Civic Education

1. PENEGAKAN HAM DI INDONESIA
MAKALAH
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Pada Mata Kuliah Civic Education
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES 3) Fakultas Syariah
Dan Hukum Islam Iain Bone
Oleh:
KELOMPOK 6
ANDI PUTRI RIDAR RAMADANI
(742342021079)
MUH RISALDI
(7423420210)
MUH HAERUL DINA SAM
(7423420210)
AHMAD FATHIR MAARIF
(7423420210)
DOSEN PENGAJAR : MIRWAN FIKRI MUHKAM, M.Pd
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE
2021

2. KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Wr. Wb.
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat limpahan rahmat
dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah dengan judul “
PENEGAKAN HAM DI INDONESIA” serta tak lupa pula penulis haturkan
shalawat serta salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah
membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang
seperti sekarang ini.
Makalah ini di persiapkan dan di susun untuk memenuhi tugas kelompok pada
mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar serta menambah wawasan dan ilmu pengetahuan.
Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:
1. Bapak MIRWAN FIKRI MUHKAM, M.Pd selaku dosen pengajar mata kuliah
Civic Educaton
2. Semua pihak yang telah membantu demi terbentuknya Makalah
Dalam pembuatan makalah ini penulis sangat menyadari bahwa baik dalam
penyampaian maupun penulisan masih banyak kekurangannya, untuk itu saran dan
kritik dari berbagai pihak sangat penulis harapkan untuk penunjang dalam pembuatan
makalah penulis berikutnya.
Bone, 25 Maret 2022
Kelompok 5

3. DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL
KATA PENGANTAR …………………………………………………………….ii
DAFTAR ISI ……………………………………………………………….……..iii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ………………………………………………………...1
B. Rumusan Masalah ………………………………..……………………1
C. Tujuan Penulisan……………………………………………………….1
BAB II PEMBAHASAN
A. Pengertian HAM ……….……………………...................................…2
B. Penegakan HAM di Indonesia Pasca Kemerdekaan ......................…...3
C. Upaya Pemerintah Dalam Penegakan HAM di Indonesia………….…6
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan …………………………………………………..… ...…..8
B. Saran ………………………………………………………….…….....8
DAFTAR PUSTAKA

4. BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu
dilahirkan.Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita
sebagai manusia yang bila tidak ada hak tersebut, mustahil kita dapat hidup sebagai
manusia.Hak ini dimiliki oleh manusia semata – mata karena ia manusia, bukan
karena pemberian masyarakat atau pemberian negara. Maka hak asasi manusia itu
tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau Negara lain. Hak
asasi diperoleh manusia dari Penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan
merupakan hak yang tidak dapat diabaikan.
Sebagai manusia, ia makhluk Tuhan yang mempunyai martabat yang tinggi.
Hak asasi manusia ada dan melekat pada setiap manusia. Oleh karena itu, bersifat
universal, artinya berlaku di mana saja dan untuk siapa saja dan tidak dapat diambil
oleh siapapun. Hak ini dibutuhkan manusia selain untuk melindungi diri dan martabat
kemanusiaanya juga digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul atau
berhubungan dengan sesama manusia.
B. RUMUSAN MASALAH
Dari uraian latar belakang diatas, penulis akan mengkaji lebih lanjut dalam rumusan
masalah agar lebih terarah dan fokus mengenai hal-hal sebagai berikut:
1. Apa yang dimaksud dengan HAM?
2. Bagaimana penegakan HAM di Indonesia pasca kemerdekaan?
3. Bagaimana upaya pemerintah dalam penegakan HAM di Indonesia?
C. TUJUAN PENULISAN
Tujuan yang ingin disampaikan penulis dalam makalah sesuai dengan latar belakang
yang dikemukakan di atas adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan HAM
2. Untuk mengetahui bagaimana penegakan HAM di Indonesia pasca kemerdekaan
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam penegakan HAM di
Indonesia

