Penetapan fungsi jalan

1. ARAHAN DIREKTUR PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN
TERKAIT PENYUSUNAN KONSEP REVISI SK MENTERI
TENTANG FUNGSI JALAN & STATUS JALAN

2. Jaringan Jalan
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

3. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
JARINGAN JALAN DI INDONESIA
Total Panjang Jalan : 526,621 km
• Jalan Nasional Non Tol : 47.017 km (Wewenang Kementerian PUPR)
• Jalan Tol : 1.577 km (Wewenang Kementerian PUPR)
• Jalan Provinsi : 49.241* km (Wewenang Pemerintah Provinsi)
• Jalan Kabupaten/Kota : 428.786* km (Wewenang Pemerintah Kab/ Kota)
Ket: *Data 2017 **Data Maret 2019

4. JALAN MENURUT SISTEM
UU NO 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN
• SISTEM PRIMER
Merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan
jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan
menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat pusat kegiatan
• SISTEM SEKUNDER
Merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan
jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.

5. JALAN MENURUT FUNGSI
UU NO 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
P
E
R
G
E
R
A
K
A
N
AKSESIBILITAS
ARTERI
KOLEKTOR
LOKAL
20 Km/jam
100 Km/jam
Lalulintas
Menerus
Makin
Dominan
Vol. & Kec.
rendah
Akses dikontrol
penuh
Akses tidak
dikontrol
Vol. & Kec.
tinggi
Lalulintas
Lokal terbatas
Areal Permukiman Semakin Dominan
Peruntukan Jalan Akses dan Parkir
Semakin Bertambah
Kriteria Arteri Kolektor Lokal Lingkungan
Angkutan yang dilayani Utama Pengumpul Setempat Lingkungan
Jarak perjalanan Jauh Sedang Dekat Dekat
Kecepatan rata-rata Tinggi Sedang Rendah Rendah
Jumlah jalan masuk Dibatasi Dibatasi Tidak Dibatasi Tidak Dibatasi
HIERARKI JALAN

6. JALAN MENURUT STATUS
UU NO 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN
PERUNTUKAN SISTEM FUNGSI STATUS
JALAN
UMUM
(Jalan yang
diperuntukkan bagi
lalu lintas umum)
Sistem
Primer
Arteri (JAP)
SK Menteri PU
JALAN NASIONAL
(termasuk jalan tol dan jalan
strategis nasional)
SK Menteri PU
Kolektor-1 (JKP-1)
Kolektor-2(JKP-2)
SK
Gubernur
JALAN PROVINSI SK Gubernur
Kolektor-3 (JKP-3)
Kolektor-4 (JKP-4)
JALAN KABUPATEN
dan
JALAN DESA
SK Bupati
Lokal (JLP)
Lingkungan (Jling-P)
Sistem
Sekunder
Arteri (JAS)
Kolektor (JKS)
JALAN
KOTA
SK Walikota
Lokal (JLS)
Lingkungan (Jling-S)
JALAN KHUSUS
(Jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.)
Catatan :
JKP-1 = Menghubungkan Antar Ibukota Provinsi
JKP-2 = Ibukota Propinsi Dengan Ibukota Kabupaten
JKP-3 = Menghubungkan Antar Ibukota Kabupaten
JKP-4 = Ibukota Kabupaten Dengan Kecamatan

7. Penetapan Fungsi dan Status Jalan
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

8. DASAR HUKUM PENETAPAN FUNGSI JALAN DAN STATUS JALAN
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 34 Tahun 2006
tentang Jalan
Pasal 61 ayat (4) dan 62 ayat (6)
perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
tentang
Pedoman Penetapan Fungsi Jalan & Status Jalan
Penetapan & Prosedur Penetapan Fungsi Jalan
Penetapan & Prosedur Penetapan Status Jalan
Wewenang Penetapan Fungsi Jalan & Status Jalan
Perubahan Fungsi Jalan & Status Jalan

9. ALASAN PERUBAHAN FUNGSI JALAN DAN STATUS JALAN
① Perubahan peranan pelayanan suatu pusat kegiatan
(misalnya: PKW menjadi PKN)
② Peningkatan status outlet dalam suatu sistem transportasi
(misalnya: pengembangan pelabuhan/ bandara baru berskala utama/
pengumpul)
③ Peningkatan wilayah penyelenggaraan jalan
(misalnya: pemekaran wilayah, pembentukan KSN baru)
④ Pengurangan peran dan/atau wilayah layanan
(misalnya: pembangunan jalan lingkar sebagai pengganti jalan nasional
eksisting)

