ppt

2. PENDAHULUAN
• SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN MERUPAKAN HAL YANG PENTING, KARENANYA DIBUTUHKAN
SUMBER DAYA MANUSIA YANG PROFESIONAL DAN BERKUALITAS DALAM PELAKSANAAN SUATU SISTEM
KESEHATAN, SEHINGGA TUJUAN PEMBANGUNAN KESEHATAN DAPAT TERCAPAI.
• SISTEM KESEHATAN NASIONAL DILAKSANAKAN SECARA BERJENJANG OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN
PEMERINTAH DAERAH DISESUAIKAN DENGAN KEWENANGAN DAERAH DAN KEWENANGAN BIDANG
KESEHATAN. NAMUN KENYATAAN MASALAH SUMBER DAYA MANUSIA SAMPAI SAAT INI MASIH KURANG
DIPERHATIKAN, DIBUTUHKAN PERUBAHAN POLA PIKIR BAHWA SUMBER DAYA MANUSIA ADALAH SUATU
HAL YANG PENTING DALAM PEMBANGUNAN KESEHATAN DAN PENGELOLAAN SISTEM KESEHATAN
NASIONAL.

11. PERSEBAR
AN TENAGA
KERJA
YANG
TIDAK
MERATA
• KETIDAKMERATAAN DISTRIBUSI TENAGA KESEHATAN DI INDONESIA MERUPAKAN
SALAH SATU HAMBATAN DALAM UPAYA PENINGKATAN AKSES TERHADAP LAYANAN
KESEHATAN. TENAGA KESEHATAN MENUMPUK DI DAERAH URBAN SEMENTARA
DAERAH TERPENCIL, PERBATASAN DAN KEPULAUAN (DTPK) MENGALAMI RESESI
TENAGA.
• BANYAKNYA TENGA KESEHATAN YANG ENGGAN DITEMPATKAN PADA DAERAH-
DAERAH PELOSOK/ TERPENCIL, HINGGA KINI MASIH MENJADI KENDALA DAN
MENJADI ‘PEKERJAAN RUMAH’ SEKALIGUS TANTANGAN BAGI PEMERINTAH.
• ALTERNATIF SOLUSI:
1. TENAGA MEDIS YANG BERSTATUS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) SAAT
PERTAMA KALI DIANGKAT MENJADI ASN WAJIB MENGISI FORMULIR
PERNYATAAN KESIAPAN DITEMPAKAN DIMANA SAJA.
2. UU NOMOR 36 TAHUN 2014 PASAL 23 DISEBUTKAN BAHWA PENEMPATAN
TENAGA KESEHATAN OLEH PEMERINTAH ATAU PEMERINTAH DAERAH
DILAKSANAKAN DENGAN CARA PENUGASAN KHUSUS. KEMUDIAN, SEJAK 2015
KEMENKES RI MELAKUKAN PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN YANG
KOMPREHENSIF,YAKNI NUSANTARA SEHAT.

12. LANJUTAN…PERSEBARAN TENAGA
KERJA YANG TIDAK MERATA
(LANJUTAN POIN 2) PROGRAM TERSEBUT DIBENTUK UNTUK MEWUJUDKAN NAWACITA KE-3, YAITU MEMBANGUN INDONESIA
DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN.
PELAKSANAANNYA DILAKUKAN DENGAN PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN BERBASIS TIM (TEAM BASED) YANG
DIKIRIM KE DTPK.
3. PEMERINTAH JUGA PERLU MEMPERHATIKAN FAKTOR RETENSI TENAGA KESEHATAN TERUTAMA FAKTOR KESEJAHTERAAN
PARA TENAGA KESEHATAN YANG AKAN DITEMPATKAN DI WILAYAH DTPK BERUPA INSENTIF, FASILITAS TEMPAT TINGGAL,
JAMINAN KESEHATAN DAN KEAMANAN SEBAGAI BENTUK PENGHARGAAN BAGI TENAGA KESEHATAN
4. ADANYA KEBIJAKAN DARI PEMERINTAH DAERAH UNTUK MEMBERIKAN BEASISWA KEPADA PARA PUTRA/PUTRI DAERAH
AGAR DAPAT SEKOLAH DAN MENINGKATKAN KOMPETENSI DIBIDANG KESEHATAN, SEHINGGA DAPAT MEMPERKUAT
SUMBER DAYA BIDANG KESEHATAN DI DAERAH