5. BAB II
PEMBAHASAN
A. PENGERTIAN HAK ASASI MANUSIA
Hak Asasi Manusia (HAM) dalam bahasa inggris human ringts dalam bahasa
Prancis droits de i’homme jadi, Hak asasi manusia adalah konsep hukum dan
normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak melekat pada dirinya karna
ia adalah seorang manusia, Hak asai manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan
kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat
dicabut, juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan dan saling bergantung.
Secara konseptual, hak asasi manusia dapat dilandaskan pada keyakinan
bahwa hak tersebut ‘’dianugerahkan secara alamiah" oleh alam semesta, Tuhan, atau
nalar. Sementara itu, mereka yang menolak penggunaan unsur alamiah meyakini
bahwa hak asasi manusia merupakan pengejawantahan nilai-nilai yang disepakati
oleh masyarakat. Ada pula yang menganggap HAM sebagai perwakilan dari klaim-
klaim kaum yang tertindas, dan pada saat yang sama juga terdapat kelompok yang
meragukan keberadaan HAM sama sekali dan menyatakan bahwa hak asasi manusia
hanya ada karena manusia mencetuskan dan membicarakan konsep tersebut. Dari
sudut pandang hukum internasional, hak asasi manusia sendiri dapat dibatasi atau
dikurangi dengan syarat-syarat tertentu. Pembatasan biasanya harus ditentukan oleh
hukum, memiliki tujuan yang sah, dan diperlukan dalam suatu masyarakat
demokratis. Sementara itu, pengurangan hanya dapat dilakukan dalam keadaan
darurat yang mengancam "kehidupan bangsa", dan pecahnya perang pun belum
mencukupi syarat ini. Selama perang, hukum kemanusiaan internasional berlaku
sebagai lex specialis. Walaupun begitu, sejumlah hak tetap tidak boleh
dikesampingkan dalam keadaan apapun, seperti hak untuk bebas dari perbudakan
maupun penyiksaan.
Dalam Undang Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia pasal 1 disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat
hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang
Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan
dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta
perlindungan harkat dan martabat manusia”. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Hak
Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat

6. kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga
dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara
B. PENEGAKAN HAM DI INDONESIA PASCA KEMERDEKAAN
Indonesia merdeka pada tanggal 17 agustus 1945 sebagai gerbang awal untuk
melakukan reformasi tataran kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai macam
implikasi diharapkan dapat mengubah bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Sebagai
negara yang baru merdeka pada waktu itu UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18
agustus 1945 menjadi pondasi hukum nasional. Walaupun Indonesia sudah merdeka,
kondisi ini tidak serta merta mengakomodir kebutuhan perangkat bernegara. Bicara
hak asasi manusia pada waktu itu belum ada undang-undang yang secara khusus
mengaturnya.
Pasca kemerdekaan kita memasuki masa orde lama di bawah kepemimpinan
presiden Soekarno, perkembangan terhadap penghormatan hak asasi manusia belum
menemukan langkah yang konkrit, negara pada waktu itu masih sibuk melakukan
penataan perangkat bernegara, mengatasi masalah tekanan baik dari luar maupun dari
dalam Indonesia sendiri. Kemudian pada masa orde baru warna penegakan hak asasi
manusia masih saja tidak mengalami perkembangan, bahkan lebih parah, karena pada
masa orde baru memerintah dengan otoriter.
Kendati pada orde baru HAM kurang berkembang, tahun 1990-an muncul
Komisi Nasional Hak Asasi manusia (Komnasham) sebagai konsekuensi Indonesia
masuk dalam komite HAM PBB. Oleh pemerintah Indonesia karena desakan dari
dalam dan luar negeri. Akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan politik dalam
rangkah perlindungan HAM dan pemerintah memberlakukan undang-undang HAM
serta mendirikan Komnasham.
Indonesia sebagai negara yang berkembang tidak dapat dipungkiri akan rawan
terhadap pelanggaran HAM. Hal ini disebabkan oleh banyak hal, seperti masalah
sosial, politik maupun ekonomi. Antara masalah diatas saling mempengaruhi satu
sama lainnya pelanggaran HAM karena masalah sosial tidak menutup kemungkinan
disebabkan oleh masalah politik dan ekonomi. Kita memang perlu menyadari bahwa
masalah penegakan hukum dindonesia masih dalam tahap pembelajaran apalagi
masalah penegakan HAM.

