan Ditinjau
dari Pengelolaan Air
Limbah
Kekumuhan Ditinjau
dari Pengelolaan
Persampahan
Kekumuhan Ditinjau
dari Proteksi
Kebakaran
PermenPUPR 14/2018 Pasal 26
9. Tipologi
Perumahan
Kumuh dan
Permukiman
Kumuh
NO TIPOLOGI BATASAN
1. perumahan kumuh dan
permukiman kumuh di
atas air
perumahan kumuh dan permukiman
kumuh yang berada di atas air, baik
daerah pasang surut, rawa, sungai
ataupun laut.
2. perumahan kumuh dan
permukiman kumuh di
tepi air
perumahan kumuh dan permukiman
kumuh yang berada tepi badan air
(sungai, pantai, danau, waduk dan
sebagainya), namun berada di luar Garis
Sempadan Badan Air.
3. perumahan kumuh dan
permukiman kumuh di
dataran rendah
perumahan kumuh dan permukiman
kumuh yang berada di daerah dataran
rendah dengan kemiringan lereng < 10%.
4. perumahan kumuh dan
permukiman kumuh di
perbukitan
perumahan kumuh dan permukiman
kumuh yang berada di daerah dataran
tinggi dengan kemiringan lereng > 10 %
dan < 40%
5. perumahan kumuh dan
permukiman kumuh di
daerah rawan bencana
perumahan kumuh dan permukiman
kumuh yang terletak di daerah rawan
bencana alam, khususnya bencana alam
tanah longsor, gempa bumi dan banjir.