13. LANJUTAN…PERSEBARAN TENAGA
KERJA YANG TIDAK MERATA
• PERSEBARAN TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS INDONESIA SELAMA INI LEBIH TERKONSENTRASI PADA
WILAYAH INDONESIA BAGIAN BARAT, KARENA WILAYAH BARAT INDONESIA LEBIH DEKAT DENGAN IBU KOTA
NEGARA, SELAIN ITU JUMLAH PENDUDUK DAN KETERSEDIAAN FASILITAS, SERTA AKSES PELAYANAN KESEHATAN
JUGA LEBIH MUDAH DIDAPAT.
• WILAYAH INDONESIA BAGIAN TIMUR MASIH BANYAK KEKURANGAN DOKTER UMUM (BUDIJANTO, 2015).
DILIHAT DARI KETERSEDIAAN DAN PENYEBARAN TANAGA KESEHATAN BERDASARKAN KONDISI GEOGRAFIS
SERTA KETERSEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DI WILAYAH INDONESIA MASIH TERKONSENTRASI DI
PULAU JAWA DAN BALI (IDRIS, 2016).
• KURANGNYA TENAGA KESEHATAN BAIK JUMLAH, JENIS DAN SEBARANNYA MENIMBULKAN DAMPAK TERHADAP
RENDAHNYA AKSES MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN BERKUALITAS.

14. LANJUTAN…PERSEBARAN TENAGA
KERJA YANG TIDAK MERATA
• WHO MENYEBUTKAN BAHWA SALAH SATU KUNCI KEBERHASILAN DALAM PERENCANAAN, PENGADAAN
DAN PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN DI NEGARA ANGOTA ACTION FOR GLOBAL HEALTH ADALAH
PERENCANAAN YANG EFEKTIF, SISTEM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, SERTA STRATEGI RETENSI TENAGA
KESEHATAN.
• SEDANGKAN MENURUT LEHMANN AND DUSSAULT, ET AL. RETENSI ATAU KEPUTUSAN PEGAWAI UNTUK
MENERIMA LOKASI PENUGASAN DIPENGARUHI BEBERAPA FAKTOR PENDUKUNG. SARANA DAN
PRASARANA PELAYANAN KESEHATAN, ADANYA DUKUNGAN FINASIAL DAN NON FINANSIAL, FAKTOR
KEAMANAN, KOLEGALITAS DAN KEMUDAHAN AKSES KE FASILITAS SOSIAL (DIELEMAN & HARNMEIJE,
2006).

17. KEKURANGAN
JUMLAH TENAGA
KESEHATAN DI
PUSKESMAS
INDONESIA
• JUMLAH TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS INDONESIA SAAT INI BELUM DAPAT
MENCUKUPI TARGET YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH, DAN BELUM
DAPAT MEMENUHI KEBUTUHAN MASYARAKAT, BAHKAN BEBERAPA JENIS
TENAGA KESEHATAN TIDAK TERSEDIA DI BEBERAPA PUSKESMAS DI INDONESIA.
• MENGACU PADA PERMENKES NOMOR 75 TAHUN 2014, DILIHAT DARI JUMLAH
MINIMAL TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS RAWAT INAP MAKA DIBUTUHKAN
DOKTER UMUM SEBANYAK DUA ORANG, TUJUH ORANG BIDAN, DELAPAM
PERAWAT, DUA TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT DAN DUA TENAGA KESEHATAN
GIZI, SEDANGKAN UNTUK PUSKESMAS RAWAT JALAN JUMLAH MINIMAL TENAGA
KESEHATANNYA ADALAH SATU DOKTER UMUM, EMPAT BIDAN, LIMA PERAWAT,
SATU TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT DAN SATU TENAGA KESEHATAN GIZI
(KEMENKES REPUBLIK INDONESIA, 2014)

18. LANJUTAN…KEKURANGAN JUMLAH TENAGA
KESEHATAN DI PUSKESMAS INDONESIA
• SEDANGKAN BERDASARKAN RANCANGAN PENGEMBANGAN TENAGA KESEHATAN STRATEGIS TAHUN 2011 – 2025
DISEBUTKAN BAHWA STANDAR TENAGA KESEHATAN DI INDONESIA DIBUTUHKAN; TENAGA DOKTER SPESIALIS SEBANYAK 24
ORANG, 96 DOKTER UMUM, 11 DOKTER GIGI, 158 PERAWAT, 75 BIDAN, 20 PETUGAS SANITARIAN, DAN 48 PETUGAS GIZI PER
100,000 ORANG PENDUDUK PADA TAHUN 2019 (KEMENKES REPUBLIK INDONESIA, 2011).
• UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN MENYEBUTKAN BAHWA PEMERINTAH
BERTANGGUNG JAWAB DALAM PERENCANAAN, PENGADAAN DAN PENDAYAGUNAAN DENGAN MELAKUKAN PEMERATAAN, PEM
• ANFAATAN DAN PENGEMBANGAN TENAGA KESEHATAN (INDONESIA, 2014B). SEDANGKAN JUMLAH DAN JENIS TENAGA
KESEHATAN YANG DIDAYAGUNAKAN DI PUSKESMAS DIHITUNG BERDASAR PADA BEBAN KERJA DENGAN MEMPERHATIKAN
JUMLAH PENDUDUK DAN PERSEBARANNYA, LUAS WILAYAH DAERAH DAN KETERSEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
(KEMENKES REPUBLIK INDONESIA, 2014).