7. Dalam berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara kita seringkali
menemukan ketimpangan dalam proses penegakan hukum dan HAM. Kadang kala
hukum yang ditegakkan, namun disatu sisi mengabaikan HAM, begitu juga
sebaliknya, HAM yng ditegakkan namun mengabaikan hukum yang berlaku. Ketika
terjadi hal demikian tidak hanya aparat penegak hukum yang kesulitan, tetapi
masyarakat lebih kesulitan lagi, karena berada dalam sistem tersebut. Masalah hukum
dan HAM ini memang menjadi sesuatu yang penting untuk dilakukan kajian, baik
secara normatif apalagi empirisnya.
C. UPAYA PEMERINTAH DALAM PENEGAKAN HAM DI INDONESIA
Hak asasi manusia tidak lagi dipandang sekadar sebagai perwujudan faham
individualisme dan liberalisme. Hak asasi manusia lebih dipahami secara humanistis
sebagai hak-hak yang inheren dengan harkat dan martabat kemanusiaan, apapun latar
belakang ras, etnik, agama, warna kulit, jenis kelamin dan pekerjaannya. rDewasa ini
pula banyak kalangan yang berasumsi negatif terhadap pemerintahdalam menegakkan
HAM. Sangat perlu diketahui bahwa pemerintah indonesia sudah sangat serius dalam
menegakkan HAM. Hal ini dapat kita lihat dari upaya pemerintah sebagai berikut:
1. Indonesia menyambut baik kerja sama internasional dalam upaya menegakkan
HAM di seluruh dunia atau di setiap negara dan indonesia sangat merespons
terhadap pelanggaran HAM internasional hal ini dapat dibuktikan dengan
kecaman presiden atas beberapa agresi militer di beberapa daerah akhir-akhir
ini contoh Irak, Afghanistan, dan baru-baru ini indonesia juga memaksa PBB
untuk bertindaktegas kepada Israel yang telah menginvasi Palestina dan
menimbulkan banyak korban sipil, wanita dan anak-anak.
2. Komitmen pemerintah indonesia dalam mewujudkan penegakan HAM, antara
lain telah ditunjukkan dalam prioritas pembangunan Nasional tahun 2000-
2004 propernas dengan pembentukan kelembagaan yang berkaitan dengan
HAM. Dalam hal kelembagaan telah dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia dengan kepres nomor 50 tahun 1993, serta pembentukan Komisi
Anti kekerasan terhadap perempuan.
3. Pengeluaran undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia,
Undang-undang nomor 26 Tahun 2000 Tentang pengadilan HAM, serta masih
banyak UU yang lain yang belum tersebut kan menyangkut penegakan hak
asasi manusia.

8. Menjadi titik berat dalam hal-hal yang tercantum dalam UU Nomor 39 tahun 1999
Hak Asasi Manusia sebagai berikut;
1. Hak untuk hidup
2. Hak berkeluarga
3. Hak memperoleh keadilan
4. Hak atas kebebasan pribadi
5. Hak kebebasan pribadi
6. Hak atas rasa aman
7. Hak atas kesejahteraan
8. Hak turun serta dalam pemerintahan
9. Hak wanita
10. Hak anak
Meskipun Republik Indonesia lahir sebelum diproklamirkannya UDHR,
beberapa hak asasi dan kebebasan fundamental yang sangat penting sebenarnya sudah
ada dan diakui dalam UUD 1945, baik hak rakyat maupun hak individu, namun
pelaksanaan hak-hak individu tidak berlangsung sebagaimana mestinya karena
bangsa Indonesia sedang berada dalam konflik bersenjata dengan Belanda. Pada masa
RIS (27 Desember 1949-15 Agustus 1950), pengakuan dan penghormatan HAM,
setidaknya secara legal formal, sangat maju dengan dicantumkannya tidak kurang
dari tiga puluh lima pasal dalam UUD RIS 1949. Akan tetapi, singkatnya masa depan
RIS tersebut tidak memungkinkan untuk melaksanakan upaya penegakan HAM
secara menyeluruh.
Kemajuan yang sama, secara konstitusional juga berlangsung sekembalinya
Indonesia menjadi negara kesatuan dan berlakunya UUDS 1950 dengan
dicantumkannya tiga puluh delapan pasal di dalamnya. Pada masa berlakunya UUDS
1950 tersebut, penghormatan atas HAM dapat dikatakan cukup baik. Patut diingat
bahwa pada masa itu, perhatian bangsa terhadap masalah HAM masih belum terlalu
besar. Di masa itu, Indonesia menyatakan meneruskan berlakunya beberapa konvensi
Organisasi Buruh Internasional (International Labor Organization/ILO) yang telah
diberlakukan pada masa Hindia Belanda oleh Belanda dan mengesahkan Konvensi
Hak Politik Perempuan pada tahun 1952.
Sejak berlakunya kembali UUD 1945 pada tanggal 5 Juli 1959, bangsa
Indonesia mengalami kemunduran dalam penegakan HAM. Sampai tahun 1966,
kemunduran itu terutama berlangsung dalam hal yang menyangkut kebebasan

9. mengeluarkan pendapat. Kemudian pada masa Orde Baru lebih parah lagi, Indonesia
mengalami kemunduran dalam penikmatan HAM di semua bidang yang diakui oleh
UUD 1945. Di tataran internasional, selama tiga puluh dua tahun masa Orde Baru,
Indonesia mengesahkan tidak lebih dari dua instrumen internasional mengenai HAM,
yakni Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap
Perempuan (1979) dan Konvensi tentang Hak Anak (1989).
Pada tahun 1993 memang dibentuk Komnas HAM berdasarkan Keputusan
Presiden No. 50 tahun 1993, yang bertujuan untuk membantu mengembangkan
kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM dan meningkatkan perlindungan HAM
“guna mendukung tujuan pembangunan nasional”. Komnas HAM dibentuk sebagai
lembaga mandiri yang memiliki kedudukan setingkat dengan lembaga negara lainnya
dan berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan
mediasi HAM. Meskipun Komnas HAM yang dibentuk itu dinyatakan bersifat
mandiri karena para anggotanya diangkat secara langsung oleh presiden, besarnya
kekuasaan presiden secara de facto dalam kehidupan bangsa dan negara serta kondisi
obyektif bangsa yang berada di bawah rezim yang otoriter dan represif, pembentukan
Komnas HAM menjadi tidak terlalu berarti karena pelanggaran HAM masih terjadi di
mana-mana.
Sejak runtuhnya rezim otoriter dan represif Orde Baru, gerakan penghormatan
dan penegakan HAM, yang sebelumnya merupakan gerakan arus bawah, muncul ke
permukaan dan bergerak secara terbuka. Gerakan ini memperoleh impetus dengan
diterimanya Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM. Pembuatan peraturan
perundang-undangan sebagai “perangkat lunak” berlanjut dengan
diundangundangkannya UU No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM yang
memungkinkannya dibentuk pengadilan HAM ad hoc guna mengadili pelanggaran
HAM yang berat yang terjadi sebelum UU tersebut dibuat.
Pada masa itu dikenal transitional justice, yang di Indonesia tampak
disepakati sebagai keadilan dalam masa transisi, bukan hanya berkenaan dengan
criminal justice (keadilan kriminal), melainkan juga bidang -bidang keadilan yang
lain seperti constitutional justice (keadilan konstitusional), administrative justice
(keadilan administratif), political justice (keadilan politik), economic justice (keadilan
ekonomi), social justice (keadilan sosial), dan bahkan historical justice (keadilan
sejarah). Meskipun demikian, perhatian lebih umum lebih banyak tertuju pada
transitional criminal justice karena memang merupakan salah satu aspek transitional

10. justice yang berdampak langsung pada dan menyangkut kepentingan dasar baik dari
pihak korban maupun dari pihak pelaku pelanggaran HAM tersebut. Di samping itu,
bentuk penegakan transitional criminal justice merupakan elemen yang sangat
menentukan kualitas demokrasi yang pada kenyataannya sedang diupayakan.
Upaya penegakan transitional criminal justice umumnya dilakukan melalui
dua jalur sekaligus, yaitu jalur yudisial (melalui proses pengadilan) dan jalur
ekstrayudisial (di luar proses pengadilan). Jalur yudisial terbagi lagi menjadi dua,
yaitu Pengadilan HAM dan Pengadilan HAM Ad Hoc. Pengadilan HAM ditujukan
untuk pelanggaran HAM berat yang terjadi setelah diundangkannya UU No. 26 tahun
2000, sedangkan Pengadilan HAM Ad Hoc diberlakukan untuk mengadili
pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum disahkannya UU No. 26 tahun
2000.Sedangkan jalur ekstrayudisial melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
Nasional (KKRN) ditempuh untuk penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran HAM
pada masa lampau dan pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum
diundangkannya UU No. 26 tahun 2000. Upaya penyelesaian melalui jalur demikian
haruslah berorientasi pada kepentingan korban dan bentuk penyelesaiannya dapat
menunjang proses demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta
merupakan upaya penciptaan kehidupan Indonesia yang demokratis dengan ciri-ciri
utamanya yang berupa berlakunya kekuasaan hukum dan dihormatinya hak asasi dan
kebebasan fundamental.

11. BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Berdasarkan penjelasan mengenai pembahasan di atas, penulis dapat menarik
kesimpulan sebagai berikut :
1. Hak Asasi Manusia (HAM) dalam bahasa inggris human ringts dalam bahasa
Prancis droits de i’homme jadi, Hak asasi manusia adalah konsep hukum dan
normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak melekat pada dirinya karna
ia adalah seorang manusia, Hak asai manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan
kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat
dicabut, juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan dan saling bergantung.
2. Kendati pada orde baru HAM kurang berkembang, tahun 1990-an muncul Komisi
Nasional Hak Asasi manusia (Komnasham) sebagai konsekuensi Indonesia masuk
dalam komite HAM PBB. Oleh pemerintah Indonesia karena desakan dari dalam dan
luar negeri. Akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan politik dalam rangkah
perlindungan HAM dan pemerintah memberlakukan undang-undang HAM serta
mendirikan Komnasham.
3. Upaya pemerintah dalam penegakan HAM sebagai berikut:
a. Indonesia menyambut baik kerja sama internasional dalam upaya menegakkan
HAM di seluruh dunia.
b. Komitmen pemerintah indonesia dalam mewujudkan penegakan HAM, antara
lain telah ditunjukkan dalam prioritas pembangunan Nasional tahun 2000-
2004 propernas.
c. Pengeluaran undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia,
Undang-undang nomor 26 Tahun 2000 Tentang pengadilan HAM.
d. Pembentukan Komnas HAM berdasarkan Keputusan Presiden No. 50 tahun
1993.
B. SARAN
Sebagai makhluk sosial kita harus mampu mempertahankan dan
memperjuangkan HAM kita sendiri. Di samping itu kita juga harus bisa menghormati
dan menjaga HAM orang lain jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM. Dan
Jangan sampai pula HAM kita dilanggar dan dinjak-injak oleh orang lain.

12. DAFTAR PUSTAKA
Wikipedia Indonesia. 2007. Hak Asasi Manusia. id.wikipedia.Org/wiki/HakAsasi
Manusia26k.
Wikipedia Indonesia. 2007. Hak Asasi Manusia. id.wikipedia.Org/wiki/HakAsasi
Manusia26k.
https://guruppkn.com/upaya-pemerintah-dalam-menegakkan-ham
https://www.academia.edu/resource/work/26252818