2. 1. AKUISISI LAHAN
• Lahan yang benar-benar aman dengan luasan yang besar sulit didapatkan
• Biasanya lahan yang luasan besar (diatas 1 Ha) adalah lahan statusnya adalah tanah adat / ulayat
• Prosedur untuk akuisisi tanah ulayat/tanah kaum cukup sulit, karena mekanisme nya yang kurang efektif dan
tidak jelas
Contoh :
• Saya beli lahan 1,8 Ha di kecamatan kuranji, saya beli dari tangan kedua, an pribadi, sebelum tangan kedua,
pemilik pertama ini lahan ini adalah tanah adat, milik kaum, menurut pemilik kedua urusan dengan kaum
sudah selesai, sudah ibayarkan semuanya, dan sudah balik nama ke tangah kedua, saya sudah beli dan balik
nama dari tangan kedua, hanya saat ingin di kuasai dilapangan, ada kaum yang mengaku keturunan kaum
adat, menyampaikan belum mendapatkan bagian, dan meminta sejumlah harga yang cukup besar, yaitu ½
dari harga total tanah dengan harga terbaru, saat tidak kita acc, kita tidak bisa menguasai lapangan karena
dihalangi kaum, dan Ketika kita melaporkan ke pihak berwajib, pihak berwajib juga tidak bisa memberikan
jawaban yang tegas, padahal SHM jelas an siapanya, dan meminta kita untuk menyelesaikan di pengadilan,
ini pastinya akan membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar, otomatis akan menambahn biaya
produksi perumahan
• Untuk harga lahan di zona hijau (aman dari tsunami) cukup mahal, yang murah lahan daerah dekat pantai,
tapi masuk zona merah (rawan ancaman tsunami), sehingga menyediakan rumah murah tapi lokasi aman
sangat sulit
3. perizinan
• Jika kita masih mengurus sendiri, kita membutuhkan waktu yang lama
untuk proses selesai, berbeda jika menggunakan jasa pengurusan,
akan cepat prosesnya
• Dulu saya pernah mengurus perizinan sendiri, sampai saat mau
selesai, didalam juga ada petugas yang minta dana diluar retribusi
resmi, karena saya tidak memberi, izin2 saya tidak langsung diberikan
berkasnnya padahal sudah selesai
4. LSD
• Regulasi tentang penetapan LSD banyak developer yang mengaku
sangan menyulitkan developer, terlebih sumbar masuk 8 provinsi
yang diterapkan LSD, jadi tanha-tanah yang sudah dibeli, sudah
dirubah peruntukannya, menjadi terkendala dengan Skema LSD
• Proses waktu pembangunan jadi bertambah lama
• Sementara jumlah lahan yang tersedia aman di zona yang aman
sangat sedikit
5. Sertifikasi lahan
• Lahan sudah bersertifikat tidak menjamin keamanan legalitas lahan
• Contoh :
Saya membeli lahan 3,4 Ha di kecamatan kuranji, pas kita cek di BPN, posisi
sertifikat aman, tidak ada gugatan, dll. Satelah kita PPJB, kita lakukan land
clearing, maka dating pihak lain membawa sertifikat yang sama, bahnkan
setelah ditelusuri ada 1 sertifikat lagi ditanah yang sama dan posisinya jadi
agunan bank
• Atau tadi, Ketika kita akuisisi tanah ulayat/tanah kaum, untuk penerbitan
sertifikat ada yang Namanya ranji, ranji ini dalam prosesnya verifikasinsya
sangat minim, sehingga memungkinkan datanya tidak valid, merugikan
developer yang membeli, karena ada kaum yang mengaku bagian
keturunan, tapi tidak masuk ranji, dan peluang mealkukan gugatan dan
hambatan dilapangan sangat besar
6. Pungli
• Secara langsung tidak ada, hanya saja, kondisinya jika kita mengurus
izin2 atau berkas2 di BPN jika mengikuti prosedur yang ada,
prosesnya agak lambat, tidak sesuai waktu yang ditetapkan
• Ada juga sifatnya oknum2 yang mungkin saat dilapangan masih
meminta seperti uang operasional, rokok, makan dll
7. Pungli oleh anggota masyarakat
• Hal ini yang masih sangat sering terjadi, atas nama masyarakat, atau atas nama pemuda biasanya
• Minta uang pangkal kalo mau jalan proyek, atau minta biaya per unit rumah, atau minta tukang
dan bahan yang memasukkan harus dari mereka, atau biaya kerusakan jalan karena bawa
material, uang keamanan, dll
• Kasus proyek Lubuk minturun padang : atas nama warga, minta kompensasi lewat atas jalan,
padahal jalan umum, alasannya dulu keluarganya yang membebaskan lahan jalan, kompensasi
yang diminta adalah 300 juta untuk lewat, kektika kita nego tidak bisa, Ketika kita laporkan ke
pihak berwajib, kita diminta negosiasi saja, atau dengan pengamanan dari pihak berwajib dan
minta bayaran per hari untuk keamana, otomatis membuata biaya produksi membengkak
• Proyek CLUSTER BIM : pemuda minta tukang dan bahan harus dari mereka diluar uang
kemananan, tapi kualitas tukang sangat rendah, Ketika kita mau pake tukang lain, proyek kita
diancam pemuda kemananannya tidak terjamin, dan setelah kita ambil lagkah, barang2 kita
dilapangan hilang
• Ketika kita laporkan ke pihak berwajib, tidak ada jaminan kemanan /ketegasan, malah ada
petugas yang menyuruh bayar saja ikuti permintaan mereka
8. Potensi market
• Kebutuhan akan rumah terutama rumah murah cukup besar
• Data backlock untuk kota padang saja 59.716 (data BKKBN 2021)
• Potensi perumahan syariah kota , cukup baik, karena kondisi
masyarakat yang islami, ruh bersyariatnya baik, keterbutuhan akan
perumahan yang islami juga cukup tinggi
• Pernah kita adakan gathering calon konsumen untuk menjelaskan
perumahan syariah, yang hadir dalam 1 kali gathering 500 orang
9. Support dari pemprov
• Pemprov cukup antusias untuk support perumahan syariah tanpa
bank
• Pemko bukit tinggi sudah melalukan edukasi tentang bahaya riba
kepada ASN di bukittinggi, sehingga jika ada kesempatan untuk
pengadaan rumah tanpa riba ini mejadi alternatif yang tepat
10. Pembangunan Kawasan islami
• Kendalanya adalah lahan yang luas, dari segi harga tinggi, legalitas
tidak ada jaminan pasti, sehingga kita lebih memilih ambil lahan yang
kecil2 untuk kemananan, sehingga sulit untuk membentuk kawasan