19. LANJUTAN…KEKURANGAN JUMLAH TENAGA KESEHATAN DI
PUSKESMAS INDONESIA
• PERMASALAHAN KEKURANGAN DAN PENYEBARAN TENAGA KESEHATAN PREVENTIF DAN KURATIF DI PUSKESAMAS
YANG TERJADI SAAT INI JUGA DISEBABKAN KARENA KETERBATASAN ANGGARAN PEMERINTAH UNTUK MELAKUKAN
PENGADAAN TENAGA KESEHATAN MELALUI PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU PENGANGKATAN
PEGAWAI KONTRAK/HONOR.
• NAMUN DENGAN ADANYA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 2014 MEYEBUTKAN BAHWA DANA KAPITASI
DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI PEMBAYARAN JASA PELAYANAN KESEHATAN DAN BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN
KESEHATAN, MEMUNGKINKAN PIMPINAN UNIT KERJA UNTUK MEMANFAAATKAN DANA TERSEBUT UNTUK
PENGADAAN TENAGA KESEHATAN KONTRAK DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG DIPIMPINNYA.
• DENGAN ADANYA KEBIJAKAN TERSEBUT KEPALA SATKER DAPAT MENGGUNAKAN DANA KAPITASI YANG
DIHASILKAN UNTUK MENGATASI MASALAH KEKURANGAN TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS DENGAN
MEMPERHATIKAN ATURAN YANG ADA.

20. G

21. STRESS
AKIBAT
KELELAHAN
KERJA
Sebuah penelitian menunjukan bahwa selama pandemic covid-19
petugas kesehatan mengalami masalah kesehatan mental akibat beban
kerja yang meningkat.
Hal ini juga tercermin dalam temuan studi dari Fakultas Kedokteran
Universitas Indonesia yang menunjukkan 83% tenaga kesehatan
Indonesia menderita stres akibat kelelahan fisik dan mental di tempat
kerja, terutama di rumah sakit dengan jumlah tenaga yang terbatas.
Beban mental yang dialami tenaga kesehatan meningkat saat mereka
harus menangani pasien yang terinfeksi COVID-19 dan sebagian mereka
mengalami trauma ketika menyaksikan kematian di antara pasien dan
sesama rekan kerja mereka.
Di sisi lain, sikap masyarakat dan stigma negatif terhadap mereka juga
memperberat tekanan mental bagi para tenaga kesehatan.
Sebagai dampaknya, banyak petugas kesehatan merasa terisolasi
karena sebagian orang cenderung untuk menghindari interaksi sosial
dengan mereka maupun keluarga mereka.

22. KEMATIAN
NAKES DI
INDONESIA
AKIBAT
COVID-19
TERTINGGI DI
ASIA
Hampir dua ribu tenaga kesehatan meninggal akibat
wabah Covid-19. Angka kematian nakes di Indonesia itu
menjadi yang tertinggi di Asia dan ketiga terbesar di
dunia.
Idealnya dokter dalam memberikan pelayanan adalah 1
banding 1.000 penduduk, menurut Organisasi
Kesehatan Dunia (WHO). Tapi di Indonesia rasio dokter
dan penduduk adalah 4 banding 10.000.
Jumlah itu jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan
Singapura yang memiliki 2 dokter per 1.000 penduduk.

23. • TENAGA MEDIS YANG DIJABARKAN PADA BAGIAN INI ADALAH TENAGA YANG MEMBERIKAN PELAYANAN DI FASILITAS PELAYANAN
KESEHATAN SESUAI FUNGSINYA. PROPORSI TENAGA MEDIS TERBANYAK YAITU DOKTER SEBANYAK 53,16%. SEBANYAK 57,2%
TENAGA MEDIS BERADA DI PULAU JAWA DENGAN JUMLAH TERBANYAK BERADA DI PROVINSI DKI JAKARTA (13.887 ORANG), JAWA
TIMUR (13.034 ORANG), DAN JAWA TENGAH (11.305 ORANG). PROVINSI DENGAN TENAGA MEDIS PALING SEDIKIT ADALAH PAPUA
BARAT (342 ORANG), MALUKU UTARA (376 ORANG), DAN KALIMANTAN UTARA (400 ORANG).

24. • JUMLAH TENAGA KESEHATAN YANG BERTUGAS DI PUSKESMAS DI INDONESIA PADA TAHUN 2019 SEBESAR 363.714 ORANG YANG
TERDIRI DARI 28.946 ORANG TENAGA MEDIS (7,96%) DAN 363.714 ORANG TENAGA NON MEDIS (92,0%). PROPORSI TENAGA
KESEHATAN DI PUSKESMAS TERBANYAK YAITU BIDAN SEBESAR 41,66% (151.529 ORANG), SEDANGKAN PROPORSI TENAGA
KESEHATAN DI PUSKESMAS YANG PALING SEDIKIT YAITU DOKTER GIGI SEBESAR 2,16% (7.852 ORANG).

25. •TERIMA KASIH