10. SKEMA PENYUSUNAN FUNGSI JALAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
• UU No. 26/2007 tentang
PENATAAN RUANG
• PP No. 13/2017 tentang RTRWN
SISTEM TRANSPORTASI
NASIONAL/ SISTRANAS
(darat, sub sektor jalan)
(jangka menengah & panjang)
• P E R TU M B U H A N
• P E M E R A T A A N
KEBIJAKAN DAN
STRATEGI
PENYELENGGARAAN
JARINGAN JALAN
JANGKA MENENGAH &
PANJANG
UU dan PP tentang Jalan
• UU No. 38/2004
• PP No.15/2006 (tentang Jalan
Tol)
• PP No. 34/2006
UU dan PP tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan
• UU No. 22/2009
• PP No. 32/2011 (tentang
Manajemen Rekayasa Lalu
Lintas)
ARTERI PRIMER
LOKAL PRIMER
KOLEKTOR PRIMER
ARTERI SEKUNDER
LOKAL SEKUNDER
KOLEKTOR SEKUNDER
LINGK. PRIMER
LINGK. SEKUNDER
SISTEM SEKUNDER
( KAWASAN
PERKOTAAN)
SISTEM PRIMER
( WILAYAH NASIONAL)

11. PROSEDUR PENETAPAN STATUS JALAN
PENETAPAN
FUNGSI JALAN yang ditetapkan
oleh MENTERI (Keputusan
Menteri)
FUNGSI JALAN yang ditetapkan oleh
GUBERNUR (Keputusan Gubernur)
FUNGSI JALAN yang ditetapkan
oleh GUBERNUR DKI JAKARTA
(Keputusan Gubernur DKI
Jakarta)
(Permen PU No. 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan)
JAP & JKP-1 (Nasional)
JKP-2 & JKP-3 (Provinsi)
JKP-4, JL, JLing (Kabupaten)
JAS, JKS, JLS, JLingS (Kota)
JKP-2 & JKP-3 (Provinsi)

12. KRITERIA ADMINISTRASI USULAN PERUBAHAN FUNGSI JALAN DAN STATUS JALAN
A.Kesesuaian Arahan Tata Ruang
• JAP menghubungkan antara PKN-PKN, PKN-PKW, PKN/PKW-PU, PKN/PKW-PP,
PKN/PKW-BU, PKN/PKW-BP
• JKP 1 menghubungkan antar Ibukota Provinsi
• JSN menghubungkan PKN/PKW-PKSN, PKN/PKW-KSN, PKSN-PKSN
B.Hierarki Outlet dalam Sistem Transportasi Nasional
• Pelabuhan Utama dan Pengumpul berdasarkan Kepmen Perhubungan No. 432
Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional
• Bandara Pengumpul Skala Primer, Sekunder dan Tersier berdasarkan Permen
Perhubungan No.69 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Kebandarudaraan
Nasional
• Pelabuhan Angkutan Penyeberangan Kelas I berdasarkan Kepmen
Perhubungan No. 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional
• Terminal Tipe A berdasarkan Keputusan Dirjen Perhubungan Darat
No.SK.1361/AJ.106/DRJD/2003 Penetapan Simpul Jaringan Transportasi Jalan
untuk Terminal Penumpang Tipe A Di Seluruh Indonesia
C.Perubahan Fungsi Jalan
D.KSPN yang beririsan dengan KSN dan sudah ditetapkan menjadi Perpres RTR KSN
E. Kawasan Prioritas Nasional (KEK, KI, dll)

13. KRITERIA TEKNIS USULAN PERUBAHAN FUNGSI JALAN DAN STATUS JALAN
Kondisi jalan minimal sedang (dengan perkerasan)
Lebar jalan minimal 6 m
Mampu menyediakan ROW minimal 25 m (disertai dengan
surat kesanggupan Pemerintah Daerah)
Mampu menjaga tata guna lahan pada kedua sisi jalan
(mengurangi hambatan samping)
Terdapat penanganan sesuai kewenangan (Pemerintah
Daerah) selama 5 tahun terakhir

14. PENUTUP
 Perubahan status jalan nasional dilakukan berdasarkan Permen PU No. 03/PRT/M/2012 tentang
Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan.
 Usulan perubahan status jalan yang telah dibahas tidak serta merta dapat berubah statusnya karena perlu
melihat sistem jaringan jalan secara nasional dan kemampuan APBN.
 Ruas-ruas jalan yang berpotensi menjadi jalan nasional perlu dilengkapi dengan data administrasi
(FS, DED, Dokumen Lingkungan, Berita Acara Penyerahan Aset, dan sertifikat kepemilikan tanah) serta
data teknis (panjang jalan, lebar jalan, ROW, tata guna lahan pada kedua sisi jalan, data lalu lintas, dll).
 Penanganan ruas-ruas jalan yang berpotensi menjadi jalan nasional, pada TA 2020 masih menjadi
kewenangan penyelenggara jalan sebelumnya.
 Diperlukan komitmen dari Pemda untuk menjaga sempadan jalan agar jaringan jalan dapat berfungsi
sebagaimana mestinya.

15. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT